Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyoroti rencana pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) akan berbenturan dengan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan hal tersebut justru akan menyeret kepada tidak efisiennya lembaga baru tersebut, jika berdiri bersampingan dengan INA.

“Kalau fungsinya sama, menurut saya sih enggak perlu dibentuk. Kecuali ada otoritas yang berbeda yang lebih tinggi,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terdapat beberapa skenario bila pemerintah benar adanya membentuk lembaga baru berupa DIN.

Pertama, memfokuskan INA sebagai lembaga semi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berada di bawah Kementerian Keuangan, serta terus mendapatkan suntikan negara.

Kedua, membedakan fokus bisnis dari masing-masing lembaga. Selama ini, INA cenderung fokus pada infrastruktur fisik, digital, kesehatan, serta energi baru terbarukan.

Ketiga, membatalkan pendirian Dana Investasi Nasional diiringi dengan penambahan tugas INA. Namun hal ini menurutnya perlu dikaji apakah INA tetap sebagai operator atau sekaligus berperan sebagai regulator.

Sebagai contoh, penambahan tugas bagi INA berupa penambahan dana kelolaan dan fungsi sehingga lebih besar. Alhasi, tidak perlu membentuk lembaga baru dan sebagainya, terlebih birokrasinya akan cukup mahal.

“INA bisa ditambah tugasnya. Tapi kalau bentuknya lembaga, bentuknya semi kepada bukan operator lagi, takutnya jadi regulator,” ujarnya.

Lain kesempatan, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi melihat kemungkinan kontraproduktif dari pembentukan lembaga penghimpun dana tersebut.

“Harusnya satu saja, karena sistemnya kan pool of funds. Mungkin bisa jadi nggak efisien,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, menyampaikan DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek bersifat strategis.

Kemungkinan, katanya, DIN akan mengikuti model dari Arab Saudi dengan Public Investment Fund (PIF) ataupun Temasek milik Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak dibentuk pada 2020, Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi mencatatkan peningkatan dana kelolaan yang signifikan. Saat ini, total dana yang dikelola oleh INA mencapai Rp160 triliun, mendukung berbagai agenda pembangunan melalui investasi berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) INA, Ridha Wirakusumah, dalam kunjungan media ke redaksi Bisnis Indonesia, mengungkapkan bahwa INA memperoleh suntikan modal awal sebesar Rp75 triliun, terdiri dari Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham. Melalui kinerja optimal, INA berhasil meningkatkan dana kelolaan tanpa memerlukan tambahan suntikan modal.

"Saat ini, AUM [asset under management] kami telah mencapai lebih dari US$10 miliar, murni dari hasil kinerja kami," ujar Ridha di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Dengan mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini, yaitu Rp15.963 per dolar AS, total dana kelolaan INA berkisar Rp160 triliun. Data di situs resmi INA juga menunjukkan bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun, meningkat dari Rp100 triliun pada 2022 dan Rp147,7 triliun di akhir 2023.

Ridha juga menyampaikan bahwa INA telah mendapatkan peringkat kredit yang baik dari Fitch Ratings, dengan nilai BBB untuk international credit dan AAA(idn) untuk national credit. "Rating kami sama dengan Republik Indonesia. Ini mencerminkan kekuatan laporan keuangan kami, dengan utang yang sangat kecil dan kinerja yang baik," tambah Ridha.

Pengelolaan dana oleh INA tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ridha menekankan bahwa investasi yang dilakukan INA harus memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta menguntungkan.

"Membangun sering kali tidak mengharuskan return, namun di INA, kedua hal tersebut menjadi keharusan," ujarnya.

INA didirikan awal 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Setahun kemudian, INA menjadi anggota penuh dari International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF), memperkokoh komitmennya dalam tata kelola yang baik dan penerapan standar tinggi dalam pengelolaan investasi.

Sebagai ujung tombak masuknya investasi ke Indonesia, INA memiliki peran penting dalam menghubungkan investor potensial dengan proyek-proyek yang prospektif serta turut mengelola investasi pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan visi INA untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Dari Redaksi

Artikel ini mengalami perubahan pukul 11.09 WIB pada 14 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sovereign Wealth Funds (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) menunggu kepastian regulasi pertanahan di luar kawasan inti pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum memutuskan untuk berinvestasi di kota masa depan Indonesia, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha D.M. Wirakusumah menjelaskan dalam berinvestasi, sebagai kendaraan investasi milik negara, pihaknya harus berdasarkan dua asas yaitu pembangunan berkelanjutan sekaligus keuntungan (development and return).

Sebagai pengingat, Sovereign Wealth Funds (SWF) INA merupakan kebanggan Presiden Joko Widodo. Lembaga yang dibentuk pada 15 Desember 2020 itu, didesign sebagai trust strategist bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lembaga ini diminta menggaet investor agar tersedia pembiayaan yang cukup bagi program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional

Ridha menjelaskan meski INA merupakan lembaga pengelola investasi milik pemerintah namun dana kelolaannya tetap milik para investor. Oleh sebab itu, saat INA memutuskan berinvestasi, termasuk di IKN, harus dengan kesepakatan bersama para investor.

"Nah kalau itu [IKN Nusantara] kan kotanya baru ya, regulasinya harus bagus dulu. Kalau regulasinya bagus, kejelasan tanahnya bagus, orang mau minum airnya ada, kemudian sampah. Jadi yang basic-basic [dasar-dasar] itu juga harus ada. And maybe then [dan mungkin kemudian], itu [INA melakukan investasi ke IKN]," kata Ridha ketika kunjungi Kantor Bisnis Indonesia, kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Persoalan regulasi sendiri menurut Ridha merupakan hal yang penting bagi investor. Dia mencontohkan, INA sempat masuk ke industri kesehatan namun tiba-tiba perundangan-undangan terkait kesehatan berubah.

Pada kesempatan yang sama, Ridha juga menjabarkan bahwa pihaknya sudah punya asset under management alias dana kelolaan lebih dari US$10 miliar. Jika mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini yakni Rp15.963 per dolar AS maka dana kelolaan INA sekitar dari Rp160 triliun.

Adapun, dalam situs resmi INA tercantum bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun. Jumlahnya meningkat dari posisi 2022 saat menyentuh Rp100 triliun dan akhir 2023 senilai Rp147,7 triliun.