BANDARLAMPUNG, iNews.id - Satreskrim Polresta Bandarlampung menangkap agen travel perjalanan study tour berinisial AT (41). Dia diduga menggelapkan dana dari 106 mahasiswa Program Studi Bahasa FKIP Universitas Lampung (Unila) yang akan melakukan kegiatan study tour wisata dan akademik.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Mukhamad Hendrik Apriliyanto mengatakan, kasus ini terungkap ketika ratusan mahasiswa yang sudah siap berangkat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tiba-tiba batal berangkat.

"Jadi pada Juni 2024, FKIP Unila ada program KKL 10 hari dengan tujuan akademik dan wisata ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta serta Bali. Jadwal berangkatnya Selasa (29/10/2024) jam 19.00 wib dari FKIP Unila," ujar Hendrik saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung, Jumat (1/11/2024). 

Namun pada waktu yang telah ditentukan, bus yang ditunggu-tunggu untuk mengantarkan ratusan mahasiswa KKL tersebut tak kunjung datang.

"Pas hari H, ternyata busnya tidak mau datang karena belum dilunasi dan baru dibayar sebagian. Selain itu, beberapa hotel yang akan dijadikan tempat menginap juga baru dibayar 10 persen dari total keseluruhan," katanya.

Hendrik menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang yang disetorkan para mahasiswa ternyata dipakai pelaku untuk menutupi tunggakan kegiatan study tour di tempat lain.

"Jadi ada KKL lain yang masih ada tunggakan, uang itu dipakai pelaku buat menutupinya. Pelaku ini memang pihak ketiga di beberapa kegiatan untuk study tour di sekolah-sekolah dan kampus. Ketika ada surat edaran Kadisdikbud mengenai SMA tidak boleh study tour, batal lah semua sehingga terbengkalai mengakibatkan pelaku banyak tunggakan," ucapnya.

Adapun kerugian atas peristiwa itu mencapai Rp400 juta lebih dari total 106 mahasiswa FKIP Unila.

"Jadi awalnya pelaku ini menghadap ke Kaprodi dan mengajukan proposal rencana kegiatan, terus Kaprodi menyetujui, lalu setiap mahasiswa dipungut bayaran Rp4,2 juta," ucapnya.

Kemudian dari Rp 400 juta itu, Rp66 juta sudah dipakai pelaku untuk membayar uang muka bus dan hotel. Sementara sisanya digunakan pelaku untuk menutupi tunggakan study tour di tempat lain.

"Pelaku ini bergerak sendiri perseorangan, tidak ada PT. Untuk sementara korban masih Unila," katanya.

Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 rangkap surat perjanjian kerja sama, print out rekening koran, bukti transfer dan proposal penawaran kerja sama.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. 

Sementara itu, tersangka AT mengaku memakai uang tersebut untuk menutupi kegiatan study tour lain yang menunggak pembayarannya.

"Jadi saya kebetulan membawa beberapa program studi di kampus tersebut, dananya dipakai untuk menutupi kerugian di kegiatan lain. Saya udah 13 tahun jadi biro jasa perjalanan study tour," katanya.

Editor: Donald Karouw

Surabaya: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SDN dan SMPN di wilayahnya, melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun. Larangan ini untuk mencegah akal-akalan pihak sekolah dalam memungut uang ke pelajar.

"Ini pertemuan kepala SD dan SMP negeri seluruh Surabaya. Saya tegaskan di sini, bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak dengan dalih apapun," kata Eri, di sela pertemuan kepala sekolah SDN dan SMPN se- Surabaya, Senin, 5 Agustus 2024.

Eri mengaku sebelumnya mengetahui adanya tunggakan uang pembelian buku pendamping tiga siswa di SDN Ketabang Kali. Ini bermula dari adanya pembelian buku mata pelajaran pendamping agama untuk siswa kelas 6. Buku pendamping mata pelajaran agama tersebut kemudian dibeli melalui Korlas orang tua murid.
Eri menjelaskan bahwa dalam pembelajaran terdapat buku teks utama (buku wajib), dan buku teks pendamping yang dipinjamkan gratis oleh pemerintah. Adapun buku teks pendamping tidak diwajibkan untuk dimiliki, sifatnya hanya penunjang untuk memperkaya pengetahuan siswa.

"Perbedaan kepemilikan buku teks pendamping jangan sampai menimbulkan kecemburuan antar siswa. Apalagi jangan sampai diumumkan, oh anak ini sudah punya dan bisa beli buku pendamping, sementara anak yang lain belum. Akhirnya terjadi bullying. Hal ini yang saya takutkan akan merusak mental anak," ujarnya.

Maka itu, Eri mendorong para guru agar lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Sehingga, anak tidak perlu membeli buku penunjang lain di luar yang sudah diberikan oleh pemerintah.

"Sebenarnya bisa gurunya beli satu buku teks pendamping, bisa juga download dari platform Merdeka Belajar, ditaruh layar besar supaya semua muridnya bisa melihat. Kalau kita ingin memperkaya ilmu anak-anak, gurunya juga harus berinovasi, kolaborasi dengan komite. Jangan milih praktis jual buku pendamping ke siswa," katanya.

Mengantisipasi kejadian uang pembelian buku teks pendamping terulang kembali, Wali Kota Eri meminta kepala sekolah SDN dan SMPN di Kota Surabaya untuk membuat surat pernyataan tidak akan menarik iuran dari siswa.

"Jangan buat anak-anak kita tersakiti dengan sistem yang ada," jelasnya.

Mengenai keperluan lain dalam pendidikan, seperti wisuda, rekreasi, atau lainnya, Eri meminta semua acara yang menelan biaya tinggi dan membebani siswa ditiadakan. Misalnya, wisuda bisa diganti dengan karya seni sederhana di dalam sekolah.

"Acara rekreasi ke luar kota pun bisa diganti dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Pahlawan, seperti rumah kelahiran Bung Karno dan museum-museum," tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik), Yusuf Masruh, memastikan permasalah tunggakan uang pembelian buku teks pendamping tiga siswa di SDN Ketabang Kali sudah terselesaikan. Ke depan, Dispendik Kota Surabaya juga akan lebih memetakan pola komunikasi orang tua dan sekolah agar berjalan berdampingan.

"Sekolah punya banyak elemen, ada siswa, guru dan orang tua wali murid. Misalnya, korlas punya harapan untuk putra dan putrinya, hal ini nanti yang akan kita petakan pola komunikasinya agar berjalan lebih baik," kata Yusuf.

Yusuf mengaku tidak ingin permasalahan antara orang tua murid dengan Korlas, menjadi penghambat siswa untuk belajar di sekolah. Maka dari itu, ia meminta kepada kepala sekolah dan Korlas untuk memberikan buku pendamping itu.

"Kemungkinan, ada ketersinggungan antara orang tua murid dengan Korlas, karena anaknya tidak kebagian buku pendamping tersebut. Jadi bukan ada masalah dengan pihak sekolah," ujarnya.

(ALB)