Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai produsen minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia mengalami kesenjangan signifikan pada pengetahuan petani sawit terhadapPeraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan olehInstitute For Development of Economics and Finance (Indef) kepada 500 petaniyang masuk dalam rantai pasok ekspor terbesar ke Uni Eropa (UE), yakni Siak, Riau; Mesuji, Lampung; dan Ketapang, Kalimantan Barat, hanya 6% petani yang menyatakan pernah mendengar istilah EUDR.
"Sebanyak 94% responden tidak pernah mendengar tentang Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran di kalangan petani kecil," ungkapEkonom senior Indef, Fadhil Hasan dalam diskusi publik yang dilaksanakan pada Rabu (23/10).
Fadhil menambahkan, ketidaktahuan para petani ini akan menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan dan membuat keputusan yang tepat terkait praktik pertanian mereka.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pelaksanaan EU Deforestation FreeRegulation (EUDR) telah ditetapkan akan diundur selama setahun yang tadinyaakan berlaku pada akhir Desember 2024 ini.Meski diundur, nampaknya masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibereskan.

Muhammad Fauzan Ridha, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan penundaan ini selain memberikan waktu kepada Indonesia untuk berbenah, disisi lain adalah sebuat tantangan.
Fauzan mengatakan persentase ekspor minyak sawit dan turunannya ke pasar Eropa adalah sebesar 10% dari total ekspor tahunan. Jika Indonesia gagal memenuhi kriteria ekspor yang harus dipenuhi EUDR, maka Indonesia akan kehilangan Rp 30-50 triliun per tahun.
"Ekspor sawit Indonesia itu 10% yang akan terdampak. Mana kala pemenuhan kriteria belum dipenuhi diperkirakan Indonesia akan kehilangan Rp 30-50 triliun per tahun, kalau kita tidak bisa masuk pasar Eropa," ungkap Fauzan dalam acara diskusi publik bersamaInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF)yang dilaksanakan Rabu (23/10).
jika Indonesia 'kecolongan' Fauzan bilang Eropa bisa saja mengalihkan impor mereka kepada Malaysia. Untuk diketahui, Malaysia saat ini tercatat sebagai produsenkedua terbesar di dunia setelah Indonesia. Negeri Jiran itu dapat memproduksi sekitar 19,3 juta ton sawit per tahun.
"Mengenai potensi mengalihkan produsennya ke Malaysia, kenapa posisinya ada potensi itu, karena bagaimanapun tata kelola di Malaysia itu, dalam tanda kutip, tidak serumit yang ada di Indonesia gitu," tambah Fauzan.
Fauzan mengakui, jika dibandingkan negara tetangga Indonesia itu, Malaysia lebih unggul dari sisi tata kelola, kemudian lahan sawit di Malaysia 90%-nya sudah sertifikasiMalaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) atau setara dengansertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
"Secara lahan sih memang lahan dan produksi Malaysia masih di bawah kita. Dan memang mereka sebenarnya untuk sertifikasi ISPO pun, mereka sudah 90% kalau tidak salah ya, untuk disertifikasi MSPO," ungkapnya.
Disisi lain, Indonesia juga masih punya tugas untuk memberikan penyuluhan lebih lanjut mengenai EUDR kepada para petani sawit.
Adapun berdasarkan data penelitian dari INDEF, dari 500 koresponden yang berasal dari 3 wilayah perkebunan sawit yangterlibat dalam rantai pasok pasar UE terbesar yaitu petani kelapa sawit (plasma dan mandiri) di Riau (Siak), Lampung (Mesuji), dan Kalimantan Barat (Ketapang) hanya 6% petani yang pernah mendengarPeraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) ini.
"Sebanyak 94% responden tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran di kalangan petani kecil, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan dan membuat keputusan yang tepat terkait praktik pertanian mereka," ungkap peneliti senior INDEF,Fadhil Hasan.
Terkait ini, Fauzan bilang saat iniDitjen Perkebunan telah melalui serangkaian proses percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) mulai dari penyederhanaan form pendataan, penerapan sistem verifikasi mandiri, penerapan Tanda Tangan Elektronik, dan lain sebagainya.
Nantinya, jika petani telah memiliki STDB, ini akan mempermudah akses bantuan dan pembiayaan, termasuk syarat pekebun agar bisa menuju sertifikasi ISPO maupun RSPO.
"Kemudian bagaimana status-status lahan kita di petani, nah itu yang merupakan tantangan, yang memang harus menjadi satu pertimbangan gitu. Manakala lahan pun harusclear and cleangitu ya," tutupnya.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Para produsen dari berbagai komoditas berbasis sumber daya alam kini dapat bernapas lega. Hal ini menyusul kabar bahwa Komisi Uni Eropa berencana menunda penerapan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau UU Antideforestasi selama satu tahun.

