JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) ke-29, mendampingi Hashim Djojohadikusumo selaku ketuanya.

Menurut Raja Juli, forum ini sangat penting sebagai ajang konferensi tahunan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait perubahan iklim.

"Delegasi Indonesia akan bekerja serius memperjuangkan kesepakatan-kesepakatan global mewujudkan dunia yang lebih hijau dalam konteks kepentingan nasional Indonesia tentunya," kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Adapun konferensi ini akan berlangsung di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.

Ajang COP29 akan memutuskan peta kebijakan dunia mengenai aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk peran Indonesia.

Raja Juli memastikan delegasi Indonesia akan bekerja serius memperjuangkan kesepakatan global.

Menurut Raja Juli, tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan dunia yang lebih hijau.

Adapun Raja Juli beserta perwakilan jajaran Kementerian Kehutanan telah berangkat menuju Baku, Azerbaijan, dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, (8/11/2024) kemarin.

Nantinya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Kepala Delegasi di Indonesia akan tiba di Baku pada tanggal 11 November 2024.

Diberitakan sebelumnya, adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk menjadi ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024 mengusung beberapa tema diplomasi iklim.

Selain sebagai ketua delegasi RI, Hashim juga ditetapkan menjadi utusan khusus untuk energi dan lingkungan hidup (Special Envoy for Energy and Environment) oleh Presiden Prabowo.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia pada Konferensi COP29 ini," kata Hashim di Jakarta, Selasa (29/10/2024), melansir Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan TNI.

Adapun penandatanganan itu tidak dilakukan hari ini melainkan dalam waktu mendatang.

"Tadi kami di dalam sudah berbicara, sudah berbincang, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara Kementerian Kehutanan dan TNI," kata Raja Juli Antoni dalam jumpa pers usai pertemuan.

"Yang kira-kira ruang lingkupnya, pertama tentu adalah bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah oleh tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber baik air maupun oksigen kita," tambahnya.

Kedua, rencana nota kesepahaman itu akan mengatur soal kerja sama rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang tandus, termasuk reboisasi atau reforestasi terhadap hutan-hutan yang tidak produktif lagi.

Menurutnya, rencana penandatanganan ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian/lembaga di kabinet Merah Putih harus bersinergi atau berkolaborasi dengan TNI/Polri.

"Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan sangat tergantung kepada kerja sama dan kolaborasi dengan bapak-bapak TNI yang memang memiliki jaringan yang luas sampai ke pelosok desa," ungkap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Ia pun meyakini TNI memiliki semangat nasionalisme yang kuat terlebih untuk mempertahankan setiap jengkal tanah yang ada di Republik Indonesia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menambahkan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

Terlebih ia mengungkapkan luas tanah di RI mencapai 125 juta hektare yang mesti dijaga dengan baik.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini mengaku akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam implementasi menjaga hutan di wilayah NKRI.

Para Babinsa akan bekerja sama dengan polisi hutan dalam menjaga seluruh hutan di NKRI.

"Kita ada Babinsa di lapangan nanti akan bekerja sama dengan Polisi Kehutanan untuk menjaga hutan tersebut dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul," ungkap Panglima TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa untuk menjaga hutan Indonesia dibutuhkan bantuan dari TNI maupun Polri.

Menurutnya apa yang disampaikan tidak main-main mengingat keterbatasan armada dari Kementerian Kehutanan.

Ini disampaikan Raja Juli usai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, membahas soal rencana penandatanganan nota kesepahaman untuk menjaga hutan.

"Pertama, seperti dikatakan oleh Pak Panglima tadi, kawasan hutan itu jumlahnya 125 juta hektare di seluruh Indonesia, dengan sumber daya manusia kami yang sangat terbatas, dengan dukungan anggaran yang juga perlu efisiensi di sana-sini, maka mustahil hutan dapat dijaga fungsinya kalau tidak ada bantuan dari TNI dan Polri. Ini realistis ya," kata Raja Juli dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024).

Maka dari itu, ia mengakui, kedatangan ke Mabes TNI dalam rangka sowan sekaligus meminta tolong pada Panglima TNI untuk menjaga hutan bersama.

