REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan sopir dan operator Mikrotrans melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024). Terdapat tiga tuntutan utama dalam aksi itu, yaitu mengenai batas usia angkutan, kuota pengadaan Mikrotrans, dan perhitungan rupiah per kilometer.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahyadi mengatakan, pihaknya selalu menerapkan sistem keadilan kepada seluruh operator dalam mengeluarkan kebijakan. Menurut dia, Transjakarta telah memenuhi seluruh prosedur dan aturan yang berlaku.

"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Ia menjelaskan, pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari dana PSO (public service obligation). Dana itu dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.

“Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," ujar Tjahyadi.

Menurut dia, pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas unit dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila di luar kebutuhan, hal itu akan menjadi pemborosan anggaran.

Langkah itu disebut merupakan bagian penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Pihaknya juga menerapkan prinsip kelengkapan, validitas data, hingga administrasi sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi. Oleh karenanya, setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Tjahyadi, Transjakarta juga menerapkan merit sistem kepada operator meliputi aspek quality, cost, delivery. Kompetisi antaroperator didorong agar bisa memberikan layanan yang berkualitas, harga yang bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.

"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya, Rahmadoni mengatakan, operator Mikrotrans yang dianakemaskan karena mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar yang dianakemaskan (Koperasi Wahana Kalpika)," ujar Rahmadoni saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Rahmadoni menuturkan, Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.

Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, termasuk TransJakarta.

Rahmadoni menduga, ada konflik kepentingan dalam proses pengadaan Miktrotrans antara PT TransJakarta dengan pemilik KWK.

"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni.

Rahmadoni mengatakan, jika tuntutan yang telah disampikan tak dipenuhi, para sopir Jaklingko akan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kongkalikong pengadaan Mikrotrans ke KPK.

"Bisa saja kami lakukan (lapor KPK) kalau tidak ada penyelesaian yang baik dari pemprov DKI, Dishub DKI, dan TransJakarta. Tapi, sejauh ini kami belum ada rencana," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan armadanya memonopoli Mikrotrans Jaklingko.

"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini, jadi dewan di sini. Saya serahkan sama yang di atas saja," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra Jaklingko.

Tuduhan itu mencuat setelah adanya massa demo sopir Jaklingko yang menilai adanya ketidakdilan terkait kuota armada Mikrotrans antar operator.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan armada) ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Kuota layanan Mikrotrans dipegang oleh PT Transportasi Jakarta. Syafrin menyebut, TransJakarta telah cukup proposional dalam memberikan kuota pada setiap operator.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional, tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus pengemudi Mikrotrans pada hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota untuk menuntut sejumlah kebijakan yang dirasa kurang adil. Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meminta Dinas Perhubungan dan TransJakarta untuk menangani sekitar seratus pengemudi Mikrotrans yang berunjuk rasa itu.

“Tadi saya sudah bicara dengan TransJakarta dan dengan Dinas Perhubungan supaya dipetakan permasalahannya. Sudah saya minta untuk ditangani,” kata Heru saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, Heru juga meminta agar Dinas Perhubungan mengevaluasi terkait perhitungan rupiah per kilometer yang diterima para sopir Mikrotrans. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengkomunikasikan perihal tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.

Syafrin menjelaskan, tiga hal yang dibahas adalah terkait pengaturan batas usia angkot reguler, alokasi kuota untuk Mikrotrans di seluruh operator serta perhitungan per kilometer. “Tiga hal itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Dimana permintaan untuk ada relaksasi terhadap batas usia. Itu ada relaksasi setahun ke depan. Demikian pula dengan penetapan jumlah alokasi terhadap seluruh operator itu akan dilaksanakan secara proporsional oleh teman-teman TransJakarta. Termasuk juga hitungan per kilometer,” kata Syafrin.

Adapun, Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza menyampaikan mediasi yang dilakukan tadi juga telah mencapai kesepakatan, di mana siang ini 29 rute yang tadi pagi tidak beroperasi ini kembali melayani masyarakat. Sebagai informasi, aksi demonstrasi itu dilakukan oleh pengurus, anggota koperasi serta pengemudi yang tergabung pada Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB).

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul di Jakarta, Selasa.

Mereka yang tergabung dalam FLKB ini antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport. Pada aksi di depan Balaikota Jakarta, mereka menuntut sejumlah kebijakan seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengatakan, berpegang kepada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66/2019 dan berbagai penjelasan terkait dengan Jaklingko Mikrotrans selama ini, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun dengan berjalannya waktu, di mana saat ini sudah memasuki tahun ketujuh terhitung sejak 2018 populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

“Dari angka persentase tersebut, 11 operator mitra program Jaklingko. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," katanya