Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources (GAR), Ian Suwarganda, menyoroti dampak European Deforestation Free Regulation (EUDR) pada rantai pasok dan permintaan minyak sawit dunia, di mana regulasi ini mengubah ketentuan ketelusuran dari sukarela menjadi wajib.

Ian menilai jika EUDR yang bertujuan untuk meminimalkan deforestasi, memiliki efek domino yang tak terduga, yaitu “over-regulation, over-reaching regulation, dan overlapping regulation” sehingga, kebijakan tersebut berisiko besar mengintervensi kedaulatan pengelolaan lahan serta menimbulkan tumpang tindih kebijakan di negara produsen sawit.

“Di pasar Eropa, ketatnya standar ketelusuran EUDR dapat mengurangi pasokan produk yang memenuhi kriteria tersebut, mendorong kenaikan harga atau bahkan memicu greenflation atau kenaikan harga komoditas hijau,” kata Ian dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference 2024 di Bali, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (8/11/2024).

Aturan tersebut membuka peluang bagi produsen minyak nabati Eropa yang tidak terkena dampak dari EUDR sehingga bisa mendominasi pasar global. Aturan tersebut juga mengalihkan perdagangan minyak sawit ke berbagai negara seperti India dan Pakistan yang diketahui memiliki standar yang lebih longgar.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa industri minyak sawit perlu berinvestasi dalam praktik berkelanjutan untuk menghadapi tren regulasi global. Hal ini dikarenakan negara lain seperti Tiongkok mulai mempertimbangkan kebijakan terkait keberlanjutan seperti EUDR untuk diterapkan.

Untuk mengantisipasi tren regulasi global, pihaknya mengaku telah melakukan investasi besar untuk memastikan ketelusuran rantai pasok.

GAR mengusulkan untuk menunda implementasi EUDR hingga 12 bulan untuk memberi waktu bagi pelaku industri serta pemerintah agar mempersiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami (GAR) juga menekankan pentingnya panduan bagi petani kecil, dialog antar-komoditas, menaruh perhatian atau meninjau kembali larangan hukum untuk pengumpulan geolokasi, dan pertemuan konsultatif mengenai peta tutupan hutan yang komprehensif agar transisi penerapan EUDR ini berjalan lancar,” tuturnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Adjunct Professor John Cabot University of Rome, Pietro Paganini, memprediksi tiga skenario implementasi European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) menjelang pemungutan suara anggota perlemen Uni Eropa pada 14 November 2024 mendatang.

Skenario pertama adalah penundaan hingga 30 Desember 2025 disetujui serta bisa memberikan lebih banyak waktu persiapan. Sementara itu yang kedua adalah penundaannya ditolak dan tetap dilaksanakan pada 30 Desember 2024 sehingga memerlukan aksi segera. Dan ketiga, persetujuan dengan amandemen yang dapat menghasilkan tanggal serta persyaratan yang baru.

Sementara itu, baik Perancis maupun Jerman yang disokong oleh lembaga swadaya masyarakat, menetang penundaan lebih panjang. Dalam hal ini, dukungan internasional diperlukan melalui kemitraan dengan negara produsen dan inisiatif seperti Team Europe Initiative (TEI) untuk bantuan teknis.

Untuk meningkatkan dialog internasional, menyediakan insentif ekonomi serta membantu negara berisiko dalam transisi bebas deforestasi, EU juga berupaya untuk membentuk forum multi stakeholder agar meningkatkan transparansi serta kerja sama strategis.

Adapun prinsip kerja sama ini melibatkan negara produsen untuk membangun keterlacakan rantai pasok, penghormatan hak asasi manusia, dukungan untuk petani kecil, serta transparansi data. Sementara itu uji kelayakan bakal dilakukan untuk mendukung upaya implementasi EUDR dengan beberapa cara.

“Misalnya dengan mengumpulkan data dan pernyataan uji kelayakan, memastikan keterlacakan produk dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang seperti bea cukai dan komisi EU yang akan berkolaborasi dengan penegakan EUDR,” kata Pietro dalam Indonesian Palm Oil Conference di Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Pietro, implementasi EUDR di negara-negara EU juga bervariasi. Dia mencontohkan Jerman yang tertinggal dalam implementasi serta mendukung penundaan untuk melihat panduan implementasi yang jelas. Sedangkan untuk Perancis sendiri, mereka mendukung kuat kendati masih menghadapi konflik internal pasca reshuffle.

Selain itu, Italia juga berproses lamban dalam penerapan meskipun Italia menjadi salah satu negara yang paling awal mengimplementasi EUDR. Sementara Spanyol terkendala lantaran sistem pemerintahan yang kompleks serta melakukan konsultasi publik.

