Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak akan terealisasi. Padahal sejumlah program-program Prabowo membutuhkan anggaran besar. Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu upaya menambah pendapatan negara.

"Anggaran tersebut datang dari Badan Penerimaan Negara yang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya adalah program pembentukan ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia merasa pesimistis Sri Mulyani dapat meningkatkan pajak rasio. Sebab, selama menjabat kurang lebih 10 tahun sebagai Menkeu, dia belum mampu menaikkan pajak rasio menjadi minimal 12%.

"Itu tidak akan terlaksana, karena belum ada track-record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio menjadi 12% misalnya. Sekarang kan 10%. Diharapkan itu bisa ditingkatkan dengan Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi program yang ingin dijalankan Prabowo ini sulit tercapai dengan kabinet yang super gemuk ini," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan Badan Penerimaan Negara berkaitan dapat menaikka rasio pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Dia menilai sistem perpajakan saat ini ada kaitannya dengan turunnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Dia pun menyoroti kemampuan sosok Wakil Menteri (Wamen) yang digadang-gadang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Dia akan menunggu gebrakan-gebrakan positif selama 6-12 bulan ke depan.

"Badan Penerimaan Negara yang semula kita harapkan ada badan yang dibentuk terpisah dengan keuangan penuh kemudian ditiadakan. Tentu pertanyaan kita adalah dengan skema yang sifatnya suboptimum seperti ini di mana penerimaan negara akan ditangani wakil menteri (wamen). Apakah figur Wamen ini cukup mampu menangani isu penerimaan negara ini, cukup memadai merespons persoalan terkait perpajakan dan bisa diselesaikan atau tidak," kata Nawir.

Meski begitu, dia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang garang. Sebab, sosok tersebut harus dapat mengubah rasio pajak menjadi lebih baik.

"Kalau teman-teman guyon kalau ngurus penerimaan itu orang-orang yang agak garang, ya setengah preman. Sepertinya kalau lihat seoarany bukan figur seperti itu yang diminta untuk tukang tagih pajak sehingga ada keraguan how rasio penerimaan bisa diimprove sehingga bisa menyelesaikan paling tidak persoalan penerimaan dari tahun ke tahun isu mendasar," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara terkait badan penerimaan negara yang tak kunjung dibentuk. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak akan terealisasi. Padahal sejumlah program-program Prabowo membutuhkan anggaran besar. Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu upaya menambah pendapatan negara.

"Anggaran tersebut datang dari Badan Penerimaan Negara yang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya adalah program pembentukan ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia merasa pesimistis Sri Mulyani dapat meningkatkan pajak rasio. Sebab, selama menjabat kurang lebih 10 tahun sebagai Menkeu, dia belum mampu menaikkan pajak rasio menjadi minimal 12%.

"Itu tidak akan terlaksana, karena belum ada track-record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio menjadi 12% misalnya. Sekarang kan 10%. Diharapkan itu bisa ditingkatkan dengan Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi program yang ingin dijalankan Prabowo ini sulit tercapai dengan kabinet yang super gemuk ini," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan Badan Penerimaan Negara berkaitan dapat menaikka rasio pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Dia menilai sistem perpajakan saat ini ada kaitannya dengan turunnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Dia pun menyoroti kemampuan sosok Wakil Menteri (Wamen) yang digadang-gadang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Dia akan menunggu gebrakan-gebrakan positif selama 6-12 bulan ke depan.

"Badan Penerimaan Negara yang semula kita harapkan ada badan yang dibentuk terpisah dengan keuangan penuh kemudian ditiadakan. Tentu pertanyaan kita adalah dengan skema yang sifatnya suboptimum seperti ini di mana penerimaan negara akan ditangani wakil menteri (wamen). Apakah figur Wamen ini cukup mampu menangani isu penerimaan negara ini, cukup memadai merespons persoalan terkait perpajakan dan bisa diselesaikan atau tidak," kata Nawir.

