BANDARLAMPUNG, iNews.id - Satreskrim Polresta Bandarlampung menangkap agen travel perjalanan study tour berinisial AT (41). Dia diduga menggelapkan dana dari 106 mahasiswa Program Studi Bahasa FKIP Universitas Lampung (Unila) yang akan melakukan kegiatan study tour wisata dan akademik.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Mukhamad Hendrik Apriliyanto mengatakan, kasus ini terungkap ketika ratusan mahasiswa yang sudah siap berangkat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) tiba-tiba batal berangkat.

"Jadi pada Juni 2024, FKIP Unila ada program KKL 10 hari dengan tujuan akademik dan wisata ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta serta Bali. Jadwal berangkatnya Selasa (29/10/2024) jam 19.00 wib dari FKIP Unila," ujar Hendrik saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung, Jumat (1/11/2024). 

Namun pada waktu yang telah ditentukan, bus yang ditunggu-tunggu untuk mengantarkan ratusan mahasiswa KKL tersebut tak kunjung datang.

"Pas hari H, ternyata busnya tidak mau datang karena belum dilunasi dan baru dibayar sebagian. Selain itu, beberapa hotel yang akan dijadikan tempat menginap juga baru dibayar 10 persen dari total keseluruhan," katanya.

Hendrik menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang yang disetorkan para mahasiswa ternyata dipakai pelaku untuk menutupi tunggakan kegiatan study tour di tempat lain.

"Jadi ada KKL lain yang masih ada tunggakan, uang itu dipakai pelaku buat menutupinya. Pelaku ini memang pihak ketiga di beberapa kegiatan untuk study tour di sekolah-sekolah dan kampus. Ketika ada surat edaran Kadisdikbud mengenai SMA tidak boleh study tour, batal lah semua sehingga terbengkalai mengakibatkan pelaku banyak tunggakan," ucapnya.

Adapun kerugian atas peristiwa itu mencapai Rp400 juta lebih dari total 106 mahasiswa FKIP Unila.

"Jadi awalnya pelaku ini menghadap ke Kaprodi dan mengajukan proposal rencana kegiatan, terus Kaprodi menyetujui, lalu setiap mahasiswa dipungut bayaran Rp4,2 juta," ucapnya.

Kemudian dari Rp 400 juta itu, Rp66 juta sudah dipakai pelaku untuk membayar uang muka bus dan hotel. Sementara sisanya digunakan pelaku untuk menutupi tunggakan study tour di tempat lain.

"Pelaku ini bergerak sendiri perseorangan, tidak ada PT. Untuk sementara korban masih Unila," katanya.

Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 rangkap surat perjanjian kerja sama, print out rekening koran, bukti transfer dan proposal penawaran kerja sama.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. 

Sementara itu, tersangka AT mengaku memakai uang tersebut untuk menutupi kegiatan study tour lain yang menunggak pembayarannya.

"Jadi saya kebetulan membawa beberapa program studi di kampus tersebut, dananya dipakai untuk menutupi kerugian di kegiatan lain. Saya udah 13 tahun jadi biro jasa perjalanan study tour," katanya.

Editor: Donald Karouw

Seorang mantan pejabat di Richmond, Virginia, telah mengakui kesalahannya dalam kasus penggelapan dana bantuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu keluarga bayi dengan cedera neurologis malah disalahgunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk investasi dalam mata uang kripto.

Dana Korupsi Digunakan untuk Investasi Kripto

John Hunter Raines, mantan Kepala Keuangan dan Wakil Direktur Virginia Birth-Related Neurological Injury Compensation Program, baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. 

Program ini dirancang untuk memberikan kompensasi finansial bagi keluarga bayi yang mengalami cedera otak atau sumsum tulang belakang saat proses kelahiran. Raines, dengan posisi strategisnya, bertanggung jawab mengawasi keuangan program tersebut, termasuk investasi sekitar US$650 juta pada tahun 2023.

