JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Foto momen keikutsertaan Gibran dalam pertemuan itu diunggah melalui story Instagram pribadi Prabowo Subianto, yakni @prabowo, yang dilihat di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Co-Caption Timnas Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Untuk diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu.

Surya mengatakan, hal tersebut amat memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu.

Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.

"Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu.

"Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu," tutur pengusaha itu.

Surya lalu berpesan agar pemerintahan harus membangun kepercayaan diri, bukan pesimisme. Dia menilai mencari kesalahan-kesalahan masa lalu adalah bentuk pesimisme.

"Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barang kali lebih banyak pesimisme bukan optimisme," katanya.

Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.

Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom.

"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja," kata pemilik Media Group itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak ada bantuan hukum yang akan diberikan oleh pihaknya kepada mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Thomas Trikasih Lembong, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi.

Untuk diketahui, pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan salah satu figur penting pada tim pemenangan Anies-Muhaimin ketika Pilpres 2024 lalu. Nasdem merupakan satu dari tiga partai politik (parpol) dari koalisi pendukung pasangan tersebut.

"Enggak ada [bantuan hukum untuk Tom Lembong," ujar Surya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Adapun Surya menilai kasus hukum yang kini menjerat Tom memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu.

Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.

"Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi," ujarnya.

Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu.

"Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu," tutur pengusaha itu.

Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.

Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom.

"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja," kata pemilik Media Group itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tidak ada bantuan hukum yang akan diberikan oleh pihaknya kepada mantan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Thomas Trikasih Lembong, usai ditetapkan tersangka dugaan korupsi.

Untuk diketahui, pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan salah satu figur penting pada tim pemenangan Anies-Muhaimin ketika Pilpres 2024 lalu. Nasdem merupakan satu dari tiga partai politik (parpol) dari koalisi pendukung pasangan tersebut.

"Enggak ada [bantuan hukum untuk Tom Lembong," ujar Surya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Adapun Surya menilai kasus hukum yang kini menjerat Tom memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu.

Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.

"Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi," ujarnya.

Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu.

"Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu," tutur pengusaha itu.

Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum.

Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom.

"Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja," kata pemilik Media Group itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap tidak ada kriminalisasi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016, yang menjerat eks Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung.

Diketahui, Tom Lembong merupakan Wakil Kapten (Co-Captain) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Nasdem sendiri merupakan salah satu partai pengusung pasangan tersebut.

"Mudah mudahan tidak ada (kriminalisasi), kalau ada ya apes saja," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Ia mengaku prihatin atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Menurutnya, kebijakan yang diambil Tom Lembong, hingga membuatnya ditetapkan sebagai tersangka ini, sudah lama terjadi.

Bahkan, menurut dia, beberapa pihak mungkin sudah lupa mengenai kebijakan yang diambil di periode pertama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu.

Surya Paloh justru lebih mengapresiasi upaya Kejagung dalam mengungkap dugaan aliran di balik penemuan uang hampir Rp 1 triliun di kediaman mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan kasus penangkapan sejumlah hakim yang diduga berkonspirasi meloloskan suatu perkara.

"Saya pikir begitu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita harapkan kasus kasus yang cukup aktual, yang memang perlu kita apresiasi. Saya pikir kita apresiasi itu," ucap Paloh.

Paloh bilang, kasus-kasus itu berbeda dengan kasus Tom Lembong yang, menurutnya, muncul tiba-tiba.

"Tapi enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ada (kasus) Tom Lembong. Kita juga terkejut itu," beber Paloh.

Menurut Paloh, mencari masalah dari kejadian masa lalu adalah bentuk pesimisme.

Padahal, pemerintahan baru harusnya membentuk kepercayaan diri atau confident. Lebih lanjut, ia pun enggan mencampuri terlalu banyak masalah ini.

"Kita mau membesarkan hati kita semua, ini pemerintahan kita, kita confidence dong harusnya, membangun konfidensi itu penting, bukan membangun pesimisme. Kalau cari masalah masa lalu, itu barangkali lebih ke pesmisme bukan optimisme," tandasnya.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka bersama dengan CS, Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Penetapan tersebut terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016.

Dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada 12 Mei 2015 menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

“Namun, pada 2015, Tom Lembong sebagai Mendag memberikan izin Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, Rabu (30/10/2024).

