Jakarta -

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya. AFPI melihat keputusan ini sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri fintech lending.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Investree merupakan wujud kooperatif secara bersama-sama untuk mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas, kontributif dan melindungi masyarakat dan pengguna.

Ia menyebut, OJK menekankan tentang adanya pelanggaran yang serius pada Investree, bukan pada industri. Lewat tindakan tegas OJK, AFPI yakin hal tersebut semakin menguatkan kepercayaan investor kepada industri fintech lending.

"Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri fintech secara keseluruhan. AFPI berkomitmen untuk terus mendorong seluruh anggotanya agar senantiasa memberikan layanan terbaik dan menjaga keamanan dana nasabah," ujar Entjik dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

AFPI berkomitmen untuk terus mengingatkan seluruh anggota agar wajib patuh dalam mengelola manajemen perusahaan secara comply dan prudent. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi seperti Compliance Talk dan Brainwave.

AFPI juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku secara utuh terkait mulai dari aspek tata kelola, pengelolaan risiko dan ketaatan pada aturan yang berlaku, dan menjalankan Code of Conduct AFPI secara disiplin.

Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna baik kepada lender maupun borrower. AFPI juga terus mengingatkan dan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat agar selalu cermat dalam menggunakan layanan fintech lending, melalui pengecekan legalitas, company profile dan laporan kinerja pada masing-masing laman website Penyelenggara yang dipublikasi di kanal resmi.

"AFPI berdedikasi untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik. Komitmen kami dalam melindungi konsumen tercermin dalam penegakan disiplin terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika," jelasnya.

(ily/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak awal tahun 2024, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bertambah. Hingga September 2024, sebanyak 15 BPR telah dicabut izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa dari 15 bank yang ditutup tersebut, 13 di antaranya adalah BPR, sedangkan 2 lainnya merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pencabutan izin ini dilakukan setelah penilaian menunjukkan bahwa para pemegang saham dan pengurus tidak mampu menjalankan upaya penyehatan bank.

"Kebanyakan penutupan ini terjadi akibat adanya penyimpangan dalam operasional BPR," kata Dian dalam keterangannya pada Jumat (11/10/2024).

OJK juga terus memantau potensi bertambahnya jumlah BPR yang izinnya akan dicabut.

Menurut Dian, saat ini OJK melakukan pengawasan ketat dan memastikan bahwa beberapa BPR dan BPRS yang berada dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan sedang berupaya melakukan penyehatan.

Apabila tidak ada perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan, OJK akan mengambil langkah lebih lanjut dengan menetapkan bank tersebut sebagai Bank Dalam Resolusi.

Langkah ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Jika diperlukan, tindakan terakhir adalah mencabut izin usaha bank tersebut," tegas Dian.

Berikut daftar 15 BPR/BPRS yang izin usahanya telah dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

(Rully R. Ramli | Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan kembali melakukan penataan dengan mencabut izin pengelolaan sumur minyak idle alias sumur yang tidak digarap oleh kontraktor migas, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Pertamina (BUMN) yaitu Pertamina.

Bahlil melaporkan ada 44.985 sumur minyak dan gas (migas), sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole). Terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses review.

"5.000 sumur idle ini lebih banyak konsensinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh badan usaha milik negara [BUMN] yang namanya PT Pertamina [Persero]. Terus saya tanya kenapa tidak dijalankan? ini saya bikin pencabutan izin [seperti izin usaha pertambangan] tahap kedua, ini kelihatannya berpotensi untuk melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan,” kata Bahlil, Rabu (9/10).

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menanggapi bahwa sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk reaktivasi sumur-sumur idle. Ia mencontohkan di Blok Rokan yang dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 2022. PHR aktif melakukan aktivasi sumur idle dengan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra.

"Sejak alih kelola pada 2021, PHR sudah merekativasi lebih dari 600 sumur idle sampai akhir 2023," kata Fadjar kepada Kontan, Kamis (10/10).

Adapun, Bahlil menyampaikan sumur yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk BUMN, bakal diambil alih untuk ditawarkan kepada yang mampu untuk mengelola dan meningkatkan produksi siap jual atau lifting nasional.

"Kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita," ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, produksi siap jual atau lifting minyak nasional sebesar 600.000 barel per hari atau barrel oil per day (BOPD) saat ini hanya dikuasai oleh 2 KKKS, yaitu Pertamina sebesar 65% dan ExxonMobil 25%. Sementara itu, sebanyak 10% sisanya hanya KKKS kecil.

Selain bakal mencabut izin-izin sumur idle, Bahlil menyebut bakal melakukan intervensi teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional. Sebagai contoh, Blok Cepu yang dikelola oleh Exxon Mobil awalnya hanya menemukan 100.000 barel minyak per hari, tapi dengan adanya teknologi mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 150.000 minyak barel per hari.

"Kemarin saya sudah bicara sama Pertamina, sama SKK Migas, ternyata dalam pengalamannya, kalau diintervensi dengan teknologi, itu bisa meningkatkan 20% dari total lifting kita sekarang," ungkap Bahlil.

Dengan startegi tersebut, kata Bahlil, pemerintah optimistis mampu menahan laju lifting minyak bertambah sekitar 200.000 barel dengan catatan yaitu optimalisasi sumur-sumur idle, intervensi teknologi, dan segera melakukan eksploriasi.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Rindang Sejahtera Finance (PT RSF). Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-49/D.06/2024 tanggal 3 Oktober 2024, mencabut izin usaha PT RSF yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 3, R L03-A1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10340.

Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT RSF sebagai perusahaan pembiayaan dengan status Pengawasan Khusus dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi mengatakan OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT RSF untuk melakukan langkah-langkah guna perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan.

"Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, PT RSF tidak dapat melakukan perbaikan tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan dimaksud," kata dia dalam keterangan OJK, Senin (7/10/2024).

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT RSF adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan terpercaya, serta melindungi konsumen.

Ismail mengatakan dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, PT RSF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya;
2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT RSF serta membentuk Tim Likuidasi;
3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur, dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
4. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di internal Perusahaan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Selain itu, PT RSF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama Perusahaan.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi, PT Rindang Sejahtera Finance merupakan perusahaan di bidang Pembiayaan Konvensional yang meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa. Layanan yang diberikan di antaranya pembiayaan untuk investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan pembiayaan lainnya.

Perusahaan didirikan dengan nama PT. Mayapada Arta Agung Leasing pada tanggal 12 Januari 1985 berdasarkan Akta No. 78 yang dibuat di hadapan Musjaffak, pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2753.HT.01.01 TH 85 tanggal 13 Mei 1985.

Perusahaan melakukan perubahan nama dari PT. Mayapada Arta Agung Leasing menjadi PT. Danamon Usaha Pembiayaan berdasarkan Akta No. 83 tanggal 5 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, SH Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.2653 HT.01.04 TH.96 tanggal 27 Februari 1996.

Selanjutnya perubahan nama dari PT. Danamon Usaha Pembiayaan menjadi PT. Rindang Sejahtera Finance dilakukan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, SH Notaris di Jakarta.

(ada/das)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup pada tahun ini. Adapun sepanjang semester I 2024, OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan mengenai arah pengembangan dan arah penyelesaian persoalan BPR.

"Terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang tutup, ya saya harus akui memang masih akan ada yang ditutup karena masih ada yang bermasalah," ungkap Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024 secara virtual, Senin (5/8).

Menurut Dian, OJK tengah berupaya meningkatkan segala aspek BPR, mulai dari SDM, governance, permodalan dan aspek-aspek lain yang diperlukan termasuk IT.

"Oleh karena itu untuk bank-bank, untuk BPR-BPR yang memang sudah tidak bisa kita selamatkan tentu harus diselesaikan, tentu saja termasuk diselesaikan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS)," jelas Dian.

Sebelumnya, Dian sempat memperkirakan total akan ada 20 BPR tutup pada tahun 2024. Dengan demikian masih ada 6 BPR hingga sisa tahun berjalan, akan tetapi Dian mengatakan bahwa angka tersebut masih bisa berubah.

Terbaru, OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung pada 24 Juli 2024.

Adapun konsolidasi BPR menjadi agenda prioritas OJK. Saat ini jumlah BPR masih terbilang besar atau lebih dari 1.500 perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR diberikan tambahan kekuatan untuk dapat menawarkan layanan perbankan.