Belanda sendiri mengaku bersikap proaktif dalam implementasi dan sudah berada di atas level negara lain dengan melakukan uji coba sistem.

Adapun enam tantangan implementasi EUDR di negara-negara Uni Eropa. Pertama, minimnya harmonisasi di antara anggota Uni Eropa, kedua keterlibatan produsen yang terbatas, ketiga potensi misinterpretasi atas persyaratan yang meningkatkan risiko untuk perusahaan.

Kemudian yang keempat adalah linimasa yang terlalu cepat. Kelima, data rantai pasok yang tidak lengkap menghalangi verifikasi bebas deforestasi dan terakhir sertifikasi yang tidak serta merta menggantikan uji kelayakan.

Implementasi EUDR juga dihadapkan dengan tantangan lanjutan di antaranya tingginya ongkos bagi pengusaha kecil, terbatasnya kapasitas penegakan serta ongkos kepatuhan yang menguntungkan perusahaan besar. Lalu ketiga adalah ketidaksesuaian dengan regulasi internasional, terakhir meningkatnya risiko rusaknya reputasi perusahaan akibat kesalahan yang tidak disengaja.

Pietro pun merekomendasikan beberapa usulan dalam mendukung implementasi EUDR. Yakni menyebarkan data yang relevan dengan komisi EU berpartisipasi aktif dalam TEI dan SAFE (Sustainable Agriculture for Forests Ecosystems). Selain itu Pietro Paganini berpendapat bahwa penting untuk otoritas negara yang terlibat terus mencoba terlibat dengan otoritas EU yang relevan.

NUSA DUA, investor.id–Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi ditiru oleh negara lain di luar Uni Eropa (UE). Sebab, implementasi EUDR menerapkan sistem benchmarking yang memungkinkan suatu negara masuk kategori high risk dalam hal deforestasi.

Konsekuensinya, negara-negara mitra dagang non-UE yang dimiliki negara yang masuk kelompok high risk bisa saja ikut mengambil tindakan tertentu yang merugikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sawit nasional hendaknya jangan terlena dengan wacana penundaan implementasi, namun perlu mencari solusi lain.

Demikian salah satu poin penting dari diskusi sesi kedua bertema Implementation of EUDR: Opportunities and Challenges pada The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Sejauh ini, Parlemen UE belum bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Sistem itu tidak hanya berpeluang mendiskriminasi industri sawit tapi juga Indonesia secara umum karena berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

“Sebagai akibat benchmarking, suatu negara yang dikategorikan high risk dalam hal deforestasi ini maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara partner dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut,” ujar Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi.

Andri mengatakan, pemberlakuan benchmarking akan berpotensi bermasalah. Sebab, di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan sistem benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. “Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” kata dia.

Dia juga menuturkan, EUDR memang dari awal terkesan memaksakan one size fit all (satu ukuran diberlakukan untuk semua). “Sebenarnya, dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” tutur dia.

Dampak EUDR

Sedangkan Pietro Paganini, profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, menilai, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama guna menemukan cara terbaik mematuhi EUDR, yang penerapannya tidak hanya akan di UE tapi juga di luar Eropa.

Sementara itu, Ian Suwarganda, penasihat bidang sawit untuk Golden Agri-Resources (GAR), mengingatkan, saat ini, negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” jelas dia.

Sekjen Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan, pelaksanaan EUDR itu pasti akan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. “Ada tujuh komoditas yang terdampak EUDR ini, termasuk sawit, kopi, dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” jelas dia.

Pemberlakuan EUDR itu tidak hanya akan berdampak pada ekspor RI ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Eropa, baik barang impor maupun ekspor,” katanya. Dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke UE yang terpengaruh akan mencapai US$ 4.4 miliar dalam berbagai produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri kelapa sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia menghadapi tekanan besar dari kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mengharuskan produk sawit yang masuk ke Uni Eropa bebas dari jejak deforestasi mulai dari tahap panen hingga ekspor.

Yang mana, seluruh proses tersebut harus terdokumentasi secara rapi dan sesuai dengan standar keberlanjutan tinggi.

“Bagi banyak perusahaan, ini bukan sekadar tantangan administrasi, melainkan peningkatan biaya produksi yang signifikan. Nilai Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai USD 4,4 miliar pada 2023, sekitar 75% dari total ekspornya adalah kelapa sawit. Sementara itu, Malaysia, eksportir utama lainnya, menyumbang sekitar USD 2,5 miliar dan 75% nya terdiri dari kelapa sawit ke Uni Eropa,” ujar Rizal Affandi Lukman, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024, dikutip Jumat, (8/11/2024).

