Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik.

AHY menyebut, langkah itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penurunan muka air tanah yang terus tergerus. Di samping itu, proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang membangun sejumlah tanggul di pesisir Jakarta juga disebut hanya mampu bertahan hingga 2033.

“Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga. Karena kita harus mencegah terjadinya penurunan [muka tanah]. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu, seberapa tingginya?” kata AHY saat mengunjungi proyek NCICD di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, hingga saat ini pihaknya mengaku tengah melakukan kajian pendalaman mengenai pembangunan giant sea wall tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut proyeksi panjang tanggul laut yang bakal dibangun dari Cilegon hingga Gresik bakal mencapai 958 kilometer (km).

Dirinya mengaku, saat ini telah melakukan proses uji coba pembangunan tanggil laut yang bakal terbentang dari Tangerang hingga Bekasi dengan total panjang mencapai 43 km.

“Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” jelas Dody.

Adapun, kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut telah dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Sementara sebelumnya, Mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sempat menjelaskan bahwa proyeksi nilai konstruksi pembangunan giant sea wall dari Tangerang hingga Bekasi tersebut bakal mencapai Rp90 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas megaproyek Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau GSW menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

"Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur, khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa," kata AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

AHY menjelaskan, semangat pembangunan giant sea wall berangkat dari kondisi permukaan tanah yang kian menurun di kawasan Pantai Utara Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta.

"Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik. Panjangnya diproyeksikan mencapai 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Karawang. Saat ini tengah disiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU berkapasitas 2.054 liter/detik.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, di sisi sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1. "Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20% dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana.

Lalu untuk pengendalian banjir, terus dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir. Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023.

Sedangkan di sisi hilir, dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023. Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp 600 triliun.

Lihat juga Video 'Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

Menurutnya, saat ini sudah ada konsultan yang menyusun proyek tanggul laut raksasa untuk direalisasikan secepatnya. Tanggul laut raksasa dibangun guna menyelamatkan pantura Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi amblas, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra," bebernya lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp164,1 triliun. Rencananya, pembiayaan proyek menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek giant sea wall diharapkan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah utara Jawa.

"Kita akan terus mendorong pembangunan giant sea wall di utara Jawa sehingga dengan demikian kemiskinan utara Jawa 55 juta akan selesai," ujar Airlangga dalam Tatap Muka - Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (24/7), seperti dikutip Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menteri Kabinet Merah Putih ini mengatakan arahan tersebut berdasarkan penurunan muka tanah di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, untuk permulaan, Dody berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 KM," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah meminta Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) memperluas dukungannya untuk proyek-proyek infrastruktur Indonesia, seperti kereta cepat dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu Presiden AIIB Jin Liqun di sela-sela KTT ASEAN 2024 di Vientiane, Laos, Rabu, 9 Oktober 2024.

Proyek ini merupakan salah satu inisiatif besar yang akan direalisasikan oleh Presiden Prabowo. Prabowo telah mengungkapkan hal ini sebelum dilantik sebagai Presiden RI. Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan informasi ini dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Hashim menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Sebagai adik dan penasihat Prabowo, Hashim menegaskan, proyek ini dirancang untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Diperkirakan, 40 persen lahan sawah di daerah ini dapat tenggelam jika proyek tidak segera dimulai.

Hashim juga menyebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun yang lalu, proyek ini telah siap untuk dimulai, namun, menurut Hashim, tidak ada perkembangan berarti dalam dekade terakhir.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar berkontribusi dalam tulisan ini

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih, Prabowo Subianto berencana membangun tanggul laut raksasa mulai dari Jakarta sampai Surabaya. Tanggul tersebut dibangun untuk mengatasi kenaikan air laut di pantai utara.

Rencana ini dijelaskan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Djojohadikusumo dalam pertemuan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (7/10).

Dalam kesempatan itu, Hasim juga mengajak Kadin untuk turut serta menyukseskan program ini. Menurutnya, rencana ini bisa menjadi peluang bagi dunia usaha di bidang konstruksi.

"Prabowo punya ide ini dikerjakan dengan skema privat public partnership, pemerintah punya saham 20%, 80% silahkan pengembang yang berminat," kata Hasyim dalam giat tersebut.

Adik Prabowo ini mengatakan, tanggul laut perlu dibangun jika pemerintah mencanangkan program ketahanan pangan.

Musababnya, 40% lahan sawah di Pulau Jawa sebagian besar berada di wilayah pantai utara. Sehingga tanggul raksasa ini untuk memastikan agar sawah-sawah yang produktif di wilayah tersebut tidak tenggelam karena kenaikan laut.

"Kalau ini tenggelam percuma kita bangun program ketahanan pangan di Papua ataupun di Kalimantan," jelas Hasyim.

Diketahui, pemerintah saat ini mencanangkan program cetak sawah di Papua sebesar 1,5 juta hektare. Selain itu, ada program lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah yang masih digarap.

Lebih lanjut, Hasyim mengaku sudah menjumpai beberapa calon investor asing di Hongkong dan China terkait wacana ini. Menurutnya, mereka juga menyambut baik dan menyatakan minat berinvestasi dalam pembangunannya.

