Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo meninjau Stasiun LRT Dukuh Atas BNI guna memantau berbagai fasilitas unggulan yang tersedia. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk mendukung kenyamanan seluruh pengguna termasuk ibu menyusui, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas.

Didiek mengatakan Stasiun Dukuh Atas BNI menjadi salah satu contoh nyata dari integrasi antarmoda transportasi. Pasalnya pengguna dapat dengan mudah berpindah antarmoda transportasi seperti Commuterline, Kereta Bandara, Transjakarta, dan MRT Jakarta.

"Integrasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kemacetan di ibu kota dan memudahkan mobilitas masyarakat," kata Didiek dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Didiek menekankan pentingnya inovasi yang dihadirkan oleh KAI di setiap aspek layanan transportasi. Seperti di Stasiun Dukuh Atas BNI yang telah dilengkapi dengan teknologi mutakhir seperti crowd detection system, sebuah sistem inovatif yang dapat memantau kepadatan dan pergerakan penumpang secara real-time guna menjaga kelancaran arus penumpang dan meningkatkan keamanan.

"Sistem ini memungkinkan pengelola stasiun untuk segera merespons situasi jika ada kepadatan yang berlebihan, sehingga kenyamanan pengguna tetap terjaga," ucapnya.

Sejak beroperasi 28 Agustus 2023 hingga Oktober 2024, LRT Jabodebek telah melayani 20.789.279 pengguna. Rata-rata pengguna weekday pada bulan ini sebanyak 81.932 orang dan rata-rata pengguna pada akhir pekan mencapai 43.644 orang.

Rata-rata pengguna yang melakukan tap in dan tap out di Stasiun Dukuh Atas BNI pada hari kerja di Oktober 2024 mencapai 22.735 pengguna per hari, sedangkan pada akhir pekan mencapai 18.863 pengguna per hari.

"Stasiun Dukuh Atas BNI merupakan salah satu simbol dari komitmen KAI dalam menyediakan transportasi publik yang terintegrasi serta tidak hanya ramah pengguna, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas dan inovasi teknologi untuk memastikan pengalaman yang lebih nyaman dan aman," ujar Didiek.

Fasilitas-fasilitas lain seperti ruang ibu menyusui, water station, serta fasilitas yang ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus disebut menjadi contoh KAI untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan semua segmen masyarakat.

"LRT Jabodebek tidak hanya menawarkan transportasi yang cepat dan efisien, tetapi juga mencerminkan upaya KAI untuk terus berinovasi dalam menciptakan solusi transportasi yang ramah lingkungan. Kami akan terus menjaga komitmen ini agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik," tambah Didiek.

Dengan beroperasi secara otomatis tanpa masinis menggunakan sistem CBTC Grade of Automation level 3, LRT Jabodebek diharapkan akan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan transportasi massal yang inovatif dan terintegrasi di kawasan Jabodebek.

Pemerintah disebut tengah berencana menaikkan tarif tiket commuter line (KRL). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sudah membuat kajian untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan hal tersebut di tengah polemik subsidi KRL diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Meski sudah membuat kajian, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana yang dipilih.

"Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif)," kata Risal, dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

"Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," sambungnya.

Risal menegaskan Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL itu.

Lantas, kapan terakhir tarif KRL mengalami kenaikan?

Melansir berbagai sumber, pada 2013 tarif KRL ditetapkan sebesar Rp3.000 untuk 5 stasiun pertama dan per 3 stasiun berikutnya dikenai tarif sebesar Rp.1000.

Kemudian pada 2015, skema perhitungan tarif diubah menjadi per km. Tarif KRL menjadi Rp2.000 untuk 25 km pertama, lalu Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Selanjutnya pada 2016, tarif KRL naik Rp1.000 menjadi menjadi Rp3.000 untuk 25 km pertama, tetapi tetap Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Sementara ada skema tarif terjauh sebesar Rp12 ribu.

Nah pada 2017, tarif KRL untuk 25 km pertama sebesar Rp3.000 dan setiap 10 km berikutnya Rp1.000, tetapi ada kenaikan untuk tarif terjauh menjadi Rp13 ribu atau naik Rp1.000.

Pada 2021 pun besaran tarifnya tak berubah, masih sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan ditambah Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Besaran tarif layanan KRL tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

Tarif KRL ini pun masih berlaku hingga tahun ini. Biaya naik KRL pada 2024 sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama dan Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Artinya, sudah tujuh tahun atau sejak 2017 tarif KRL tak naik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji wacana menaikkan tarif KRL sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000. Padahal, KRL adalah moda transportasi utama bagi pekerja di Tanah Air, khususnya kelas menengah ke bawah.

