Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara batal diluncurkan pada 7 November 2024.

Peluncuran BP Investasi Danantara rencananya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Namun Muliaman tak menjelaskan kapan waktu peluncurannya.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian nanti beliau (Presiden Prabowo) akan launching," ujar Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Muliaman mengatakan, dasar hukum pembentukan BP Investasi Danantara adalah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Meski begitu dia belum bisa memastikan kapan peraturan tersebut diterbitkan.

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ungkap dia.

Lebih lanjut Muliaman mengatakan, Indonesia Investment Authority (INA) akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen yang diperoleh Kontan, Danantara merupakan transformasi dari Indonesia Investment Authority (INA), namun dengan dana kelolaan lebih besar.

Targetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar yang berasal dari aset INA.

Setelah tujuh BUMN terkonsolidasi, nilai AUM mencapai US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.400 triliun, dan ditargetkan mencapai US$ 982 miliar atau sekitar Rp 15.300 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chairman BP Danantara dan Muliaman D. Hadad sebagai CEO. Duet petinggi badan investasi itu bakal mengelola 7 BUMN kelas jumbo dengan dana kelolaan awal US$600 miliar.

Menurut sumber Bisnis, bakal BP Danantara akan mengelola BUMN bluechips agar dapat menjadi underlying investasi jangka panjang, seperti Temasek Group milik pemerintah Singapura.

“Ada 7 BUMN, ada Pertamina, ⁠BRI, BNI, Bank Mandiri, ⁠⁠PLN, ⁠⁠Telkom dan ⁠⁠Mind ID,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal dipercepat. Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan embrio superholding BUMN ini pada Kamis, 7 November 2024. Lebih cepat dari informasi sebelumnya yang menyebutkan pada 8 November.

“Tadi arahan terkait persiapan peluncuran tanggal 7 [November],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa BP Danantara nantinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika tak ada aral merintang, pada 7 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Prabowo telah menunjuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Kepala BPI Danantara untuk mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Arahan terkait persiapan. (Peluncuran) tanggal 7 (November)," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Muliaman menyebut, peluncuran Danantara dilakukan di di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan semua hal terkait pembentukan BP Investasi Danantara.

Menurutnya, akan terlebih dahulu diluncurkan BP Investasi Danantara. Baru kemudian disiapkan regulasinya. "Iya. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ucap Djenod.

Danantara sendiri akan lebih mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA), tapi dengan dana yang lebih besar. INA merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia yang berdiri sejak tahun 2020.

Dalam merancang struktur Danantara, pemerintah berinspirasi dari beberapa SWF internasional. Sebut saja, Norges Bank Investment Management (Norwegia): SWF terbesar di dunia, mengelola dana lebih dari US$1,7 triliun atau sekitar Rp26.684. triliun (kurs Rp15.700). Investasi yang dilakukan berfokus pada ekuitas global, obligasi, dan properti.

China Investment Corporation (China): Didirikan untuk mengelola cadangan devisa China yang besar, SWF memiliki portofolio di berbagai sektor global guna menstabilkan ekonomi domestik dan memanfaatkan surplus nasional dengan nilai total US$1,24 triliun, atau sekitar Rp19.463. triliun

Qatar Investment Authority (QIA), Berinvestasi di berbagai sektor, dari ekuitas hingga real estat, dengan aset melebihi US$765 miliar atau sekitar Rp12.000 triliun serta bertujuan memastikan kemandirian ekonomi Qatar di masa depan.

Kelak, Danantara bakal menjadi cikal bakal superhoding BUMN yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN untuk dijadikan sebagai kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak atau leverage aset tersebut.

Dengan melakukan konsolidasi aset negara, Danantara ingin menunjukkan kekuatan Indonesia dalam lanskap SWF global. Berfokus pada pemanfaatan sumber daya negara yang terfragmentasi menjadi modal produktif untuk menjadi ujung tombak investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Tak cuma itu, mampu membangun landasan finansial bagi generasi mendatang dan secara aktif memajukan tujuan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Itulah Anagata, sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang bermakna ’masa depan’.

