Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih bentukannya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Jabatan baru Supratman secara nomenklatur akan lebih sempit cakupannya. Hal tersebut karena Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman adalah Menkumham pada era pemerintahan Jokowi. Posisi tersebut dia jabat pada Agustus - Oktober 2024, atau jelang Jokowi lengser.

Supratman Andi Agtas bukanlah orang baru di lingkungan Prabowo. Dia mengawali karier politiknya dengan bergabung bersama Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).

Mengutip dari beragam sumber, pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 ini merupakan akademisi, advokat, dan politikus Indonesia. Supratman mengawali jenjang pendidikan di SDN 1 Soppeng pada 1976-1982. Selanjutnya SMP Don Bosco Tolitoli pada 1982-1985 dan SMAN 1 Tolitoli tahun 1985-1988.

Supratman kemudian melanjutkan studinya ke jenjang strata satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 1988-1993. Selanjutnya, dia menempuh jenjang magister atau S2 pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar tahun 1993-1996, dan S3 Ilmu Hukum di UMI Makassar pada 2010-2016.

Supratman kemudian mengawali kariernya sebagai pengacara di Sulawesi Tengah. Kemudian, dia beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah dan mengabdi selama 14 tahun pada 1998-2012.

Selama mengabdi di Untad, Supratman juga merangkap menjadi Komisaris di Citra Nuansa Elok (2004-2012). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu pada 2005-2012.

Di bidang politik, Supratman mengawali sepak terjangnya dengan menjadi Anggota Komisi III bidang Hukum, HAM, dan Keamanan DPR RI pada 2014-2018. Dirinya kemudian beralih ke Komisi VI bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha DPR RI pada 2018-2019 dan 2019-2024.

Selain itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selama dua periode yakni 2016-2019 dan 2019-2024.

Beberapa kontribusinya selama menjadi anggota DPR mencakup keterlibatannya dalam panitia kerja dan panitia khusus yang membahas berbagai undang-undang penting, seperti Revisi UU MD3, RUU Pemilu, Pansus Hak Angket KPK, Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, dan RUU Siber.

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai wakil rakyat, Supratman kemudian dilantik menjadi Menkumham pada 19 Agustus 2024. Dirinya menggantikan Yasonna Laoly yang terkena reshuffle kabinet jilid terakhir Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

IDXChannel - Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru periode 2024-2029. Dia menggantikan Arsjad Rasjid yang seharusnya habis masa jabatannya pada 2026.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas merestui Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru. Meski dualisme kepemimpinan menjadi urusan internal Kadin, dia menyebut Munaslub yang digelar Sabtu (14/9/2024) sudah sesuai aturan.

Dia pun meminta Anindya dan pimpinan di Kadin untuk memperhatikan industri tekstil karena menyerap banyak lapangan kerja. Menurutnya, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah perlu mendukung pemerintah mendorong industri substitusi impor seperti tekstil.

"Mas Anin dan teman-teman semua industri tekstil kita sekarang mengalami sebuah masalah yang besar dan minimal kalau tadi kita mau membangun sebuah industri yang berbasis ekspor setidak-tidaknya satu, kalau pun kita belum bisa ekspor, tapi yang bisa mensubstitusi impor itu sudah jauh lebih bagus dan membantu pemerintah dalam hal pengembangan industri ke depan," katanya di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Selain itu, Menkumham juga meminta Kadin bersinergi dengan pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional ke depan bisa mencapai 8 persen. Selain itu, dia juga meminta supaya Anindya tak hanya fokus pada industri berbasis SDA, melainkan juga manufaktur terutama yang menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada hasil munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus dan sudah hadir formatur yang disusun. Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu. Bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia," kata Supratman.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas menghadiri jumpa pers yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Anindya Bakrie yang dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah atas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Supratman menilai, penunjukan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggan Arsjad Rasjid sudah final karena keputusan tersebut diambil berdasarkan suara mayoritas pengurus Kadin daerah.

"Kalau kami di pemerintah ya ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada. Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," katanya saat jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menkumham mengaku siap mendukung Kadin dan ketum barunya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menyatakan bahwa Kadin adalah mitra strategis Pemerintah. Dia berharap Kadin bisa menjadi wadah bagi semua pengusaha untuk melahirkan kebaikan bagi semua.

"Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu. Bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia," kata Supratman.

Sebelumnya, Anindya terpilih menjadi Ketum Kadin lewat Munaslub yang digelar Sabtu (15/9/2024). Ketum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menilai penyelenggaraan Munaslub tersebut tidak sah dan bertentangan dengan AD/ART organisasi.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai akan merombak dan melantik sejumlah menteri dan pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pust, Senin (19/8/2024). Informasi tentang perombakan kabinet itu beredar di grup WhatsApp wartawan sejak Ahad (18/8/2024) malam WIB.

Namun belum ada pejabat pemerintah yang membenarkan hal tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta wartawan untuk menunggu keterangan resmi terkait hal ini. "Tunggu saja keterangan resmi," kata Budi Arie dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Salah satu menteri yang diisukan terkena perombakan kabinet adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Yasonna dikonfirmasi sebelumnya menyatakan dirinya siap jika di-reshuffle dari jabatannya.

“Isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready (apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap)," kata Yasonna di Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Dari daftar yang beredar, ada enam posisi, baik menteri maupun kepala badan yang akan diganti maupun dilantik oleh Jokowi. Misalnya, politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas menggantikan politikus PDIP Yasonna Hamonangan Laoly menjadi menkumham.

Posisi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dikabarkan digantikan oleh Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang terafiliasi dengan PDIP digantikan Bahlil Lahadalia. Adapun posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM ditempati Rosan Perkasa Roeslani, mantan wamen BUMN dan ketua tim pemenangan Prabowo Subianto.

Jokowi juga akan melantik instansi baru yang nanti bertugas mengawal program Presiden Prabowo, yaitu kepala badan gizi. Badan gizi nanti bertugas mengawal program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah.

1. Yasonna Laoly digantikan Supratman Andi Atgas

2. ⁠Siti Nurbaya Bakar digantikan Raja Juli Antoni

3. ⁠Arifin Tasrif digantikan Bahlil Lahadalia

4. ⁠Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM

5. ⁠Prof Dadan, Kepala Badan Gizi

6. ⁠Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pangan