Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran lembaga cikal bakal superholding BUMN yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis.com, Danantara dirancang untuk mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah beraset jumbo.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi tersebut akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, mulai dari efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Dia menambahkan bahwa secara keseluruhan, keberhasilan konsolidasi akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan secara efektif, dan komunikasi yang transparan kepada pemangku kepentingan.

Dihubungi terpisah, Tim Riset Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer melihat bahwa sentimen kehadiran Danantara belum memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan saham pelat merah untuk jangka pendek.

Kendati demikian, secara jangka panjang, langkah pemerintah untuk mengonsolidasikan perusahaan pelat merah di bawah Danantara akan menjadi langkah strategis yang berpeluang memberikan katalis positif ke depan.

“Konsolidasi 7 BUMN merupakan langkah yang cukup strategis yang diambil oleh pemerintah. Langkah tersebut bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam pengelolaan aset negara,” ucapnya.

Di samping itu, dia juga memandang adanya potensi penghematan biaya operasional dengan menggabungkan beberapa BUMN. Salah satunya melalui penghapusan duplikasi fungsi dan optimalisasi sumber daya.

Miftahul menyatakan bahwa BUMN yang nantinya dikonsolidasikan ke Danantara juga diperkirakan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan mitra bisnis, baik di skala nasional maupun internasional.

_________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai cikal bakal superholding BUMN diyakini memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten pelat merah.

Awalnya, pemerintah berencana meresmikan BPI Danantara pada Kamis, 7 November 2024. Namun, rencana itu batal dilaksanakan. Peresmian lembaga baru ini akan digelar usai Presiden Prabowo melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis.com, BPI Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan memandang bahwa kehadiran Danantara sebagai cikal bakal superholding BUMN dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten-emiten pelat merah.

Menurutnya, konsolidasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan daya saing sekaligus profitabilitas.

“Investor mungkin melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat struktur BUMN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar,” ujar Felix, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa respons pasar akan bergantung pada implementasi dan transparansi konsolidasi tersebut.

Jika proses konsolidasi dapat berjalan lancar dan memperlihatkan hasil positif, Felix menilai bahwa saham-saham BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM kemungkinan besar mendapatkan apresiasi dari pasar.

“Sebaliknya, jika terdapat ketidakpastian atau hambatan dalam proses tersebut, pasar mungkin merespons dengan lebih hati-hati,” pungkasnya.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan Danantara pada tahap awal akan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti BMRI dan BBRI.

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi superholding BUMN,” tuturnya.

Dia pun optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menambahkan bahwa pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Alhasil, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

_________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang disebut-sebut menjadi cikal bakal super holding BUMN, diharapkan mampu mempercepat proses penawaran perdana atau IPO saham perusahaan pelat merah.

BPI Danantara kabarnya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 November 2024. Informasi itu disampaikan langsung oleh Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan pihaknya mempercayai keputusan pemerintah untuk membentuk super holding BUMN akan memiliki dampak positif, baik bagi perusahaan maupun pasar modal Indonesia.

Dia pun berharap kehadiran lembaga baru tersebut dapat mengakselerasi proses initial public offering (IPO) dari entitas pelat merah. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun ini belum ada BUMN yang melantai di Bursa.

"Kami harapkan dengan super holding mudah-mudahan sesuai seperti benchmarking-nya. Targetnya apa sih? Kecepatan dan pengawasan lebih baik. Kalau itu dilakukan tujuannya bagus untuk BUMN, apalagi kalau pakai IPO" ujarnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Kamis (31/10/2024).

Iman menyampaikan bahwa entitas pelat merah yang dinilai memiliki potensi untuk menggelar IPO, antara lain PT Pertamina Hulu Energi dan subholding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yakni PalmCo.

Dihubungi terpisah, Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memandang pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia menyatakan BPI Danantara sebaiknya tidak bersentuhan dengan urusan politik dan memiliki keleluasan untuk menentukan pengurus perusahaan pelat merah pengelola kekayaan negara dipisahkan.