Namun, dari Januari 2022 hingga Oktober 2023, Raines diketahui telah mencuri lebih dari US$4,8 juta dari program tersebut. Ia menggunakan akses ke akun bank program untuk melakukan setidaknya 59 transaksi transfer dana ke rekening pribadinya. 

Selain itu, kartu debit program tersebut juga ia pakai untuk berbagai keperluan pribadi, mulai dari membeli kendaraan mewah hingga melakukan investasi dalam mata uang kripto seperti Bitcoin dan Dogecoin.

Kemewahan dari Hasil Korupsi

Selain digunakan untuk membeli aset kripto, dana hasil penggelapan tersebut juga dipakai Raines untuk gaya hidup yang mewah. 

Beberapa contoh pengeluarannya termasuk pembelian delapan golf cart mewah senilai lebih dari US$160.000 dan sebuah Chevrolet Suburban tahun 2023. Selain itu, ia menghabiskan lebih dari US$100.000 untuk berjudi di kasino dan arena pacuan kuda di Virginia. 

Uang tersebut juga digunakan untuk membayar pinjaman mahasiswa, hipotek rumah, dan bahkan perjalanan dengan jet pribadi ke Nashville, Tennessee, bersama keluarganya.

Tidak hanya itu, Raines juga menggunakan dana korupsi tersebut untuk membeli aset fisik seperti delapan koin emas dan sebuah batang perak 100 ons, yang menunjukkan bagaimana ia mencoba mengamankan sebagian dari kekayaan yang ia peroleh secara tidak sah selain menyimpannya pada aset kripto, seperti Dogecoin dan Bitcoin. 

Untuk menyembunyikan tindakannya, Raines menghambat proses audit tahunan yang diwajibkan oleh hukum Virginia, membuat audit tertunda hingga lebih dari tiga tahun. Hal ini semakin menunjukkan upaya sistematisnya untuk menutupi jejak korupsi.

Pentingnya Blockchain dalam Mencegah Penggelapan Dana

Kasus korupsi yang melibatkan investasi kripto ini menyoroti kelemahan sistem tradisional dalam mengelola dana bantuan, khususnya dalam hal pengawasan dan transparansi. Dalam hal ini, teknologi blockchain bisa menjadi solusi penting. 

Blockchain dikenal dengan tingkat keamanannya yang tinggi dalam dunia kripto, memberikan kemampuan untuk mencatat transaksi secara permanen dan transparan. 

Pandangan ini sejalan dengan opini dari berbagai ahli, salah satunya adalah Dr. Hari Krishna Garg, yang mempelajari aplikasi teknologi dalam sektor publik dan kesehatan. 

Menurut studi yang diungkapkannya, blockchain memiliki potensi untuk memberikan kontrol penuh dan transparansi. 

Teknologi blockchain bisa memberikan pencegahan terhadap penggelapan seperti yang dilakukan oleh Raines, dengan memastikan setiap transaksi dana dapat dilacak secara akurat.

Dengan pendekatan ini, dana bantuan yang dikelola melalui teknologi blockchain akan sulit disalahgunakan tanpa terdeteksi. Adopsi blockchain juga bisa menjadi langkah pencegahan penting bagi institusi yang menagani dana publik atau bantuan, memberikan keamanan lebih baik.

Inovasi untuk Masa Depan yang Lebih Transparan

Di samping blockchain dan kripto, artificial intelligence juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi di sektor publik. 

AI memungkinkan deteksi dini terhadap pola transaksi mencurigakan melalui analisis data besar, sehingga dapat membantu mengidentifikasi upaya penggelapan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. 

Kombinasi teknologi blockchain dan AI menawarkan pendekatan yang lebih kuat untuk mengelola dana dan data dengan cara yang aman.

Perkembangan teknologi ini membawa harapan baru dalam mencegah korupsi dan penggelapan dana di masa depan. [dp]

MANGGARAI BARAT, iNews.id - Polisi menangkap dua buron kasus penggelapan uang perusahaan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya ditangkap usai 2 tahun masuk daftar pencarian orang (DPO). 

