JAKARTA, KOMPAS.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan modifikasi layanan Mikrotrans JAK 78 rute Benda – Penjaringan. Perubahan dilakukan dengan membagi layanan tersebut menjadi dua rute perjalanan yaitu, JAK 78A (Benda – Cengkareng Timur) dan JAK 78B (Jembatan Tiga – Teluk Gong).

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan, modifikasi dilakukan sebagai upaya Transjakarta dalam memaksimalkan layanan.

Pasalnya, pada rute JAK 78 sebelumnya ada beberapa jalan yang tidak dapat dilintasi armada, yakni Jalan Kapuk Raya dan Jalan Kapuk Kayu Besar.

“Sehingga kami membagi layanan JAK78 menjadi dua dan diharapkan bisa lebih mengakomodir kebutuhan pelanggan menuju halte-halte Transjakarta terdekat, berpindah ke moda transportasi lain maupun untuk kegiatan sehari-hari,” ujar Ayu, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2024).

Ayu menyampaikan, kedua rute tersebut dilayani oleh total 25 unit armada Mikrotrans setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB dengan tarif Rp 0.

Ia menjelaskan, layanan Mikrotrans merupakan implementasi dari arahan Pemprov DKI Jakarta, di mana setiap 500 meter dari kediaman asal masyarakat sudah dapat mengakses transportasi publik.

“Layanan Mikrotrans bisa menjadi alternatif pilihan karena menjangkau pemukiman masyarakat. Ini tentu semakin memudahkan perjalanan dari tempat tinggalnya ke lokasi transit transportasi publik dan juga sebaliknya dengan mudah, aman dan nyaman,” ucap Ayu.

Ia menambahkan, saat ini pelanggan juga semakin dimudahkan dengan adanya aplikasi digital terbaru TJ: Transjakarta yang sudah bisa diakses oleh pengguna IOS dan Android.

“Dengan aplikasi ini, pelanggan bisa tracking perjalanan dan mendapatkan berbagai informasi layanan Transjakarta seperti rute terdekat, waktu kedatangan bus, posisi bus terkini secara real time, hingga pembelian tiket,” kata Ayu.

Berikut ini daftar rute yang dilintasi Mikrotrans JAK 78A dan JAK78B:

- JAK 78A (Benda – Cengkareng)

Benda Arah Cengkareng Jalan Atang Sanjaya - Jalan Benda Raya - Jalan Lingkungan III - Jalan Menceng Raya - Jalan Kamal Raya - Jalan Kencana Raya - Jalan Kencana Timur - Jalan Lingkar Luar Timur - Putar Balik - Jalan Lingkar Luar Barat - Jalan Kapuk Kayu Besar - Jalan Kapuk Cengkareng.

Cengkareng Arah Benda Jalan Kapuk Cengkareng - Jalan Lingkar Luar Barat - Jalan Kencana Raya - Jalan Kamal Raya - Jalan Menceng Raya - Jalan Lingkungan III - Jalan Benda Raya - Jalan Atang Sanjaya.

- JAK 78B (Jembatan Tiga - Teluk Gong)

Jembatan Tiga arah Teluk Gong Jalan Jembatan Tiga Raya - Jalan Jembatan Dua Raya - Jalan Raya Pantura - Putar Balik - Jalan Raya Pantura - Jalan Kepanduan II - Jalan Kepanduan I - Jalan Teluk Gong Raya - Jalan Teluk Utara - Jalan B7 Teluk Gong - Jalan Lempu I - Jalan Lempu II - Jalan Lindung - Jalan B Teluk Gong - Jalan Teluk Gong Raya - Jalan B Teluk Gong - Jalan Kp Gusti.