"China kan bisnis properti lagi jenuh, maka mereka berminat ke Indonesia," ujarnya.

Walau begitu, Hasyim bilang pembangunan ini merupakan program jangka panjang. Bahkan menurutnya perlu waktu sampai 30 tahun untuk merealisasikan tanggul raksasa ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta sampai Gresik, Jawa Timur. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja membeberkan sudah ada perusahaan atau lembaga penelitian asal China yang berniat kerja sama.

Endra mengatakan rencana itu disampaikan setelah pertemuan terakhir Kementerian PUPR dengan perusahaan. “Minat itu dari Nanjing Hidrolic Resources Institute. Mereka menyatakan minat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan tanggul laut,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis 10 Oktober 2024.

Namun ia menambahkan NHRI belum sampai tahap mulai membangun. Minat yang disampaikan nantinya akan ditinjaklanjuti dengan pembuatan surat pernyataan kehendak atau letter of intent (LoI). Selanjutnya bakal ada pertukaran data, pertukaran tenaga ahli, baru perusahaan akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan.

Ia mengatakan belum mengetahui berapa anggaran dan investasi yang dibutuhkan untuk proyek besar ini. “Kalau tanggul laut kan memang sudah jadi program presiden terpilih Pak Prabowo. Tapi saya kira ini kita juga kan belum rumuskan berapa panjang lokasinya di mana, prioritasnya di mana,” kata dia.

Sebelumnya disebutkan telah ada pertemuan antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan NHRI pada 24 September 2024 lalu. Basuki mengatakan, pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia.

Peneliti dari China tersebut akan meninjau data dan studi desain dasar yang telah disiapkan oleh para ahli dari Korea Selatan, Belanda, dan tim Kementerian PUPR. “Ini adalah transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Rencana pendanaannya akan mencakup program pinjaman,” ujar Basuki lewat keterangan resmi Kementerian PUPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang pelantikannya, sejumlah program dikabarkan akan dikerjakan Prabowo selama menjabat sebagai kepala negara. Salah satu proyek besar yang akan digarapnya adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall, yang membentang di pesisir utara Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Informasi ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Lantas, apa sebenarnya fungsi tanggul laut raksasa dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur itu? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Fungsi Tanggul Laut Raksasa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, tanggul laut raksasa atau giant sea wall dibuat untuk mengatasi adanya ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah utara Pulau Jawa.

Airlangga mengungkap, Pantai Utara atau Pantura Jawa terpantau mengalami variasi penurunan tanah sekitar 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Di samping itu, tantangan lain yang mengintai adalah peningkatan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, serta kejadian banjir Rob.

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan, tanggul laut raksasa dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir rob dan penurunan tanah, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa, agar tidak amblas akibat abrasi air laut.

Dalam pembangunannya, dia menekankan pentingnya ekologi dan diperlukannya celah atau kanal pada titik-titik tertentu agar ekosistem laut di kawasan tersebut tetap terjaga.

Ia mencontohkan hutan mangrove di kawasan pesisir Jalan Tol Semarang-Demak yang berfungsi sebagai penahan arus air laut yang mengikis daratan pesisir. Selain itu, tanaman mangrove mampu menahan air laut, sehingga tidak mengikis tanah garis pantai. "Kita lupa bahwa kita sedikit mengabaikan ekologi. Padahal, ini sangat penting untuk tujuan ekonomi," kata Trenggono.

Yohanes Maharso berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana konstruksi tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun disebut masih akan menunggu restu pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fattah, menuturkan bahwa rencana pembangunan tanggul laut tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan kabinet Presiden terpilih.

“Kita belum terinfo ya, nanti mungkin setelah itu ada pelantikan kita duduk lagi [dengan kabinet presiden terpilih],” kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal menjelaskan, rumusan pembangunan tanggul laut Bekasi – Tangerang senilai Rp90 triliun itu kajiannya telah dilakukan melalui kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan.

Dalam rangka menyukseskan proyek tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah melakukan penjajakan dengan China yakni Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) terkait peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan struktur tanggul laut (sea dikes).

“Hal ini merupakan transfer of knowledge dari Tiongkok ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, menjelaskan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan.

Oleh karena itu, perumusan pembentukan tanggul laut menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Adapun, saat ini rencana konstruksi tanggul laut tersebut tengah memasuki tahap echosounding dan melakukan pengumpulan data bathimetri serta investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

“Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar,” jelas Arie.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan konstruksi tanggul laut di pesisir pantai Jakarta yang saat ini tengah dikerjakan akan rampung pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi tanggul pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang menjadi bagian tugas Kementerian PUPR saat ini tengah memasuki tahap penyelesaian.

“Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Di mana, berdasarkan catatan Bisnis pada 2020, Kementerian PUPR mendapat porsi untuk menggarap konstruksi tanggul pantai sepanjang 11 kilometer (Km).

Sementara itu, untuk porsi Pemprov DKI Jakarta sendiri ditugaskan untuk membangun tanggul pantai sepanjang 22 kilometer.

