Pemerintah kembali menggenjot pembangunan infrastruktur dalam negeri untuk pemerataan pembangunan, salah satunya proyek jalan tol hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Donny Arsal menyatakan komitmen SIG untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan melalui penyediaan semen hijau dan solusi hijau.

Selain ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon yang lebih rendah hingga 38% dibandingkan semen konvensional, semen hijau SIG dan produk turunannya juga mengandung komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi lebih dari 90%. Nilai TKDN semen hijau SIG tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yang sebesar 40%.

"Semen hijau SIG hadir dengan rentang spesifikasi lengkap yang seluruhnya telah tersertifikasi SNI, untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari tiap jenis aplikasi dan kebutuhan, sehingga lebih tepat guna. Variasi produk yang lengkap ini untuk memberikan keyamanan dan keleluasaan kepada konsumen dalam memilih bahan bangunan yang dibutuhkan," kata Donny Arsal, dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Menurut Donny, SIG tidak berpuas diri dan tidak berhenti pada inovasi semen hijau. Perusahaan memperkenalkan salah satu produk turunan semen hijaunya, yaitu precise interlock brick (PIB) untuk solusi pembangunan rumah yang efektif, efisien, serta ramah gempa. Penggunaan precise interlock brick juga membuat durasi konstruksi lebih cepat, dan tampilan yang modern.

"PIB telah diaplikasikan di berbagai proyek perumahan, seperti di Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat. Selain itu, PIB juga telah diaplikasikan pada contoh hunian tapak ramah lingkungan tipe 36 di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun dalam waktu 15 hari. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, guna mengatasi backlog perumahan di Indonesia," ujar Donny Arsal.

SIG pun menyambut positif penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten yang menjadi momentum bagi Perusahaan untuk memperkenalkan produk semen hijau dan solusi hijau yang inovatif dan ramah lingkungan kepada publik, khususnya para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.

"Event ini sangat penting bagi SIG, bagaimana kehadiran SIG untuk memperkenalkan produk-produk baru yang inovatif, terutama terkait dengan solusi perumahan," kata Donny Arsal. Menurutnya, kehadiran SIG dalam KI 2024 juga merupakan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

KI 2024 merupakan ajang pertemuan dan pertukaran informasi dunia konstruksi antar pemangku kepentingan sektor konstruksi di Indonesia. Mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, KI 2024 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain pameran dan penghargaan Konstruksi Indonesia 2024, konferensi, kompetisi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), penyusunan buku Konstruksi Indonesia 2024, serta lomba foto dan video.

Bank DKI dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjalin kerja sama bipartit. Kolaborasi ini fokus untuk memanfaatkan porsi dana pendamping sebesar 25 persen dari pembiayaan perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui kerja sama ini Bank DKI akan memanfaatkan pembiayaan atas dana pendamping porsi 25 persen yang diberikan PT SMF guna memperkuat pendanaan jangka panjang. Yang mana, untuk porsi 75 persen pembiayaan FLPP disediakan BP Tapera. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.

FLPP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga dan fasilitas pendanaan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak dengan angsuran yang lebih ringan.

Program tersebut melibatkan berbagai lembaga, termasuk bank dan institusi keuangan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dan diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Henky Oktavianus mengatakan, kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam memberikan kontribusi memperluas akses keuangan yang inklusif khususnya dalam hal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kepemilikan hunian.

“Dengan pemanfaatan dana pendamping, Bank DKI optimis dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan memberikan solusi pembiayaan perumahan yang lebih baik,” tutur Henky melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9).

Ia menegaskan, kerja sama ini juga menjadi komitmen Bank DKI dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka ‘backlog’ atau kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi FLPP. Perseroan berharap dapat berkontribusi untuk turut menyediakan kemudahan akses terhadap produk pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat secara umum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengimbuhkan, selain membangun skema kemitraan bersama stakeholder dalam bidang pembiayaan perumahan, Bank DKI juga berupaya memperluas akses pembiayaan perumahan.

Hal tersebut diwujudkan, misalnya dengan menyederhanakan proses KPR dengan mengoptimalkan proses analisis untuk mempercepat proses persetujuan. “Selain itu juga dengan memastikan informasi produk dan layanan tersedia jelas dan lengkap,” ujar Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Hal ini mengingat masih banyak rumah bersubsidi yang diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.

Menurut Iwan, penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi.

Baca juga: Apa Itu Pendapatan Kotor? Definisi dan Cara Menghitungnya

Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

"Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap," ujar Iwan, Jumat (23/8/2024) seperti dilansir dari Antara.

Iwan juga menyampaikan bahwa kuota bantuan program subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, ia menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. "Tingkat kekosongan itu mencapai 60-80 persen," ujar Iwan.

Iwan juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

"Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan kuota FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran," katanya.

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit senilai Rp 13,62 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Hal ini mengingat masih banyak rumah bersubsidi yang diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.

Menurut Iwan, penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi.

Baca juga: Apa Itu Pendapatan Kotor? Definisi dan Cara Menghitungnya

Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

"Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap," ujar Iwan, Jumat (23/8/2024) seperti dilansir dari Antara.

Iwan juga menyampaikan bahwa kuota bantuan program subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, ia menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. "Tingkat kekosongan itu mencapai 60-80 persen," ujar Iwan.

Iwan juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

"Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan kuota FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran," katanya.

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit senilai Rp 13,62 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Hal ini mengingat masih banyak rumah bersubsidi yang diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.

Menurut Iwan, penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi.

Baca juga: Apa Itu Pendapatan Kotor? Definisi dan Cara Menghitungnya

Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

"Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap," ujar Iwan, Jumat (23/8/2024) seperti dilansir dari Antara.

Iwan juga menyampaikan bahwa kuota bantuan program subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, ia menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. "Tingkat kekosongan itu mencapai 60-80 persen," ujar Iwan.

Iwan juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

"Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan kuota FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran," katanya.

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit senilai Rp 13,62 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan. Hal ini mengingat masih banyak rumah bersubsidi yang diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dalam penyediaan perumahan, salah satunya menyangkut data riil kekurangan kepemilikan (backlog) perumahan.

Menurut Iwan, penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023 hanyalah sebuah indikasi.

Baca juga: Apa Itu Pendapatan Kotor? Definisi dan Cara Menghitungnya

Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

"Selain itu, data mengenai kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga masih belum lengkap," ujar Iwan, Jumat (23/8/2024) seperti dilansir dari Antara.

Iwan juga menyampaikan bahwa kuota bantuan program subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai 166.000 unit tahun ini telah habis dialokasikan.

Namun, ia menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. "Tingkat kekosongan itu mencapai 60-80 persen," ujar Iwan.

Iwan juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

"Oleh karena itu, pemerintah mendukung penambahan kuota FLPP ini, tetapi harus tepat sasaran," katanya.

FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5 persen tetap selama tenor berjalan, dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun.

Syarat penerima KPR FLPP antara lain belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, tidak memiliki rumah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Harga rumah KPR subsidi FLPP dibanderol mulai dari Rp 166 juta sampai Rp 240 juta per unit sesuai dengan zonasi.

Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024, realisasi penyaluran FLPP mencapai 111.784 unit senilai Rp 13,62 triliun.