KRL Commuter Line menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Jabodetabek. Selain untuk pulang-pergi kerja, hadirnya KRL juga dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke rumah saudara atau jalan-jalan ke tempat wisata.

Untuk bisa naik KRL, setiap orang wajib membeli tiket sesuai tujuannya. Penumpang bisa menggunakan kartu uang elektronik (e-money) atau Kartu Multi Trip (KMT). Namun kini, masyarakat juga bisa membeli tiket KRL tanpa kartu, lho.

Apabila kamu lupa membawa kartu uang elektronik atau KMT, masih tetap bisa menaiki KRL dengan membeli tiket lewat smartphone. Bagaimana caranya? Simak penjelasannya di bawah ini.

Cara Naik KRL Tanpa Kartu

Hingga saat ini, satu-satunya cara untuk menaiki KRL tanpa kartu adalah dengan membeli tiketnya melalui aplikasi GoJek. Di dalamnya terdapat fitur GoTransit yang berguna untuk membeli tiket perjalanan KRL Commuter Line.

Cara beli tiket KRL lewat GoTransit juga mudah dan cepat. Namun, pastikan kamu telah membuat akun GoJek terlebih dahulu, baru setelah itu bisa membeli tiket KRL.

Apabila sudah memiliki akun GoJek, kini simak cara membeli tiket KRL lewat GoTransit berikut ini:

• Buka aplikasi GoJek di smartphone
• Di halaman utama, pilih opsi 'Lainnya'
• Scroll layar ke bawah dan pilih menu 'GoTransit'
• Kemudian ketuk 'Beli tiket'
• Lalu, pilih stasiun keberangkatan dengan mengetik di kolom pencarian. Misalnya 'Stasiun Kebayoran'
• Kemudian pilih stasiun tujuan dengan mengetik di kolom pencarian. Contohnya 'Stasiun Lenteng Agung'
• Setelah itu, muncul biaya tiket KRL dari stasiun keberangkatan menuju stasiun tujuan
• Lalu pilih pembayaran lewat saldo GoPay
• Kemudian ketuk 'Bayar tiket' untuk membeli tiket KRL
• Kamu telah berhasil membeli tiket KRL Commuter Line. Kemudian akan muncul QR Code yang digunakan untuk masuk dan keluar stasiun.

Cara Scan QR Code Tiket KRL Commuter Line

Ada cara khusus untuk bisa naik-turun KRL Commuter Line dengan menggunakan QR Code. Kalau menggunakan e-money atau KMT, cukup tempelkan kartu di gate (pintu) stasiun hingga lampu berubah warna menjadi hijau.

Lalu, bagaimana jika menggunakan QR Code? Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

• Pergi ke stasiun keberangkatan
• Sebelum masuk ke stasiun, siapkan QR Code yang ada di aplikasi GoJek. QR Code tersebut akan digunakan untuk naik-turun KRL
• Setibanya di depan gate, pindai (scan) QR Code ke mesin yang terletak di bawah
• Tunggu beberapa saat sampai lampu gate berubah warna menjadi hijau dan kamu sudah berhasil masuk ke stasiun.

Setibanya di stasiun tujuan, detikers juga perlu melakukan pindai QR Code di pintu keluar. Caranya sama seperti di atas, yakni scan pada mesin yang letaknya ada di bawah.

Cara Mengganti Stasiun Tujuan di GoTransit

Jika kamu diharuskan turun di stasiun tujuan yang berbeda, sedangkan sudah terlanjur membeli tiket lewat GoTransit, jangan khawatir. Soalnya kamu masih bisa mengganti stasiun tujuan.

Bagaimana caranya? Simak di bawah ini:

• Di halaman utama GoTransit, ketuk menu 'Tiket masuk'
• Lalu pilih opsi 'Edit tiket'
• Kemudian pilih stasiun tujuan yang baru dengan cara mengetik di kolom pencarian. Misalnya 'Stasiun Tebet'
• Setelah itu, muncul biaya tiket KRL dari stasiun keberangkatan menuju stasiun tujuan. Pastikan kembali jika stasiun tujuan sudah benar
• Kemudian lakukan pembelian tiket KRL baru dengan mengetuk 'Bayar tiket baru'
• Selesai, nantinya akan muncul QR Code yang bisa digunakan untuk keluar dari stasiun KRL.