Identitas keduanya masing-masing berinisial ATS alias Agung (39) dan BTK alias Bayu (41). Mereka warga Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lufthi Darmawan Aditya mengungkapkan, polisi sudah menerima laporan dari korban terkait keduanya pada 22 Februari 2022.

Sebelum ditangkap Satreskrim Polres Manggarai Barat, ATS dan BTK berusaha meluputkan diri. Bahkan keduanya sempat kabur ke luar negeri. 

"Kami sudah melakukan penyelidikan cukup lama. Keduanya ini cukup licin dan sempat dikabarkan kabur ke Inggris," ujar Aditya, Kamis (26/9/2024). 

Menurutnya, kedua buron ini ditangkap di sebuah kapal pinisi di Perairan Labuan Bajo.

"Setelah didalami terus-menerus, akhirnya kami mengetahui para terduga pelaku ada di Labuan Bajo dan langsung tangkap," katanya. 

Aditya menambahkan, ATS dan BTK dilaporkan telah menyalahgunakan kepercayaan korban untuk melakukan penipuan dan penggelapan dalam mengelola perusahaan jasa kapal wisata. Mereka nekat membuat laporan fiktif dan uang dari para pelanggan yang sebenarnya sudah dibayar tidak diserahkan kepada korban selaku pemilik usaha.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan, keduanya telah menggelapkan uang sebanyak Rp250 juta milik perusahaan dari pembayaran 12 kali trip pada tahun 2021. Uangnya mereka pakai untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang. 

"Aksi penggelapan yang dilakukan oleh keduanya terbongkar setelah pemilik perusahaan melakukan audit internal dan juga pengecekan terhadap data perjalanan wisata (trip) yang ada di Kantor Syahbandar Labuan Bajo," ucapnya.

Saat ini kedua buronan tersebut sudah ditahan di Markas Polres Manggarai Barat. Keduanya dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Selatan akan kembali memeriksa Tiko Aryawardhana dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 miliar pada Rabu (21/8/2024) mendatang.

"Terlapor TPA (Tiko) sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada 12 Agustus, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan kembali pada Rabu 21 Agustus 2024 sore hari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi dilansir dari Antara, Kamis.

Ade Ary menambahkan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh Tiko terkait kasus yang tengah dihadapinya.

Oleh karena itu, polisi perlu kembali memeriksa suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) itu.

"Karena ada beberapa dokumen yang diperlukan penyidik dan pihak yang diperiksa, meminta waktu untuk dilengkapi dan lain sebagainya," ucap Ade Ary.

Sebelumnya, Tiko sudah tiga kali diperiksa di tahap penyidikan, yaitu pada Kamis (11/7/2024), Selasa (16/7/2024), dan Senin (12/8/2024).

Untuk diketahui, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Tiko disebut menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 miliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama dengan mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Selatan akan kembali memeriksa Tiko Aryawardhana dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 miliar pada Rabu (21/8/2024) mendatang.

"Terlapor TPA (Tiko) sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada 12 Agustus, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan kembali pada Rabu 21 Agustus 2024 sore hari," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi dilansir dari Antara, Kamis.

Ade Ary menambahkan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh Tiko terkait kasus yang tengah dihadapinya.

Oleh karena itu, polisi perlu kembali memeriksa suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) itu.

"Karena ada beberapa dokumen yang diperlukan penyidik dan pihak yang diperiksa, meminta waktu untuk dilengkapi dan lain sebagainya," ucap Ade Ary.

Sebelumnya, Tiko sudah tiga kali diperiksa di tahap penyidikan, yaitu pada Kamis (11/7/2024), Selasa (16/7/2024), dan Senin (12/8/2024).

Untuk diketahui, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Tiko disebut menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 miliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama dengan mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suami dari artis Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana, melaporkan balik mantan istrinya yang berinisial AW ke Polda Metro Jaya.

“Betul, kami sudah membuat laporan (melaporkan AW),” kata kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar, kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Irfan mengatakan, kliennya melaporkan AW terkait pengambilan secara paksa barang elektronik.

