JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/8/2024). Yahya dan Jokowi membahas konsesi tambang batu bara untuk PBNU.

Yahya mengungkapkan PBNU menerima konsesi tambang 26.000 Hektare di Kalimantan Timur. Lahan tambang tersebut merupakan bekas Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

“Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu, sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi,” jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal),” terangnya.

Namun, Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” pungkas Yahya.

“Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan,” imbuh Yahya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

"Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7), saat masih menjadi Menteri Investasi.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih belum menentukan bekas lahan tambang mana yang akan diberikan ke Muhammadiyah, tapi dipastikan yang terbaik.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," jelasnya.

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wapres menyebut bahwa hal terpenting yang harus menjadi catatan dalam konsesi tambang ormas supaya memastikan aspek lingkungan.

“Nah yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan,” tutur Wapres dalam keterangannya di Kereta Cepat Whoosh, Bandung, Kamis (1/8/2024).

Ma’ruf Amin menekankan, segala aturan harus dipatuhi ormas keagamaan saat terjun menjadi pemain tambang. Terkait kritik kepada NU-Muhammadiyah terkait izin tambang, Wapres mengatakan kritikan itu menjadi wajar jika pelaksanaannya tidak berjalan baik.

“Oleh karena itu, kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus, supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pemerintah juga membuka peluang untuk ormas-ormas lainnya mendapatkan izin usaha pertambangan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, kata Wapres, tidak mungkin semua ormas akan mendapatkan izin usaha pertambangan di Indonesia.

“Tentu tidak semua ormas, kalau semua ormas kan berapa (banyak) itu? Ratusan. Berapa tambang yang bisa dibagikan. Saya kira mungkin ada prioritas-prioritas berdasarkan kriteria,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan upaya pemerintah untuk menyokong pemerataan ekonomi. Hal ini disampaikan Jokowi selepas PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan, setelah keputusan serupa untuk NU.

“Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak yang komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan yang besar? Kami pun kalau diberikan konsesi, itu juga sanggup kok’,” ungkap Jokowi, pada Jumat (26/7/2024).

Jokowi mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News