PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah perjalanan KRL Commuter menjadi 1.048 pada hari pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan biasanya KRL pada hari libur atau weekend hanya disediakan 960 perjalanan. Sementara khusus hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ditambah seperti operasional perjalanan pada weekdays.

"Kalau di hari minggu itu ada sekitar 960 perjalanan. Nah khusus untuk Minggu, besok tanggal 20 itu perjalanan KRL menjadi 1.048 perjalanan atau sama seperti hari-hari kerja biasa," kata dia dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Joni mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan kembali menambah jumlah perjalanan di hari pelantikan. Tergantung dari kondisi yang terjadi di lapangan besok.

"Kalau memang 1.048 perjalanan tersebut ternyata masih belum mencukupi, kita akan menambah lagi jumlah perjalanan. Seperti yang kita lakukan pada saat peningkatan 5 Oktober," terangnya.

KCI juga memutuskan untuk menetapkan tarif Rp 1 khusus 20 Oktober 2024. Bagi penumpang yang ingin menikmati tarif tersebut, saldo kartu kereta atau uang elektronik minimal Rp 5.000.

"Sesuai dengan penugasan dari Kementerian Perhubungan itu KCI bagi angkutan KRL menerapkan Rp 1. Nah kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan juga kita ada surat resminya KRL diberikan penugasan untuk menerapkan Rp 1 selama satu hari besok ya. Kita ikut mendukung pergerakan masyarakat yang ingin merayakan, pelantikan presiden baru," terangnya.

Joni memprediksi, penumpang KRL akan meningkat karena diproyeksikan banyak masyarakat yang menikmati tarif tersebut untuk berwisata ke sekitar Jakarta hingga Bogor.

"Ada yang mungkin, dia tidak ingin menikmati mungkin hiburan di pusat kota, tapi ingin pergi kayak misalnya ke Tanjung Priok berkujung ke Jakarta Kota, ingin hiburan ke Kota Tua misalnya ya," terangnya.

Dengan begitu, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 1,2 juta orang. Joni menyebut angka itu naik dari jumlah penumpang rata-rata harian 800 ribu sampai 900 ribu orang.

"Sepanjang data yang kita punya kan, penumpang kereta commuter itu rata-rata di angka 800-900 ribu penumpang sehari. Tapi memang ada di hari-hari, di waktu-waktu tertentu, itu mencapai 1 juta. Nah, karena akan ada keramaian besok, di tanggal 20, prediksi kami itu bisa mencapai lebih kurang 1,2 juta (penumpang). Artinya memang ini mengalami kenaikan di atas rata-rata," pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengumumkan buruh akan melakukan mogok kerja pada November 2024.

Aksi mogok ini diprediksi melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia yang berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung. Total buruh yang akan ikut serta dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 juta orang, yang tersebar di berbagai sektor industri di Indonesia.

Said Iqbal mengatakan rencananya mogok nasional dilaksanakan pada 11-12 November dan/atau 25-26 November 2024. Tanggal-tanggal tersebut dipilih secara tentatif, dan aksi ini akan berlangsung selama dua hari penuh.

"Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan, buruh pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam mogok nasional ini," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.

Said Iqbal menegaskan bahwa mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

"Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," kata Said Iqbal.

Said Iqbal juga mempertegas bahwa Partai Buruh tidak menjadi pengorganisir utama mogok nasional ini. Yang mengorganisir sepenuhnya adalah serikat-serikat pekerja, bukan partai politik.

Dia mengatakan Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok nasional ini kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10% serta pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).

Mogok nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di Indonesia, termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Said Iqbal menyebut, seluruh buruh, baik yang menjadi anggota serikat buruh maupun yang bukan, dipersilakan untuk ikut serta dalam aksi ini, karena perjuangan ini menyangkut kepentingan semua buruh.

Lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.

"Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung," jelas Iqbal.

Said Iqbal juga mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama aksi berlangsung.

"Saya menghimbau agar aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi," tegasnya.

Mogok nasional ini, menurut Said Iqbal, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia, dan akan berlangsung dengan melibatkan jutaan buruh di seluruh negeri. Partai Buruh, meski tidak mengorganisir, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan ini dan terus mendorong agar upah minimum dinaikkan serta Omnibus Law segera dicabut.