Membludaknya pengguna yang mengandalkan KRL bisa dilihat dari kepadatan alias desak-desakan di dalam gerbong. Mereka tampak seperti 'pepes ikan' di kala pagi hari saat jam-jam sibuk berangkat kerja, serta sore hari saat mereka pulang kerja.

Meski sebetulnya keberatan dengan rencana kenaikan ini, para pengguna KRL yang kerap disebut anak kereta (anker) memilih pasrah dan setuju. Namun, dengan syarat kenaikan itu harus sejalan dengan perbaikan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan AC hingga gerbong.

Patricia, seorang karyawan swasta di Jakarta adalah salah satu contoh anker sejati yang rutin pakai KRL untuk berpergian. Ia setuju tarif KRL naik asalkan gerbongnya ditambah. Sebab, KRL adalah alat transportasi utama yang ia gunakan, namun lonjakan penumpang yang makin hari terus bertambah membutuhkan tambahan sarana.

"Sangat penting menambah gerbong KRL karena lonjakan penumpang di jam-jam tertentu. Sudah banyak kejadian penumpang sampai pingsan, sehingga penambahan rangkaian atau gerbong kereta sangat dibutuhkan," curhatnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Patricia yang menggunakan KRL untuk mobilitasnya yang pindah-pindah setiap harinya, bahkan sejak masih zaman kereta ekonomi tanpa AC, meminta agar pemerintah juga memperbanyak jadwal di jam sibuk, yakni pukul 06.00-08.00 WIB dan 16.00-18.00 WIB.

"Apalagi saya yang biasanya berganti kereta di Manggarai untuk ke daerah Sudirman, Tanah Abang atau Palmerah, yang menurut saya tidak efektif. Sebab, saya menunggu terlalu lama kereta yang ke daerah Sudirman atau Tanah Abang. Saat menunggu di Manggarai, bahkan sering terjadi penumpukan penumpang," ceritanya.

Berdasarkan pengalamannya, pernah KRL yang ditumpanginya tidak bergerak lebih dari 10 menit tanpa alasan. Hal itu merugikan pekerja seperti dirinya yang mengejar waktu.

Selain itu, Patricia juga meminta pengelola untuk memaksimalkan dan memperbaiki fasilitas yang memudahkan penumpang, misalnya eskalator yang seringkali gangguan. Lift yang disediakan juga sering mati dan tidak bisa digunakan. Padahal, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi penumpang lansia hingga ibu hamil.

"Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, saya rasa tidak worth it untuk menaikkan harga, ada harga ada rupa. Jika tetap dinaikkan tetapi hal-hal tersebut tidak dipenuhi, ya apa boleh buat? Saya pun sangat bergantung dan akan tetap menggunakan KRL walau kecewa," jelasnya.

Senada, Nicha (32) karyawan swasta di Jakarta juga setuju saja apabila tarif KRL dinaikkan dengan syarat perbaikan fasilitas. Sebab, sebagai anker yang menggunakan setiap hari, ia merasa banyak kekurangan di KRL Jabodetabek.

"Tapi kalau kondisi kayak sekarang, menurut saya tidak masalah naik Rp1.000, asal kereta nggak gangguan terus, jadwal tepat waktu, lift dan eskalator lancar, sama AC dingin," kata Nicha.

Ia berpikir untuk beralih ke moda transportasi lain yakni LRT apabila kenaikan tarif KRL tak dibarengi syarat-syarat tadi. Meski lebih mahal, tapi ia LRT merasa lebih nyaman.

"Kalau untuk sekarang, karena rumah tidak begitu jauh sama stasiun KRL dan LRT, saya lebih memilih LRT biarpun lebih mahal. Tapi lebih nyaman dan nggak perlu desak-desakan kayak KRL," jelasnya.

Anker sejati lainnya, Widya, juga sangat setuju dengan rencana kenaikan jika hanya Rp1.000 atau Rp2.000 lantaran masih terjangkau. Apalagi, KRL adalah transportasi umum yang mudah dan cepat.

"Menurut saya masih terjangkau ya, soalnya kan sekarang saja tuh kayaknya tarif termahal itu Rp15 ribu sudah jauh sekali sampai ke Rangkasbitung misal dari Pasar Minggu," katanya.