Danantara juga membawa fitur penting yaitu tidak semua aset likuid akan dialihkan, memberikan fleksibilitas pengelolaan dan leverage aset tanpa harus terjun ke pasar modal setiap saat.

Dengan target konsolidasi aset dan menarik investasi eksternal, Danantara menghadapi tantangan besar, terutama dalam membangun kepercayaan global terhadap superholding yang masih baru ini.

Integrasi yang potensial dengan INA juga memerlukan pembahasan mendalam agar tidak terjadi tumpang tindih. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan kemandirian ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan global.

Menteri BUMN Erick Thohir bilang, pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Selaras dengan fokus menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Kehadiran Danantara diharapkan bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, enggak mungkin," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Muliaman menyebutkan, tugas dan wewenang BPI Danantara akan berbeda dengan Kementerian BUMN, namun akan serupa dengan SWF yang sebelumnya telah didirikan yakni INA.

Kementerian BUMN bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba. Sememtara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM nantinya akan berfokus hanya pada pengelolaan investasi.

Tergetnya, Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia. Pada awalnya, dana kelolaan alias asset under management (AUM) Danantara senilai US$ 10,8 miliar dari aset INA. Setelah tujuh BUMN terkonsoldasi diharapkan nilai AUM mencapai US$ 600 miliar.

Adapun tahap selanjutnya secara bertahap entitas kekayaan negara lainnya akan dimasukkan ke dalam fortopolio Danantara, sehingga total dana kelolaan mencapai US$ 982 miliar.

Dalam menjalankan fungsinya, berbekal dana konsolidasi BUMN Danantara dituntut mengoptimalkan return, mengendepakankan tata kelola yang baik dan profesional, serta ketat menjalankan manajemen risiko.

"Aspek tata kelola, manajemen risiko juga pengawasan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh Danantara saat mengambil keputusan investasi," jelas Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024).

Bukan tanpa alasan. Dari cacatan yang ada, pengelolaan dana BUMN dari mulai investasi di pasar modal hingga menggarap proyek pada akhrya menimbiulkan kerugian pada keuangan negara.

"Terjadi korupsi pada dana pensiun, BUMN boncos saat penugasan PSN, sehingga harus disuntik modal negara," sebut Budi.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Management FEB Universitas Indonesia menjelaskan, sejumlah syarat krusial yang harus dipenuhi agar Danantara dapat beroperasi secara optimal dan sejajar dengan SWF kelas dunia seperti Temasek kepunyaan Singapura.

“Pertama, secara hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu diamandemen untuk memastikan kelembagaan seperti Danantara bisa di absorb sebagai pengelola BUMN masa depan,” ujarnya.

Kedua, proses transisi dari fungsi Kementerian BUMN sebagai regulator dan fungsi executing agency di Danantara, harus dilakukan secara bertahap dan jelas. "(Lalu) perlu otonomi luas dan independen supaya kerja Danantara bisa optimal,” terangnya.

Toto membandingkan dua superholding BUMN milik Singapura yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC). Di mana, Temasek bisa mengelola portofolio investasi dan luar negeri.

Sementara GIC, lanjut Toto, hanya berfokus pada portofolio investasi di luar negeri saja. “Tujuan kedua SWF ini sama, yaitu meningkatkan total shareholder return bagi pemilik yaitu terutama pemerintah,” jelasnya.

Toto menambahkan, kehadiran Danantara sebagai SWF di Indonesia diharapkan mampu menggali potensi investasi lebih besar ke depan.