Tadinya, EUDR hendak diimplementasikan pada awal tahun 2025, sehingga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor sejumlah komoditas Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang penundaan EUDR hingga 2026 sebagai peluang bagi para anggotanya untuk lebih siap menghadapi regulasi yang menuntut produk kayu bebas dari deforestasi.

"Meski penundaan ini memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi, persiapan dan langkah strategis tetap jadi prioritas," kata Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI, Senin (7/10).

APHI menekankan, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang telah diterapkan di Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam menghadapi EUDR. SVLK akan melakukan pelacakan yang memastikan bahan baku untuk industri hutan di Indonesia berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Di samping itu, para pebisnis hutan juga meyoroti tantangan berupa penyamaan persepsi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait definisi dan peta deforestasi. Pengusaha hutan juga berharap dapat menghindari beban biaya tambahan akibat proses due diligence yang diwajibkan dalam EUDR.

Untuk itu, diperlukan diplomasi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan terbaik yang tidak memberatkan pelaku usaha.

Senada, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) juga mengandalkan SVLK untuk memastikan bahan baku kertas berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat EUDR.

Harus diakui bahwa banyak pemasok pulp dan kertas nasional yang belum menyediakan data geolokasi yang diperlukan oleh EUDR. Belum lagi, terdapat biaya tambahan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang cukup memberatkan bagi perusahaan kecil dan menengah.

"APKI mendesak pemerintah mengambil langkah proaktif, baik melalui akses pendanaan untuk teknologi keterlacakan, sertifikasi keberlanjutan, maupun pengembangan infrastruktur," kata Ketua Umum APKI Liana Bratasida, Senin (7/10).

Permintaan revisi

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) Soetanto Abdullah menyambut positif penundaan kebijakan EUDR. Sejauh ini, industri kakao nasional masih kesulitan melakukan pendataan kebun milik petani berdasarkan aspek geolokasinya, sesuai arahan EUDR.

Dekaindo juga berharap kebijakan EUDR direvisi karena cukup merepotkan produsen maupun petani kakao, bahkan juga industri di Uni Eropa.

"EUDR adalah aturan Pemerintah Uni Eropa, tetapi industri di sana justru belum siap juga dengan regulasi ini," jelas dia, Senin (7/10).

Soetanto menambahkan, selama ini ekspor kakao Indonesia lebih banyak ditujukan ke kawasan non-Uni Eropa. Meski begitu, tidak jarang kakao dari Indonesia yang diolah di negara tujuan ekspor ujung-ujungnya lanjut dijual ke kawasan Eropa.

Para produsen dan eksportir kopi juga mengaku kesulitan memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait data geolokasi dan legalitas. Ini mengingat luas lahan kebun kopi milik petani yang perlu didata rata-rata hanya 1 hektar (Ha). Alhasil, butuh upaya lebih keras dan biaya tinggi untuk pendataan tersebut dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Brazil.

"Harusnya ada revisi EUDR yang memisahkan antara korporasi dan petani," terang Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo, Senin (7/10).

AEKI juga menyebut, penundaan EUDR tidak berdampak signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Eropa. Justru ada kemungkinan ekspor kopi ke Benua Biru turun dalam jangka pendek lantaran masih banyak biji kopi yang sedang dalam proses perjalanan ke sana. Alhasil, terdapat potensi kelebihan pasokan kopi yang akan dialami Eropa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono turut mengatakan, pada dasarnya Gapki dan pemerintah sama-sama berusaha agar ekspor sawit Indonesia ke Eropa sesuai dengan ketentuan EUDR. Alhasil, waktu satu tahun penundaan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh produsen sawit untuk bersiap diri.

Gapki juga akan terus memberi masukan kepada Komisi Uni Eropa terkait poin aturan apa saja di dalam EUDR yang memberatkan atau tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia.