Kejagung sendiri menampik adanya politisasi dalam perkara ini. Menurut mereka, penyidikan kasus ini sudah dimulai sejak Oktober 2023 sebelum akhirnya menetapkan dan menahan Tom Lembong pada Selasa (29/10/2024) lalu.

Sementara itu, Anies turut angkat bicara mengenai penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Anies menyinggung soal negara hukum dan negara kekuasaan yang menjadi falsafah pembentukan negara Indonesia untuk merespons penetapan Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam akun X-nya, @aniesbaswedan.

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)."," kata Anies, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengaku sempat ditawarkan sejumlah kursi menteri untuk partainya oleh Prabowo Subianto. Namun, Surya Paloh menolaknya karena tidak ingin menjadi pragmatis.

"Sekarang dia nyatakan ini adalah momentum ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasannya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem'. Tetapi Nasdem yang menolak," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024). 

Surya Paloh mengutarakan, saat ini menjadi momentum bagi pihaknya untuk mengambil pembelajaran moral mengenai proses pendidikan politik. Sebab, menurutnya persepsi publik terhadap partai politik hanya dianggap untuk mengejar kekuasaan.

Selama ini publik menganggap partai politik hanya mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran.

Karena itu, kata Surya Paloh, dia ingin membuktikan kepada publik bahwa Partai Nasdem mengedepankan politik gagasan dibandingkan pragmatisme. Dia menekankan Partai Nasdem akan menunjukkan proses pendidikan politik. 

"Nah ini saya pikir ini yang pertama bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsih dan saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati, paling tidak ada Nasdem yang memulainya,” tuturnya.

"Mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029Prabowo Subiantodan Gibran Rakabuming Rakabakal mengumumkan susunan kabinetnya pada malam ini, Minggu (20/10/2024).

Pengumuman susunan kabinet itu dijadwalkan usai PresidenPrabowodan Wapres Gibranresmi dilantik di ruang sidang paripurna gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024) pagi.

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pengumuman susunan kabinetPrabowo-Gibran akan dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Jam nya belum tau tapi akan diumumkan oleh presiden terpilih di istana," ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kendati begitu, PDI Perjuangan (PDIP) dan PartaiNasdemtelah memastikan bahwa tidak ada kadernya dalam daftar menteri di kabinet PresidenPrabowodan Wapres Gibran. Kepastian tersebut langsung disampaikan oleh petinggi masing-masing partai.

Ketua DPP PDIPPuan Maharanimenegaskan bahwaPDIPakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di Parlemen, meskipun tidak menempatkan kadernya di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkan Puan kala dia selesai menghadiri acara pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Kami [PDIP] akan mendukung pemerintahan PakPrabowodi Parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” katanya.

Ketika ditanyai perihal nama kadernya yaitu Azwar Anas yang digadang-gadang akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran, Puan enggan memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dia hanya menyebutkan kerja sama dan dukungan terhadap pemerintahan tidak harus berada dalam kabinet.

“Karena tidak ada kader PDIP yang masuk kabinet. Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak perlu, tidak harus dalam kabinet,” ucapnya.

Perbesar

Puan menambahkan, terkait sikap politik dan posisi PDIP ke depan akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, dia tidak menyebutkan tanggal pasti kapan pengumuman tersebut disampaikan.

Di sisi lain, putri Megawati Soekarnoputri itu turut menegaskan pertemuan antara Megawati dan Prabowo tetap akan berlangsung meskipun kadernya tidak ada di kabinet.

“Pasti [bertemu]. Ya maknanya bagaimana berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong-royong dan bersatu,” pungkasnya.

Partai Nasdem Tolak Kadernya Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua UmumNasdem,Surya Palohjuga menegaskan bahwa partainya menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan PresidenPrabowodan Gibran.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh menolak tawaran untuk mengajukan calon menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Paloh seperti diketahui telah bertemu dengan Prabowo belum lama ini. Prabowo bahkan dia sebut menawarkan kursi menteri kepada Nasdem.

"Ada kursi menteri dari tawarkan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyampaikan 'tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem', tetapi Nasdem yang menolak," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia juga menjelaskan, absennya kader Nasdem dalam pemerintahan Prabowo karena terkait dengan momentum yang diambil dalam melakukan pembelajaran sebagai partai politik.