Meski begitu, dia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang garang. Sebab, sosok tersebut harus dapat mengubah rasio pajak menjadi lebih baik.

"Kalau teman-teman guyon kalau ngurus penerimaan itu orang-orang yang agak garang, ya setengah preman. Sepertinya kalau lihat seoarany bukan figur seperti itu yang diminta untuk tukang tagih pajak sehingga ada keraguan how rasio penerimaan bisa diimprove sehingga bisa menyelesaikan paling tidak persoalan penerimaan dari tahun ke tahun isu mendasar," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara terkait badan penerimaan negara yang tak kunjung dibentuk. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pembentukan Badan Penerimaan Negara dinilai hanya akan menjadi wacana pasca Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk sebagai menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, dengan diangkatnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo, maka BPN hanya akan menjadi wacana.

Menteri Keuangan sebagai atasan Dirjen Pajak, tidak akan memberikan kesempatan kepada Ditjen Pajak untuk memisahkan diri dari Kementerian Keuangan.

"Sikap Sri Mulyani sejak era Presiden SBY memang menolak pembentukan badan perpajakan," jelasnya kepada Kontan, Senin (21/10).

Raden menjelaskan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) memang sudah masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyampaikan RUU KUP sebagai dasar pembentukan BPP.

RUU KUP sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dibahas. Namun setelah itu, Menteri Keuangan kemudian diganti oleh Sri Mulyani.

Pada zaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pembahasan BPN tidak pernah dilakukan.

Sikap Sri Mulyani sejak era Presiden SBY memang menolak pembentukan badan perpajakan. Dan sikap penolakan tersebut konsisten sampai dengan sekarang, melewati 3 Presiden, yaitu Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo.

Tonton:Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di Era Prabowo masih Teka-teki

"Sikap Sri Mulyani dengan tegas terbaca pada saat beliau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di Jalan Kertanegara bahwa beliau dan Prabowo sepakat untuk memperkuat Kementerian Keuangan," ujarnya.

Raden mencermati, jika mengacu pada target tax ratio sebesar 23%, maka pembentukan BPN sangat urgen. Bahwa upaya meningkatkan rasio pajak sudah dilakukan oleh semua Dirjen Pajak. Pada era Fuad Rahmany, Ditjen Pajak sudah melakukan studi banding dengan negara-negara lain tentang otoritas pajak.

Kesimpulannya, Ditjen Pajak terlalu kaku. Karena bentuknya Direktorat Jenderal, maka masalah struktur organisasi harus sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN RB. Begitu juga dengan pegawainya, harus mengacu kepada Undang-Undang ASN.

"Jadi, selama petugas pajak masih ASN maka ketentuan birokrasi sangat kuat, birokrasi inilah salah satu alasan kenapa petugas pajak tidak boleh dipecat walaupun tidak bekerja optimal. Petugas pajak tidak boleh dipecat hanya gara-gara tidak memiliki kinerja yang baik," ungkapnya.

Padahal menurut Raden tantangan perpajakan itu sangat dinamis. Otoritas pajak harus mendapatkan pegawai terbaik. Pegawai biasa-biasa saja harus digantikan dengan pegawai yang memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Urgensi pembentukan BPN sebenarnya lebih kepada alasan agar pegawainya bukan ASN. Pembentukan organisasi vertikalnya disesuaikan dengan kebutuhan target perpajakan. Birokrasi untuk membuka dan menutup kantor pajak harus dihilangkan.

"Jadi, otoritas pajak harus seperti swasta yang dinamis," ucapnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil sejumlah tokoh yang dipersiapkan untuk mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet pemerintahannya.

Pemanggilan ini berlangsung pada 14-15 Oktober 2024 di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Beberapa tokoh yang memenuhi panggilan Prabowo masih merupakan pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang diminta untuk kembali menjabat posisi yang sama.