Sebagai pengingat, agar tidak menghambat antrian penumpang yang ingin naik-turun KRL, sebaiknya siapkan QR Code sebelum tiba di pintu stasiun, ya!

Itu dia cara naik KRL tanpa kartu dengan membeli tiketnya melalui aplikasi GoJek. Semoga dapat membantu detikers.

Detik-detik KA Walahar Anjlok Terekam Kamera Warga di Purwakarta

Detik-detik KA Walahar Anjlok Terekam Kamera Warga di Purwakarta

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) bakal memberlakukan tarif spesial Rp 1 dalam satu hari penuh pada Minggu (20/10). Hal ini dilakukan dalam rangka pesta rakyat merayakan pelantikan Prabowo-Gibran.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyatakan keputusan ini merupakan penugasan langsung dari Kementerian Perhubungan.

"Kami sudah melakukan rapat dengan Kepala Timas Perhubungan dan sudah ada surat resmi terkait penugasan ini. KRL diberikan penugasan untuk menerapkan tarif 1 rupiah selama satu hari pada tanggal 20 Oktober 2024," kata Joni kepada wartawan di Wong Palembang Gambir, Sabtu (19/10).

Menurut Joni, inisiatif ini dilakukan sebagai bentuk dukungan KCI terhadap pergerakan masyarakat yang ingin turut serta dalam perayaan pelantikan Prabowo dan Gibran.

"Kita ikut mendukung pergerakan masyarakat yang ingin merayakan pelantikan presiden baru dan wakil presiden baru tersebut," ungkapnya.

Meski tarifnya hanya Rp 1, penumpang tetap perlu memiliki saldo minimal Rp 5.000. Masyarakat juga bisa menikmati tarif Rp 1 melalui aplikasi GoJek.

KCI juga telah mempersiapkan antisipasi terhadap lonjakan penumpang. Joni memperkirakan penyebaran penumpang tidak hanya akan terpusat di area pusat kota Jakarta, tetapi juga ke berbagai tujuan lain.

"Prediksi kami, penyebaran penumpang itu tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja. Dengan tarif Rp 1 ini, bisa saja masyarakat yang tadinya tidak ingin pergi, jadi ingin jalan-jalan," kata Joni.

Dia juga menambahkan, kemungkinan akan ada penumpang yang hanya ingin memanfaatkan tarif murah ini untuk hiburan atau perjalanan singkat.

"Ada yang mungkin tidak ingin menikmati hiburan di pusat kota, tapi pengin pergi ke tempat lain seperti Hanyu Brio atau ke Jakarta Kota. Tarif ini memungkinkan mereka untuk sekadar jalan-jalan," pungkasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik oleh MPR RI dalam sidang paripurna MPR RI di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Minggu (20/10).

Menurut data yang didapatkan dari MPR RI, rangkaian pelantikan akan dimulai dari pukul 10.00 WIB. Dijadwalkan, pada waktu tersebut, seluruh hadirin bersama Prabowo-Gibran menyanyikan lagu Indonesia Raya.

BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

BADUNG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya.

Dengan demikian, rencana untuk menerapkan subaidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.

"Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat," ujar Adita saat dijumpai di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).

DOK. Humas KAI Commuter Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter mencatat rekor volume tertinggi Commuter Line Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.

"Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa," ungkapnya.

Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama.

Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.

Adita pun menjelaskan, secara umum rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek yang berbasis NIK dan AI masih dibahas pemerintah. Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya.

Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.

Diberitakan sebelumnya, rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

YOGYAKARTA, iNewsSemarang.id – Berikut ini informasi panduan lengkap cara beli tiket KRL Jogja-Solo. Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo menjadi pilihan transportasi semakin populer bagi masyarakat yang ingin bepergian antara kedua kota ini. 

Selain nyaman dan cepat, KRL juga ramah lingkungan. Untuk memudahkan perjalanan Anda, berikut cara-cara membeli tiket KRL Jogja-Solo.

1. Membeli Tiket di Mesin Tiket Otomatis (MJTO)
- Datangi stasiun KRL terdekat di Jogja atau Solo.
- Cari mesin tiket otomatis yang biasanya tersedia di area lobi stasiun.
- Pilih bahasa yang Anda inginkan (Indonesia atau Inggris).
- Pilih tujuan stasiun Anda (misalnya, dari Stasiun Tugu Yogyakarta ke Stasiun Solo Balapan).
- Masukkan uang tunai atau gunakan kartu debit/kredit sesuai dengan petunjuk pada mesin.
- Ambil tiket yang keluar dari mesin.
  Keuntungan
- Proses cepat dan mudah.
- Tidak perlu mengantre di loket.