Menurut Rizal, EUDR membawa dampak yang besar serta kompleks pada industri sawit. Dia merinci, yang pertama regulasi ini akan memaksa perusahaan untuk menerapkan transparansi dalam rantai pasok, menggunakan teknologi seperti analisis data geospasial, pembelajaran mesin, hingga observasi bumi untuk memastikan produk bebas deforestasi.

Selain itu, dampak lainnya juga memperkuat konsentrasi rantai pasok yang mana hanya perusahaan besar yang mampu memenuhi standar tinggi sehingga mendominasi regulasi. Sementara itu, petani kecil berisiko terpinggirkan. Hambatan perdagangan di Eropa juga mendorong banyak perusahaan untuk mulai mengalihkan pasar ke negara-negara lain seperti Tiongkok serta India yang memiliki standar keberlanjutan lebih longgar. Sehingga, hal tersebut memicu pergeseran arus perdagangan global.

EUDR, imbuhnya, menambah beban finansial bagi konsumen serta perusahaan. Yang mana, biaya pemenuhan standar kemungkinan bakal dibebakna ke konsumen khususnya di pasar sensitive harga.

“EUDR juga berpotensi menjadi acuan global, yang mendorong negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk mengadopsi aturan serupa,” jelas Rizal.

Regulasi tersebut juga berdampak pada skema sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang perlu disesuaikan agar diterima di pasar Uni Eropa. Lebih lanjut, klasifikasi risiko negara dalam EUDR dapat memengaruhi daya saing komoditas dari negara yang dinilai berisiko tinggi dan menimbulkan diskriminasi serta mengurangi pangsa pasar global untuk sawit.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Parlemen Uni Eropa mengaku tidak bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana yang disyaratkan dalam European Union Regulation on Deforestation-free Products (EUDR). Sistem tersebut dinilai tak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit saja, melainkan secara general Indonesia berpotensi terdampak oleh regulasi yang diberlakukan oleh negara lain.

Dalam pemaparannya, Duta Besar Indonesia untuk EU, Andri Hadi, mengungkapkan bahwa pemberlakukan benchmarking tersebut berpotensi menuai masalah.

“Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Nusa Dua Bali, dikutip Jumat (8/11/24).

Sebagai akibat dari benchmarking ini, kata Hadi, suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi. Maka, konsekuensinya yakni kemungkinan beberapa negara partner dagangnya di luar Uni Eropa bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

“Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan “one size fit all” (Satu ukuran diberlakukan untuk semua). Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” jelas Hadi.

Senada dengan Hadi, professor sekaligus pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, Pietro Paganini menilai jika negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama. Tujuannya adalah menemukan cara terbaik untuk mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut yang penearpannya diperkirakan tak hanya di Eropa saja, melainkan di luar Eropa.

Dalam kesempatan yang sama, Ian Suwarganda selaku penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) mengingatkan bahwa negara-negara lain saat ini nampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama.

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai produsen minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia mengalami kesenjangan signifikan pada pengetahuan petani sawit terhadapPeraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan olehInstitute For Development of Economics and Finance (Indef) kepada 500 petaniyang masuk dalam rantai pasok ekspor terbesar ke Uni Eropa (UE), yakni Siak, Riau; Mesuji, Lampung; dan Ketapang, Kalimantan Barat, hanya 6% petani yang menyatakan pernah mendengar istilah EUDR.
"Sebanyak 94% responden tidak pernah mendengar tentang Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran di kalangan petani kecil," ungkapEkonom senior Indef, Fadhil Hasan dalam diskusi publik yang dilaksanakan pada Rabu (23/10).
Fadhil menambahkan, ketidaktahuan para petani ini akan menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan dan membuat keputusan yang tepat terkait praktik pertanian mereka.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pelaksanaan EU Deforestation FreeRegulation (EUDR) telah ditetapkan akan diundur selama setahun yang tadinyaakan berlaku pada akhir Desember 2024 ini.Meski diundur, nampaknya masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibereskan.

