Pemerintah bakal mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Saat ini skema subsidinya berbasis pengurangan tarif. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II yang dikutip pada Rabu (28/8).

Selain itu, perbaikan lain yang dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:

- Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO- Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)- Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Secara umum, untuk tahun depan pemerintah mematok belanja subsidi non energi sebesar Rp131,3 triliun. Dana ini akan diberikan untuk membantu masyarakat melalui subsidi untuk transportasi publik, pupuk, KUR UMKM, subsidi selisih bunga untuk MBR hingga insentif pajak DTP untuk mendukung sektor usaha.

Sedangkan, subsidi dan kompensasi energi ditetapkan sebesar Rp394,3 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan subsidi LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, listrik dan BBM.