Ia menegaskan bahwa permintaan tolong ini tidak secara personal melainkan akan diikat resmi antar lembaga melalui memorandum of understanding (MoU).

"Nanti kita buat MoU-nya supaya institusional, saling mengikat sehingga tidak hanya hubungan saya dan Pak Panglima, tetapi juga jajaran di bawah, sampai di pelosok-pelosok desa, di perbatasan-perbatasan yang memang sulit ditembus kecuali memang ada jaringan atau jajaran TNI-Polri," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Meski begitu, Raja Juli mengaku belum mengetahui seperti apa bentuk kerja sama yang nantinya diteken Kementerian Kehutanan dan TNI untuk menjaga hutan.

Apakah kerja sama itu berbentuk satuan tugas (Satgas) bersama atau yang lain, Raja Juli belum bisa menerkanya.

"Tapi sekali lagi saya betul-betul minta bantuan, pertolongan, agar sekali lagi apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa saya lakukan dengan efektif dan baik, yaitu menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia yang akan menghasilkan oksigen, sumber-sumber air yang juga akan bermanfaat bagi swasembada pangan kita yang harus kita jaga," imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat dengan yang disampaikan Menteri Kehutanan.

Menurutnya, luasnya hutan Indonesia yang mencapai ratusan hektar memang perlu dijaga bersama.

"Ada hutan sejumlah 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga akan mengakibatkan bencana alam dan sebagainya," ujar Panglima TNI.

Untuk itu, Panglima TNI akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar bekerja sama dengan polisi hutan untuk menjaga hutan hingga melakukan reboisasi hutan yang sudah gundul.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas ekspor hasil produk perhutanan sosial ke Jepang. Ada 9 ton produk agroforestry yang diekspor sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu.

Dia menjelaskan komoditas agroforestry yang diekspor salah satunya merupakan petai hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Kemudian, ada jengkol, cabai rawit oranye, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, hingga daun singkong rebus.

"Total kuantitas 9 ton dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp 989.000.000," kata Raja Juli di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

"Sekarang petani hutan di Pati di Sukobubuk ini sudah bisa mengeksplor agroforestry. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus yang insyaallah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat," tambahnya.

Raja Juli menuturkan pihaknya akan terus menjajaki pasar ekspor hasil agroforestry. Dia berharap jumlah hasil produksi perhutanan sosial bisa terus meningkat.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga demand-nya sudah ada, tinggal sekarang sebenarnya adalah menghubungkan ya antara tadi supply, petani, kemudian dengan demand," jelasnya.

"Nah, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Pertanian Sosial, konsep integrative area development itu perlu kita kerjakan," tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mengutamakan kualitas produk yang akan diekspor. Dia menyebutkan kuantitas produk harus diiringi dengan kualitas.

"Kita juga akan kerja sama dengan koperasi, dengan institusi perbankan barang kali untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki pasar di lokal maupun di global," ujarnya.

Raja Juli mengatakan hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas.

"Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk swasembada pangan," ujar Raja Juli.

"Jadi hutannya tetap lestari, tetapi rakyat sejahtera, dan kemudian hasilnya ini akan menjadi bagian dari program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video Raja Juli Usai Retret: Komunikasi Mampet Kini Jadi Cair

[Gambas:Video 20detik]

Sekarang petani hutan di Pati sudah bisa mengekspor agroforestri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas komoditas hasil wanatani atau agroforestri yang akan diekspor ke Jepang sejumlah total 9 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp989 juta yang merupakan hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah.

Produk yang akan diekspor tersebut meliputi petai sebanyak 500 kilogram serta komoditas hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari jengkol, cabai rawit orange, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus dan daun singkong rebus.

"Pagi hari ini berbangga hati, bersuka cita bahwa apa yang ditanam, apa yang disemai beberapa waktu yang lalu sekarang sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu program perhutanan sosial. Ini ada satu contoh di Sukobubuk Rejo, Pati dengan perhutanan sosial sekitar 100 hektare. Sekarang petani hutan di Pati sudah bisa mengekspor agroforestri," ujar Raja Juli Antoni usai melepas ekspor komoditas hasil agrofrestri di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa.