Teluk Gong Arah Jembatan Tiga Jalan Kp. Gusti - Jalan B Teluk Gong - Jalan Lindung - Jalan Lempuk - Jalan B7 Teluk Gong - Jalan Teluk Utara - Jalan Kepanduan I - Jalan Raya Pantura - Putar Balik - Jalan Raya Pantura - Jalan Jelambar Barat - Jalan Seni Budaya Raya - Jalan Jelambar Selatan - Jalan Jelambar Timur - Jalan Prof Dr Latumenten - Jalan Jembatan Besi Raya - Jalan Krendang Barat - Jalan Pekojan III - Jalan Bandengan Selatan - Jalan Bandengan Utara Raya - Jalan Gedong Panjang - Jalan Tanah Pasir - Jalan Jembatan Tiga Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menekankan bahwa JakLingko dan Mikrotrans merupakan dua hal yang berbeda, meski keduanya menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahjadi mengatakan, JakLingko merupakan sistem transportasi terintegrasi yang menjadi payung berbagai moda transportasi di Jakarta, termasuk Transjakarta, MRT, dan LRT.

"Sistem ini dirancang untuk mempermudah perpindahan antar moda dengan sistem pembayaran terintegrasi, yang tentunya memberikan kemudahan bagi mobilitas warga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/9/2024).

Sementara itu, Mikrotrans adalah salah satu moda dalam jaringan JakLingko yang beroperasi sebagai angkutan kota dengan menggunakan kendaraan kecil yang biasa disebut angkot.

Mikrotrans sendiri berfungsi untuk melayani rute-rute pendek di area perumahan dan jalan sempit.

"Meskipun berada dalam sistem JakLingko, Mikrotrans memiliki peran spesifik sebagai angkot, yang berbeda dari moda transportasi lain seperti bus Transjakarta atau MRT," kata Tjahjadi.

Lebih lanjut, dia menyebut, manfaat Mikrotrans telah dirasakan berbagai kalangan masyarakat. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga dapat dengan mudah menggunakan Mikrotrans untuk beraktivitas sehari-hari keluar rumah tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Kemudian anak-anak sekolah di area perumahan juga dapat dengan aman menggunakan Mikrotrans untuk perjalanan harian.

Mikrotrans juga bermanfaat bagi para pekerja yang tinggal di perumahan yang jauh dari jalur utama bus Transjakarta, sehingga mereka dapat menjangkau halte Transjakarta atau stasiun MRT terdekat dengan mudah.

"Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan, terutama saat jam sibuk," ucapnya.

Dengan berbagai inovasi dan penyesuaian layanan tersebut, maka diharapkan semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi publik.

Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi kemacetan dan mempromosikan penggunaan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Jakarta: Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusung program JakLingko, sebuah sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek).

Program JakLingko ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas warga dengan menyediakan sistem transportasi yang efisien, nyaman, dan terjangkau.

Tak hanya terbatas pada bus Transjakarta, program JakLingko juga mengintegrasikan moda transportasi berbasis rel, seperti kereta MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Dengan integrasi ini, pengguna dapat berpindah moda transportasi dengan mudah dan efisien.

Sejarah JakLingko

Program JakLingko dinaungi perusahaan PT JakLingko Indonesia yang merupakan transformasi dari sistem transportasi OK-Otrip yang telah beroperasi sebelumnya. OK-Otrip telah berhasil mengintegrasikan rute, manajemen, dan sistem pembayaran pada bus besar, bus sedang, dan bus kecil yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

JakLingko merupakan program transportasi satu harga untuk satu kali perjalanan yang diluncurkan oleh Transjakarta di bawah pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Nama JakLingko sendiri merupakan warisan dari Gubernur Anies Baswedan yang merupakan kepanjangan dari "Jak" yang berarti Jakarta dan "Lingko" yang berarti jejaring atau integrasi.

Keunggulan JakLingko

Salah satu keunggulan JakLingko adalah penerapan sistem tarif integrasi. Pengguna yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan hanya akan dikenakan biaya maksimal Rp10.000. Kebijakan ini membuat biaya transportasi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pengguna JakLingko diwajibkan memiliki Kartu JakLingko untuk menikmati layanan tarif integrasi. Kartu ini dapat dibeli di berbagai lokasi, termasuk halte bus Transjakarta dan stasiun MRT/LRT.

Selain moda transportasi yang telah terintegrasi, JakLingko juga telah menjalin kerja sama dengan pihak pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nantinya, pengguna dapat menggunakan Kartu JakLingko untuk membeli tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tak hanya itu, JakLingko juga menerapkan sistem pembayaran nontunai, sehingga pengguna tidak perlu repot membawa uang tunai saat menggunakan transportasi publik. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu JakLingko, kartu debit/kredit, atau aplikasi uang elektronik.

