Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal melakukan groundbreaking pembangunan Tahap I Koridor Proyek Bali Subway pada September mendatang. Sebagai persiapan Pemprov Bali membentuk tim teknis yang akan menangani groundbreaking tersebut.

Tim Teknis yang dibentuk terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Badung, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Tim ini akan fokus pada pembahasan teknis terkait peraturan dan perjanjian guna memastikan kelancaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PJ Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan tim teknis bertugas menyusun daftar periksa dokumen penting guna memberikan kepastian hukum dan memastikan kelancaran tahapan proyek Subway Bali. Mahendra juga berharap penandatanganan Master Agreement dapat dilakukan pada Agustus dan upacara ngeruak pada September di Kuta-Badung.

“Kami berharap proyek pembangunan koridor yang dilaksanakan secara business to business ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Bali, sehingga proyek ini berjalan lancar. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi pariwisata Bali dan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan,” jelas Mahendra dari keterangan resminya, Rabu (7/8/2024).

Pemprov Bali belum memastikan tanggal dan siapa pejabat yang akan melakukan groundbreaking, termasuk apakah akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau pejabat setingkat Menteri seperti. Titik lokasi groundbreaking juga belum dipastikan.

Seperti yang diberitakan Bisnis sebelumnya, kepastian groundbreaking pembangunan subway ini setelah pemerintah memperoleh komitmen dari investor. Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai US$20 miliar. Subway ini ditargetkan menjadi solusi kemacetan di wilayah Bali Selatan, dan menjadi life style baru warga dan wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Sebelumnya Direktur Utama SBDJ I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara mengatakan sudah ada tiga konsorsium investor yang menyatakan minat dan mengirimkan dokumen request for qualification (RFQ) hingga 6 Juni 2024.

Ari menyebutkan ketiga investor tersebut antara lain konsorsium asal Indonesia, yakni PT Bumi Indah Prima bersama dengan perusahaan China, RATP Group asal Prancis, hingga Siemens Group dari Jerman

Rute subway Bali terdiri dari tiga fase. Fase 1 melewati Ngurah Rai - Kuta - Seminyak - Canggu - Cemagi - Munggu. Fase 2 yakni Kuta - Renon - Sanur - Ubud. Adapun, Fase 3 mencakup Kuta - Nusa Dua.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) menyebut investasi awal proyek Bali Urban Rail and Associated Development mencapai US$10,8 miliar atau setara dengan Rp175 triliun.

Direktur Utama PT SBDJ, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara mengatakan dalam pelaksanaan proyek, perusahaan menetapkan PT Bumi Indah Prima (PT BIP) sebagai investor mitra dan pemimpin konsorsium proyek.

"Total nilai investasi dari 2 fase pertama adalah US$10,8 miliar, sedangkan untuk total 4 fase yang direncanakan adalah sebesar US$20 miliar," kata Ari, Rabu (24/7/2024).

Ari menjelaskan proyek tahap awal akan membangun koridor infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development.

Dia menuturkan pelaksanaan proyek Bali Urban Railway tersebut menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan pembangunan transportasi umum masal berbasis kereta lainnya karena mengedepankan konsep Tri-Hita-Karana yang tetap menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan keseimbangan alam.

Proses di atas dibantu oleh para konsultan Boston Consulting Group sebagai konsultan bisnis dan komersial, Arup International sebagai konsultan teknis dan William Hendrik Siregar dan Djojonegoro sebagai konsultan hukum.

Ari menjelaskan skema pendanaan yang digunakan adalah sepenuhnya pembiayaan oleh swasta yang berdasarkan pendekatan B2B. Pendekatan skema ini tanpa menggunakan anggaran belanja negara atau daerah, maupun pinjaman yang dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Adapun, pembangunan Bali Urban Rail ini memiliki payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9/2024 tentang penugasan PT Jamkrida Bali Mandara dan SBDJ sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek.

Dia menjelaskan latar belakang pembangunan Bali Urban Rail adalah perkembangan sektor pariwisata di Tanah Dewata yang kian pesat usai pandemi Covid-19. Pada 2023, jumlah wisatawan yang datang mencapai 15,1 juta orang, sedangkan tahun ini diprediksi mencapai 20 juta orang.

Tingginya jumlah wisatawan, lanjutnya, tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan, tetapi ada pengurangan panjang jalan.

Solusinya adalah dengan membangun sistem angkutan umum berbasis rel. Selain itu, untuk meningkatkan minat investasi, maka perlu ditambah dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).