Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Para produsen dari berbagai komoditas berbasis sumber daya alam kini dapat bernapas lega. Hal ini menyusul kabar bahwa Komisi Uni Eropa berencana menunda penerapan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau UU Antideforestasi selama satu tahun.

Tadinya, EUDR hendak diimplementasikan pada awal tahun 2025, sehingga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor sejumlah komoditas Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang penundaan EUDR hingga 2026 sebagai peluang bagi para anggotanya untuk lebih siap menghadapi regulasi yang menuntut produk kayu bebas dari deforestasi.

"Meski penundaan ini memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi, persiapan dan langkah strategis tetap jadi prioritas," kata Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI, Senin (7/10).

APHI menekankan, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang telah diterapkan di Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam menghadapi EUDR. SVLK akan melakukan pelacakan yang memastikan bahan baku untuk industri hutan di Indonesia berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Di samping itu, para pebisnis hutan juga meyoroti tantangan berupa penyamaan persepsi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait definisi dan peta deforestasi. Pengusaha hutan juga berharap dapat menghindari beban biaya tambahan akibat proses due diligence yang diwajibkan dalam EUDR.

Untuk itu, diperlukan diplomasi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan terbaik yang tidak memberatkan pelaku usaha.

Senada, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) juga mengandalkan SVLK untuk memastikan bahan baku kertas berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat EUDR.

Harus diakui bahwa banyak pemasok pulp dan kertas nasional yang belum menyediakan data geolokasi yang diperlukan oleh EUDR. Belum lagi, terdapat biaya tambahan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang cukup memberatkan bagi perusahaan kecil dan menengah.

"APKI mendesak pemerintah mengambil langkah proaktif, baik melalui akses pendanaan untuk teknologi keterlacakan, sertifikasi keberlanjutan, maupun pengembangan infrastruktur," kata Ketua Umum APKI Liana Bratasida, Senin (7/10).

Permintaan revisi

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) Soetanto Abdullah menyambut positif penundaan kebijakan EUDR. Sejauh ini, industri kakao nasional masih kesulitan melakukan pendataan kebun milik petani berdasarkan aspek geolokasinya, sesuai arahan EUDR.

Dekaindo juga berharap kebijakan EUDR direvisi karena cukup merepotkan produsen maupun petani kakao, bahkan juga industri di Uni Eropa.

"EUDR adalah aturan Pemerintah Uni Eropa, tetapi industri di sana justru belum siap juga dengan regulasi ini," jelas dia, Senin (7/10).

Soetanto menambahkan, selama ini ekspor kakao Indonesia lebih banyak ditujukan ke kawasan non-Uni Eropa. Meski begitu, tidak jarang kakao dari Indonesia yang diolah di negara tujuan ekspor ujung-ujungnya lanjut dijual ke kawasan Eropa.

Para produsen dan eksportir kopi juga mengaku kesulitan memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait data geolokasi dan legalitas. Ini mengingat luas lahan kebun kopi milik petani yang perlu didata rata-rata hanya 1 hektar (Ha). Alhasil, butuh upaya lebih keras dan biaya tinggi untuk pendataan tersebut dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Brazil.

"Harusnya ada revisi EUDR yang memisahkan antara korporasi dan petani," terang Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo, Senin (7/10).

AEKI juga menyebut, penundaan EUDR tidak berdampak signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Eropa. Justru ada kemungkinan ekspor kopi ke Benua Biru turun dalam jangka pendek lantaran masih banyak biji kopi yang sedang dalam proses perjalanan ke sana. Alhasil, terdapat potensi kelebihan pasokan kopi yang akan dialami Eropa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono turut mengatakan, pada dasarnya Gapki dan pemerintah sama-sama berusaha agar ekspor sawit Indonesia ke Eropa sesuai dengan ketentuan EUDR. Alhasil, waktu satu tahun penundaan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh produsen sawit untuk bersiap diri.

Gapki juga akan terus memberi masukan kepada Komisi Uni Eropa terkait poin aturan apa saja di dalam EUDR yang memberatkan atau tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia.

"Jadi Uni Eropa juga harus mengerti bagaimana kondisi Indonesia," ujarnya, Senin (7/10).

Secara umum, Gapki belum bisa memprediksi tren ekspor sawit Indonesia ke Eropa paska penundaan EUDR. Yang terang, upaya ekspor bakal menemui persaingan yang ketat dengan berbagai macam komoditas penghasil minyak nabati lainnya, seperti biji bunga matahari dan kedelai.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru kampanye senior dari Kaoem Telapak, Denny Bhatara menyayangkan adanya penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang semula dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024.

Dalam diskusi yang melibatkan 45 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Denny menekankan bahwa penundaan ini berpotensi menghambat upaya perbaikan tata kelola komoditas di Indonesia yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Denny menjelaskan bahwa regulasi EUDR mengatur beberapa komoditas yang berpotensi berkontribusi besar terhadap deforestasi dan degradasi hutan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan kayu. Namun, ia menyoroti kesiapan sektor komoditas di Indonesia yang berbeda-beda dalam menghadapi EUDR.

Di antara lima komoditas yang terdampak, sektor kayu dianggap paling siap, karena sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sudah berjalan dan diakui secara internasional.

"Sistem ini telah diterapkan secara mandatori sejak 2016, memberikan jaminan legalitas serta keterlacakan produk kayu yang dianggap sah di pasar global, terutama Eropa," kata Denny dalam acara diskusi di Baca Tebet, Senin (7/10).

Namun, komoditas lainnya, seperti kelapa sawit, meski memiliki sistem tata kelola melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), masih perlu penguatan, terutama dalam aspek transparansi dan penegakan hukum. Sementara itu, komoditas seperti kakao, kopi, dan karet dinilai memiliki tantangan yang lebih besar dalam kesiapan menghadapi regulasi EUDR karena belum adanya sistem pengaturan nasional yang sekuat di sektor kayu.

Penundaan kebijakan EUDR ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi momentum perbaikan yang telah dilakukan di sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar pemerintah menggunakan penundaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola komoditas, termasuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mengembangkan dukungan bagi petani kecil agar mereka dapat memenuhi persyaratan EUDR.

Denny juga menekankan bahwa penerapan EUDR harus dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola komoditas secara menyeluruh. Selain akan membantu Indonesia dalam memenuhi persyaratan pasar global yang semakin ketat, perbaikan ini juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, melindungi lingkungan melalui pengurangan deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta komunitas lokal.

Meskipun pemerintah Uni Eropa mempertimbangkan penundaan EUDR, koalisi berharap keputusan ini tidak mengurangi semangat perbaikan tata kelola yang telah berjalan di Indonesia. Sebaliknya, mereka mendesak pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam mempersiapkan semua sektor agar dapat mematuhi regulasi tersebut dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat.

Koalisi juga mengharapkan pemerintah untuk memegang peran sentral dalam menavigasi implementasi EUDR, termasuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan kebijakan yang koheren. "Keterlibatan aktif dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal juga harus menjadi prioritas, terutama melalui penegakan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)," pungkasnya.