2. Membeli Tiket di Loket
- Datangi loket tiket yang tersedia di stasiun.
- Sampaikan tujuan perjalanan Anda kepada petugas loket.
- Bayar tiket sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Ambil tiket yang diberikan petugas.
  Keuntungan
- Cocok untuk Anda yang kurang familiar dengan mesin tiket otomatis.
- Bisa mendapatkan informasi tambahan dari petugas mengenai jadwal keberangkatan dan rute.

3. Membeli Tiket Menggunakan Aplikasi KAI Commuter
- Unduh dan instal aplikasi KAI Commuter di smartphone Anda.
- Daftar dan buat akun.
- Pilih menu pembelian tiket.
- Masukkan stasiun asal dan tujuan.
- Pilih jadwal keberangkatan yang diinginkan.
- Lakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia (GoPay, OVO, LinkAja, dll).
- Simpan tiket elektronik di dalam aplikasi.
Keuntungan
- Praktis dan bisa dilakukan di mana saja.
- Tidak perlu membawa uang tunai.
- Bisa melakukan pengecekan jadwal dan ketersediaan tempat duduk.

4. Membeli Tiket Menggunakan Aplikasi Transportasi Online
Beberapa aplikasi transportasi online seperti Gojek juga menyediakan fitur pembelian tiket KRL. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu memilih opsi pembelian tiket KRL dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan dalam aplikasi.

5. Tips Tambahan
- Persiapkan uang pas. Jika Anda membeli tiket di mesin tiket otomatis, sebaiknya siapkan uang pas untuk mempercepat proses transaksi.

- Cek jadwal keberangkatan. Sebelum berangkat, pastikan Anda sudah mengecek jadwal keberangkatan KRL agar tidak ketinggalan kereta.

- Tap kartu saat masuk dan keluar. Jika Anda menggunakan kartu elektronik (KMT atau e-money), jangan lupa untuk men-tap kartu Anda saat masuk dan keluar stasiun.

Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat dengan mudah membeli tiket KRL Jogja-Solo dan menikmati perjalanan yang nyaman. Selamat mencoba!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal keberangkatan, tarif, dan rute KRL Jogja-Solo, Anda dapat mengunjungi website resmi KAI Commuter atau menghubungi layanan pelanggan KAI Commuter.

Editor : Ahmad Antoni

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal menjelaskan bahwa tarif KRL direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, belum diketahui kapan kenaikan tarif KRL bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Risal menjelaskan bahwa tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana kenaikan tarif itu masih akan menunggu restu kabinet Prabowo Subianto.

Di samping itu, Risal juga menyinggung penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK bakal dirumuskan lebih lanjut pada pemerintahan ke depan.

“Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Kabar mengenai kenaikan tarif ini sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto. Dia mengatakan sejak 2016 tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, KAI Commuter mengatakan adanya rencana untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. Meski demikian, Asdo enggan memperinci secara detail kapan penyesuaian tarif itu akan dilakukan.

"Kalau ditanya apakah ada kenaikan, nanti ada. Tapi, tunggu tanggal mainnya," ujar Asdo.

Sebagai informasi, rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK diketahui berdasarkan dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam dokumen tersebut, terungkap bahwa subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Dari total subsidi PSO Rp7,69 triliun di 2025, sebanyak 60,26% di antaranya akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

Dalam dokumen pemerintah memberikan catatan dalam pemberian PSO 2025, yakni dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pengenaan subsidi tiket KRL berbasis NIK muncul dari pemberitaan yang mengutip data dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Data ini diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Dalam dokumen tersebut, alokasi anggaran subsidi public service obligation (PSO) untuk kereta api sebesar Rp4,79 triliun ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang direncanakan adalah mengubah sistem pemberian subsidi pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diterapkan. "Untuk memastikan skema tarif ini benar-benar tepat sasaran, saat ini kami masih dalam tahap pembahasan dengan pihak terkait. Nantinya, skema ini akan diterapkan secara bertahap, dan akan ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum diterapkan," ujar Risal.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga akan mengadakan diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diterapkan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek. "Diskusi publik ini akan dilaksanakan setelah skema tarif selesai dibahas secara internal, sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Jokowi Tidak Tahu Persoalan Ini, Kok Bisa?