“(Selain itu) menarik foreign direct investment (FDI) juga bisa dilakukan dengan matching pada dana kelolaan yang dikerjakan oleh SWF Indonesia tersebut,” pungkasnya.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan menilai, jika ada badan sendiri yang mengelola aset negara yang dipisahkan seperti Danantara, tentu saja baik. "Pengelolaannya bisa lebih profesional dan berorientasi bisnis, seperti yang terjadi pada Temasek dan Khazanah," ujarnya

Bahkan Danantara akan lebih fokus. Begitu pun kalau ada konflik korporasi, pemerintah sebagai regulator tidak terlibat secara langsung, melainkan ditangani Danantara.

Menurutnya, kehadiran Danantara memiliki nilai positif, sepanjang berjalan sesuai dengan relnya, yakni pengelola investasi dari aset negara yang dipisahkan, terutama di dalamnya adalah BUMN.

“(Pembentukan superholding BUMN) Tentu tidak serta-merta akan meningkatkan kinerja BUMN,” sebutnya.

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun badan ini digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

Erick mengatakan, dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara beberapa waktu ke belakang. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait dengan gedung kantor yang akan ditempatinya.

"Ketemu sudah (dengan Danantara). Karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri. Buat kantornya," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembentukan Danantara ini menjadi salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Hal ini selaras dengan fokus yang disampaikan Erick di awal masa jabatannya di pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggencarkan kolaborasi lintas kementerian di lingkup BUMN.

Diharapkan, kehadiran Danantara bisa menghapuskan mentalitas silo atau pola pikir enggan berbagi dengan divisi atau perusahaan lain. Menurutnya kolaborasi perlu diwujudkan untuk mencapai target yang diharapkan.

"Jadi kita tidak bisa berpikir silo lagi masing-masing kementerian, itu harus punya job desk. Jadi kan kita kerjaan terlalu banyak, gak mungkin," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan, peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

Dijelaskan sebelumnya BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) yang lalu.

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA), berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian, ia masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diklaim akan berfungsi mirip dengan Temasek Holdings di Singapura.

Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA).

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, keberadaan Danantara bisa menimbulkan masalah koordinasi dengan badan investasi yang sudah ada.

“Sangat berpotensi tumpang tindih dengan INA dan Kementerian BUMN. Saya khawatir pembentukan institusi ini ide spontan saja, tanpa didasari studi dan analisa yang mendalam,” ujarnya kepada KONTAN pada Rabu (23/10).

Wijayanto menilai, lembaga investasi INA saat ini sudah berfungsi dengan baik sebagai pengelola investasi yang profesional.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperluas cakupan bisnis INA, tanpa harus membentuk badan investasi baru.

Hal ini untuk menghindari adanya redundansi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan aset negara.

Selain itu, Wijayanto menekankan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berada di bawah kendali Kementerian BUMN.

“Pengelolaan BUMN idealnya tetap dalam ranah kementerian karena lebih otoritatif dibandingkan bentuk holding. Hal ini memberi kementerian kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan BUMN dengan lebih baik,” jelasnya.

Menurutnya, secara psikologis dan budaya, masyarakat Indonesia lebih tunduk kepada institusi pemerintah dibandingkan korporasi, sehingga kementerian memiliki otoritas yang lebih kuat untuk memastikan arah pengelolaan BUMN berjalan sesuai dengan kebijakan negara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menunjuk Muliaman Hadad sebagai Kepala BP Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Kaharudin Djenod Daeng sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Danantara.

Dengan hadirnya badan investasi baru ini, sejumlah pihak berharap tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, serta pengelolaan aset negara bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad menekankan bahwa instansinya bakal membawahi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) / Indonesia Investment Authority (INA).

Dia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mempersiapkan aturan atau Undang-undang yang akan menjadi payung hukum dalam merealisasi niat pemerintah dalam mengelola BUMN itu.

“Kami siapkan dulu UU-nya. Tujuan nanti pengelolaan investasi yang terpencar pencar itu dikonsolidasikan, di-leverage,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK itu pun menjelaskan bahwa nantinya Danantara menjadi lembaga khusus yang berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tugas untuk membantu mengelola aset-aset pemerintah di Kementerian-kementerian.

“Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh Kementerian, lalu digabung menjadi satu. Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa. Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait,” imbuhnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) atau Indonesia sovereign wealth fund (SWF) dalam struktur Danantara bakal mendorong agar semua BUMN dapat berintegrasi ke dalam instansi tersebut dalam waktu dekat.

Muliaman pun mengamini bahwa lembaga yang dipersiapkan merupakan cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura dan Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia.

“End state-nya iya, mirip mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU nya dulu ya,” tuturnya.

Dia melanjutkan dengan berfokus terhadap model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, maka instansinya bakal lebih fleksibel untuk mengelola investasi di luar APBN.

Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan konsolidasi aset sehingga entitas baru dapat didirikan dan akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Meski begitu, Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu membantah bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN akan dilepas ke badan baru tersebut.

“Bukan saham. Artinya nanti ada konsolidasi dulu, berdiri dulu. Nanti baru ada end state-nya. Nanti akan diskusi dengan kementerian terkait utk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan,” katanya.

Di sisi lain, Muliaman juga menegaskan bahwa nantinya Kementerian BUMN tetap ada bersama BP investasi Danantara, tetapi dirinya tidak dapat memberikan kepastian di masa depan apakah konsep ini akan terus berjalan.

"[Kementerian BUMN] tetap ada, tapi jangka panjangnya belum tahu kita," pungkas Muliaman.

Sekadar informasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 142-P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Dalam beleid tersebut Muliaman Darmansyah diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - KENDAL. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan dimulainya tahap pertama produksi dan rencana ekspansi fasilitas produksi bahan katoda Lithium Iron Phosphate (LFP) oleh PT LBM Energi Baru Indonesia.

Ini sebuah proyek yang terwujud melalui rencana kemitraan investasi strategis antara konsorsium Indonesia Investment Authority (INA) dan Changzhou Liyuan New Energy Technology Co., Ltd. (Changzhou Liyuan), salah satu produsen dan pemasok LFP terbesar di dunia.

Investasi ini diharapkan akan berperan penting dalam memenuhi permintaan global terhadap baterai LFP, yang didorong oleh semakin meningkatnya penetrasi kendaraan listrik (EV) di seluruh dunia.

Luhut megatakan, sebagaimana sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah. Indonesia harus menciptakan nilai tambah di negeri sendiri, membangun industri hilir yang kuat, dan menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

"Hilirisasi bukan hanya kata-kata, tetapi strategi besar untuk mempercepat kemajuan Indonesia, terutama di sektor yang akan mendominasi masa depan: ekosistem kendaraan listrik, electric vehicle (EV),” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Fasilitas ini, yang terletak di Kendal Industrial Park (KIP) - salah satu kompleks industri terbesar di Indonesia dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) - diproyeksikan untuk menjadi produsen Katoda LFP terbesar di dunia di luar China.

Investasi bersama yang direncanakan senilai US$ 200 juta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 30.000 ton pada fase I, yang saat ini sedang dalam pelaksanaan produksi percontohan, menjadi 90.000 ton pada fase II, yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2025.

LFP adalah salah satu dari dua bahan kimia utama dalam baterai litium-ion, di samping Nickel Cobalt Manganese (NCM). Dikenal akan efektivitas biayanya, LFP sangat cocok untuk EV dan sistem penyimpanan energi.

Berdasarkan studi Bain tentang Ekosistem Baterai EV1, permintaan baterai global diperkirakan akan tumbuh sekitar empat kali lipat antara tahun 2023 dan 2030, yang didorong oleh meningkatnya adopsi EV, memposisikan LFP untuk memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan tersebut.

Pada tahun 2030, NCM diproyeksikan akan mewakili sekitar 50% dari permintaan baterai litium-ion, sementara LFP diperkirakan akan menyumbang sekitar 35%, dimana keduanya diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan industri baterai di masa depan.

