Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menemui presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kamis (17/10/2024).

Menurut pantauan Bisnis, mobil Lexus berwarna hitam dengan plat nomor B 1788 ASC bersama dengan sejumlah patwal kepolisian yang masuk ke halaman Kantor Kemenhan pada pukul 14.12 WIB.

Terlihat Surya duduk di bangku belakang sisi kiri dan tampak menggunakan jas saat kendaraan tersebut langsung masuk ke dalam gerbang Kemenhan.

Pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo menjadi menarik usai tak ada satu pun kader dari Partai Nasdem yang bergabung dalam kabinet pemerintahan periode 2024—2029 itu.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait dengan alasan tak ada satu pun kader dari Partai Nasdem yang bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Muzani menjelaskan bahwa partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu memang tak mengajukan nama untuk bergabung dalam pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto itu.

“Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian, tetapi Nasdem mengatakan bagian dari koalisi. Mereka siap untuk mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan meskipun tak ambil bagian tetapi Nasdem tetap berada dalam barisan pemerintahan dan tak mengambil peran sebagai oposisi.

“[Nasdem] Tidak masuk ataupun tidak ambil bagian, tidak berarti tidak menjadi bagian dari pemerintah,” pungkas Muzani.

Sebelumnya, Partai Nasdem membantah alasan pihaknya tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran bukan karena tidak adanya posisi strategis di kementerian.

“Nggak ada, itu nggak ada sama sekali [karena tak ada posisi strategis di kementerian]. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada sama sekali,” ujar Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia menambahkan bahwa Partai Nasdem merasa kurang pas jika medorong untuk menempatkan para kadernya dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet,” tandas Saan.