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa belum ada rapat terkait rencana penerapan tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK pada tahun 2025. "Saya belum tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," ujar Jokowi pada 30 Agustus 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah rencana subsidi tiket KRL berbasis NIK akan dibahas dalam rapat, Jokowi kembali mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut bahwa dirinya belum memahami kondisi lapangan yang sebenarnya yang memunculkan rencana tersebut. "Saya belum tahu, saya belum mengetahui bagaimana situasi di lapangan terkait penerapan tiket KRL berbasis NIK," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menyatakan tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. "Saya tidak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat, 30 Agustus 2024. Kepala Negara juga mengakui belum mengetahui situasi di lapangan terkait rencana ini. "Belum tahu, saya belum tahu bagaimana kondisi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan subsidi KRL di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Rencana tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dilaporkan oleh Antara pada Kamis, 29 Agustus 2024, dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi PSO kereta api, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, serta memastikan bahwa subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan bahwa rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dapat dipastikan kapan rencana tersebut akan diterapkan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YUDONO YANUAR | DANIEL A. FAJRI

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menuai polemik di kalangan publik. Rencananya kebijakan tersebut bakal diberlakukan mulai 2025.

Pemerintah beralasan rencana kebijakan tersebut dilakukan karena subsidi saat ini dinilai salah sasaran sehingga bakal dilakukan seleksi melalui NIK. Apabila rencana kebijakan tersebut jadi diberlakukan, maka bakal ada perbedaan tarif krl yang kaya dan miskin. Lantas, benarkah subsidi KRL selama ini salah sasaran?

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh lantaran pemerintah tidak menggunakan terminologi kenaikan tarif.

Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, menyebut, kebijakan ini di sisi lain wacana absurd, di mana dalam satu pelayanan jenis moda yang sama, tapi akan terjadi dual tarif berbeda yaitu non-Public Service Obligation (PSO) dan PSO dengan berbasis NIK.

“Ini akan sulit diimplementasikan dan diawasi, bahkan potensi muncul chaos di lapangan sangat terbuka,” kata Agus kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Terkait gelontoran subsidi di transportasi umum, menurutnya seluruh konsumen KRL berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasalnya, para konsumen ini telah meninggalkan kendaraan pribadi dan rela berdesakan menggunakan transportasi umum.

Di sisi lain, dia mengatakan, keputusan konsumen untuk beralih menggunakan KRL perlu diapresiasi. Pasalnya, keputusan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi udara, bahkan mengurangi konsumsi BBM yang juga disubsidi.

“Hal ini yang harusnya di apresiasi,” ujarnya.

Selain itu, pemberian subsidi berbasis NIK justru kontraproduktif dan menimbulkan kesenjangan di antara pada pengguna KRL. Bahkan, kata dia, dapat memicu masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Rencana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK telah memantik protes dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya pengguna transportasi umum tersebut. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan tidak tepat sasaran.

Perwakilan KRLMania Nurcahyo menilai, konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

“Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik,” kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Adapun, rencana tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam Bab 3 dokumen tersebut, subsidi KRL menjadi bagian dari subsidi untuk kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).

Pemerintah setiap tahunnya menganggarkan subsidi PSO kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi layanan publik, salah satunya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada 2025, pemerintah menganggarkan subsidi PSO Rp4,79 triliun kepada PT KAI. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah layanan, yakni kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat; KA ekonomi lebaran; KRD ekonomi; LRT Jabodebek; serta KRL Jabodetabek dan Yogyakarta.

PT KAI menggunakan dana subsidi tersebut untuk mengoperasikan kereta-kereta jarak jauh hingga dekat, kereta ekonomi lebaran, KRD ekonomi, dan LRT Jabodebek.

KRL Jabodetabek dan Yogyakarta dioperasikan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Subsidi PSO digunakan oleh KAI Commuter untuk operasional KRL tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif krl berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

KRLMania berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Mereka menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

"Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik," kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Selain itu, KRLMania ingin menekankan bahwa wacana penerapan subsidi berbasis NIK jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutupi rencana kenaikan tarif KRL yang telah menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya.

Menurutnya, pengguna KRL telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung keberlangsungan layanan ini selama bertahun-tahun, dan KRLMania menolak setiap upaya untuk menaikkan tarif KRL sebelum ada perbaikan yang signifikan dalam hal layanan operasional dan infrastruktur.

