Bisnis.com, JAKARTA - Instagram menjadi salah satu primadona sosial media yang digunakan oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna Instagram di dunia diperkirakan sebanyak 1,69 miliar per April 2024. Jumlah tersebut meningkat 4,1% dibandingkan pada periode yang sama setahun sebelumnya sebesar 1,63 miliar.

Untuk Indonesia, menurut laporan Napoleon Cat, ada sekitar 90,18 juta pengguna Instagram di Indonesia per Juli 2024.

Dengan banyaknya pengguna Instagram di dunia, bukan tidak mungkin ada akun-akun yang tidak dikenal atau orang asing mengikuti Anda di Instagram.

Tentu hal tersebut akan membuat beberapa pengguna Instagram merasa tidak nyaman ketika orang yang tidak kita kenal melihat dan memperhatikan postingan mereka di Instagram.

Melansir dari The Verge, Kamis (24/10/2024) guna meminimalisir hal tersebut, Instagram memiliki fitur privat akun dan membuat akun Instagram Anda hanya dapat dilihat oleh pengikut atau teman Anda saja.

Berikut cara untuk mengaktifkan fitur privat akun di Instagram:

1. Jika menggunakan aplikasi seluler iOS atau Android, ketuk ikon profil Anda di sudut kanan bawah dan pilih ikon titik tiga garis di kanan atas. Jika menggunakan aplikasi web, cari ikon hamburger di kiri bawah.
2. Di Android, gulir ke bawah dan pilih Privasi akun. Di iOS, pilih Setelan > Privasi akun. Di aplikasi web, Anda akan menemukan Privasi akun di kolom Setelan di sebelah kiri.
3. Aktifkan privat akun

Cara mengurangi jumlah pengikut di Instagram:

1. Buka profil Anda dengan memilih ikon pribadi.
2. Pilih kata "pengikut" di sebelah kanan gambar profil Anda.
3. Ketuk atau klik tombol hapus di samping pengikut yang ingin Anda hapus.

Setelah melakukan cara diatas, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi penghapusan dan diberi tahu bahwa pengikut tersebut tidak akan diberi tahu tentang penghapusan mereka.

Di setelan, Anda juga dapat mengeklik tautan ke pusat akun jika Anda ingin menangani masalah dengan aplikasi Meta lainnya, seperti Facebook dan Threads, atau menambahkan fitur keamanan lainnya seperti autentikasi dua faktor

Bisnis.com, JAKARTA - Australia berencana untuk menetapkan batas usia minimum bagi anak-anak untuk menggunakan media sosial.

Penetapan batasan penggunaan media sosial berdasarkan usia ini dilakukan dengan alasan kekhawatiran mengenai kesehatan mental dan fisik.

Meskipun wacana ini memicu reaksi keras dari para pendukung hak-hak digital yang memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat mendorong aktivitas online yang berbahaya secara diam-diam.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba verifikasi usia sebelum memperkenalkan undang-undang minimum usia untuk media sosial tahun ini.

Meskipun Albanese tidak menyebutkan usianya secara spesifik, namun kemungkinan usianya antara 14 dan 16 tahun.

“Saya ingin melihat anak-anak tidak lagi menggunakan perangkat mereka dan pergi ke lapangan sepak bola, kolam renang, dan lapangan tenis,” kata Albanese kepada Australian Broadcasting Corp, dikutip dari Reuters, Selasa (10/9/2024).

Pihaknya mengaku ingin melihat para anak-anak dan rwmaja untuk mendapatkan pengalaman nyata dengan orang-orang nyata.

“Kami ingin mereka mendapatkan pengalaman nyata dengan orang-orang nyata karena kami tahu bahwa media sosial menyebabkan kerugian sosial,” lanjutnya.

Undang-undang ini akan menempatkan Australia di antara negara-negara pertama di dunia yang menerapkan pembatasan usia di media sosial.

Upaya-upaya sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Uni Eropa, telah gagal menyusul keluhan mengenai pengurangan hak online anak di bawah umur.

Menanggapi wacana ini, seorang peneliti psikologi di Swinburne University, Jordy Kaufman, mengatakan bahwa aturan ini mungkin bisa berbahaya bagi remaja.

"Larangan tersebut berpotensi memperburuk situasi mereka dengan mengurangi salah satu pilihan interaksi yang tersedia bagi mereka," ucapnya.

Adapun sebuah penelitian yang dilakukan Universitas Sydney pada tahun 2023 menemukan tiga perempat warga Australia berusia 12 hingga 17 tahun pernah menggunakan YouTube atau Instagram.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -LONDON. Pemerintah Inggris kini tengah mempertimbangkan perubahan terhadap Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Act) setelah terjadi serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh informasi palsu secara daring.

Kerusuhan tersebut, yang melibatkan tindakan rasis dan kekerasan, menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali regulasi yang ada guna menanggulangi masalah-masalah yang timbul dari penggunaan media sosial.

