Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 senilai Rp1,1 triliun, dari Rp204,5 menjadi Rp203,4 triliun, murni karena perubahan asumsi nilai tukar atau kurs rupiah.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Wahyu Utomo menegaskan rancangan tersebut tidak mengarah terhadap rencana pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

"2025 itu kan hanya karena faktor penyesuaian kurs saja. Belum ada arah ke sana [pembatasan pembelian BBM]," ujarnya usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Rabu (4/9/2024).

Sebagaimana asumsi nilai tukar yang telah disepakati, terjadi perubahan dari Rp16.100 per dolar AS menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Wahyu menegaskan bahwa bila mana ada pembatasan yang terjadi, dimaksudkan untuk mendorong agar subsidi tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Adapun dalam Raker Banggar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat sedikit perubahan dari perhitungan subsidi energi dalam RAPBN 2025 dan Kesepakatan Panja A pekan lalu.

"Kalau kita lihat subsidi energi BBM tertentu dan LPG 3 kg terjadi penurunan dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun, Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp40 miliar, karena tadi perubahan dari kurs," ungkapnya.

Sementara subsidi LPG 3 kg turun Rp0,6 triliun atau Rp60 miliar, yang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs dalam APBN 2025.

Untuk subsidi listrik, terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi kesepakatan di Panja A adalah Rp203,4 triliun. Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya.

Nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (4/9/2024) dibuka menguat 0,12% ke level Rp15.508 per dolar AS. Penguatan berlanjut hingga pukul 14.00 WIB, yakni kurs rupiah menjadi Rp15.490 per dolar AS.

Namun demikian, adanya dinamika ekonomi global hingga berbagai ketidakpastian membuat pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rp16.000 per dolar AS untuk tahun depan. Asumsi itu nantinya dapat diubah sesuai perkembangan kondisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi Rp1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 total senilai Rp203,4 triliun. Jumlahnya turun Rp1,1 triliun dari RAPBN awal yakni Rp204,5 triliun.

"Subsidi berubah mengikuti [asumsi nilai tukar] rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 [per dolar AS]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara rinci, total anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun.

Adapun, anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

"Terdapat penurunan belanja subsidi energi Rp1,1 triliun dari RAPBN 2025, digunakan untuk tambahan kompensasi BBM dan listrik," ujar Sri Mulyani.

Nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi, karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS, sehingga apabila nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil—dan sebaliknya, jika dolar mahal atau nilai tukar rupiah melemah, anggaran subsidi energi bisa meningkat.

*dalam triliun rupiah kecuali asumsi nilai tukar