Adapun produk petai yang dihasilkan merupakan hasil dari program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) sebagai bentuk kolaborasi bersama pemulihan lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam setiap dua minggu, KPS akan secara rutin melakukan ekspor komoditas agroforestri ke Jepang.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga permintaan yang sudah ada," katanya.

Pelepasan ekspor komoditas agroforestri hasil produksi KPS Sukobubuk Rejo, Pati ke Jepang ini difasilitasi oleh PT Asha Nouva International Indonesia dengan Sariraya Co.Ltd Japan, kedua perusahaan ini telah menjalin kerja sama dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Lebih jauh, Menhut juga mengungkapkan akan mengembangkan 4 juta hektare area yang akan dijadikan sebagai lokasi perhutanan sosial secara terintegrasi dengan mengedepankan kualitas serta bekerja sama dengan koperasi dan perbankan untuk mengembangkannya.

Adapun program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses kelola kawasan hutan yang diberikan selama 35 tahun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok yang dikenal dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), agar dapat dimanfaatkan secara terjaga dan lestari yang tidak terlepas dari aspek pengelolaan yaitu kelola sosial, kelola kawasan dan kelola usaha.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tim ekonomi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan rapat koordinasi perdana dipimpin para Menteri Koordinator. Mulai dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mulai memimpin rapat usai dilantik Senin kemarin.

Rapat-rapat koordinasi perdana itu dihelat di sela pembekalan dan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Momen rapat koordinasi perdana itu dibagikan para menteri lewat media sosial Instagram.

AHY dan Zulhas mengunggah momen rapat koordinasi perdana pada Sabtu 27 Oktober 2024 kemarin. Dalam dua rapat koordinasi itu semua yang hadir kompak mengenakan seragam berwarna khaki yang disebut-sebut terinspirasi dari bentuk pakaian Bung Karno.

Dalam foto yang diunggah AHY di akun Instagram resmi @agusyudhyono nampak semua menteri di bawah koordinasinya hadir, mulai dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Para wakil menteri juga terlihat hadir.

"Hari ini di Magelang, saya berkesempatan untuk pertama kalinya memimpin rapat bersama para Menteri dan Wakil Menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kekompakan untuk terus berjuang membangun bangsa ini," papar AHY dalam unggahannya, dikutip Minggu (27/10/2024).

Gaya AHY, Zulhas, dan Airlangga Rakor Perdana di Sela Retreat Magelang. Foto: Dok Instagram Agusyudhoyono

Anak Presiden ke-6 itu mengatakan dirinya memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya untuk menumbuhkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur yang kita bangun harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membantu mengejar pertumbuhan, mendorong pemerataan ekonomi, serta memberantas kemiskinan sesuai dengan semangat Asta Cita. Lets do our best," tulis AHY dalam keterangan unggahannya.

Di sisi lain, Zulhas juga mengunggah foto dengan latar dan seragam yang sama. Nampak pejabat di bawah koordinasi Zulhas juga hadir, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Pertama kalinya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, saya memimpin rapat bersama para menteri dan wakil menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan," papar Zulhas dikutip dari unggahannya, @zul.hasan.

Zulhas tak memaparkan arahannya dalam rapat itu. Dalam unggahannya dia cuma bercerita soal momen di Akmil Magelang sungguh menyatukan visi dan persepsi para menteri sebagai tim.

"Mohon doa dan dukungannya agar target swasembada pangan yang di cita-citakan Pak Presiden @prabowo dapat terwujud dalam 4-5 tahun ke depan," pungkas Zulhas.

Lebih dulu daripada AHY dan Zulhas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menggelar rapat koordinasi pada Jumat 25 Oktober 2024. Sedikit berbeda, Airlangga dan jajarannya rapat dengan mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

Momen rapat koordinasi Airlangga dan jajarannya diabadikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahan video di akun @erickthohir. Nampak lengkap dalam rapat koordinasi tersebut para menteri di bawah jajaran Kemenko Perekonomian, selain Erick, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pariwisata Widi Wardhana. Erick sempat memberi celetukan kepada Bahlil karena paling terakhir hadir dalam rapat.

"Rupanya tim ekonomi serius nih, sudah malam masih rapat juga ini. Merdeka!!!," kata Erick Thohir dengan menggebu dalam video yang diunggahnya.