Pentingnya Undang-Undang Keamanan Online

Undang-Undang Keamanan Online yang disahkan pada bulan Oktober lalu, dan direncanakan akan diberlakukan pada awal tahun depan, memberikan wewenang kepada pemerintah Inggris untuk mengenakan denda kepada perusahaan media sosial hingga 10% dari omset global mereka jika mereka terbukti melanggar ketentuan.

Saat ini, denda hanya dikenakan jika perusahaan gagal mengawasi konten ilegal, seperti hasutan kekerasan atau ujaran kebencian. Namun, perubahan yang diusulkan dapat memperluas cakupan sanksi dengan memungkinkan Ofcom memberikan hukuman jika perusahaan membiarkan konten "legal tetapi berbahaya," seperti informasi yang salah, berkembang tanpa kontrol.

Pemerintah Inggris yang baru dipimpin oleh Partai Buruh kini mewarisi undang-undang ini dari pemerintahan Konservatif sebelumnya.

Pemerintahan Konservatif menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan undang-undang ini dengan tujuan menyeimbangkan hak kebebasan berbicara dengan kekhawatiran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh konten online.

Survei yang dirilis oleh YouGov pada hari Jumat menunjukkan bahwa dua pertiga (66%) dari lebih dari 2.000 orang dewasa yang disurvei merasa bahwa perusahaan media sosial harus bertanggung jawab atas posting yang menghasut perilaku kriminal.

Lebih lanjut, 70% responden merasa bahwa perusahaan media sosial tidak diatur secara memadai, dan 71% berpendapat bahwa mereka tidak melakukan cukup banyak untuk menangkal informasi yang salah selama kerusuhan berlangsung.

Menteri Kabinet Nick Thomas-Symonds menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali kerangka undang-undang tersebut. “Ada aspek-aspek dari Undang-Undang Keamanan Online yang jelas belum berlaku. Kami siap membuat perubahan jika diperlukan,” ujarnya dalam wawancara dengan Sky News.

Sadiq Khan, Walikota London, juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Keamanan Online perlu diperbarui setelah kerusuhan tersebut.

“Saya pikir apa yang perlu dilakukan pemerintah dengan sangat cepat adalah memeriksa apakah undang-undang ini sesuai dengan tujuannya. Saya pikir undang-undang ini tidak sesuai dengan tujuannya,” katanya dalam wawancara dengan Guardian.

Konteks Kerusuhan

Kerusuhan menyebar di seluruh Inggris minggu lalu setelah postingan online yang salah mengidentifikasi pelaku pembunuhan tiga gadis muda dalam serangan pisau pada 29 Juli sebagai seorang migran Muslim.

Saat para perusuh bentrok dengan polisi di beberapa kota, pemilik X, Elon Musk, juga menggunakan platformnya untuk membagikan informasi yang menyesatkan kepada jutaan pengikutnya, termasuk sebuah posting yang menyarankan bahwa perang saudara adalah "tak terhindarkan" di Inggris.

Juru bicara Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa tidak ada "justifikasi" untuk komentar semacam itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika membuka media sosial, tidak jarang kamu akan menemukan beberapa akun yang kamu ikuti mengunggah aktivitas berolahraga mereka di sana.

Mulai dari foto atau video mereka sedang berlari, menunjukkan sepatu berlari, berenang, memanjat tebing, bahkan mengikuti lomba.

Bagi pengguna aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa merekam jejak kegiatan berolahraga, mereka juga sering mengunggah screenshot aplikasi tersebut ke media sosial.

Psikolog klinis sekaligus Pendiri Cup of Stories Fitri Jayanthi, M.Psi. mengatakan, setiap orang memiliki alasan tersendiri mengapa mereka suka memamerkan aktivitas olahraganya di media sosial.

"Bisa saja karena murni ingin meninggalkan jejak perjuangan mereka melakukan olahraga," ujar dia saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Bisa jadi, mereka mengunggahnya demi mendapatkan validasi dan dukungan dari pengikutnya di media sosial.

Sementara alasan lainnya adalah untuk memberi motivasi agar para pengikutnya melakukan hal serupa dengan mereka.

Psikolog Meity Arianty STP., M.Psi. menambahkan, alasan lainnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan diri atau validasi.

"Bisa keduanya, misalnya mau mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa ia juga hidup sehat," Ketua Lembaga M.eureka Psychology Consultant ini berujar saat dihubungi, Senin.

Bisa pula mereka ingin meningkatkan rasa percaya diri melalui perhatian yang diterima dari para pengikutnya.

"Namun, jika pada akhirnya membuat orang tersebut jadi menyukai olahraga dan hidup sehat ya akan baik," terang dia.

"Namun, sayangnya kebanyakan hanya ikut-ikutan saja dan berujung pada euforia sesaat," lanjut Meity.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)