Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan kembali melakukan penataan dengan mencabut izin pengelolaan sumur minyak idle alias sumur yang tidak digarap oleh kontraktor migas, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Pertamina (BUMN) yaitu Pertamina.

Bahlil melaporkan ada 44.985 sumur minyak dan gas (migas), sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole). Terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses review.

"5.000 sumur idle ini lebih banyak konsensinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh badan usaha milik negara [BUMN] yang namanya PT Pertamina [Persero]. Terus saya tanya kenapa tidak dijalankan? ini saya bikin pencabutan izin [seperti izin usaha pertambangan] tahap kedua, ini kelihatannya berpotensi untuk melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan,” kata Bahlil, Rabu (9/10).

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menanggapi bahwa sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk reaktivasi sumur-sumur idle. Ia mencontohkan di Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 2022. PHR aktif melakukan aktivasi sumur idle dengan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra.

"Sejak alih kelola pada 2021, PHR sudah merekativasi lebih dari 600 sumur idle sampai akhir 2023," kata Fadjar kepada Kontan, Kamis (10/10).

Adapun, Bahlil menyampaikan sumur yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk BUMN, bakal diambil alih untuk ditawarkan kepada yang mampu untuk mengelola dan meningkatkan produksi siap jual atau lifting nasional.

"Kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, produksi siap jual atau lifting minyak nasional sebesar 600.000 barel per hari atau barrel oil per day (BOPD) saat ini hanya dikuasai oleh 2 KKKS, yaitu Pertamina sebesar 65% dan ExxonMobil 25%. Sementara itu, sebanyak 10% sisanya hanya KKKS kecil.

Selain bakal mencabut izin-izin sumur idle, Bahlil menyebut bakal melakukan intervensi teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional. Sebagai contoh, Blok Cepu yang dikelola oleh Exxon Mobil awalnya hanya menemukan 100.000 barel minyak per hari, tapi dengan adanya teknologi mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 150.000 minyak barel per hari.

"Kemarin saya sudah bicara sama Pertamina, sama SKK Migas, ternyata dalam pengalamannya, kalau diintervensi dengan teknologi, itu bisa meningkatkan 20% dari total lifting kita sekarang," ungkap Bahlil.

Dengan startegi tersebut, kata Bahlil, pemerintah optimistis mampu menahan laju lifting minyak bertambah sekitar 200.000 barel dengan catatan yaitu optimalisasi sumur-sumur idle, intervensi teknologi, dan segera melakukan eksploriasi.