AW disebut mengambil laptop milik Tiko yang berisi data-data penting.

“Jadi pada tahun 2022, laptop Mas Tiko diambil secara paksa oleh AW. Laptop yang diambil itu ada data perusahaan, terus foto-foto, ada juga properti berupa lagu yang merupakan investasi Mas Tiko, karena beliau kan juga DJ ya,” tutur dia.

Akibat hal tersebut, Tiko disebut tak bisa memanfaatkan hasil karyanya untuk dikomersilkan.

“Karya itu kan investasi milik Mas Tiko, jadi tak bisa dimanfaatkan karena laptopnya tidak ada sama dia. Tapi, yang paling penting memang data-data itu,” imbuh dia.

Laporan Tiko teregistrasi dengan nomor laporan LP/B/3968/VII/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 12 Juli 2024.

AW dilaporkan dengan Pasal 32 KUHP Juncto Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Elektronik (ITE).

Sebagai informasi, Tiko sebelumnya dilaporkan oleh mantan istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Ia diduga telah menggelapkan dana PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Tiko disebut menggelapkan dana perusahaan senilai Rp 6,9 miliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama dengan mantan istrinya.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kini, polisi juga telah menaikkan status perkara dugaan penggelapan dana itu ke tahap penyidikan.

Cibinong: Kepolisian Resor Bogor mengungkapkan modus yang digunakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan berinisial YS saat memeras korbannya para aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Rio Wahyu Anggoro menjelaskan tersangka YS menakut-nakuti korbannya dengan surat digital melalui telepon selulernya berisi informasi pemanggilan dari institusi KPK atas kasus-kasus tertentu.

"Modus operandi yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah dengan cara menunjukkan foto di mana ada surat panggilan terhadap para saksi yang menimbulkan ketakutan dari para saksi yang menjadi korban," kata Rio, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut ia, Polres Bogor hingga kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari tahu keterlibatan pihak-pihak lain dalam aksi YS.

"Akan kami laksanakan penyidikan hingga tuntas dan kami akan mencari kebenaran sejelas-jelasnya agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bisa menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Komplotan Penjahat Siber Modus Penipuan Dibekuk Tim Polda Jabar dan Sulsel

Kapolres menjelaskan tersangka YS ini memeras ASN Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rp700 juta. "Korban mengalami kerugian sebesar Rp700 juta dengan tiga kali penyerahan," ungkapnya.

Peristiwa pemerasan itu menimpa beberapa aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Bogor.

Rio menjelaskan uang senilai Rp700 juta itu diserahkan para korban kepada YS sebanyak tiga kali sejak tahun 2023. Pada bulan Januari 2023 diserahkan Rp350 juta di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Kemudian pada April 2024 korban kembali menyerahkan uang Rp50 juta di wilayah Cibinong dan pada 3 April 2024 korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada YS di Rest Area Gunungputri.

Dari peristiwa pemerasan terhadap ASN Pemkab Bogor ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp300 juta, dua unit mobil mewah milik tersangka jenis Porsche warna putih bernomor polisi B 1556 XD dan Toyota Alphard putih bernomor polisi F 1398 CE, dua unit telepon seluler, serta dua buku tabungan BCA.

"Satu mobil Porsche berikut STNK dan kunci mobil yang berkaitan dengan kemarin kejadian jam 13.30 WIB, kemudian satu unit mobil Alphard yang keterkaitannya adalah terjadi pada awal bulan Januari tahun 2023," kata Rio.

Baca juga: Kasus Penggelapan Jaringan Internasional Dibongkar, 7 Tersangka Ditangkap

Tersangka YS yang berprofesi sebagai kontraktor ini terancam dijerat Pasal 368 dan 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.

Sebelumnya, pada Kamis sore, 25 Juli 2024, KPK menyampaikan telah menangkap seorang pria berinisial YS atas dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Pada Kamis pagi, KPK menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pejabat tersebut mengaku dimintai sejumlah uang oleh YS.

Atas laporan itu, KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.

Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB. Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di salah satu perumahan di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit telepon seluler dan satu unit kendaraan berwarna putih. Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ujar Tessa.

(MEL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi mengonfirmasi penundaan kehadiran Tiko Aryawardhana dalam pemeriksaan kasus dugaan penggelapan dana Rp 6,9 miliar hingga pekan depan.

Yossi bilang, Tiko mengajukan penundaan karena ada keperluan pribadi.

"Dalam suratnya tertulis ada keperluan, sehingga meminta penundaan waktu di tanggal 31 Juli 2024," jelas Yossi saat dihubungi, Rabu (24/7/2024).

Hal serupa juga disebut oleh kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar. Dia bilang, kliennya tidak dapat menghadiri pemeriksaannya yang ketiga dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Rencananya kita ajukan penundaan pemeriksaan hari ini, ada urusan pribadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu," jelas Irfan.

Kata Irfan, pihaknya mungkin akan mengajukan pemeriksaan kembali kliennya minggu depan.

"Mungkin minggu depan. Sudah kita ajukan, itu sesuai prosedur, kita harus bersurat untuk meminta penundaan," jelas dia.

Dia bilang, dalam pemeriksaan ketiga, pihaknya telah mengumpulkan beberapa bukti rekening perusahaan, rekening pribadi, maupun kredit atas nama pelapor untuk pemeriksaan lanjutan kliennya.

Untuk diketahui, Tiko diduga telah menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021.

Tiko disebut menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 milliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama dengan mantan istrinya, AW.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiko Aryawardhana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL), mengajukan penundaan pemeriksaan Polres Metro Jakarta Selatan yang sedianya digelar hari ini, Rabu (24/7/2024).

Adapun pemeriksaan Tiko terkait kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai Rp 6,9 miliar. Ia masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.

"Rencananya kita ajukan penundaan pemeriksaan hari ini, ada urusan pribadi yang harus dikerjakan terlebih dahulu," kata kuasa hukum Tiko, Irfan Aghasar, ketika dihubungi, Rabu (24/7/2024).

Irfan mengatakan, pihaknya mengajukan supaya pemeriksaan ketiga terhadap Tiko digelar pekan depan.

"Mungkin minggu depan. Sudah kita ajukan, itu sesuai prosedur, kita harus bersurat untuk meminta penundaan," jelas dia.

Irfan bilang, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan lanjutan, seperti rekening perusahaan, rekening pribadi, maupun kredit atas nama pelapor yang tidak lain merupakan mantan istri Tiko.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi menyebut, pemeriksaan lanjutan terhadap Tiko akan dilaksanakan pada 31 Juli 2024.

"Dalam suratnya tertulis ada keperluan, sehingga meminta penundaan waktu di tanggal 31 Juli 2024," kata Yossi saat dihubungi, Rabu.

Untuk diketahui, Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya berinisial AW karena diduga menggelapkan dana perusahaan PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) pada periode 2015-2021. Suami dari BCL itu disebut menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp 6,9 milliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ini didirikan oleh Tiko bersama mantan istrinya.

Pelapor meyakini, Tiko telah melakukan penggelapan dalam jabatannya dan melanggar pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Kini, polisi telah menaikkan status perkara dugaan penggelapan dana itu ke tahap penyidikan.

Makassar: Tim Cyber Polda Jabar bersama dengan Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap lima pelaku penipuan onlinesenilai Rp200 juta.

Panit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jabar, AKP Reno Dwijayanto, mengatakan penangkapan terhadap lima orang tersebut setelah menerima laporan dari korban. Sehingga pihaknya melakukan penyelidikan.

"Kami periksa beberapa saksi, keterangan mengarah ke wilayah Sulawesi Selatan," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 22 Juli 2024.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Resmob Polda Sulawesi Selatan dan mengetahui bahwa lokasi atau tempat lima penipu tersebut berada di Kabupaten Sidrap.

"Alhamdulillah karena diberikan kemudahan kami mengamankan sejumlah lima orang (pelaku)," ujarnya.