Program JakLingko tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas bagi warga, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian. Dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau, warga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain.

Mikrotrans

Selain JakLingko, Pemerintah DKI Jakarta juga mempunyai program Mikrotrans. Mikrotrans merupakan moda transportasi yang dioperasikan oleh PT TransJakarta menggunakan armada angkot.

Armada ini telah ditransformasikan agar terintegrasi dengan sistem transportasi publik lainnya di Jakarta. Mikrotrans berfungsi sebagai angkutan pengumpan yang menghubungkan permukiman warga dengan halte-halte bus Transjakarta atau stasiun MRT/LRT.

Mikrotrans memiliki keunggulan dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh moda transportasi utama, seperti bus Transjakarta atau kereta api. Dengan tarif yang terjangkau, Mikrotrans memberikan alternatif transportasi yang nyaman dan efisien bagi masyarakat.

Perbedaan Jaklingko dan Mikrotrans

Berikut adalah perbedaan utama antara JakLingko dan Mikrotrans:

1. Fungsi
JakLingko adalah sistem pembayaran, sementara Mikrotrans adalah moda transportasi.

2. Operasional
JakLingko mengintegrasikan pembayaran pada berbagai moda transportasi, sedangkan Mikrotrans beroperasi sebagai angkutan pengumpan.

3. Penggunaan
Kartu JakLingko dapat digunakan untuk membayar Mikrotrans, tetapi Mikrotrans tidak dapat digunakan sebagai sistem pembayaran untuk moda transportasi lain yang terintegrasi dalam JakLingko.

(WAN)

Jakarta -

Operator dan sopir MikroTrans atau JakLingko dari 29 rute melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7) kemarin. Dalam aksi tersebut mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) itu mengeluhkan besaran gaji yang sering kali masih di bawah upah minimum provinsi (UMP).

Ketua FKLB Berman Limbong mengatakan selama ini para sopir jakLingko digaji berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh setiap harinya. Ia menyebut untuk mencapai besaran UMP Jakarta, para sopir harus bekerja 28 hari dalam sebulan dengan rata-rata jarak tempuh 100 km/hari.

"Kita dari dulu menyuarakan agar pramudi ini agar dibuat komponen penghasilannya permanen, artinya fix cost. Jangan mengacu pada kilometer," kata Berman dalam video laporan 20detik.

"Suaranya UMP, UMP, betul UMP tapi harus dapat 100 km sehari, harus 28 hari kerja (per bulan). Belum ada pemotongan kilometer dan segala macam," tegasnya.

Perlu diketahui besaran UMP Jakarta 2024 ini berada di angka Rp 5.067.381 per bulan. Besaran ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Dengan asumsi tersebut, besaran gaji yang diterima sopir JakLingko kurang lebih berada di kisaran Rp 1.809/kilometer. Perhitungan ini didapat dari besaran gaji UMP Jakarta dibagi total jarak yang ditempuh sopir JakLingko setiap bulan (28 hari × 100 km).

Namun dalam pelaksanaannya, para sopir ini mengaku sulit menempuh jarak sejauh 100 km per hari karena kondisi Kota Jakarta yang sangat macet. Sehingga pada akhirnya total gaji yang mereka dapat setiap bulan kurang dari UMP Jakarta di Rp 5.067.381.

Sebagai informasi, sebelumnya pada Selasa (30/7) kemarin kelompok sopir Jaklingko ini sempat berkumpul di sekitar Jalan M Ridwan Rais untuk melakukan aksi unjuk rasa atas besaran upahnya yang dinilai masih rendah.

Akibatnya Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan MH Thamrin pun ditutup. Sementara untuk jalur sebaliknya masih bisa dilalui meski hanya satu lajur.

Sopir angkot lainnya juga mengikuti demonstrasi ini. Mereka terlihat memarkirkan mobilnya di seberang Balai Kota, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir.