“Di NCICD itu ada pembagian, ini ada tugasnya DKI ada tugasnya PU. Karena di 13 sungai kan dibagi. Yang tugasnya DKI Insya Allah separuh sudah selesai. Kalau di PU malah lebih dulu [selesainya] kalau kemarin mungkin tahun depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2024.

Konstruksi proyek tanggul pantai tersebut telah dimulai pada Desember 2022 yang digarap melalui kerja sama operasi (KSO) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) atau KSO Wika-Hutama Karya.

“Proyek Strategis Nasional ini dikerjakan untuk perkuatan serta peninggian tanggul laut, tanggul muara sungai maupun penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta dan sekitarnya,” jelas Adjib.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilihPrabowo Subianto disebutkan memiliki dua proyek raksasa yang akan dilaksanakannya pada masa pemerintahan mendatang. Dua proyek tersebut adalah pembangunan tanggul laut raksasa ataugiant sea walldan pembangunan tiga juta rumah dan apartemen setiap tahunnya.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai dua proyek raksasa yang bakal dibuat Prabowo.

Tanggul Laut Raksasa

Hashim mengungkapkan, Prabowo Subianto ingin membangun tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing.

Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tersebut dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Adapun tanggul laut raksasa bukanlah proyek baru. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai.

Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Prabowo, menurut Hashim, ingin segera merealisasikan proyek ini. Pengerjaannya akan menjadi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Karena itu, dia mengatakan Prabowo mengundang pengembang dari seluruh dunia, mulai dari Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, bahkan Rusia dan Ukraina. Bahkan mereka bisa tinggal di Indonesia menggunakan Golden Visa.

Meski begitu, Hashim mengakui proyek ini tidak bisa selesai dalam lima atau sepuluh tahun. “Mungkin baru bisa 20 tahun,” kata dia.

Tiga Juta Rumah dan Apartemen

Selain membangungiant sea wall, pemerintahan Prabowo juga berjanji akan membangun tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta unit rumah akan dibangun pemerintah di desa dan satu juta unit apartemen di kota.

Hashim mengatakan, pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!” kata Hashim.

Hashim mengklaim, langkah ini bertujuan mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru. Dia mengaku mendengar pernyataan dari pemerintah, kelas menengah di Indonesia telah berkurang 9 juta orang. Pemerintahan Prabowo, kata dia, ingin mengembangkan dan membesarkan kelas menengah.

Selain rumah di pedesaan, pemerintah ingin membangun satu juta apartemen di perkotaan setiap tahun. Menurut Hashim, apartemen ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.

Perumda Pasar Jaya kini menaungi 153 unit pasar di Jakarta. Di tiap-tiap pasar itu, Hashim mengatakan pemerintah bisa membangun kompleks menara yang bisa mencapai 1.000 unit apartemen untuk setiap pasar. Itu berarti, kata dia, sama dengan hunian bagi 153 ribu keluarga.

Hashim menjelaskan, masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan adalah pengadaan tanah. Dia mengatakan bila ingin bergerak cepat, pemerintah harus jeli melihat di mana saja lahan milik negara. Lahan milik negara, menurut dia, akan diutamakan untuk perumahan rakyat.

Dengan rencana itu, Hashim mengatakan dalam sepuluh tahun akan terbangun 30 juta hunian, baik rumah maupun apartemen. Hal ini, menurut dia, dapat menjawab permasalahan adanya 27 juta rumah tak layak huni (RTLH). “Itu adalah tantangan dan itu adalah target Pak Prabowo. Dia ingin membangun, selama dia menjadi presiden. Insya Allah bisa dua periode,” kata dia.

HAN REVANDA PUTRA, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subuanto ingin membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta sampai Gresik, Jawa Timur. Proyek itu akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing.

Hal tersebut disampaikan oleh penasihat sekaligus adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Saat itu, Hashim menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Adapun tanggul laut raksasa bukanlah proyek baru. Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Seluluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai.

Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. "Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimumai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim.

Prabowo, menurut Hashim, ingin segera merealisasikan proyek ini. Pengerjaannya akan menjadi kemitraan antara lemerintah dan dunia usaha. Karena itu, dia mengatakan Prabowo mengundang pengembang dari seluruh dunia, mulai dari Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirat Arab, bahkan Rusia dan Ukraina. Bahkan mereka bisa tinggal di Indonesia menggunakan Golden Visa.

Hashim mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang murni bersikap netral. Hal ini berbeda dengan Swiss yang, menurut dia, membekukan rekening pengusaha-pengusaha Rusia. Bahkan, dia mengklaim pengusaha Rusia telah bertemu dengan Prabowo.

“Siapa saja yang mau tanam modal di Indonesia silakan investasi mereka tetap akan aman dan selamat. Tidak ada gangguan-gangguan dari mana pun.,” kata dia.

Meski begitu, Hashim mengakui proyek ini tidak bisa selesai dalam lima atau sepuluh tahun. “Mungkin baru bisa 20 tahun,” kata dia.