Muhammad Fauzan Ridha, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan penundaan ini selain memberikan waktu kepada Indonesia untuk berbenah, disisi lain adalah sebuat tantangan.
Fauzan mengatakan persentase ekspor minyak sawit dan turunannya ke pasar Eropa adalah sebesar 10% dari total ekspor tahunan. Jika Indonesia gagal memenuhi kriteria ekspor yang harus dipenuhi EUDR, maka Indonesia akan kehilangan Rp 30-50 triliun per tahun.
"Ekspor sawit Indonesia itu 10% yang akan terdampak. Mana kala pemenuhan kriteria belum dipenuhi diperkirakan Indonesia akan kehilangan Rp 30-50 triliun per tahun, kalau kita tidak bisa masuk pasar Eropa," ungkap Fauzan dalam acara diskusi publik bersamaInstitute for Development of Economics and Finance (INDEF)yang dilaksanakan Rabu (23/10).
jika Indonesia 'kecolongan' Fauzan bilang Eropa bisa saja mengalihkan impor mereka kepada Malaysia. Untuk diketahui, Malaysia saat ini tercatat sebagai produsenkedua terbesar di dunia setelah Indonesia. Negeri Jiran itu dapat memproduksi sekitar 19,3 juta ton sawit per tahun.
"Mengenai potensi mengalihkan produsennya ke Malaysia, kenapa posisinya ada potensi itu, karena bagaimanapun tata kelola di Malaysia itu, dalam tanda kutip, tidak serumit yang ada di Indonesia gitu," tambah Fauzan.
Fauzan mengakui, jika dibandingkan negara tetangga Indonesia itu, Malaysia lebih unggul dari sisi tata kelola, kemudian lahan sawit di Malaysia 90%-nya sudah sertifikasiMalaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) atau setara dengansertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).
"Secara lahan sih memang lahan dan produksi Malaysia masih di bawah kita. Dan memang mereka sebenarnya untuk sertifikasi ISPO pun, mereka sudah 90% kalau tidak salah ya, untuk disertifikasi MSPO," ungkapnya.
Disisi lain, Indonesia juga masih punya tugas untuk memberikan penyuluhan lebih lanjut mengenai EUDR kepada para petani sawit.
Adapun berdasarkan data penelitian dari INDEF, dari 500 koresponden yang berasal dari 3 wilayah perkebunan sawit yangterlibat dalam rantai pasok pasar UE terbesar yaitu petani kelapa sawit (plasma dan mandiri) di Riau (Siak), Lampung (Mesuji), dan Kalimantan Barat (Ketapang) hanya 6% petani yang pernah mendengarPeraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) ini.
"Sebanyak 94% responden tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran di kalangan petani kecil, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan dan membuat keputusan yang tepat terkait praktik pertanian mereka," ungkap peneliti senior INDEF,Fadhil Hasan.
Terkait ini, Fauzan bilang saat iniDitjen Perkebunan telah melalui serangkaian proses percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) mulai dari penyederhanaan form pendataan, penerapan sistem verifikasi mandiri, penerapan Tanda Tangan Elektronik, dan lain sebagainya.
Nantinya, jika petani telah memiliki STDB, ini akan mempermudah akses bantuan dan pembiayaan, termasuk syarat pekebun agar bisa menuju sertifikasi ISPO maupun RSPO.
"Kemudian bagaimana status-status lahan kita di petani, nah itu yang merupakan tantangan, yang memang harus menjadi satu pertimbangan gitu. Manakala lahan pun harusclear and cleangitu ya," tutupnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung membeberkan beberapa cara untuk menghadapi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Menurutnya, syarat pertama adalah pemenuhan peraturan undang-undang yang ditetapkan asal produsen. Dengan kata lain, Indonesia wajib memenuhi segala bentuk perizinan. Sementara itu, untuk para petani, mereka wajib mempunyai bukti kepemilikan lahan berupa SKT, SHM, penguasaan fisik dan bukti budidaya atau STDB sampai dengan pemenuhan aspek lingkungan atau SPPL.

“Pertanyaannya sudah berapa luas sawit petani yang sudah STDB per bulan Oktober ini? baru 445.241,44 hektar atau baru 6,49% dari total luas kebun sawit yang dikelola petani. Sudah berapa hektar kebun petani yang sudah ISPO per Oktober ini? Baru 59.684 hektar atau baru 0,86% dari total luas sawit petani,” kata Gulat dalam Market Review ICDX, Senin (14/10/2024).

Menurut Gulat, pemerintah harus memberikan layanan prima afirmatif untuk permasalahan tersebut. Sebagai bangsa, Gulat mengingatkan Indonesia tidak usah meromantisasi bahwa luas hutan Indonesia 128 juta hektare. Padahal, kenyataan di lapangan sudah berbeda. Dia pun mengingatkan pemerintah untuk mulai dari kilometer nol untuk memulai segalanya dan membentuk tata kelola yang lebih baik.

“Kedua, tertanggal Desember 2020 ke atas bebas artinya tidak ada pembukaan lahan. Artinya 2020 ke bawah tidak termasuk. Makanya, petani sangat terdampak karena lahan-lahan kami dianggap lahan berhutan dan regulasi negara terkhusus Kementerian teknis (LHK) yang makin buat persoalan kami makin runyam,” ujarnya.

