Semarang: Berbagai cara dilakukan untuk memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Memaknai Hari Pahlawan tahun 2024, BRI Peduli yang menjadi payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI menyalurkan Dana Bantuan Pendidikan (Beasiswa) bagi 180 anak dari TNI dan Polri.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program Dukungan Pendidikan Perguruan Tinggi bagi 2.800 anak TNI dan Polri. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia dan melibatkan 39 BUMN.

Baca juga: Kelola Uang Makin Mudah dengan Fitur Atur Limit Transaksi Kartu Debit di BRImo!

Secara simbolis, penyerahan bantuan beasiswa dilaksanakan di Kantor BRI Regional Office Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 8 November 2024. Para penerima bantuan beasiswa merupakan anak kandung anggota TNI dan Polri yang masih aktif bertugas dan merupakan mahasiswa di level DIII dan SI yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi (PT).


Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beasiswa bagi anak-anak TNI dan Polri tersebut merupakan wujud kepedulian BRI sebagai perusahaan BUMN terhadap tanggung jawab bela negara yang diemban oleh TNI dan Polri serta sebagai bentuk nyata dukungan BRI dalam mendorong SDM unggul dan berdaya saing.

Pemberian Beasiswa kepada anak TNI dan Polri juga merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Baca juga: Marak Tagihan Pajak Berekstensi APK, BRI Imbau Masyarakat Tidak Terkecoh Modus Penipuan Perbankan

"Hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan visi misi pemerintah yaitu menciptakan SDM yang berkualitas," tutur Catur.

Pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan BRI dalam mendukung pemerintah meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan SDM unggul.

Selain bantuan penyaluran beasiswa, BRI juga mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menyalurkan renovasi sekolah dalam rangka penyediaan sarana dan pra sarana sekolah yang berkualitas serta bantuan pelatihan bagi para guru dalam rangka meningkatkan research dan development dalam metode pembelajaran serta meningkatkan kompetensi Guru atau tenaga pendidik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, investor.id - Indonesia berupaya menjadi salah satu dari 10 negara dengan perekonomian teratas di 2045 dan keluar dari ‘negara berpenghasilan menengah’ di 2038.

Indonesia Emas 2045 menggambarkan negara yang dibangun dengan empat pilar utama yaitu resiliensi, kemakmuran, inklusivitas, dan keberlanjutan, yang kemudian akan menjadi pedoman dalam perjalanan menyongsong masa depan yang lebih baik

Indonesia Emas 2045 merupakan tujuan kolektif bagi masyarakat Indonesia. Aspirasi Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia yang makmur, bertumbuh secara berkelanjutan, dan inklusif. Namun, untuk mewujudkan kondisi tersebut membutuhkan dukungan SDM yang unggul.

Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada kualitas SDM. Karena itu, investasi terhadap SDM harus terus ditingkatkan.

Diketahui, hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menempatkan tingkat daya saing keahlian SDM Indonesia naik ke peringkat 46 dunia pada 2024 dari peringkat 47 pada tahun lalu.

Pemeringkatan WTR 2024 dilakukan dengan menyurvei 67 negara, berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara untuk mengisi lowongan pekerjaan baru dan bagaimana bisnis bisa mengembangkan keterampilan karyawan yang ada.

Sebagai bentuk dukungan untuk menuju Indonesia Emas 2045, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meluncurkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024.

Program ini memanfaatkan dana zakat untuk memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi mahasiswa Indonesia, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Diharapkan dengan adanya beasiswa ini dapat tercipta SDM unggul, kreatif, berinovasi, dan siap meneruskan kemajuan negara.

Peluncuran Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah tahun 2024 berlangsung secara daring, disiarkan langsung melalui kanal Youtube BAZNAS TV, Selasa (5/11/2024).

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, M.A., Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Duta besar LBBP RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi

Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan, program beasiswa ini merupakan salah satu bentuk dukungan konkret BAZNAS dalam mendorong pendidikan berkualitas dan Inklusif, sekaligus sebagai upaya nyata BAZNAS dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

"Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki kekhasan dalam pengkajian ilmu agama. Kami berharap, ilmu yang mereka pelajari dan dapatkan tidak hanya memiliki nilai watasyiah tetapi juga bisa memberikan dampak positif di kancah global," ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) .

Lebih lanjut, Kiai Noor mengatakan, tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia di masa depan adalah "pertarungan keilmuan" yang membutuhkan generasi unggul dan berdaya saing.

"Beasiswa ini didistribusikan oleh BAZNAS dengan asnaf fisabilillah, karena para penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah ini, yang akan menjadi 'petarung keilmuan’ yang berjuang di jalan ilmu demi kemaslahatan umat," ujar Kiai Noor.

"Semoga ikhtiar ini membawa berkah dan manfaat besar bagi kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., menyampaikan, program beasiswa ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk menjadi lembaga utama penyejahterakan umat.

"Investasi dalam pembangunan SDM ini merupakan wujud komitmen kami untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami percaya bahwa kualitas pendidikan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat," ujar Saidah.

Saidah menjelaskan, hingga saat ini program Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah telah menjangkau sebanyak 628 mahasiswa dari 27 provinsi di Indonesia, yang melanjutkan pendidikan tingginya di beberapa negara Timur Tengah.

"Di tahun 2024, kami menargetkan sebanyak 300 mahasiswa penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah," ucap Saidah.

"Program beasiswa ini menyasar kepada mahasiswa aktif tingkat 1-4 di tujuh negara, di antaranya Libya, Maroko, Mesir, Suriah, Turki, Tunisia, dan Yordania. Dengan prioritas utama untuk jenjang pendidikan S1, namun terbuka juga bagi jenjang pendidikan S2," lanjut Saidah.

Saidah menambahkan, bantuan beasiswa ini mencakup uang saku Rp1 juta per bulan selama dua tahun, seragam, dan pembinaan bulanan dari mitra BAZNAS di negara tujuan studi.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Tunisia H.E Zuhairi Misrawi, menyambut baik dan mengapresiasi program  Beasiswa Cendekia BAZNAS Al-Azhar Mesir dan Timur Tengah.

"Kami merasa bangga dan bersyukur bahwa BAZNAS memberikan perhatian yang besar kepada mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, khususnya di Tunisia. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan masuk dalam kategori penerima zakat," ujar Zuhairi.

Menurut Zuhairi, beasiswa dari BAZNAS telah memberikan dampak signifikan bagi mahasiswa di Tunisia.

"Ada korelasi antara bantuan BAZNAS dengan peningkatan prestasi. Di Tunisia, prestasi mahasiswa Indonesia meningkat hingga 80% berkat adanya bantuan beasiswa yang mereka terima," jelasnya.

Lebih lanjut, Zuhairi menyampaikan, nilai dari beasiswa ini bukan hanya dari segi materi, tetapi juga spiritual.

"Dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS membawa doa dari para muzaki sehingga mendorong semangat belajar para mahasiswa. Semoga program beasiswa ini terus berlanjut dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitas program ini," ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pengelolaan Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) ke depan bakal difokuskan untuk sejumlah bidang yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, hingga hilirisasi.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR. "Ke depan itu difokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi. Yang utama itu," kata Satryo.

Sedangkan untuk bidang lain, Satryo mengatakan, tetap akan didanai dengan syarat-syarat tertentu. "Kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," terang Satryo.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie telah menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meneliti secara seksama terhadap penggunaan dana LPDP berbasis data, dan melakukan analisis berbasis pengeluaran dan manfaat yang didapatkan atau cost-benefit analysis.

"Alokasi dana (LPDP) itu memang perlu kita lihat kembali, apakah dana yang sekarang dipakai, misalnya bahwa kebanyakan dana dipakai untuk program magister itu apakah optimal atau tidak," kata dia.

Stella menekankan asas dari suatu hal yang optimal adalah berkeadilan dan berkualitas, sehingga kedua faktor tersebut juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pengkajian ulang ini. "Sebentar lagi akan kami keluarkan temuan dan rekomendasi kami, bagaimana untuk bisa mengoptimalkan dana LPDP supaya jelas," ujarnya dikutip dari ANTARA.

Meski demikian, Stella menyebut kewenangan terhadap dana LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pihaknya tidak dapat membuat kebijakan terkait optimalisasi dana LPDP.

Namun, ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam upaya optimalisasi dana beasiswa LPDP.

"Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mengoptimalkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Stella.

Baca juga: Mendiktisaintek Sebutkan Kriteria Penerima Beasiswa LPDP yang Tidak Wajib Pulang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana pemerintah yang memperbolehkan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka.

Bonnie menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi penerima LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri.

"Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka enggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan," kata Bonnie saat dihubungi pada Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan penerapan sistem pinjaman, akan lebih adil karena dana LPDP yang digunakan untuk membiayai pendidikan berasal dari pajak rakyat.

"Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat, LPDP itu kan uang rakyat. Kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik," tegasnya.

Politikus PDI-P ini menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pinjaman mahasiswa bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri setelah lulus.

"Artinya kalau misalkan dia nggak mau balik ke Indonesia gara-gara dia menemukan tempat yang isilahnya habitat keilmuwannya, pekerjaannya gitu, ya sudah balikin, anggap student loan, harus begitu," ucap sejarawan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah lulus kuliah.

Menurut Satryo, pemerintah memberikan kebebasan kepada peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun, termasuk bekerja di perusahaan yang baik di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Satryo menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air, terutama karena Indonesia belum memiliki cukup tempat yang baik bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," ungkap Satryo.

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan sejumlah klasifikasi penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang layak diberi kesempatan untuk tidak wajib langsung pulang ke Tanah Air selepas selesai studi di luar negeri. Ini sekaligus menjawab respons negatif dari sejumlah kalangan terkait pernyataannya tentang tidak wajibnya lulusan LPDP untuk kembali ke Indonesia.

Satryo menegaskan, bagi penerima Beasiswa LPDP yang berangkat dari institusi tertentu, maka tentu saja wajib untuk segera pulang ke Tanah Air setelah studinya selesai. Sedangkan bagi penerima Beasiswa LPDP yang tidak terikat dengan instansi maupun lembaga tertentu, maka boleh jadi dapat diberi kesempatan untuk tidak wajib pulang dulu setelah rampung studi.

"Kalau yang mereka awalnya dari instansi, harus pulang. Tapi kalau dia bebas (tidak terikat instansi tertentu sejak awal berangkat kuliah), tidak ada instansinya, mau ngajar atau bekerja memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang enggak punya kerjaan juga enggak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit," kata Satryo kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 6 November 2024.
Satryo juga mengatakan, untuk penerima Beasiswa kategori yang kedua di atas, maka bukan tidak mungkin untuk diberi kesempatan untuk berkarya maupun berkarier di luar negeri dulu. "Kita kasih waktu mereka, oke bisa terusin dulu sana, cari kerjaan, perdalami ilmunya, dan nanti kalau sudah, pulang," tandasnya.

Satryo mengatakan, berdasarkan data kementerian, hampir semua penerima Beasiswa LPDP memenuhi kesepakatannya untuk pulang ke Tanah Air. Namun ia mengakui, beberapa yang masih belum pulang, biasanya karena masih mau mencari pengalaman di luar negeri.

"Memang data kami mengatakan hampir semuanya pulang sebetulnya, beberapa yang belum pulang karena masih mencari pengalaman di luar. Itu enggak ada masalah, selama dia bukan pegawai dari institusi yang ada di Indonesia. (Dari) pemerintahan, disekolahkan ke luar, itu balik lagi, harus pulang. Yang enggak, ya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebab menurutnya, ketika lulusan Beasiswa LPDP tersebut masuk, berkarier, ataupun berkarya di lembaga maupun di instansi internasional, artinya mereka membawa nama Indonesia. "Buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Sekarang kan dilihat aja kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," paparnya.

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang, Dosen UGM: Saya Tidak Setuju, Tapi...

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan dari berbagai kalangan terkait efektivitas program beasiswa yang dikelolanya. Banyak penerima beasiswa yang mengeluhkan kurangnya follow-up dari LPDP setelah mereka menyelesaikan studi, meskipun mereka telah memberikan kontribusi besar setelah kembali ke Tanah Air.

Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Ia menilai LPDP perlu meningkatkan sistem tracking untuk memantau progres alumni dalam memberikan kontribusi bagi Indonesia.

“Banyak alumni yang sudah membuktikan diri dengan membangun lapangan pekerjaan atau menjadi dosen, namun kontribusi mereka tidak terpantau dengan baik oleh LPDP. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami bahwa banyak alumni LPDP yang sebenarnya memberikan kontribusi besar,” ujar Arpi.
Menurutnya, LPDP harus memperketat kontrak dan menentukan bidang studi mana yang harus kembali ke Indonesia serta bidang mana yang perlu pengalaman tambahan di luar negeri. Selain itu, Arpi juga mengimbau LPDP agar terus melakukan evaluasi bersama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pendanaan.

Dengan adanya perbaikan ini, LPDP diharapkan dapat lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga alumni yang pulang bisa memberikan dampak positif dan memenuhi kebutuhan tenaga ahli di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Penerima Beasiswa LPDP Tak Wajib Pulang ke Indonesia Tuai Respons Positif

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, penerima Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Pernyataan ini memicu respons beragam, terutama dari kalangan pemburu beasiswa yang berharap kebijakan ini dapat mendukung karier mereka di luar negeri.

Influencer pendidikan sekaligus Founder Luarkampus.id, Syekh Arpi, menyambut baik langkah menteri baru bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi ini. Dalam wawancaranya dengan Medcom.id, ia menilai evaluasi kebijakan sebagai hal penting untuk menyesuaikan program beasiswa dengan perkembangan zaman.

“Dengan dinamika industri yang berbeda-beda, terutama untuk sektor deeptech dan nanotech yang belum matang di Indonesia, tidak semua penerima LPDP harus pulang. Ada bidang yang justru lebih baik dikembangkan di luar negeri,” ujarnya.
Arpi menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait bidang studi yang boleh berkarya di luar negeri untuk menambah pengalaman. “Namun, ada juga bidang yang sebaiknya segera pulang, seperti pendidikan atau medis, agar bisa langsung diaplikasikan di Indonesia. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan industri di dalam negeri,” tambahnya.

Di sisi lain, evaluasi dan perbaikan dalam sistem tracking para alumni dianggap perlu dilakukan. Menurut Arpi, LPDP perlu melacak progres setiap alumninya untuk mengetahui kontribusi mereka setelah studi. "Dengan dana yang besar, seharusnya LPDP mampu melakukan tracking alumni agar bisa dievaluasi lebih komprehensif," tutupnya. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Beasiswa LPDP Investasi Pendidikan, Jangan Hitung Untung-Rugi Perkara Tidak Pulang ke Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Dewan Pers mengapresiasi hadirnya program BRI Fellowship Journalism 2025 sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," kata Wakil Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Agung mengatakan hadirnya BRI Fellowship Journalism 2025 memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang lebih. Menurutnya, jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis.

Hadirnya program ini juga memberikan peluang bagi para jurnalis untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Adapun nantinya lewat program ini, iklim media di Indonesia akan semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Diketahui, BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan BRI Fellowship Journalism merupakan melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training, pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan dan selanjutnya kesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

Adapun Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media, sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," ungkap Hendy.

Program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6. Dalam program ini, BRI bekerja sama dengan Dewan Pers.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism berlangsung hingga 30 November 2024. Informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism dapat diakses melalui website resmi BRI https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

(ega/ega)

Jakarta: Seiring meningkatnya perhatian pada keseimbangan hidup dan pekerjaan, beberapa negara di dunia kini memberlakukan jam kerja mingguan yang lebih singkat. Negara-negara ini tidak hanya menyediakan waktu kerja yang lebih fleksibel tetapi juga mendorong produktivitas serta kesejahteraan para pekerjanya.

Berikut lima negara dengan jam kerja terpendek di dunia berdasarkan data dari OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), lengkap dengan rekomendasi universitas dan program beasiswa untuk Sobat Medcom yang tertarik melanjutkan studi di sana.

5 Negara dengan Jam Kerja Terpendek di Dunia

1. Belanda (29,5 Jam Per Minggu)

Belanda saat ini memiliki sistem kerja empat hari dalam sepekan, menjadikannya negara dengan jam kerja terpendek di dunia, yakni rata-rata 29,5 jam per minggu. Dengan jam kerja ini, para pekerja memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• Delft University of Technology
• University of Amsterdam
• Utrecht University

Pilihan Beasiswa:

• Studeren in Nederland
• Orange Tulip Scholarship
• Orange Knowledge Programme
• LPDP

2. Denmark (32,5 Jam Per Minggu)

Di Denmark, jam kerja rata-rata adalah 32,5 jam per minggu. Sebagian besar karyawan meninggalkan kantor pada pukul 16.00 untuk menjemput anak-anak mereka dan bersiap untuk aktivitas keluarga lainnya.
Keseimbangan ini menjadi salah satu keunggulan negara Skandinavia ini dalam menciptakan budaya kerja yang sehat.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Copenhagen
• Technical University of Denmark
• Aarhus University

Pilihan Beasiswa:

• Danish Government Scholarship
• Erasmus+
• Copenhagen Business School Scholarship
• LPDP

3. Norwegia (33,6 Jam Per Minggu)

Sebagai salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, Norwegia juga menawarkan waktu kerja yang relatif pendek. Rata-rata, pekerja di Norwegia hanya bekerja 33,6 jam per minggu, memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan pribadi dan keluarga.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Oslo
• University of Bergen
• Norwegian University of Science and Technology

Pilihan Beasiswa:

• Norway Government Scholarship
• LPDP
• Erasmus+

4. Swiss (34,6 Jam Per Minggu)

Meskipun Swiss memiliki ketentuan maksimal 45 jam kerja per minggu tergantung sektor, rata-rata waktu kerja mingguan di Swiss adalah sekitar 34,6 jam. Fleksibilitas waktu kerja di Swiss memungkinkan pekerja untuk menyeimbangkan waktu profesional dan pribadi dengan baik.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• ETH Zurich
• École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
• University of Zurich

Pilihan Beasiswa:

• Swiss Government Scholarship
• Erasmus+
• ETH Excellence Scholarship
• LPDP
• EPFL Excellence Scholarship

5. Austria (35,5 Jam Per Minggu)

Dengan standar waktu kerja sekitar 40 jam per minggu, beberapa sektor di Austria menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan pengurangan jam kerja hingga rata-rata 35,5 jam per minggu. Sistem ini memungkinkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik untuk para pekerjanya.

Rekomendasi Universitas Terbaik:

• University of Vienna
• Vienna University of Technology
• University of Innsbruck

Pilihan Beasiswa:

• Indonesia-Austria Scholarship Programme (IASP)
• IST Austria Scholarship Programme
• Ernst Mach Grant ASEA UNINET
• LPDP

Jam Kerja di Indonesia: Apakah Sudah Ideal?

Di Indonesia, jam kerja diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Undang-undang ini mengatur dua skema waktu kerja, yaitu:

• 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk enam hari kerja dengan satu hari libur.
• 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk lima hari kerja dengan dua hari libur.

Pertanyaan pun muncul, apakah jam kerja di Indonesia ini sudah ideal untuk kesejahteraan pekerja? Menurut Sobat Medcom, manakah yang paling nyaman: bekerja di negara dengan jam kerja lebih pendek atau mengikuti jam kerja di Indonesia?

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Stipendium Hungaricum 2025/2026 Dibuka, Simak Info Lengkapnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengusulkan kelonggaran kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak diwajibkan kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Alasan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan hal itu supaya memberi kesempatan bagi para alumnus penerima LPDP buat berkarya di manapun mereka berada.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kebijakan ini mengundang berbagai pandangan di kalangan pengamat pendidikan, salah satunya adalah Darmaningtyas.

Dia menilai langkah tersebut memiliki sisi positif, tapi tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.

Seperti disampaikan Satryo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan terbuka bagi para penerima beasiswa LPDP yang berada di luar negeri.

Dalam situasi tertentu, kembalinya para penerima beasiswa ke Indonesia sering kali menjadi problem tersendiri, terutama ketika kesempatan pekerjaan yang tersedia di Indonesia belum sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, dengan adanya diaspora yang tersebar di berbagai negara, diharapkan muncul jejaring global yang bisa membantu pembangunan bangsa dari luar negeri.

Akan tetapi, jika usulan itu disahkan menjadi kebijakan maka diharap bukan berarti tanpa syarat.

Para penerima beasiswa yang memilih tidak kembali ke Indonesia diharapkan tetap diwajibkan untuk berkontribusi dalam bentuk lain, baik melalui pendanaan, jejaring, maupun riset yang mendukung kemajuan Indonesia.

Darmaningtyas menekankan bahwa meskipun prinsip kebijakan ini bagus, penerima beasiswa harus tetap berperan aktif dalam membangun bangsa, sekalipun dari jauh.

"Memang debatable, tapi kalau meniru India, itu orang-orang yang berpendidikan di luar negeri itu tidak harus pulang, tetapi mereka berkontribusi pendanaan maupun jaringan investor, dan lain-lain," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Darmaningtyas mencontohkan bagaimana diaspora India bisa membantu negara mereka dari jarak jauh.

Warga India yang disekolahkan ke luar negeri diminta berkontribusi membuka beragam akses buat adik kelasnya kelak.

Akses itu mulai dari jejaring, ilmu pengetahuan, industri, riset, dan lain-lain.

Menurut Darmaningtyas, diaspora Indonesia yang menerima beasiswa LPDP juga bisa meniru kebijakan yang diterapkan India.

Jika diwajibkan oleh pemerintah, maka diaspora Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP bisa saja diwajibkan memberikan beragam kontribusi seperti bantuan pendanaan, terutama bagi penerima beasiswa LPDP berikutnya.