Apalagi, saat ini, KRL sudah terintegrasi dengan KRL dan MRT, maka ia tak ada niat untuk beralih. Namun, ia tetap meminta ada perbaikan fasilitas yang diberikan.

"Hanya mungkin memang perlu diperbaiki itu, ya kadang kan penuh banget, walaupun di berita-berita katanya okupansinya belum 100 persen, tapi cobalah naik KRL pas peak hour kan kita ibaratnya jadi pepes, padet banget," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek yang saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan wacana pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK, untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 tengah dibahas.

Diketahui, wacana pengenaan subsidi untuk KRL berbasis NIK ramai diperbincangkan di media sosial.

Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, tidak semua masyarakat bisa menerima layanan tarif KRL murah seperti sekarang.

Menhub menjelaskan bahwa meskipun ada ide tentang pemberian subsidi tersebut, semua opsi saat ini masih dalam tahap kajian.

Pemerintah bakal mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

Saat ini skema subsidinya berbasis pengurangan tarif. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II yang dikutip pada Rabu (28/8).

Selain itu, perbaikan lain yang dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:

- Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO- Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)- Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.

Secara umum, untuk tahun depan pemerintah mematok belanja subsidi non energi sebesar Rp131,3 triliun. Dana ini akan diberikan untuk membantu masyarakat melalui subsidi untuk transportasi publik, pupuk, KUR UMKM, subsidi selisih bunga untuk MBR hingga insentif pajak DTP untuk mendukung sektor usaha.

Sedangkan, subsidi dan kompensasi energi ditetapkan sebesar Rp394,3 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan subsidi LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, listrik dan BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjalanan kereta Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terkendala akibat adanya genangan di antara Stasiun Kebayoran-Stasiun Pondok Ranji pada Sabtu (6/7/2024) sore. Manajer Public Relation PT Kereta Api Indonesia (KAI) Leza Arlan mengatakan bahwa petugas terus memantau ketinggian air agar perjalanan Commuter Line tetap aman.

"Saat ini genangan air mulai surut, untuk jalur hilir perjalanan commuter line dengan kecepatan dibatasi 40 kilometer per jam, sedangkan jalur hulu perjalanan dengan kecepatan normal," tutur Leza dalam keterangannya di Jakarta.

Adapun dampak banjir tersebut, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi, Commuter Line Nomor 1741 (Rangkasbitung-Tanah Abang) perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara dan kembali sebagai Commuter Line Nomor 1742 (Sudimara-Rangkasbitung). Pengguna dialihkan ke Commuter Line Nomor 1743 (Rangkasbitung-Tanah Abang) di Stasiun Sudimara peron 3.

"Sedangkan Commuter Line Nomor 1743 dibatalkan perjalanannya dari Stasiun Sudimara ke Stasiun Kebayoran," kata Leza.

Selain itu, terdapat juga keterlambatan perjalanan Commuter Line di jalur Hilir (Rangkasbitung-Tanah Abang) antara lain Commuter Line Nomor 1741 terlambat 18 (menit) dan Commuter Line Nomor 1734 (31 menit). Commuter Line Nomor 1745 (35 menit), Commuter Line Nomor 1747 (40 menit), Commuter Line Nomor 1749 (39 menit), Commuter Line Nomor 1753 (36 menit), Commuter Line Nomor 1755 (25 menit) dan Commuter Line Nomor 1757 (31 menit).

Sedangkan dari hulu (Tanah Abang-Rangkasbitung) seperti Commuter Line Nomor 1730 (terlambat 15 menit), Commuter Line Nomor 1732 (7 menit) dan Commuter Line Nomor 1734 (5 menit). Commuter Line Nomor 1736 (14 menit), Commuter Line Nomor 1738 (23 menit), Commuter Line Nomor 1740 (39 menit), Commuter Line Nomor 1744 (Commuter Line No.29 menit) dan Commuter Line Nomor 1746 (21 menit).

KAI Commuter mengimbau untuk mengikuti arahan petugas di stasiun dan kereta, tidak memaksa masuk dengan kondisi kereta yang sudah penuh, fokus pada saat melangkah di antara celah peron dan mendahulukan pengguna yang akan turun.

Pengguna yang akan bepergian menggunakan Commuter Line dianjurkan untuk membawa jas hujan atau payung, gunakan alas kaki yang tidak licin. "Info 'update' dapat dilihat melalui akun resmi media sosial @commuterline dan Contact Center 121," kata Leza.