Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dalam APBN 2025 berencana mengimplementasi penyaluran bantuan subsidi BBM hingga pupuk berbasis data pengguna mulai tahun depan. Akankah menjadi sinyal pemangkasan BBM?

Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan pada dasarnya pemerintah memang terus mengupayakan perbaikan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya, melalui pembatasan Pertalite lewat QR code.

Media menilai pembatasan melalui kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam penyaluran subsidi listrik dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Di mana hanya rumah tangga dengan daya listrik tertentu yang masih bisa menerima subsidi.

"Meskipun demikian, langkah ini tidak serta-merta berarti penghapusan total subsidi, karena mengingat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat rentan," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini kemungkinan akan lebih bersifat selektif dan hati-hati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan sosial.

Bukti penyaluran bantuan yang berasal dari uang negara tersebut tidak tepat sasaran pun sudah diakui pemerintah. Di mana masyarakat kaya yang cenderung menikmati hal tersebut.

Meski demikian, Media berpandangan Prabowo dan Gibran dalam Kabinet Merah Putih belum akan melakukan itu dalam waktu dekat ini karena pertimbangan politik. Dengan kata lain, Prabowo-Gibran melanjutkan ketidaktepatan sasaran tersebut.

"Keputusan ini akan memperpanjang tren inefisiensi penyaluran subsidi kita, yang rugi, masyarakat bawah," tuturnya.

Sebagai contoh, pada tahun lalu distribusi manfaat subsidi solar didominasi oleh orang kaya dengan cakupan 26% dari total subsidi, sementara hanya 3% masyarakat dengan kategori termiskin yang menikmati subsidi tersebut.

Begitu pula dengan LPG, di mana hanya 4% masyarakat termiskin yang merasakan manfaat, dan 19% golongan terkaya yang menikmati uang negara tersebut.

Dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan merencanakan Program Pengelolaan Subsidi senilai Rp307,93 triliun.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan ini secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi Rp1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 total senilai Rp203,4 triliun. Jumlahnya turun Rp1,1 triliun dari RAPBN awal yakni Rp204,5 triliun.

"Subsidi berubah mengikuti [asumsi nilai tukar] rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 [per dolar AS]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara rinci, total anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun.

Adapun, anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

"Terdapat penurunan belanja subsidi energi Rp1,1 triliun dari RAPBN 2025, digunakan untuk tambahan kompensasi BBM dan listrik," ujar Sri Mulyani.

Nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi, karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS, sehingga apabila nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil—dan sebaliknya, jika dolar mahal atau nilai tukar rupiah melemah, anggaran subsidi energi bisa meningkat.

*dalam triliun rupiah kecuali asumsi nilai tukar