"Jadi Uni Eropa juga harus mengerti bagaimana kondisi Indonesia," ujarnya, Senin (7/10).

Secara umum, Gapki belum bisa memprediksi tren ekspor sawit Indonesia ke Eropa paska penundaan EUDR. Yang terang, upaya ekspor bakal menemui persaingan yang ketat dengan berbagai macam komoditas penghasil minyak nabati lainnya, seperti biji bunga matahari dan kedelai.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru kampanye senior dari Kaoem Telapak, Denny Bhatara menyayangkan adanya penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang semula dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024.

Dalam diskusi yang melibatkan 45 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Denny menekankan bahwa penundaan ini berpotensi menghambat upaya perbaikan tata kelola komoditas di Indonesia yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Denny menjelaskan bahwa regulasi EUDR mengatur beberapa komoditas yang berpotensi berkontribusi besar terhadap deforestasi dan degradasi hutan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan kayu. Namun, ia menyoroti kesiapan sektor komoditas di Indonesia yang berbeda-beda dalam menghadapi EUDR.

Di antara lima komoditas yang terdampak, sektor kayu dianggap paling siap, karena sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sudah berjalan dan diakui secara internasional.

"Sistem ini telah diterapkan secara mandatori sejak 2016, memberikan jaminan legalitas serta keterlacakan produk kayu yang dianggap sah di pasar global, terutama Eropa," kata Denny dalam acara diskusi di Baca Tebet, Senin (7/10).

Namun, komoditas lainnya, seperti kelapa sawit, meski memiliki sistem tata kelola melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), masih perlu penguatan, terutama dalam aspek transparansi dan penegakan hukum. Sementara itu, komoditas seperti kakao, kopi, dan karet dinilai memiliki tantangan yang lebih besar dalam kesiapan menghadapi regulasi EUDR karena belum adanya sistem pengaturan nasional yang sekuat di sektor kayu.

Penundaan kebijakan EUDR ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi momentum perbaikan yang telah dilakukan di sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar pemerintah menggunakan penundaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola komoditas, termasuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mengembangkan dukungan bagi petani kecil agar mereka dapat memenuhi persyaratan EUDR.

Denny juga menekankan bahwa penerapan EUDR harus dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola komoditas secara menyeluruh. Selain akan membantu Indonesia dalam memenuhi persyaratan pasar global yang semakin ketat, perbaikan ini juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, melindungi lingkungan melalui pengurangan deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta komunitas lokal.

Meskipun pemerintah Uni Eropa mempertimbangkan penundaan EUDR, koalisi berharap keputusan ini tidak mengurangi semangat perbaikan tata kelola yang telah berjalan di Indonesia. Sebaliknya, mereka mendesak pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam mempersiapkan semua sektor agar dapat mematuhi regulasi tersebut dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat.

Koalisi juga mengharapkan pemerintah untuk memegang peran sentral dalam menavigasi implementasi EUDR, termasuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan kebijakan yang koheren. "Keterlibatan aktif dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal juga harus menjadi prioritas, terutama melalui penegakan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor sawit Indonesia berpotensi tak bisa masuk pasar Uni Eropa setelah kebijakan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) diterapkan pada awal tahun depan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, hingga kini negosiasi dampak dari EUDR terhadap komoditas unggulan Indonesia ini masih berjalan.

Pemerintah juga memastikan isu ini bisa diakomodasi dalam perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) yang saat ini berjalan.

"Tapi memang kami belum mendapatkan komitmen kongkret terkait isu ini (EUDR), tapi ini memang tak muadah," jelas Djatmiko dalam konferensi pers dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/9).

Djatmiko menilai negosiasi EUDR dalam IEU CEPA masih alot. Pasalnya, Uni Eropa memiliki komitmen kuat terkait isu deforestasi. Sementara, Indonesia juga berharap komoditas terdampak seperti sawit tetap bisa masuk market Uni Eropa.

"Sekali lagi ini masih belum ketemu dan saya belum bisa memprediksi kedepan," ujarnya.

Perundingan IEU-CEPA sendiri sudah berlangsung selama 9 tahun dan telah mencapai putaran ke-19. Namun, dengan adanya isu-isu seperti EUDR, perundingan ini diperkirakan akan molor dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu pada September tahun ini.