Selain itu, Sri Mulyani juga memberi sinyal bahwa Kementerian Keuangan tidak akan dipecah meskipun sebelumnya Prabowo pernah mengutarakan rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Rencana pembentukan BPN ini merupakan salah satu janji kampanye Prabowo yang telah masuk dalam visi misi ASTA Cita.

BPN diusulkan sebagai lembaga baru yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, dengan tujuan utama meningkatkan rasio penerimaan pajak. Rencana ini disambut positif oleh berbagai pihak yang berharap dapat mendongkrak pendapatan negara.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Yanuar Rizky, menyebut bahwa pembentukan BPN akan memberikan dampak positif bagi keuangan negara di masa mendatang.

Menurutnya, lembaga ini bisa lebih fokus dalam meningkatkan penerimaan negara. "Dari sisi objektifitas, tujuan pembentukan BPN sangat bagus," ujar Yanuar, Senin (14/10/2024).

Yanuar menambahkan, dengan adanya BPN, beban kerja Menteri Keuangan yang saat ini sangat luas dapat dikurangi. Namun, ia juga mengakui bahwa penataan kelembagaan BPN membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Jika konsolidasi kelembagaannya bisa dilakukan dengan cepat, ini akan positif untuk penerimaan negara," tambahnya.

Rencana pembentukan BPN ini telah masuk dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau yang dikenal sebagai tax ratio.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan tax ratio yang pada 2024 berada di level terendah 8,57%. Target pembentukan BPN adalah untuk mendekati standar tax ratio di negara-negara ASEAN.

IDXChannel - Presiden Terpilih 2024-2026, Prabowo Subianto menunjuk tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) untuk mendampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ketiganya yakni Anggito Abimanyu, Thomas Djiwandono, dan Suahasil Nazara.

Thomas atau yang kerap disapa Tommy mengatakan, kehadiran tiga wamenkeu ini untuk membantu tugas menteri keuangan yang memiliki ruang lingkup wewenang yang luas dan tanggung jawab yang besar. Trio wamenkeu ini pun mendapatkan tugas penting dari Prabowo.

"Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu daripada tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara," katanya di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Tommy mengungkapkan, penerimaan negara menjadi prioritas bagi tim ekonomi Prabowo, khususnya Kementerian Keuangan. Prabowo ingin Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang tidak kalah dari negara-negara tetangga.

"Jadi yang penting adalah dengan waktu yang segera, kita harus punya program untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain," katanya.

Sebagai informasi, tax ratio Indonesia pada akhir 2023 sebesar 10,3 persen. Prabowo, kata Tommy, meminta trio wamenkeu melakukan segala upaya untuk mencapai target dan tujuan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

"Pak Prabowo tadi menyebutkan (tax ratio) Kamboja 18 persen, kita diminta untuk melakukan segala upaya strategi dan tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar keponakan Prabowo itu.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming blak-blakan terkait rencana pemerintahan baru untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintahan baru memang menginginkan tarif PPh Badan untuk turun agar tidak memberatkan masyarakat.

“Ini baru baru keinginan. Belum ada laporan dari sana. Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan,” tuturnya kepada media massa di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bukan isu baru, pemerintah sedari 2020 telah merencanakan pemangkasan tarif PPh Badan menjadi 20%.

Kala itu, kebijakan tersebut batal diterapkan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021.

Di mana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP tertulis bahwa tarif PPh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk menggemukkan penerimaan negara untuk mengerek tax-to-GDP ratio.

Drajad berpendapat, bahwa tarif yang lebih rendah justru dapat mengerek tax ratio, karena usaha akan lebih mudah dan memberikan kontribusi terhadap pajak lebih besar. Menurutnya, tak selalu tarif tinggi otomatis memberikan penerimaan yang lebih tinggi pula.

“Sama seperti kalau kita jualan barang, orang mikir harganya lebih tinggi, kita dapat duit lebih banyak. Belum tentu kan. Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu,” jelasnya.

