JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan, Multi-Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran non-tunai nirsentuh tidak menjadi program prioritas.

Bahkan, kata Dody, sistem ini pun tak masuk dalam program "Quick Wins" yang digarap Kementerian PU.

"Ya tadi itu, kita sesuaikan semua dengan Asta Cita-nya Pak Prabowo," tegas Dody usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dody menjelaskan, Asta Cita yang digagas Prabowo adalah ketahanan pangan, air, maupun energi.

"Kita akan bahas, cuma mungkin tidak hari ini kira-kira begitu," jawab Dody singkat.

Saat ditanya kapan pembahasan mengenai MLFF tersebut digelar, Dody mengungkapkan secepat mungkin.

Sebab, masih ada program strategis Prabowo yang harus dikejar, salah satunya Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

"Enggak, enggak, kalau itu enggak (dilupakan uji coba). Kita kan sudah signing (penandatanganan) sesuatu dengan mereka (RITS). Jadi tetap, tetap, tetap," tegas Dody.

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Lilla Karsay mengatakan, MLFF di Indonesia sepenuhnya didanai pakai pajak warga negara (WN) Hongaria.

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Alokasi tersebut diberikan dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), sehingga tidak menggunakan APBN sepeser pun.

PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/11/2024).

"Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama, anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun kita dengan 2.177.000 rumah menghabiskan dana Rp 119 triliun, maka kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp 750 triliun," ungkap Lasarus.

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Selengkapnya baca di sini Hitung-hitungan DPR, Bangun 3 Juta Rumah Butuh Anggaran Rp 750 Triliun

Kereta Cepat Whoosh menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Bandung, Jawa Barat, namun memiliki waktu singkat.

Sebagai upaya meningkatkan layanan sekaligus mendukung sektor pariwisata di Jawa Barat, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan akses transportasi terintegrasi dan pilihan destinasi wisata unggulan di sekitar Stasiun Whoosh Padalarang dan Stasiun Tegalluar Summarecon.

Integrasi antar-moda ini dirancang untuk mendukung kemudahan akses, mempercepat mobilitas, dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik bagi pengguna Whoosh.

Lalu, tempat wisata mana saja yang bisa dikunjungi lewat Whoosh?

Selanjutnya baca di siniKe Bandung Naik Whoosh Bisa Main ke Tempat Wisata Apa Saja?

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menghadirkan perjalanan Kereta Cepat Whoosh rute Padalarang-Tegalluar Summarecon.

Rute baru ini hadir sejak 1 November 2024 dengan tarif promo sebesar Rp 50.000 selama November 2024 untuk sekali perjalanan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, hingga 4 November 2024 sebanyak 1.600 penumpang sudah menggunakan rute ini.

Selengkapnya baca di sini Naik Whoosh Padalarang-Tegalluar Summarecon Cuma Rp 50.000

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

Gaji Ketua Otorita IKN

Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Gaji Pak Bas saat jadi Menteri PUPR

Saat masih jadi Menteri PUPR, Basuki mendapat gaji pokok sebesar Rp5,04 juta. Tak hanya menerima gaji, mengacu pada surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Menteri negara juga mendapat tunjangan sebesar Rp13,6 juta.

Dengan demikian, gaji dan tunjangan Basuki sebagai Menteri PUPR belum termasuk insentif, uang makan, transportasi dan lainnya sebesar Rp18,64 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

Gaji Ketua Otorita IKN

Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11). Pantauan CNNIndonesia.com, Basuki tiba pada pukul 09.51 WIB. Basuki terlihat memasuki kompleks Istana Negara bersama istirnya.

Basuki datang mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) dengan peci hitam. Ia menyebut kedatangannya ke Istana untuk menghadiri pelantikan dirinya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"[Dilantik] Kepala OIKN, undangannya begitu," kata Basuki yang kini menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala OIKN

Namun Basuki mengaku belum mengetahui siapa Wakil OIKN yang akan mendampinginya.

Adapun Basuki sebelumnya merupakan Plt Kepala OIKN, sementara Plt Wakil OIKN adalah Raja Juli Antoni yang saat itu menjabat sebagai Wamen ATR/BPN di Kabinet Indonesia Maju.

"Belum tahu," ujarnya.

Selain Basuki, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik sejumlah pejabat. Di antaranya anggota KPU, wakil ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, hingga anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

Adapun Basuki kini masih menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu.

Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN periode 2022-2027 Bambang Susantono resmi mengundurkan diri.

Komisi V DPR menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan sejumlah ruas jalan tol yang menerapkan kenaikan tarif. Atas hal ini, DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk persetujuan keputusan kenaikan tarif tersebut.

Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan kualitas pelayanannya. Hal ini menjadi catatan penting pemerintah untuk evaluasi ke depannya.

"Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh 'Pak ketua, Pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk'. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki," kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun menurut Lasarus, untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

"Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

"Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.