Dia mengatakan, saat ini, masih banyak permasalahan yang harus diatasi oleh pihak operator KRL, termasuk keterlambatan, kepadatan penumpang, dan kurangnya perawatan fasilitas umum seperti eskalator, lift, dan tempat duduk di stasiun dan dalam kereta.

Alhasil, kenaikan tarif tanpa diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata hanya akan membebani masyarakat, terutama mereka yang setiap hari mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

"Oleh karena itu, KRLMania dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif KRL sampai ada perbaikan yang jelas dan dirasakan oleh seluruh pengguna. Kami juga mengimbau pemerintah dan pihak terkait untuk lebih transparan dalam menyusun kebijakan terkait subsidi dan tarif KRL," pungkasnya.

Di lain sisi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Jika diberlakukan, kebijakan itu dinilai bakal menuai protes keras dari para komuter.

Senada, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas dari KRL sebelum memutuskan untuk memberlakukan skema subsidi tarif KRL berbasis NIK.

Meski demikian, dia juga mengakui bahwa ada sisi positifnya yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah berpotensi mendapatkan tarif KRL yang lebih murah dibandingkan kalangan menengah ke atas.

"Secara keseluruhan dampaknya positif, tapi jangan dulu diberlakukan sekarang. Kenapa mereka [masyarakat] marah atau tidak terima? Karena saat ini mereka menikmati KRL yang tidak nyaman," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (30/8/2024).

Gagasan untuk menerapkan penggunaan NIK saat akan naik layanan KRL sebetulnya bukan merupakan gagasan baru. Tahun 2013 saat PT KAI melakukan pembenahan system tiket di KRL Jabodetabek, dari penggunaan tiket kertas ke elektronik, gagasan itu sudah muncul.

Kebetulan saat itu saya diminta oleh DJKA untuk melakukan survei terhadap pengguna KRL Jabodetabek sebagai dasar penentuan siapa yang layak mendapatkan subsidi dan tidak, sehingga bersamaan dengan transformasi di KCJ (Kereta Commuter Jabodetabek) saat itu akan diberlakukan pula kebijakan subsidi tepat sasaran. Artinya, yang berhak memperoleh subsidi tiket lewat PSO adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun ketika sedang proses penyusunan instrument survei, kebijakannya diubah, bahwa subsidi tiket untuk semua penumpang, kaya, setengah kaya, maupun miskin. Dalam istilah umum itu namanya subsidi transportasi.

Artinya subsidi tersebut diberikan kepada semua pengguna transportasi umum, baik kaya maupun miskin. Mengapa?

Subdisi bagi golongan tidak mampu adalah membantu mereka agar tetap bisa melakukan pergerakan dengan tiket yang terjangkau, sehingga mereka bisa tetap melakukan mobilitas geografis, termasuk untuk mencari nafkah.

Sedangkan subsidi bagi yang mampu adalah sebagai bentuk insentif agar mereka mau meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum. Ini sebagai bentuk kebiijakan push and pull strategy mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

Saya pribadi, lebih suka dan lebih mendukung subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Mengapa? Karena jauh lebih banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran.

Keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya dirasakan oleh golongan tidak mampu saja dan oleh pemerintah karena subsidinya bisa ditekan.

Tapi kalau subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke KRL, kemacetan wlayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parker di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan.

Sungguh Langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan. Ini betul-betul tidak jelas visinya.

Kalau visinya untuk menciptakan kota yang betul-betul hijau, ya seperti yang pernah diimpikan oleh mantan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), ingin menggratiskan semua layanan angkutan umum di Jakarta agar semua warga menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Kalau Kemenhub bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, segera saja sesuaikan tarif KRL yang sudah tidak pernah disesuaikan sejak 2016. Dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan menjaga layanan KRL menjadi lebih baik karena perusahaan memiliki cashflow yang cukup untuk beroperasi setiap harinya.

DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sudah membuat perhitungan mengenai besarnya subsidi yang akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp 2.000 saja pada 15 km pertama saja. Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan membayar Rp 5.000 itu masih amat terjangkau.

Yang betul-betul tidak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan saat itulah penggunaan NIK baru relevan. Tapi kalau penggunaan NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan layanan KCI lainnya jelas tidak tepat.

Ki Darmaningtyas
Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi)

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya

Viral Penumpang KRL Disebut Kesurupan, Begini Faktanya