Baca juga: Polda Jabar Tangkap Warga Balikpapan Pelaku Penipuan Jual Beli Motor Online

Dalam aksinya, para pelaku tersebut memasarkan celana di media sosial. Korban yang tertarik menghubungi admin akun media sosial itu.

"Dari akun itu terjadi komunikasi antara korban," ungkapnya.

Setelah mendapatkan nomor korban, empat hari berselang pelaku menghubungi korban dengan mengatasnamakan Bea Cukai. Mereka mengatakan barang pesanannya tertahan di Bea Cukai.

"Sehingga korban mentransferkan sejumlah uang secara terus menerus kepada pelaku," ungkapnya lagi.

Setelah mengirimkan uang awal sebesar Rp272 ribu. Para pelaku terus meminta uang kepada korban hingga mencapai Rp221 juta. Merasa ditipu korban pun akhirnya melaporkan hal itu ke Polda Jabar.

Saat ini ke lima pelaku penipuan online tersebut dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Jadi dari awalnya laporan itu kami analisis sehingga kami datang ke sini dan kami selesaikan," ujarnya.

(MEL)

Jakarta: Pihak Kepolisian mendalami laporan pemengaruh (influencer) Awkarin atau Karin Novilda terhadap tenaga adminnya. Dalam laporannya, tenaga admin itu diduga menggelapkan dana senilai Rp400 juta.

"Iya betul buat laporan, Karin Novilda," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Wahid mengatakan terlapor merupakan admin yang bekerja untuk Awkarin. Terlapor diduga melakukan penggelapan dana sekitar Rp300 hingga 400 juta.

Laporan telah disampaikan pada awal Juli 2024. Kini, pihaknya telah meminta keterangan Awkarin untuk mendalami kasus tersebut.

"Iya kita minta keterangan dan sudah diperiksa," ujarnya.
Selain itu, terlapor disebut juga sudah dimintai keterangan. Polisi tak menampik saat ditanyakan apakah Awkarin bisa diperiksa kembali.
"Nanti kalau mungkin ada keterangan yang masih kita perlukan akan kami panggil lagi," ujarnya.

Pihak Kepolisian saat ini tengah berupaya memberikan ruang kepada pelapor dan terlapor untuk sama-sama mencari solusi penyelesaian.

(LDS)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tujuh orang tersangka dalam kasus fidusia atau penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Slog Polri, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia menyebut inisial para tersangka itu adalah NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah, HS selaku penadah, FI selaku perantara (pencari penadah), HM selaku perantara, dan WS selaku eksportir.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya beberapa tempat yang menampung ratusan motor yang tidak memiliki dokumen.

"Pada tanggal 29 Januari 2024, tim melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan salah satu gudang milik tersangka WS di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara," kata dia.

Dari hasil pengembangan, penyidik juga menemukan dua gudang milik tersangka WRJ dan satu gudang milik tersangka HS di Kota Bandung, Jawa Barat. Total ada enam TKP yang telah diungkap kepolisian.

Modus operandi yang digunakan pelaku dimulai dari penadah yang melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer di seluruh
Pulau Jawa dengan menggunakan identitas debitur yang diberikan imbalan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Setelah diterima debitur, kendaraan langsung dipindahtangankan ke perantara untuk kemudian diberikan ke penadah untuk ditampung. Apabila motor yang ditampung sudah berjumlah 100 unit, penadah berkoordinasi dengan eksportir untuk mengekspor kendaraan tersebut ke beberapa negara, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria.

Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp876 miliar.

Para tersangka dijerat tindak pidana fidusia atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 480 KUHP dan/atau Pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama tujuh tahun.

Untuk langkah selanjutnya, Dittipidum Bareskrim akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), Divisi Hubinter Polri untuk bekerja sama dengan kedutaan besar lima negara yang menjadi tujuan ekspor para pelaku.

"Ini sebagai wujud komitmen Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri untuk memberantas kejahatan transnasional yang menjadi musuh kita bersama," ujarnya. MI/Usman Iskandar

(CDE)