Melihat realisasi penerimaan dari PPh Badan sepanjang tahun ini, tercatat telah mencapai Rp212,7 triliun hingga Agustus 2024. Jenis pajak ini secara neto terkontraksi 32,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Musababnya, karena penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang serta peningkatan restitusi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presdien Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dalam susunan kabinetnya mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Djojohadikusumo, mengatakan kementerian ini dibentuk untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pihaknya juga manargetkan rasio penerimaan negara bisa meningkat menjadi 23% dari yang saat ini 12% selama lima tahun kepemimpinan Prabowo.

"Menterinya ini sudah ada, di situ juga jelas bahwa Prabowo-Gibran akan menuju penerimaan negara bisa 23% dari PDB," kata Hasyim dalam acara Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Walau target penerimaan negara ditingkatkan, Prabowo memastikan tak ada peningkatan pajak bagi pelaku usaha ke depanya.

Bahkan menurutnya pemerintah Prabowo bahkan ke depan siap menurunkan tarif pajak badan dari yang saat ini sebesar 22% menjadi hanya sebesar 20% mendekati tarif yang ditetapkan di Singapura maupun Hong Kong.

"Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ungkap Hashim.

Hasyim menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak ke depan akan dikejar dari sumber-sumber kebocoran penerimaan negara selama ini terjadi. Menurutnya, Prabowo akan memperluas objek perpajakan sehingga semua orang wajib pajak harus membayar kewajibannya.

Selain itu, penegakan aturan di bidang perpajakan juga akan diperkuat. Sehingga, Hasyim memastikan Indonesia bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.

Terpisah, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ini harus ideal agar output dari pembentukannya menjadi optimal bagi penerimaan negara.

Ia menyebutkan, BPN harus dapat menghilangkan atau mengurangi sebagian besar intervensi politik. Fajry berpendapat BPN harus menjadi sebuah lembaga yang independen dari tekanan atau intervensi politik.

"Ini terkait struktur organisasi, jangan sampai desain struktur organisasi BPN nantinya memberikan ruang bagi pihak eksternal baik itu pemerintah atau legislatif atau lainnya untuk melakukan intervensi atau campur tangan, ini menjadi poin yang sangat krusial sekali," ungkapnya.

Selain itu, Fajry mengatakan desain BPN yang baru harus dapat memberikan fleksibilitas dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk merekrut SDM yang kompeten dan sesuai keahliannya serta merotasi atau bahkan mengganti SDM yang tidak sesuai, tidak perform, atau bahkan melakukan potensi fraud.

Kemudian BPN juga harus dapat memberikan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas anggaran. Menurutnya pendanaan BPN haruslah kuat dan stabil.

"Selanjutnya, menurut Fajry BPN haruslah memberikan ruang bagi BPN untuk dapat beroperasi sesuai dengan business principle atau terlepas dan terbebas dari birokrasi pelayanan publik yang kaku," ujarnya.

INFO BISNIS – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. UMKM menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut karena memiliki kontribusi sebesar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen dari tenaga kerja di Indonesia.

“Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan,” kata Direktur Utama BRI Sunarso, belum lama ini. Namun, lanjut dia, jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60 persen dari PDB. “Maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM,” ujar Sunarso.

Selain menaikkelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting. “Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikkelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting.”

Dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, kemudian pembinaan, pemberdayaan bisa dilakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik.

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio. “Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik,” ujar Sunarso.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster. “BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya,” kata Sunarso. (*)

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran efektivitas sistem perpajakan suatu negara dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam acara tv yang ditayangkan oleh sebuah media swasta, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan. Sehingga, UMKM tak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), tapi juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia.

"Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun, jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60% dari PDB. Maka, masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaik kelaskan UMKM," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024)

Sunarso melanjutkan bahwa selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting.

"Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaik kelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan, tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik. Maka pembinaan, kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik," imbuhnya.

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio.

"Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax ratio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik," jelasnya.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster.

"BRI membina 3.600 Desa Brilian. Jadi Desa kita Survei apa potensinya, kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata, kita kembangkan pariwisata. Namun, yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya," ungkap Sunarso.

(ega/ega)

Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran efektivitas sistem perpajakan suatu negara dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada program TV Gagas RI yang ditayangkan Kompas TV (30/8), Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia.

“Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60% dari PDB maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM,” ujar Sunarso.

Sunarso melanjutkan bahwa selain menaik kelaskan UMKM, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting. “Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik,” imbuhnya.

Perbesar

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio. “Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik,” jelas Sunarso.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster. “BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya”, ungkap Sunarso.

Jakarta: Pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio pajak. Rasio pajak menjadi salah satu ukuran efektivitas sistem perpajakan suatu negara dan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian. Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), namun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

UMKM menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97 persen dari tenaga kerja di Indonesia.

Baca juga: Aktif dalam Pemberdayaan UMKM, BRI Raih Penghargaan Community Empowerment & Development

“Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60 persen dari PDB maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM,” ujar Sunarso.



Sunarso melanjutkan bahwa selain mendorong UMKM naik kelas, memformalkan segmen UMKM juga menjadi hal yang tidak kalah penting. “Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik,” imbuhnya.

Menurut Sunarso, formalisasi UMKM menjadi penting dan dapat memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan rasio pajak.

Baca juga: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Perluas Jangkauan Akses KUR

“Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik,” kata Sunarso.

Sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, di antaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster.
“BRI membina 3.600 Desa Brilian. Kita survei apa potensinya. Kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata, kita kembangkan pariwisata. Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage, bagaimana memonetisasi potensi desanya," ucap Sunarso.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio pajak sebagai salah satu indikator utama efektivitas sistem perpajakan dan kontribusi pajak terhadap perekonomian.

Di Indonesia, rasio pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena erat kaitannya dengan kapasitas fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sebab, kata Sunarso, UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui pemberdayaan sehingga tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) namun UMKM juga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

UMKM sendiri menjadi pilar penting untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60% dari PDB nasional dan menyerap 97% dari tenaga kerja di Indonesia.

"Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa dikatakan bagus karena itu pemerataan. Namun jika jumlahnya begitu besar ternyata baru mengkontribusi 60% dari PDB maka masih bisa untuk ditingkatkan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana menaikkelaskan UMKM," ujar Sunarso dikutip Rabu (25/9).

Selain menaikkelaskan, memformalkan UMKM lanjut Sunarso, juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena memformalkan UMKM akan berdampak pada perbaikan database mereka.

"Tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaikkelaskan, yang kedua bukan sekedar menaikelaskan tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Karena dengan diformalkan maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan kemudian pemberdayaan bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang lebih baik dan menjadi sumber-sumber potensi ekonomi yang baik," imbuhnya.

Selain itu, yang paling penting dalam formalisasi UMKM, lanjut Sunarso adalah memberikan manfaat kepada negara melalui peningkatan tax ratio.

"Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar tersebut menyebabkan negara kesulitan untuk meningkatkan tax rasio karena terbatasnya data, sehingga formalisasi bisnis yang sebelumnya informal tersebut menjadi penting. Karena hal tersebut bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan/penggunaan data base dan data analytic yang lebih baik," jelas Sunarso.

Adapun sebagai upaya untuk formalisasi UMKM, BRI telah memiliki berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM naik kelas, diantaranya melalui Desa BRILiaN dan program pemberdayaan klaster.

"BRI membina 3.600 Desa Brilian jadi Desa kita Survei apa potensinya kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Jika potensinya pariwisata kita kembangkan pariwisata, Namun yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana me-leverage bagaimana memonetasi potensi desanya," ungkap Sunarso.

Keywords: BRI, BBRI, Rasio Pajak, Tax Ratio, Pemberdayaan, UMKM