Bisnis.com, JAKARTA – Rencana konstruksi tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun disebut masih akan menunggu restu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fattah, menuturkan bahwa rencana pembangunan tanggul laut tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kabinet Presiden terpilih.

“Kita belum terinfo ya, nanti mungkin setelah itu ada pelantikan kita duduk lagi [dengan kabinet presiden terpilih],” kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal menjelaskan, rumusan pembangunan tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun itu kajiannya telah dilakukan melalui kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

Dalam rangka menyukseskan proyek tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah melakukan penjajakan dengan China yakni Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) terkait peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan struktur tanggul laut (sea dikes).

“Hal ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, menjelaskan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.

Oleh karena itu, perumusan pembentukan tanggul laut menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Adapun, saat ini rencana konstruksi tanggul laut tersebut tengah memasuki tahap echosounding dan melakukan pengumpulan data bathimetri serta investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

“Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar,” jelas Arie.