Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak mempermasalahkan langkah Menteri ESDM yang ingin memberikan subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, jika memang subsidi jargas untuk rumah tangga dibutuhkan untuk mengurai impor LPG. Maka, pihak SKK Migas akan mensuport rencana tersebut.

“Kalau dari pemerintah sendiri salah satu yang melihat dibutuhkan [subsidi] supaya mengurangi misalnya konsumsi dari LPG, impor LPG dan lain-lain itu dibutuhkan jargas, ya kita akan support,” kata Hudi saat ditemui di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Terkait dengan harga jargas untuk rumah tangga, Hudi menuturkan pemerintah sudah menetapkan harga yang akan dipakai. Namun, dirinya belum mengetahui berapa harga yang akan dipatok dan skema pensubsidian nantinya akan seperti apa.

“Nah, terkait dengan harga seinget saya itu sudah ada ketetapan dari pemerintahnya sendiri. Sudah ada penetapan harga dari Pak Menteri [ESDM],” tutur Hudi.

Lebih lanjut, Hudi mengatakan perlu adanya perhatian untuk harga gas yang nantinya tersalurkan di masyarakat. Sebab, Hudi sempat mendapatkan laporan adanya jargas yang masih mahal.

Dirinya menjelaskan, untuk SKK sendiri tidak dapat mengontrol harga gas yang nantinya tersalurkan ke masyarakat. Karena, kontrol dari SKK hanya dari lifting hingga kepada titik serah.

“Nggak mungkin itu dari hulu dong karena kan hulu harganya udah dipatok. Ya kan, berarti yang harus ditanyakan midstream ke hilirnya,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok kebijakan pemberian subsidi harga gas dari hulu untuk pemanfaatan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberian subsidi tersebut agar harga gas untuk pengguna jargas rumah tangga dapat lebih terjangkau.

“Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah menyubsidi gas hulu untuk jaringan gas. Sekarang ini kan yang disubsidi kan LPG, kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan jargas rumah tangga dan menekan impor LGP. Arifin menuturkan bahwa Indonesia saat ini masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun.

Arifin menyampaikan, saat ini kebijakan tersebut masih dikaji lebih dalam oleh pemerintah.

“Hemat devisa impor. Nah, ini kita juga lagi mengelola kebijakannya bagaimana harga gas hulu itu bisa murah sehingga memang masyarakat penerima jargas di rumah itu juga daya belinya tidak terganggu,” ujar Arifin.