Masalah EUDR ini juga mewajibkan pemberian geolokasi lahan sawit Indonesia kepada EUR. Sementara itu, masalah ketiga adalah soal ketelusuran rantai pasok. Terkait hal tersebut, Gulat mengingatkan pemerintah harus berhati-hati.

“Mana mungkin kita membagikan by address, by location ke negara mereka. Ini sangat membahayakan Indonesia, wong kita bermain drone saja di EU langsung kena tilang karena terkait keamanan negara mereka,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengusulkan kepada pemerintah Indonesia agar segera mengeluarkan lahan-lahan petani sawit yang sudah bersertifikasi dari kategori kawasan hutan. Selain itu, lahan kategori 5 hektare ke bawah harus dilakukan penyederhanaan persyaratan terhadap pasal 110A.

“Bahwa yang sudah penguasaan lahan 5 tahun ke atas dibersihkan demikian juga yang sudah eksisting tertanam sebelum 2020 segera ditolong negara dan saya yakin Pak Prabowo pasti merah putih untuk itu dan itu janji kampanye Pak Prabowo,” beber Gulat.

Sementara itu, untuk yang kena pasal 110B, Gulat menegaskan jangan lagi dikenakan kewajiban satu daur jika setelah membayar denda yang masuk akal supaya semua bisa terselamatkan.

“Termasuk program strategis Presiden Prabowo yaitu kemandirian energi,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia dan Malaysia kembali menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap implementasi aturan deforestasi (EUDR) yang semakin mendekati tenggat waktu kendati kebijakan ini berpotensi ditunda hingga setahun. Hal tersebut terungkap dari pertemuan ketiga Gugus Tugas Gabungan Ad Hoc (JTF).

Kedua negara, dalam suasana diskusi yang intensif tersebut, mendesak Uni Eropa (UE) segera memberikan pedoman pelaksanaan yang kelas. Pasalnya, mereka mengaku khawatir jika informasi praktis tidak disampaikan tepat waktu, maka pasar UE akan menjadi tidak pasti sehingga hal tersebut dampak negatif bagi rantai pasokan komoditas utama mereka, seperti minyak sawit.

Selain itu, Uni Eropa juga menyoroti kekhawatiran terkait larangan hukum di Indonesia dan Malaysia terhadap pengumpulan data geolokasi yang menjadi persyaratan utama dalam EUDR. Bagi operator EUDR, kemampuan melacak rantai pasokan melalui data geolokasi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan.

Akan tetapi, secara tegas Indonesia dan Malaysia menekankan bahwa undang-undang privasi dan keamanan di kedua negara melindungi data ini sehingga pengumpulan geolokasi diatur secara ketat.

Dalam peraturan tersebut, pihak Uni Eropa yang diwakili oleh Direktur Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa, Florika Fink Hooijer, mengaku kagum dengan langkah yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan ketertelusuran dan transparansi rantai pasokan komoditas.

Dalam keterangan yang dikutip oleh Warta Ekonomi, Selasa (15/10/2024), bukti komitmen kuat Indonesia dan Malaysia dalam industri kelapa sawit berkelanjutan dibuktikan beberapa hal. Misalnya prakarsa Dasbor Nasional Indonesia dan juga berbagai perangkat ketertelusuran Malaysia seperti Sawit Intelligent Management System (SIMS), GeoPalm Portal, dan MSPO Trace.

Oleh sebab itu, Uni Eropa mengaku menyambut baik penerapan skema sertifikasi nasional seperti Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) dan Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Pasalnya, kedua hal tersebut dianggap membantu operator dan pedagang dalam memenuhi standar keberlanjutan.

Kedua negara tersebut, Indonesia dan Malaysia, sepakat bahwa salah satu prioritas penting dalam sawit berkelanjutan adalah dengan memperkuat skema ketertelusuran nasional. Selain itu, Uni Eropa pun menegaskan dukungannya untuk membantu kedua negara dalam memperkuat sistem yang ada. Hal tersebut diharapkan dapat memfasilitas operator untuk mematuhi EUDR tanpa mengorbankan kepentingan lokal.

Lebih lanjut, Uni Eropa dalam konteks keberlanjutan juga menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan pertemuan konsultasi terkait peta tutupan hutan.

Tujuan dari kolaborasi tersebut tak lain untuk meningkatkan kualitas data ilmiah yang tersedia dengan mengacu pada definisi yang disepakati secara multilateral. Uni Eropa pun menegaskan bahwa peta Observatorium Hutan Uni Eropa hanya berfungsi sebagai alat pendukung dna tidak bersifat mengikat secara hukum.