"Inilah momentum terbaik yang harus dilakukan oleh Nasdem, lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral, proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa," tambahnya.

Surya juga menegaskan bahwa merapatnya Nasdem ke koalisi parpol pendukung Prabowo tidak serta merta untuk mengejar kekuasaan. Namun, lebih kepada proses yang mengedepankan gagasan politik Nasdem.

Meskipun demikian, pemilik perusahaan media itu menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

"Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwa alasannya harus ada harus porsi apa yg kami diperoleh di dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini.

Surya Paloh berharap pemerintahan baru ini bisa lebih meningkatkan capai-capaian pemerintah yang sudah ada. Selain itu ia juga berharap Prabowo dapat melanjutkan jalannya pembangunan khususnya yang belum bisa dicapai sebelumnya.

“Harapannya akan berjalan lurus, bahkan akan berkembang secara lebih baik,” jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Ia yakin Prabowo dapat meneruskan hal itu.

Selain itu, ia juga mengungkapkan alasan Nasdem tidak menerima tawaran kursi menteri dari Prabowo. Surya Paloh mengatakan ini adalah satu pembelajaran, di mana ada momentum terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem dalam memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik.

Menurutnya dalam kelangsungan perjalanan kehidupan untuk berbangsa dan negara persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Sehingga tidak ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran.

“Nah ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem Walaupun belum tentu juga masyarakat percaya tapi berulang kali Nasdem akan mencoba,” ujarnya.

Dia menambahkan Nasdem juga tetap menghargai apa pun keputusan politik yang diambil oleh partai-partai lainnya. Ia juga berharap pada pemerintahan baru dapat lebih meningkatkan kemampuan orang-orangnya. Hal itu agar pemerintahan bisa berjalan lebih akan berkembang secara lebih baik.

“Kita semuanya mempunyai kesamaan harapan dan cita-cita yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terlihat berbincang dengan calon presiden nomor urut 1 pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, setelah dilantik di Gedung MPR RI, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Pantauan Kompas.com dari tayangan YouTube TV Parlemen, menunjukkan bahwa sebelum meninggalkan ruang sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Gibran menyalami sejumlah tokoh dan pejabat senior.

Saat berada di jajaran kursi tamu acara pelantikan, anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menyalami Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), beserta istri, Mufidah Kalla.

Setelah itu, Gibran terlihat bersalaman dengan Anies, yang tampak mengucapkan sesuatu kepadanya. Namun, isi pembicaraan tersebut tidak terdengar dalam tayangan YouTube.

Selanjutnya, Gibran menyalami Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang berdiri di sebelah Anies.

Ia juga menyalami Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, yang turut hadir di lokasi. Keduanya bahkan sempat berfoto bersama.

Gibran kemudian menyalami Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem Saan Mustapa, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Tangkapan layar TV Parlemen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dalam momen tersebut, Paloh tampak memberikan sepatah dua patah kata sambil memegang bahu Gibran.

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden berlangsung di Gedung MPR RI, Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Acara tersebut dihadiri oleh banyak tokoh, baik dari dalam maupun luar negeri.

Prabowo dan Gibran dilantik setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) lalu.

Pasangan nomor urut 2 dalam Pilpres 2024 ini memperoleh suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi kriteria minimal 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa memastikan partainya tidak mengirimkan kalangan profesional untuk masuk ke dalam jajaran kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, enggak ada (kalangan profesional). Kita gak ngirim orang profesional juga," kata Saan di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Meski begitu, kata Saan, pihaknya akan komitmen mendukung berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi sekali lagi dukungan Nasdem kepada pak prabowo ini tanpa syarat tapi Nasdem insyAllah akan menjadi mitra koalisi yang setia terhadap Pak Prabowo," ujarnya.

Ia menyinggung pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh dengan Prabowo beberapa waktu lalu pun bukan sebuah lobi-lobi agar ada perwakilan Nasdem di kabinetnya.

"Membangun saling pemahaman, saling pengertian dan menegaskan kembali terkait dengan komitmen Partai Nasdem untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan dukungan yang diberikan tadi, tanpa memberikan syarat apa pun termasuk mengajukan nama-nama kader Nasdem di kabinet," ujarnya.