Herry juga berharap pemerintah dapat memperlakukan BPI Danantara sebagai super holding yang berfungsi sebagai perusahaan induk investasi. Adapun untuk operasional bisnis, dapat menggunakan holding BUMN yang kini sudah terbentuk.

“Jadikan BPI Danantara super holding yang mengelola BUMN strategis dan berorientasi profit. Untuk BUMN berorientasi sosial, jadikan BLU [Badan Layanan Umum]. Ketegasan Prabowo akan sangat menentukan perjalanan Danantara,” tuturnya.

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai super holding dibutuhkan agar seluruh perusahaan pelat merah dapat bersinergi, sekaligus bekerja secara efektif dan efisien.

Dengan kehadiran lembaga baru tersebut, BUMN diharapkan mampu memperlihatkan integritas dan meningkatkan supremasi perusahaan pelat merah di berbagai sektor dengan mengedepankan prinsip good corporate governance (GCG).

“Ini bertujuan untuk memperkuat kinerja fundamental BUMN secara berkelanjutan ke depannya, serta sebagai bentuk mitigasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik,” ungkap Nafan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto baru saja membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menjadi cikal bakal super holding BUMN.

BPI Danantara akan memiliki visi sebagai pengelola investasi, mendorong transformasi dengan menumbuhkan korporasi berskala dunia. Lembaga ini juga akan bertanggung jawab untuk menarik dan mengelola investasi.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), ditandai dengan pelantikan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad.

Dengan adanya peresmian ini, nantinya seluruh aset investasi pemerintah di luar APBN akan dikelola oleh badan tersebut.

“Sesuai namanya Badan Pengelola Investasi, ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu,” ujar Muliaman usai pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Muliaman menjelaskan bahwa badan ini akan menjadi cikal bakal super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan Kementerian BUMN, Badan Pengelola Investasi Danantara akan fokus pada bidang pengelolaan investasi.

“Pertama nanti ada konsolidasi dulu, dibuat undang-undangnya, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan. Intinya melakukan pengelolaan investasi yang terpencar-pencar dan kemudian di-leverage. Misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, kita leverage dan dikelola,” urai dia.

Muliaman menambahkan, alokasi APBN untuk pengelolaan badan ini akan mulai dianggarkan tahun depan. Ia juga menambahkan ada kemungkinan Badan Pengelola Investasi Danantara akan menggantikan Kementerian BUMN dikemudian hari. Hal ini dimulai dengan penyatuan badan kerja tersebut dengan Indonesia Investment Authority (INA).

“(Kementerian BUMN) tetap ada, nanti jangka panjangnya belum tahu kita. Kita lihat nanti ya. Mestinya iya (penyatuan Badan Pengelola Investasi Danantara dan INA),” pungkas Muliaman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mewacanakan bakal merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Temasek Holdings Singapura atau Khazanah Malaysia. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pemerintah mendatang harus memisahkan fungsi kinerja jika ingin mengubah instansi BUMN.

Menurutnya, pemisahan fungsi itu agar pemerintah dapat membedakan kinerja BUMN yang diperuntukkan untuk keuntungan bisnis dengan fungsi sosial. Gunawan mengatakan, hal tersebut agar dua fungsi itu dapat menjadi kegiatan untuk menanamkan modal di pemerintahan mendatang. "Yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, kalau dia ingin mau lakukan benchmarking seperti itu (Temasek Holdings), dia harus berpikir untuk memisahkan antara BUMN yang profit dengan BUMN yang memiliki fungsi sosial," ujar Herry Gunawan ketika dihubungi pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah tak menjadikan BUMN sebagai perseroan terbatas saat memfokuskannya sebagai fungsi sosial. Sehingga, lebih baik fungsi sosial dikembalikan ke Badan Layanan Umum (BLU), supaya tidak memikirkan keuntungan. "Jadi BUMN yang memiliki fungsi sosial, jangan dijadikan PT, bubarkan aja PT-nya, tapi kembali ke BLU, Badan Layanan Umum itukan seperti kantor berita Antara enggak perlu nyari profit, tapi fungsi sosialnya berjalan," kata dia.