Angkot-angkot tersebut terlihat diparkir berjejer di pinggir jalan mulai dari depan gerbang masuk Monas dekat Patung Kuda hingga dekat Stasiun Gambir. Ada juga spanduk yang digantung di angkot-angkot tersebut.

(eds/eds)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah kebijakan dalam implementasi program Jaklingko di DKI Jakarta menjadi sorotan lantaran dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Pemangku kepentingan terkait pun angkat bicara ihwal kondisi tersebut.

Tudingan praktik lancung dalam program Jaklingko itu disuarakan oleh ratusan orang yang merupakan sopir dan operator unit program tersebut saat berunjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Sopir dan operator unit Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) itu melakukan protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," demikian pekik koordinator lapangan FKLB, Fahrul Fatah, saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Dalam aksi unjuk rasa itu, setidaknya mereka mengajukan tiga poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memperbaiki implementasi program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

Pertama, sopir dan operator unit Jaklingko menuntut transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program yang mulai terealisasi sejak 2020 tersebut.

Alasannya, selama ini masih banyak angkutan reguler yang ingin bergabung ke program Jaklingko, tetapi urung lantaran kuotanya terbatas.

“Anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, tetapi tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul.

Kedua, sopir dan operator unit Jaklingko meminta Transjakarta mengurangi aturan yang merugikan operator dan pengemudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Untuk itu, para operator kendaraan umum tersebut menuntut keadilan dan meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk bisa memberikan solusi.

Perbesar

Ketiga, sopir dan operator unit Jaklingko meminta perombangak ulang kebijakan upah bagi pengemudi Mikrotrans. Sebab, para sopir tetap dipatok jarak minimal 100 km per harinya agar bisa mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apalagi, para pengemudi harus merealisasikan target harian tersebut selama 28 hari kerja. Selain itu, upah pengemudi masih dapat dipotong jika terdapat masalah seperti kerusakan kendaraan.

“Ini tidak adil,” kata Ketua FKLB Berman Limbong.

Di samping ketiga tuntutan tersebut, kelompok massa ini pun mendesak pemecatan jajaran direksi Transjakarta.

RESPONS PEMPROV DKI

Tuntutan dari para sopir dan operator unit Jaklingko yang tergabung dalam FKLB itu pun mendapat respons dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia berjanji akan memperhatikan nasib sopir layanan Jaklingko.

Pria yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI itu juga mempersilakan para pengemudi armada Mikrotrans untuk menyampaikan keberatannya ke Transjakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

“Yang kemarin demo, saya akan perhatikan. Asal berlandaskan dengan aturan yang ada,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024) malam. Heru menjelaskan, pengoperasian Mikrotrans berkaitan erat dengan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang diatur oleh Pemprov DKI Jakarta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 43/2020 tentang PSO dan pemberian subsidi dari APBD kepada PT Transjakarta. Beleid tersebut memperbarui ketentuan serupa dalam Pergub No. 62/2016.

“Aturannya kan sudah dibuat sejak lama, Pergub-nya kan sudah dari tahun 2019 atau 2020. Dan aturan itu tidak berubah,” sambung dia.

Sementara itu, mengenai tuntutan untuk memecat jajaran direksi Transjakarta akibat polemik tersebut, Heru Budi melimpahkannya kepada Dishub DKI Jakarta untuk mengevaluasi.

Dirinya juga menekankan peran Transjakarta untuk menindaklanjuti dugaan adanya pemalsuan dokumen dari oknum operator agar armadanya dapat beroperasi.

“Itu tugasnya Transjakarta untuk menindaklanjuti pemalsuan dokumen. Transjakarta kan komisarisnya ada polisi, ada TNI. Jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti, karena itu menyerap PSO,” tandasnya.

Perbesar

Selain Pemprov DKI Jakarta, legislator pun angkat bicara ihwal problem yang mengadang program Jaklingko ini.Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menyatakan pihaknya bakal segera memanggil pihak Transjakarta untuk mendengarkan penjelasan mengenai keluhan para sopir armada Mikrotrans tersebut, khususnya ihwal skema pengupahan dan pembagian kuota operator.

“Ya, kita akan panggil untuk dialog ini Transjakarta, menyikapi apa yang mereka [demonstran] sampaikan,” katanya, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, Dewan perlu mendengar penjelasan dari kedua belah pihak untuk memetakan permasalahan yang terjadi.Selain itu, dirinya juga berpendapat bahwa para sopir armada tersebut mestinya bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada Komisi B maupun fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPRD.

Namun, ketika ditanya perihal kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan, Gilbert belum dapat memastikan lebih lanjut.

BANTAHAN TRANSJAKARTA

Pihak Transjakarta kemudian turut menanggapi tuntutan yang diajukan sopir dan operator unit Jaklingko.

Ihwal tuntutanpertama, Transjakarta membantah adanya diskriminasi dalam pembagian kuota operator layanan Jaklingko alias Mikrotrans. Menurut dia, tidak ada monopoli yang dilakukan oleh salah satu operator dari sekitar 11 operator yang ada.

“Semuanya kami berikan kesempatan yang sama. Tinggal mereka mengajukan diri [untuk masuk program Jaklingko],” kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza.

Welfizon menjelaskan, melalui kewajiban PSO, biaya operasional Transjakarta turut disubsidi oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, pihaknya menegaskan bahwa PSO digunakan untuk layanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, tak terkecuali penambahan armada.

“Penambahan unit, penambahan armada kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau makin banyak penggunanya, tetapi di situ unitnya terbatas, kami akan tambah unit,” imbuhnya.

Welfizon kemudian mengeklaim bahwa dari anggaran PSO yang dikucurkan Pemprov DKI sebesar Rp3,2 triliun pada 2023, pihaknya berhasil meningkatkan jumlah pelanggan hingga 48,8% dari tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa Transjakarta menjalankan layanan Mikrotrans sesuai aturan main.

“Jadi anggarannya kita coba optimalkan, sehingga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan,” tandas dia.

Perbesar

Terkait tuntutanketigaatau ihwal sistem upah per kilometer, Welfizon Yuza menjelaskan bahwa Transjakarta menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana kontrak dengan pihak koperasi atau operator yang tergabung dalam program Jaklingko.

“Kami membayar ke koperasi [dengan hitungan] X rupiah per kilometer. Misalnya X rupiah berjalan 100 kilometer, berarti kita akan bayar 100 [dikali] X, kami akan bayar itu ke operator,” katanya.

Lebih lanjut, tahap berikutnya menjadi tanggung jawab dari operator untuk mendistribusikan hasil perhitungan tersebut. Menurut Welfizon, distribusi tersebut seyogianya mencakup pemilik operator, pramudi armada, hingga karyawan lain. Dengan demikian, Transjakarta disebut tidak memiliki wewenang lain di luar prosedur itu.

“Tanggung jawab kami adalah kontrak kita dgn koperasi atau operator ini. Setiap bulan nanti kita hitung produksinya berapa, lalu kita bayarkan,” bebernya.

Ketika ditanya perihal nominal harga penentuan sendiri (HPS) yang menentukan perhitungan upah tersebut, Welfizon menyebut bahwa kisarannya berada pada angka Rp4.000–5.000 untuk masing-masing operator.

Menurut dia, nominal tersebut bervariasi tergantung hasil negosiasi harga penawaran rupiah per kilometer dari operator dengan Transjakarta.

“Kisarannya sama. Bedanya sedikit, itu kan tergantung negosiasi. Begitu harga telah kita tetapkan, bedanya mungkin sekian rupiah, ada yang beda Rp5 per kilometer,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan sopir dan operator Mikrotrans melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024). Terdapat tiga tuntutan utama dalam aksi itu, yaitu mengenai batas usia angkutan, kuota pengadaan Mikrotrans, dan perhitungan rupiah per kilometer.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahyadi mengatakan, pihaknya selalu menerapkan sistem keadilan kepada seluruh operator dalam mengeluarkan kebijakan. Menurut dia, Transjakarta telah memenuhi seluruh prosedur dan aturan yang berlaku.

"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Ia menjelaskan, pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari dana PSO (public service obligation). Dana itu dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.

“Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," ujar Tjahyadi.

Menurut dia, pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas unit dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila di luar kebutuhan, hal itu akan menjadi pemborosan anggaran.

Langkah itu disebut merupakan bagian penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Pihaknya juga menerapkan prinsip kelengkapan, validitas data, hingga administrasi sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi. Oleh karenanya, setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Tjahyadi, Transjakarta juga menerapkan merit sistem kepada operator meliputi aspek quality, cost, delivery. Kompetisi antaroperator didorong agar bisa memberikan layanan yang berkualitas, harga yang bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.

"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transjakarta (Perseroda) buka suara terkait keluhan sopir JakLingkoMikrotrans mengenai mekanisme upah yang dihitung berdasarkan target.

Mekanisme ini membuat para sopir JakLingko Mikrotrans kesulitan mencapai target dan mendapatkan upah secara penuh.

Untuk diketahui, Mikrotrans adalah salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan moda transportasi publik lainnya sejak 2018.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahyadi mengatakan, mekanisme upah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari Dana PSO (Public Service Obligation) yang dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.

"Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," tegasnya.

Sementara terkait pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas armada, dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila di luar kebutuhan menjadi pemborosan anggaran.

"Subsidi (PSO) diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transjakarta (Perseroda) buka suara terkait keluhan sopir JakLingkoMikrotrans mengenai mekanisme upah yang dihitung berdasarkan target.

Mekanisme ini membuat para sopir JakLingko Mikrotrans kesulitan mencapai target dan mendapatkan upah secara penuh.

Untuk diketahui, Mikrotrans adalah salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan moda transportasi publik lainnya sejak 2018.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahyadi mengatakan, mekanisme upah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari Dana PSO (Public Service Obligation) yang dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.

"Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," tegasnya.

Sementara terkait pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas armada, dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila di luar kebutuhan menjadi pemborosan anggaran.

"Subsidi (PSO) diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transjakarta (Perseroda) buka suara terkait keluhan sopir JakLingkoMikrotrans mengenai mekanisme upah yang dihitung berdasarkan target.

Mekanisme ini membuat para sopir JakLingko Mikrotrans kesulitan mencapai target dan mendapatkan upah secara penuh.

Untuk diketahui, Mikrotrans adalah salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan moda transportasi publik lainnya sejak 2018.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta Tjahyadi mengatakan, mekanisme upah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

"Penentuan harga rupiah per kilometer mengikuti komponen pembentuk harga yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, pembiayaan penyelenggaraan sistem transportasi publik di Jakarta yang dilaksanakan Transjakarta bersumber dari Dana PSO (Public Service Obligation) yang dialokasikan dalam bentuk layanan transportasi yang nyaman dan aksesibel.

"Jadi, subsidi bukan untuk Transjakarta ataupun operator, tetapi untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya," tegasnya.

Sementara terkait pembukaan rute baru maupun penambahan layanan terhadap mobilitas armada, dilakukan melalui kajian yang sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila di luar kebutuhan menjadi pemborosan anggaran.

"Subsidi (PSO) diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," kata dia.

Langkah ini bagian penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), kelengkapan, validitas data hingga administrasi menjadi keharusan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi.

Oleh karenanya, setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Transjakarta juga menerapkan merit system kepada operator, meliputi aspek Quality, Cost, Delivery. Kompetisi antar operator didorong agar bisa memberikan layanan yang berkualitas, harga yang bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.

"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," ucapnya.

Sebelumnya, sopir JakLingko Mikrotrans menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

Pasalnya, upah para operator tergantung pada target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

“Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi," ujar perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/7/2024).

Jhon menegaskan, kemacetan di Jakarta yang tidak terselesaikan hingga kini merupakan kelalaian dari pemerintah.

Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator JakLingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 km setiap harinya.

"Kontrak yang kita tanda tangani. Satu hari itu 200 km karena satu mobil dua shift, sopir pagi dan sopir siang. Ternyata, (target) ini pun banyak yang belum mencapai. Artinya, berdampak pada upah yang kita terima," jelas Jhon.