Kemitraan strategis ini berfokus pada bahan katoda LFP yang mewakili nilai tambah tertinggi dalam rantai nilai baterai, sehingga memungkinkan fasilitas ini untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh pasar yang berkembang tersebut.

Pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan melayani pasar senilai sekitar US$ 10 miliar dalam bahan aktif katoda LFP, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi transisi global menuju energi bersih. Investasi ini juga merupakan bukti daya tarik Indonesia sebagai negara untuk hilirisasi rantai pasok.

“Ini bukan sekadar pabrik, tetapi juga fondasi dari ekosistem EV Indonesia yang terintegrasi. Melalui penyempurnaan rantai produksi baterai lithium, tidak kurang dari 3 juta unit kendaraan listrik di seluruh dunia akan dipenuhi kebutuhan baterai lithiumnya oleh industri di Indonesia,” kata Luhut.

Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah menambahkan, pertumbuhan pesat dalam permintaan LFP, didorong oleh peralihan global menuju EV dan energi terbarukan, menghadirkan peluang besar bagi Indonesia.

Seiring dengan munculnya LFP sebagai salah satu bahan kimia utama dalam teknologi baterai, ia yakin, inisiatif ini dapat turut memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam ekosistem baterai global. "Dengan membangun kemampuan produksi yang kuat, Indonesia semakin siap untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat atas bahan katoda LFP di masa depan," kata Ridha.

CEO Changzhou Liyuan Shi Junfeng menyatakan, PT LBM Energi Baru Indonesia adalah produsen katoda pertama di luar China. Pengoperasian tahap awal memiliki arti penting bagi peningkatan keamanan pasokan dari rantai pasok energi baru global. Sementara itu, kerja sama ini merupakan pencapaian penting lainnya dari kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia.

Usulan investasi strategis di LBM New Energy (AP) Ptd. Ltd. juga sepenuhnya menunjukkan pandangan ke depan dan komitmen jangka panjang INA dalam industri energi baru global. Proyek ini akan memungkinkan Changzhou Liyuan dan INA untuk mencapai kerja sama strategis yang lebih erat.

"Ke depannya, Changzhou Liyuan akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan Indonesia dan industri energi baru global," kata Shi Junfeng.

Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk mendukung transisi global menuju energi berkelanjutan, dengan memanfaatkan rantai nilai terintegrasi yang unik—mulai dari pemurnian hingga produksi EV.

Seiring dengan percepatan langkah Indonesia menuju perannya sebagai pemain penting di sektor EV, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sekitar 50% hingga tahun 2030, kemitraan ini menegaskan komitmen jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong solusi energi bersih.

Konsorsium INA dan Changzhou Liyuan memiliki visi yang sama untuk memberikan kontribusi berarti bagi masa depan Indonesia, dengan menyelaraskan investasi strategis dengan tujuan yang lebih luas untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Selain manfaat ekonominya yang jelas, pabrik ini juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan penciptaan lebih dari 2.000 lapangan kerja, 92% di antaranya diisi oleh tenaga kerja lokal.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyoroti rencana pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) akan berbenturan dengan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan hal tersebut justru akan menyeret kepada tidak efisiennya lembaga baru tersebut, jika berdiri bersampingan dengan INA.

“Kalau fungsinya sama, menurut saya sih enggak perlu dibentuk. Kecuali ada otoritas yang berbeda yang lebih tinggi,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terdapat beberapa skenario bila pemerintah benar adanya membentuk lembaga baru berupa DIN.

Pertama, memfokuskan INA sebagai lembaga semi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berada di bawah Kementerian Keuangan, serta terus mendapatkan suntikan negara.

Kedua, membedakan fokus bisnis dari masing-masing lembaga. Selama ini, INA cenderung fokus pada infrastruktur fisik, digital, kesehatan, serta energi baru terbarukan.