Menurut Gunawan, saat fungsi kinerja sudah dipisah, lembaga yang statusnya menjadi BLU bisa ditempatkan di bawah kementerian. Jika hal itu dilakukan, menurut Herry, wacana perombakan BUMN yang akan dilakukan oleh Prabowo dapat berjalan optimal. "Kalau dia (BUMN) ke BLU, kemudian kalau perlu tambah aja dia (BLU) di bawah kementerian gitu, jadi akan mendukung program kementerian misalnya gitu," tutur Gunawan.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi milik Temasek Singapura, perusahaan itu telah berdiri sejak 1974. Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, adalah pencetus didirikannya lembaga itu.

Kala itu pemerintah Singapura merasa perlu untuk memisahkan tata kelola dari manajemen bisnis. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat berfokus pada peran utamanya, yaitu membuat kebijakan dan regulasi. “Jelas bukan tugas pemerintah untuk menjalankan perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga Temasek didirikan untuk mengambil alih dan memiliki sekitar 35 perusahaan dan berbagai investasi," ujar Goh Kong Swee dikutip laman resmi Temasek yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.

Adapun portofolio Temasek mencakup berbagai industri dibidang transportasi; layanan keuangan; telekomunikasi; media dan teknologi; konsumen dan real estate; ilmu hayat dan pertanian pangan. Selain itu, sebagian besar investasi yang diciptakan lembaga itu berbentuk ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mewacanakan bakal merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Temasek Holdings Singapura atau Khazanah Malaysia. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pemerintah mendatang harus memisahkan fungsi kinerja jika ingin mengubah instansi BUMN.

Menurutnya, pemisahan fungsi itu agar pemerintah dapat membedakan kinerja BUMN yang diperuntukkan untuk keuntungan bisnis dengan fungsi sosial. Gunawan mengatakan, hal tersebut agar dua fungsi itu dapat menjadi kegiatan untuk menanamkan modal di pemerintahan mendatang. "Yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, kalau dia ingin mau lakukan benchmarking seperti itu (Temasek Holdings), dia harus berpikir untuk memisahkan antara BUMN yang profit dengan BUMN yang memiliki fungsi sosial," ujar Herry Gunawan ketika dihubungi pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah tak menjadikan BUMN sebagai perseroan terbatas saat memfokuskannya sebagai fungsi sosial. Sehingga, lebih baik fungsi sosial dikembalikan ke Badan Layanan Umum (BLU), supaya tidak memikirkan keuntungan. "Jadi BUMN yang memiliki fungsi sosial, jangan dijadikan PT, bubarkan aja PT-nya, tapi kembali ke BLU, Badan Layanan Umum itukan seperti kantor berita Antara enggak perlu nyari profit, tapi fungsi sosialnya berjalan," kata dia.

Menurut Gunawan, saat fungsi kinerja sudah dipisah, lembaga yang statusnya menjadi BLU bisa ditempatkan di bawah kementerian. Jika hal itu dilakukan, menurut Herry, wacana perombakan BUMN yang akan dilakukan oleh Prabowo dapat berjalan optimal. "Kalau dia (BUMN) ke BLU, kemudian kalau perlu tambah aja dia (BLU) di bawah kementerian gitu, jadi akan mendukung program kementerian misalnya gitu," tutur Gunawan.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi milik Temasek Singapura, perusahaan itu telah berdiri sejak 1974. Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, adalah pencetus didirikannya lembaga itu.

Kala itu pemerintah Singapura merasa perlu untuk memisahkan tata kelola dari manajemen bisnis. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat berfokus pada peran utamanya, yaitu membuat kebijakan dan regulasi. “Jelas bukan tugas pemerintah untuk menjalankan perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga Temasek didirikan untuk mengambil alih dan memiliki sekitar 35 perusahaan dan berbagai investasi," ujar Goh Kong Swee dikutip laman resmi Temasek yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.

Adapun portofolio Temasek mencakup berbagai industri dibidang transportasi; layanan keuangan; telekomunikasi; media dan teknologi; konsumen dan real estate; ilmu hayat dan pertanian pangan. Selain itu, sebagian besar investasi yang diciptakan lembaga itu berbentuk ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham.