Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan kekecewaanya terhadap pengetatan aturan kemasan tembakau.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menjelaskan sebelumnya aksi unjuk rasa ini telah membuahkan audiensi, di mana Kemenkes diwakili oleh Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih, hadir menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI dan menghasilkan keputusan bahwa Kemenkes akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

"Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan permenkes tersebut sesuai janji dan kesepakatan tertulis," kata dia dalam keterangannya, ditulis Rabu (30/10/2024).

Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

Tentu, keputusan ini mengecewakan FSP RTMM-SPSI karena hal ini membuktikan bahwa Kemenkes abai dengan suara mereka dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. "Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di mana identitas merek telah dilindungi secara hukum," ujar dia.

Sudarto juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang akan mendorong target pertumbuhan ekonomi hingga 8% sampai akhir masa jabatan. Karena kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, imbasnya secara ekonomi mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

"Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, di mana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah," ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% dan Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan. "Wewenang Kemenkes harusnya sesuai UU Nomor 17/2023, yaitu hanya mengatur pengaturan peringatan kesehatan sebesar 50% saja," serunya.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka dan secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

"Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja," tutup Sudarto.

Isu wajib kerja paruh waktu bagi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT), direspons Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Bagi mereka, sah-sah saja aturan ini diberlakukan asal pekerjaan tersebut relevan bagi mahasiswa.

Dirjen Diktiristek, Abdul Haris menjelaskan, kampus-kampus diperkenankan untuk mempekerjakan mahasiswanya bila disetujui kedua belah pihak.

“Pada prinsipnya, kerja paruh waktu di internal kampus bagi mahasiswa diperkenankan selama relevan dengan pengembangan kompetensi, menunjang pengalaman belajar mahasiswa, dilakukan dengan persetujuan (consent) mahasiswa,” jelas dia pada kumparan, Jumat (27/9).

Ia pun menegaskan tidak boleh ada eksploitasi pada para mahasiswa yang bekerja paruh waktu.

“Serta tidak terdapat unsur eksploitasi mahasiswa sebagai pekerja kasar,” jelasnya.

Ia pun menyebut Ditjen Diktiristek mendorong inisiatif universitas dalam mempekerjakan mahasiswa secara paruh waktu. Tujuannya, untuk pengembangan diri mahasiswa.

“Terkait kerja paruh waktu di kampus bagi mahasiswa, misalnya dengan menjadi asisten perkuliahan, asisten riset, dan petugas administratif kampus, pada prinsipnya kami mendorong inisiatif-inisiatif perguruan tinggi untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa, termasuk melalui partisipasi dan praktik kerja dalam kegiatan akademik dan non-akademik,” jelasnya.

Namun, secara aturannya, Ditjen Diktiristek kembalikan pada kebijakan pemimpin universitas, dalam hal ini rektor.

“Pengaturan spesifik mengenai pelaksanaan pekerjaan paruh waktu mahasiswa ditetapkan dengan kebijakan pemimpin universitas,” ujarnya.

“Beberapa kampus memiliki program internship bagi mahasiswa dengan kompensasi berupa honor, SKS, atau insentif lainnya. Sementara beberapa kampus yang lain menganggap partisipasi tersebut merupakan bagian dari pengalaman belajar atau magang akademis,” lanjutnya.

ITB membuat kebijakan baru bagi mahasiswa penerima beasiswa uang kuliah tunggal UKT. Isinya, mahasiswa penerima beasiswa wajib kerja paruh waktu (part time) bagi ITB.

Kebijakan itu diedarkan lewat surat elektronik (email), dan tangkapan layarnya tersebar di media sosial.

"ITB membuat kebijakan kepada seluruh mahasiswa ITB yang menerima beasiswa UKT, yaitu beasiswa dalam bentuk pengurangan UKT, diwajibkan melakukan kerja paruh waktu untuk ITB," demikian potongan kutipan dari surat tersebut, dikutip Kamis (26/9).

Di edaran itu juga, disebutkan bahwa kebijakan tadi adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa penerima beasiswa UKT berkontribusi kepada ITB. Selain itu, di sana, mahasiswa penerima UKT diminta untuk mengisi link Google Form paling lambat Jumat malam (27/9), pukul 19.00 WIB.

Keluarga Mahasiswa (KM) ITB menolak aturan tersebut. Katanya, universitas seharusnya memberikan keringanan kepada mahasiswa tanpa pamrih.

Presiden KM ITB, Fidela Marwa Huwaida menyebut, seharusnya kerja paruh waktu bersifat sukarela.

“Tanpa paksaan, dan tanpa konsekuensi terhadap hak pengurangan UKT yang dimiliki mahasiswa,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.