Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak yanggih yakni Core Tax Administration System (CTAS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, dengan hadirnya Core tax yang disiapkan Kemenkeu, akan membuat rasio pajak atau tax ratio Indonesia meningkat, bahkan diperkirakan bisa menuju ke level 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tax ratio ditargetkan dinaikkan kembali ke 12% dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan Core tax," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Airlangga berharap, sistem pajak canggih tersebut sudah bisa diimplementasikan pada akhir tahun nanti.

"Sistem Core tax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," katanya.

Asal tahu saja, berdasarkan catatan KONTAN, dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, tax ratio Indonesia berada pada angka 10,24% dari PDB. Angka ini kembali merosot pada tahun 2019 sebesar 9,76% dari PDB dan 2020 menjadi 8,33% dari PDB.

Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, tax ratio pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11% dari PDB. Dan pada tahun 2022, tax ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38% dari PDB.

Di tahun 2022, posisi tax ratio Indonesia ini hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%) dan Brunei (1,30%) serta jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) dan Singapura (12,96%).

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki tax ratio terendah dibandingkan negara lainnya di kawasan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan tax ratio agar posisi Indonesia bisa memiliki kemampuan pembiayaan selevel di negera Asia Pasifik bahkan negara The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

"Kita diskusi dengan analis, kita diskusi dengan rating agency. Indonesia itu problemnya bukan di utang. PR Indonesia adalah dari sisi penerimaan pajak," ujar Deni dalam acara Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Edukasi Literasi Investasi SBN Ritel seri SBR013, Jumat (21/6).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak yanggih yakni Core Tax Administration System (CTAS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, dengan hadirnya Core tax yang disiapkan Kemenkeu, akan membuat rasio pajak atau tax ratio Indonesia meningkat, bahkan diperkirakan bisa menuju ke level 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tax ratio ditargetkan dinaikkan kembali ke 12% dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi dan salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan Core tax," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Airlangga berharap, sistem pajak canggih tersebut sudah bisa diimplementasikan pada akhir tahun nanti.

"Sistem Core tax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," katanya.

Asal tahu saja, berdasarkan catatan KONTAN, dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, tax ratio Indonesia berada pada angka 10,24% dari PDB. Angka ini kembali merosot pada tahun 2019 sebesar 9,76% dari PDB dan 2020 menjadi 8,33% dari PDB.

Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, tax ratio pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11% dari PDB. Dan pada tahun 2022, tax ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38% dari PDB.

Di tahun 2022, posisi tax ratio Indonesia ini hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%) dan Brunei (1,30%) serta jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) dan Singapura (12,96%).

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki tax ratio terendah dibandingkan negara lainnya di kawasan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan tax ratio agar posisi Indonesia bisa memiliki kemampuan pembiayaan selevel di negera Asia Pasifik bahkan negara The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

"Kita diskusi dengan analis, kita diskusi dengan rating agency. Indonesia itu problemnya bukan di utang. PR Indonesia adalah dari sisi penerimaan pajak," ujar Deni dalam acara Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Edukasi Literasi Investasi SBN Ritel seri SBR013, Jumat (21/6).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS).

Nantinya, pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Coretax tersebut memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini. Salah satunya ialah wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu diperbolehkan untuk tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak.

"Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan)," tulis pengumuman DJP dalam laman resminya, dikutip Rabu (24/7).

Kendati demikian, DJP tak memberikan penjelasan secara detail soal wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan.

Yang terang, nantinya saat sistem Coretax berlaku maka faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem secara otomatis.

Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

"Dalam hal wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, wajib pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan," tulis DJP.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sementara untuk penyampaian SPT secara elektronik, dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," kata DJP.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS).

Sistem pajak canggih ini diklaim akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini DJP juga sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan SPT yang akan diterapkan ketika sistem Coretax mulai digunakan.

Mengutip laman resmi pajak.go.id, pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF.

Nah, dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax, dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem.

"Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh," tulis DJP.

Dalam hal wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, wajib pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sementara untuk penyampaian SPT secara elektronik, dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.

2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.

3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.

4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.

5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.

6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.

7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.

8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.

9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.

10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.

11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.

12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.

14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.

15. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," kata DJP.

Asal tahu saja, awalnya implementasi Coretax akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Namun, DJP Kemenkeu masih akan melaksanakan deployment pembaruan sistem pajak canggih ini pada akhir 2024 nanti.

Saat ini, DJP sedang melakukan pengujian melalui system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT). Setelah tahap pengujian selesai, maka DJP akan melanjutkan ke aktivitas berikutnya yaitu user acceptance test (UAT).