Ketiga, membatalkan pendirian Dana Investasi Nasional diiringi dengan penambahan tugas INA. Namun hal ini menurutnya perlu dikaji apakah INA tetap sebagai operator atau sekaligus berperan sebagai regulator.

Sebagai contoh, penambahan tugas bagi INA berupa penambahan dana kelolaan dan fungsi sehingga lebih besar. Alhasi, tidak perlu membentuk lembaga baru dan sebagainya, terlebih birokrasinya akan cukup mahal.

“INA bisa ditambah tugasnya. Tapi kalau bentuknya lembaga, bentuknya semi kepada bukan operator lagi, takutnya jadi regulator,” ujarnya.

Lain kesempatan, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi melihat kemungkinan kontraproduktif dari pembentukan lembaga penghimpun dana tersebut.

“Harusnya satu saja, karena sistemnya kan pool of funds. Mungkin bisa jadi nggak efisien,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, menyampaikan DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek bersifat strategis.

Kemungkinan, katanya, DIN akan mengikuti model dari Arab Saudi dengan Public Investment Fund (PIF) ataupun Temasek milik Singapura.

Indonesia Investment Authority (INA) dan Allianz Global Investors (AllianzGI) resmi menjalin kemitraan strategis untuk mengembangkan peluang investasi di Indonesia.

Kolaborasi ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui proyek infrastruktur dan transisi energi, dengan menyalurkan hingga USD 200 juta per tahun.

Kerjasama ini diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada solusi pembiayaan inovatif dengan skema hybrid capital solutions. Pendekatan ini memadukan berbagai instrumen keuangan untuk memenuhi kebutuhan investasi yang tidak dapat dipenuhi oleh metode pembiayaan tradisional, seperti pinjaman bank konvensional atau ekuitas.

Ridha Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur INA, menyatakan bahwa kemitraan dengan AllianzGI adalah langkah strategis yang akan memanfaatkan pengalaman luas AllianzGI dalam investasi global untuk mendukung proyek infrastruktur penting di Indonesia.

“Kami bertujuan menciptakan inovasi keuangan yang mendukung ekspansi perusahaan lokal secara berkelanjutan dan memberikan imbal hasil optimal dengan risiko terukur,” ujar Ridha, Jakarta, Senin (23/9/2024).

AllianzGI, sebagai salah satu manajer aset global terbesar dengan EUR 555 miliar aset kelolaan, melihat potensi besar dalam pertumbuhan sektor infrastruktur dan transisi energi di Indonesia.

Sumit Bhandari, Lead Portfolio Manager of Asia Private Credit di AllianzGI, menyatakan antusiasmenya terhadap kemitraan ini, terutama dalam mendukung perusahaan pasar menengah yang sedang berkembang di Indonesia.

“Pertumbuhan Indonesia, khususnya dalam bidang infrastruktur dan transisi energi, sangat selaras dengan prioritas strategis kami. Kami sangat antusias mendukung kemitraan ini, yang berfokus pada penyediaan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk perusahaan-perusahaan pasar menengah yang sedang berkembang, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan berkontribusi pada tujuan ekonomi jangka panjang Indonesia,” ucap Sumit.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak dibentuk pada 2020, Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi mencatatkan peningkatan dana kelolaan yang signifikan. Saat ini, total dana yang dikelola oleh INA mencapai Rp160 triliun, mendukung berbagai agenda pembangunan melalui investasi berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) INA, Ridha Wirakusumah, dalam kunjungan media ke redaksi Bisnis Indonesia, mengungkapkan bahwa INA memperoleh suntikan modal awal sebesar Rp75 triliun, terdiri dari Rp30 triliun dalam bentuk dana tunai dan Rp45 triliun dalam bentuk saham. Melalui kinerja optimal, INA berhasil meningkatkan dana kelolaan tanpa memerlukan tambahan suntikan modal.

