Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya menggaet sejumlah stakeholder terkait potensi pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kegiatan pertanian.

Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pihak swasta.

"Kita berharap teman-teman yang sudah mempunyai izin untuk usaha pertambangan kini membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan di Kaltim seperti Inflasi, persoalan lahan kritis dan persoalan riil yang dihadapi masyarakat yaitu pangan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Menurutnya, optimalisasi penggunaan lahan bekas tambang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan.

"Dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan eks tambang, kita dapat menjaga ketahanan pangan secara lebih efektif," tambahnya.

Akmal mengimbau para pemilik lahan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya penanaman pangan.

Adapun, sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin mendesak di Bumi Mulawarman, khususnya wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan pergeseran ekonomi.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/8/2024). Yahya dan Jokowi membahas konsesi tambang batu bara untuk PBNU.

Yahya mengungkapkan PBNU menerima konsesi tambang 26.000 Hektare di Kalimantan Timur. Lahan tambang tersebut merupakan bekas Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

“Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu, sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi,” jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal),” terangnya.

Namun, Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” pungkas Yahya.

“Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan,” imbuh Yahya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News