Contoh lain, kata Darmaningtyas, para diaspora Indonesia yang memiliki gaji tinggi di luar negeri bisa saja membuka akses beasiswa bagi calon-calon penerima beasiswa baru dari Tanah Air.

Selain itu, lanjut Darmaningtyas, para diaspora penerima beasiswa LPDP bisa membantu penggalangan dana buat kegiatan sosial, riset ilmiah, atau berpartisipasi dalam program-program prioritas nasional lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka di luar negeri.

"Prinsipnya bagus tapi tetap harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dari luar," ucap Darmaningtyas.

Menurutnya, hal ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan dengan kondisi di mana para penerima beasiswa pulang tetapi tidak bisa bekerja di bidang yang sesuai, sehingga potensi kontribusi mereka terhambat.

Tangerang Selatan: Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) berkomitmen menyalurkan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu di tingkat SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta.

Dengan target pencairan 100 persen hingga akhir Desember, program ini tidak hanya menjadi solusi biaya pendidikan bagi ratusan siswa di Kota Tangsel, tetapi juga harapan agar mereka bisa terus berprestasi tanpa hambatan ekonomi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, menyampaikan hingga November ini sebanyak 557 dari total 900 siswa telah menerima dana beasiswa. Sisanya 323 siswa kini sedang dalam proses pengajuan pencairan.
"Insyaallah tahun 2024 ini semuanya akan terlaksana, semuanya cair 100 persen sesuai target," kata Deden di Tangerang Selatan, Selasa, 5 November 2024.
Dia menjelaskan untuk tingkat SD jumlah penerima yang ditargetkan mendapatkan bantuan beasiswa ini sebanyak 1.000 siswa.

Setiap siswa SMP penerima beasiswa memperoleh dana sebesar Rp750.000, yang dianggap sudah memadai untuk meringankan biaya pendidikan mereka. Sedangkan, untuk setiap siswa SD penerima beasiswa memperoleh dana sebesar Rp450.000.

Penyerahan simbolis telah dilaksanakan sebelumnya dengan bantuan dari berbagai pihak. Deden menyebut, dukungan dari lintas pihak ini menjadi kunci agar setiap siswa dapat mengakses bantuan di titik sekolah terdekat dan memperoleh pencairan langsung ke rekening masing-masing.

Proses distribusi beasiswa ini berlangsung merata di seluruh kecamatan di Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan memastikan bantuan dapat diakses langsung oleh siswa yang membutuhkan.

Sejauh ini ada sejumlah tantangan yang sempat dihadapi selama pelaksanaan program, terutama terkait penerbitan rekening di Bank BJB.

"Kadang data orang tua belum lengkap, sehingga sedikit menghambat proses. Namun, kami berupaya maksimal dengan bantuan teknis dari tim terkait agar masalah ini bisa segera diatasi," ungkap Deden Deni.

Sejalan dengan penyaluran beasiswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menjalankan evaluasi tahunan untuk memperbaiki program ini di masa mendatang dan akan memperluas kebermanfaatannya menjaring siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berada di bawah Kementerian Agama.

"Kami ingin lebih inklusif, tidak hanya mencakup sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, tetapi juga memperluas jangkauan ke madrasah agar lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya, mereka bisa lebih fokus belajar dan mengejar prestasi," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebut bahwa program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan ditata ulang menyesuaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja yang turut menghadirkan Kementrian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Rabu (6/11/2024).

"LPDP memang dalam proses untuk penataan kembali, memastikan bahwa program LPDP itu menunjang program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo," kata Satryo dalam rapat tersebut.

"Untuk pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, dan hilirisasi untuk membangun Indonesia mencapai ekonomi 8 persen pertumbuhannya dan mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2029," sambungnya.

Satryo kembali menegaskan hal yang sama ketika dikonfirmasi wartawan selepas rapat dengan Komisi X.

Ia tak menjawab secara tegas apakah itu berarti LPDP hanya akan berfokus pada beasiswa program studi sains dan teknologi (saintek).

"Yang utama itu, kemudian dalam bidang lain kalau ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai," kata dia.

Satryo juga menyebut bahwa kelonggaran agar penerima beasiswa LPDP tak perlu buru-buru pulang ke Tanah Air tak perlu dikaji kembali, sepanjang ia bukan penerima beasiswa yang berasal ikatan dinas.

"Yang dikaji ulang itunya, bagaimana kita memastikan yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah, Kabinet Merah Putih," tegasnya.