"Saat ini, AUM [asset under management] kami telah mencapai lebih dari US$10 miliar, murni dari hasil kinerja kami," ujar Ridha di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Dengan mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini, yaitu Rp15.963 per dolar AS, total dana kelolaan INA berkisar Rp160 triliun. Data di situs resmi INA juga menunjukkan bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun, meningkat dari Rp100 triliun pada 2022 dan Rp147,7 triliun di akhir 2023.

Ridha juga menyampaikan bahwa INA telah mendapatkan peringkat kredit yang baik dari Fitch Ratings, dengan nilai BBB untuk international credit dan AAA(idn) untuk national credit. "Rating kami sama dengan Republik Indonesia. Ini mencerminkan kekuatan laporan keuangan kami, dengan utang yang sangat kecil dan kinerja yang baik," tambah Ridha.

Pengelolaan dana oleh INA tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ridha menekankan bahwa investasi yang dilakukan INA harus memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta menguntungkan.

"Membangun sering kali tidak mengharuskan return, namun di INA, kedua hal tersebut menjadi keharusan," ujarnya.

INA didirikan awal 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Setahun kemudian, INA menjadi anggota penuh dari International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF), memperkokoh komitmennya dalam tata kelola yang baik dan penerapan standar tinggi dalam pengelolaan investasi.

Sebagai ujung tombak masuknya investasi ke Indonesia, INA memiliki peran penting dalam menghubungkan investor potensial dengan proyek-proyek yang prospektif serta turut mengelola investasi pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan visi INA untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kemakmuran bagi generasi mendatang. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Dari Redaksi

Artikel ini mengalami perubahan pukul 11.09 WIB pada 14 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sovereign Wealth Funds (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) menunggu kepastian regulasi pertanahan di luar kawasan inti pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar sebelum memutuskan untuk berinvestasi di kota masa depan Indonesia, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Dewan Direktur INA Ridha D.M. Wirakusumah menjelaskan dalam berinvestasi, sebagai kendaraan investasi milik negara, pihaknya harus berdasarkan dua asas yaitu pembangunan berkelanjutan sekaligus keuntungan (development and return).

Sebagai pengingat, Sovereign Wealth Funds (SWF) INA merupakan kebanggan Presiden Joko Widodo. Lembaga yang dibentuk pada 15 Desember 2020 itu, didesign sebagai trust strategist bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lembaga ini diminta menggaet investor agar tersedia pembiayaan yang cukup bagi program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional

Ridha menjelaskan meski INA merupakan lembaga pengelola investasi milik pemerintah namun dana kelolaannya tetap milik para investor. Oleh sebab itu, saat INA memutuskan berinvestasi, termasuk di IKN, harus dengan kesepakatan bersama para investor.

"Nah kalau itu [IKN Nusantara] kan kotanya baru ya, regulasinya harus bagus dulu. Kalau regulasinya bagus, kejelasan tanahnya bagus, orang mau minum airnya ada, kemudian sampah. Jadi yang basic-basic [dasar-dasar] itu juga harus ada. And maybe then [dan mungkin kemudian], itu [INA melakukan investasi ke IKN]," kata Ridha ketika kunjungi Kantor Bisnis Indonesia, kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Persoalan regulasi sendiri menurut Ridha merupakan hal yang penting bagi investor. Dia mencontohkan, INA sempat masuk ke industri kesehatan namun tiba-tiba perundangan-undangan terkait kesehatan berubah.

Pada kesempatan yang sama, Ridha juga menjabarkan bahwa pihaknya sudah punya asset under management alias dana kelolaan lebih dari US$10 miliar. Jika mengacu pada kurs JISDOR Bank Indonesia saat ini yakni Rp15.963 per dolar AS maka dana kelolaan INA sekitar dari Rp160 triliun.

Adapun, dalam situs resmi INA tercantum bahwa dana kelolaan telah mencapai Rp163,4 triliun. Jumlahnya meningkat dari posisi 2022 saat menyentuh Rp100 triliun dan akhir 2023 senilai Rp147,7 triliun.