TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi tiket KRL berbasis NIK muncul dari pemberitaan yang mengutip data dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam dokumen tersebut, alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang direncanakan adalah mengubah sistem pemberian subsidi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diterapkan. "Untuk memastikan skema tarif ini benar-benar tepat sasaran, saat ini kami masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Nantinya, skema ini akan diterapkan secara bertahap, dan akan ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan," ujar Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan mengadakan diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diterapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini akan dilaksanakan setelah skema tarif selesai dibahas secara internal, sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Jokowi Tidak Tahu Persoalan Ini, Kok Bisa?

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa belum ada rapat terkait rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK pada tahun 2025. "Saya belum tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," ujar Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK akan dibahas dalam rapat, Jokowi kembali mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut bahwa dirinya belum memahami kondisi lapangan yang sebenarnya yang memunculkan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mengetahui bagaimana situasi di lapangan terkait penerapan tiket KRL berbasis NIK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menyatakan tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. "Saya tidak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024. Kepala Negara juga mengakui belum mengetahui situasi di lapangan terkait rencana ini. "Belum tahu, saya belum tahu bagaimana kondisi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan subsidi KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilaporkan oleh Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024, dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi PSO kereta api, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, serta memastikan bahwa subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dapat dipastikan kapan rencana tersebut akan diterapkan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YUDONO YANUAR | DANIEL A. FAJRI