Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengubah skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai alias BLT.

Eddy mengaku sudah mendorong perubahan skema subsidi BBM sejak menjadi pimpinan Komisi VII DPR Periode 2019—2024 yang membidangi urusan energi. Menurutnya, 70% pengguna BBM bersubsidi merupakan masyarakat mampu.

Oleh sebab itu, dia mendukung perubahan skema subsidi energi menjadi subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat.

"Skema ini memastikan subsidi tepat sasaran diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya," kata Eddy saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa wacana perubahan selama subsidi BBM merupakan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagaimanapun, sambungnya, subsidi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu bukan sebaliknya.

Tidak hanya itu, Eddy meyakini perubahan skema akan membuat pemerintah bisa menghemat banyak anggaran belanja. Dengan begitu, anggaran bisa direlokasikan untuk untuk bantuan sosial lain atau pembangunan layanan publik.

Di samping itu, dia mengakui pemerintah ke depan punya banyak pekerjaan rumah seperti melakukan pendataan hingga ke pelosok pedesaan agar penerima manfaat subsidi energi nantinya tepat sasaran. Selain itu, diperlukan aturan yang jelas agar skema baru nantinya dapat dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah

"Perubahan skema ini perlu mempersiapkan seluruh perangkat mulai dari penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai penegakan aturan yang tegas dan konsisten," tutup Eddy.

Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi BBM

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Prabowo menyatakan akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo, Rabu (9/10/2024).

Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

"Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

IDXChannel - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila skema subsidi energi seperti subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik diubah.

Lantas, benarkah hal tersebut?

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai, dengan perubahan skema penyaluran subsidi energi menjadi tunai memang akan menghemat anggaran negara.

"Ya saya kira itu masuk akal gitu ya. Kalau asumsinya dia (subsidi) diubah menjadi by target tadi hingga kan tidak ada salah sasaran gitu ya," kata Fahmy ketika dihubungi IDXChannel, Sabtu (29/8/2024).

Namun diakuinya, anggaran yang dihemat kemungkinan hanya berkisar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun, mengingat alokasi belanja subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 membengkak hingga Rp90 triliun dari outlook 2024.

"Nah kalau sekarang ya perkiraan saya maksimal Rp120 triliun itu masih akal. Tapi kalau Rp150 triliun saya kira terlalu besar dan penghematannya itu dari subsidi yang selama ini salah sasaran yang itu bisa diselamatkan," kata dia.

Oleh karena itu, Fahmy menyambut baik rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengubah skema subsidi energi menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

"Jadi kalau pemerintah memang punya komitmen tersebut, saya kira sangat bagus ini. Saya sangat-sangat mendukung itu karena lebih tepat sasaran, lebih adil gitu ya. Dan yang tidak berhak, dia tidak akan memperoleh subsidi tadi sehingga harus membeli BBM dengan harga pasar tadi apakah Pertalite atau Pertamax," kata Fahmy.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun, apabila skema subsidi energi seperti subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik diubah.

Burhanudin mengungkapkan selama ini skema pemberian subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi ke bawah.

Sebab, subsidi yang diberikan hanya menyasar pada komoditas bukan pada target masyarakat.

Ia pun bercerita mengenai pengalamannya minggu lalu saat pergi ke Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, di mana mereka membayar (listrik) bulanan sebesar Rp30 ribu dan hanya memiliki satu lampu saja.

"Orang-orang miskin, mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?" kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, Burhanuddin menilai bahwa nilai subsidi sebesar Rp540 triliun pada 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Sehingga menurutnya, solusinya yaitu pemberian subsidi untuk masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). Dengan bergitu, Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp200 triliun.

"Ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp150 triliun to Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," kata Burhanuddin.

(Kunthi Fahmar Sandy)