IDXChannel - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila skema subsidi energi seperti subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik diubah.

Lantas, benarkah hal tersebut?

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai, dengan perubahan skema penyaluran subsidi energi menjadi tunai memang akan menghemat anggaran negara.

"Ya saya kira itu masuk akal gitu ya. Kalau asumsinya dia (subsidi) diubah menjadi by target tadi hingga kan tidak ada salah sasaran gitu ya," kata Fahmy ketika dihubungi IDXChannel, Sabtu (29/8/2024).

Namun diakuinya, anggaran yang dihemat kemungkinan hanya berkisar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun, mengingat alokasi belanja subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 membengkak hingga Rp90 triliun dari outlook 2024.

"Nah kalau sekarang ya perkiraan saya maksimal Rp120 triliun itu masih akal. Tapi kalau Rp150 triliun saya kira terlalu besar dan penghematannya itu dari subsidi yang selama ini salah sasaran yang itu bisa diselamatkan," kata dia.

Oleh karena itu, Fahmy menyambut baik rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengubah skema subsidi energi menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

"Jadi kalau pemerintah memang punya komitmen tersebut, saya kira sangat bagus ini. Saya sangat-sangat mendukung itu karena lebih tepat sasaran, lebih adil gitu ya. Dan yang tidak berhak, dia tidak akan memperoleh subsidi tadi sehingga harus membeli BBM dengan harga pasar tadi apakah Pertalite atau Pertamax," kata Fahmy.

(Dhera Arizona)