Kebijakan EUDR bertujuan untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak langsung pada komoditas ekspor utama Indonesia, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu, yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia, mengingat Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor penting.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri kopi turut mewaspadai rencana penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang bisa mempengaruhi ekspor produk komoditas Indonesia ke kawasan Benua Biru.

Menurut regulasi EUDR, para operator yang mengekspor barang komoditas dan produk turunannya ke negara-negara anggota Uni Eropa harus menyediakan data geolokasi dari sumber bahan baku mulai 1 Januari 2025.

Moelyono Soesilo, Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), menyatakan bahwa pelaku usaha kopi nasional masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan aturan EUDR.

Salah satu kendalanya adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat dalam EUDR, seperti pelacakan jejak komoditas kopi dari lokasi penanaman hingga saat diekspor.

"Mata rantai kopi sangat kompleks, karena bisa saja satu petani menjual ke beberapa pedagang, sehingga pelacakan menjadi sulit dilakukan secara efektif," ungkap Moelyono pada Senin (15/7).

Meskipun demikian, produsen kopi nasional sedang melakukan persiapan untuk menghadapi regulasi EUDR yang akan datang.

Moelyono juga membenarkan bahwa ekspor kopi nasional mengalami penurunan belakangan ini, meskipun bukan disebabkan oleh EUDR melainkan karena masalah logistik seperti kenaikan biaya pengangkutan kapal atau freight rate yang mencapai 300%. Namun, tren penurunan ini diperkirakan hanya bersifat sementara.

AEKI mencatat bahwa Indonesia banyak mengekspor biji kopi robusta ke Eropa untuk industri kopi komersial, dengan produk akhir berupa kopi bubuk atau kopi instan. Kontribusi ekspor biji kopi ke Eropa mencapai 20%-25% dari total ekspor biji kopi Indonesia.

Jika regulasi pengawasan ketat terhadap ekspor ke Eropa diterapkan, produsen kopi Indonesia mungkin akan memfokuskan penjualannya lebih banyak di pasar domestik yang memiliki permintaan yang lebih besar daripada pasokannya. Terlebih lagi, belakangan ini produksi kopi nasional menurun seiring gangguan cuaca.

"Jadi, saat ini pasar domestik menjadi lebih menarik karena harga kopi di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ekspor," jelas Moelyono.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri kopi turut mewaspadai rencana penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang bisa mempengaruhi ekspor produk komoditas Indonesia ke kawasan Benua Biru.

Menurut regulasi EUDR, para operator yang mengekspor barang komoditas dan produk turunannya ke negara-negara anggota Uni Eropa harus menyediakan data geolokasi dari sumber bahan baku mulai 1 Januari 2025.

Moelyono Soesilo, Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), menyatakan bahwa pelaku usaha kopi nasional masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan aturan EUDR.

Salah satu kendalanya adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat dalam EUDR, seperti pelacakan jejak komoditas kopi dari lokasi penanaman hingga saat diekspor.

"Mata rantai kopi sangat kompleks, karena bisa saja satu petani menjual ke beberapa pedagang, sehingga pelacakan menjadi sulit dilakukan secara efektif," ungkap Moelyono pada Senin (15/7).

Meskipun demikian, produsen kopi nasional sedang melakukan persiapan untuk menghadapi regulasi EUDR yang akan datang.

Moelyono juga membenarkan bahwa ekspor kopi nasional mengalami penurunan belakangan ini, meskipun bukan disebabkan oleh EUDR melainkan karena masalah logistik seperti kenaikan biaya pengangkutan kapal atau freight rate yang mencapai 300%. Namun, tren penurunan ini diperkirakan hanya bersifat sementara.

AEKI mencatat bahwa Indonesia banyak mengekspor biji kopi robusta ke Eropa untuk industri kopi komersial, dengan produk akhir berupa kopi bubuk atau kopi instan. Kontribusi ekspor biji kopi ke Eropa mencapai 20%-25% dari total ekspor biji kopi Indonesia.

Jika regulasi pengawasan ketat terhadap ekspor ke Eropa diterapkan, produsen kopi Indonesia mungkin akan memfokuskan penjualannya lebih banyak di pasar domestik yang memiliki permintaan yang lebih besar daripada pasokannya. Terlebih lagi, belakangan ini produksi kopi nasional menurun seiring gangguan cuaca.

"Jadi, saat ini pasar domestik menjadi lebih menarik karena harga kopi di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ekspor," jelas Moelyono.