Rapat dilakukan usai para menteri menghadiri parade senja di Akmil Magelang pada Jumat malam. Nampak Erick membubuhkan cuplikan situasi upacara parade senja dalam videonya.

Sumber: foto 1 Instagram @agusyudhyono, foto 2 Instagram @zul.hasan, foto 3 Instagram @erickthohir

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kurun 4 tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir agenda Retreat Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-8 RI itu memberikan pengarahan seputar soal kelanjutan IKN.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” ucapnya melalui akun instagram @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Dalam pengarahannya, Raja Juli menegaskan bahwa bagi Prabowo kelanjutan terkait dengan pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sudah sangat jelas.

Menurutnya, sudah menjadi keputusan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa proyek akbar yang diinisiasi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu akan dilanjutkan dan diselesaikan.

“Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif yang sekarang hampir selesai dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

Tak hanya itu, Raja Juli juga menyampaikan jika Prabowo berharap sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di IKN.

“Beliau berharap Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan, beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” tutur Raja Juli.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - MAGELANG. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada menteri pada hari kedua retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10/2024) sore.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan harapan tersebut melalui akun Instagram-nya.

Ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip keterangan foto dalam unggahannya.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli Antoni.

Dalam pengarahan tersebut, Raja Juli menjelaskan, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin penting yang dibahas.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan sejak dimulai pada masa Presiden ke-7, Joko Widodo.

"IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan.

Menurutnya, IKN merupakan "Ibu Kota Politik," sehingga Otorita IKN harus menyelesaikan dua cabang triaspolitika lainnya dalam kurun waktu yang sama.

"Dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," jelas Raja Juli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Harap Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Dilaksanakan di IKN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/26/19310571/prabowo-harap-sidang-paripurna-dpr-mpr-2028-dilaksanakan-di-ikn.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan, belum ada acara khusu yang dilakoni para menteri, wakil menteri, dan kepala badan Kabinet Merah Putih pada hari pertama acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (24/10/2024).

Raja Juli menyebutkan, pada hari pertama di Akmil Magelang, para anggota kabinet hanya makan malam bersama sambil berbincang satu sama lain, diikuti dengan kegiatan bebas.

"Cuman makan malam sambil silaturahim ngobrol-ngobrol, kemudian acara bebas. Tidak ada agenda," kata Raja Juli saat dikonfirmasi, Kamis malam.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menyebutkan, agenda retret baru dimulai pada Jumat (25/10/2024) besok.

Ia mengatakan, para anggota kabinet tidak punya persiapan khusus untuk mengikuti agenda besok, hanya bersitirahat yang cukup.

"Tidak ada pesiapan khusus kecuali malam ini bisa istirahat dengan nyenyak agar besok bisa konsentrasi penuh mengikuti pengarahan Pak Presiden dan sesi lainnya," kata Raja Juli.

"Tentu besok bawa buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting," imbuh dia.

Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti makan malam bersama para menteri, wakil menteri, dan kepala badan.

Adapun para menteri dan wakil menteri telah tiba di Akmil Magelang pada Kamis sore ini untuk mengikuti kegiatan retret hingga akhir pekan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerja sama tim yang baik.

"Saya sangat mengutamakan kerja sama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan," kata Prabowo dalam sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

MAGELANG, investor.id – Para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga mengadakan makan malam bersama di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan agenda di Akmil Magelang pada malam pertama hanya makan malam bersama dan tidak ada agenda khusus.

“Cuma makan malam sambil silaturahmi ngobrol-ngobrol. Kemudian acara bebas, tidak ada agenda,” ujar Raja dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Raja menambahkan, agenda makan malam bersama tanpa dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Hanya menteri dan wamen serta kepala/wakil kepala badan. Pak Presiden dan Mas Wapres tidak ikut serta,” imbuh Raja.

Diketahui, dalam kegiatan yang dijadwalkan pada 25 – 27 Oktober 2024 itu, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian supaya mereka dapat saling mengenal satu sama lain.

Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar pada sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Rabu (23/10/2024), berharap pembekalan menteri di Akademi Militer bisa membawa aura tradisi keberanian hingga heroisme bagi menteri kabinet karena Magelang merupakan daerah sentra perlawanan pada masa penjajahan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.

Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.

"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.

Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.

"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.