Karena terjebak macet, target ini pun tidak tercapai. Sopir-sopir pun tidak mendapatkan gaji mereka secara penuh.

Terlebih, gaji mereka saat ini masih di bawah upah minimun provinsi (UMP) Jakarta, yaitu di kisaran Rp 4,6 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Operator Mikrotrans Purimas Jaya, Rahmadoni mengatakan, operator Mikrotrans yang dianakemaskan karena mendapat kuota pengadaan lebih banyak adalah Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar yang dianakemaskan (Koperasi Wahana Kalpika)," ujar Rahmadoni saat dikonfirmasi, Rabu (31/7/2024).

Rahmadoni menuturkan, Ketua Umum Mikrotrans KWK adalah Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufik Azhar.

Komisi B membidangi perekonomian yang meliputi pengawasan pelaksanaan anggaran pada badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, termasuk TransJakarta.

Rahmadoni menduga, ada konflik kepentingan dalam proses pengadaan Miktrotrans antara PT TransJakarta dengan pemilik KWK.

"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rahmadoni.

Rahmadoni mengatakan, jika tuntutan yang telah disampikan tak dipenuhi, para sopir Jaklingko akan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kongkalikong pengadaan Mikrotrans ke KPK.

"Bisa saja kami lakukan (lapor KPK) kalau tidak ada penyelesaian yang baik dari pemprov DKI, Dishub DKI, dan TransJakarta. Tapi, sejauh ini kami belum ada rencana," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, sekaligus Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Taufik Azhar membantah tudingan armadanya memonopoli Mikrotrans Jaklingko.

"Itu enggak benar (soal dianakemaskan). Saya kerja di sini, jadi dewan di sini. Saya serahkan sama yang di atas saja," ujar Taufik saat dikonfirmasi wartawan.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatah adanya tuduhan yang menyebut Direksi Transjakarta menganakemaskan atau mendiskriminasi satu operator mitra Jaklingko.

Tuduhan itu mencuat setelah adanya massa demo sopir Jaklingko yang menilai adanya ketidakdilan terkait kuota armada Mikrotrans antar operator.

"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya (penyerapan armada) ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Kuota layanan Mikrotrans dipegang oleh PT Transportasi Jakarta. Syafrin menyebut, TransJakarta telah cukup proposional dalam memberikan kuota pada setiap operator.

"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional, tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah adanya diskriminasi dalam pembagian kuota pengadaan Mikrotrans dalam program Jaklingko. Dishub menyatakan pembagian kuota pengadaan armada dilakukan secara proporsional.

"Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," kata Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menjawab tuntutan aksi para sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Menurut dia, PT Transjakarta telah melakukan pembagian kuota secara proporsional. Pasalnya, ada beberapa mitra yang realisasi pengadaannya masih di bawah 30 persen. Karena itu, PT Transjakarta melakukan penyesuaian agar kuota yang dibutuhkan tetap dapat dipenuhi.

Sebelumnya, dalam aksi yang dilakukan oleh ribuan sopir dan operator Mikrotrans di depan Balai Kota DKI, salah satu yang menjadi tuntutan adalah adanya diskriminasi terkait pembagian kuota pengadaan Mikrotrans. Koordinator lapangan Fahrul Fatah menuding, diskriminasi itu dilakukan oleh direksi PT Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, tapi banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul.

Akibatnya, operator lain, khususnya operator mikrolet, selalu dipersulit oleh PT Transjakarta. Bahkan, PT Transjakarta dinilai selalu mencari-cari kesalahan operator tertentu.

PT Transjakarta juga disebut memberikan kuota yang sangat terbatas untuk operator tertentu. Padahal, banyak anggota yang masih mengoperasikan angkutan reguler ingin bergabung dengan program Jaklingko. "Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujar Fahrul.

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya, Berman Limbong, mengatakan jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program Jaklingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51 persen. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota operator tersebut dengan banyak kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," kata Limbong.

Menurut dia, praktik itu tentunya tidak sehat. Karena itu, PT Transjakarta sebagai pengelola subsidi transportasi melalui public service obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian kuota serta pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik.

"Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong.

Kartu pengawasan palsu...

Dishub DKI mengungkap temuan ratusan unit Mikrotrans yang tergabung dalam program Jaklingko menggunakan kartu pengawasan palsu. Temuan itu merupakan hasil dari pengawasan Dishub dan PT Transjakarta.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, operator Mikrotrans harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tergabung dalam program Jaklingko. Salah satunya adalah operator harus memenuhi syarat administrasi perizinan. "Nah dalam administrasi itu, selain ada surat tanda nomor kendaraan bermotor, ada uji kir, ada uji penyelenggaran angkutan beserta turunannya untuk pengawasan," kata Syafrin.

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa operator yang terindikasi tidak melakukan pengurusan kartu pengawasan. Padahal, kartu pengawasan itu seharusnya ada di setiap kendaraan. Sementara perusahaan operator memiliki izin penyelenggaran angkutan.

Menurut Syafrin, terdapat 160 unit kendaraan dari total 2.795 unit Mikrotrans yang ditemukan menggunakan kartu pengawasan palsu. "Nah kartu pengawasan ini yang dipalsukan. Jadi semestinya izin pengawasannya hanya lima kendaraan, tapi mereka berkontrak dengan Transjakarta, karena ingin cepat 20 (unit). Yang lima memiliki benar kartu pengawasan, yang 15 dipalsukan," kata Syafrin.

Syafrin menerangkan, para pelaku pemalsuan itu sudah meminta maaf atas temuan dokumen palsu itu. Dia pun mengaku telah memberikan maaf secara pribadi. Namun, Dishub DKI Jakarta akan tetap menindaklanjuti temuan itu.

"Terkait dengan proses itu, saya serahkan ke masing masing untuk dokumen kartu pengawasan selaku Dinas PTSP. Tentu mereka akan tindak lanjuti atau dengan minimum dokumen syarat harus dipenuhi dlm melaksanakan kontrak dengan teman-teman Transjakarta," kata Syafrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus pengemudi Mikrotrans pada hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota untuk menuntut sejumlah kebijakan yang dirasa kurang adil. Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono meminta Dinas Perhubungan dan TransJakarta untuk menangani sekitar seratus pengemudi Mikrotrans yang berunjuk rasa itu.

“Tadi saya sudah bicara dengan TransJakarta dan dengan Dinas Perhubungan supaya dipetakan permasalahannya. Sudah saya minta untuk ditangani,” kata Heru saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, Heru juga meminta agar Dinas Perhubungan mengevaluasi terkait perhitungan rupiah per kilometer yang diterima para sopir Mikrotrans. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengkomunikasikan perihal tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.

Syafrin menjelaskan, tiga hal yang dibahas adalah terkait pengaturan batas usia angkot reguler, alokasi kuota untuk Mikrotrans di seluruh operator serta perhitungan per kilometer. “Tiga hal itu sudah dikomunikasikan dengan baik. Dimana permintaan untuk ada relaksasi terhadap batas usia. Itu ada relaksasi setahun ke depan. Demikian pula dengan penetapan jumlah alokasi terhadap seluruh operator itu akan dilaksanakan secara proporsional oleh teman-teman TransJakarta. Termasuk juga hitungan per kilometer,” kata Syafrin.

Adapun, Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza menyampaikan mediasi yang dilakukan tadi juga telah mencapai kesepakatan, di mana siang ini 29 rute yang tadi pagi tidak beroperasi ini kembali melayani masyarakat. Sebagai informasi, aksi demonstrasi itu dilakukan oleh pengurus, anggota koperasi serta pengemudi yang tergabung pada Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB).

Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," kata Fahrul di Jakarta, Selasa.

Mereka yang tergabung dalam FLKB ini antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport. Pada aksi di depan Balaikota Jakarta, mereka menuntut sejumlah kebijakan seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengatakan, berpegang kepada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66/2019 dan berbagai penjelasan terkait dengan Jaklingko Mikrotrans selama ini, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun dengan berjalannya waktu, di mana saat ini sudah memasuki tahun ketujuh terhitung sejak 2018 populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen.

“Dari angka persentase tersebut, 11 operator mitra program Jaklingko. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," katanya