Jakarta -

KRL Commuter Line menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Jabodetabek. Selain untuk pulang-pergi kerja, hadirnya KRL juga dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke rumah saudara atau jalan-jalan ke tempat wisata.

Untuk bisa naik KRL, setiap orang wajib membeli tiket sesuai tujuannya. Penumpang bisa menggunakan kartu uang elektronik (e-money) atau Kartu Multi Trip (KMT). Namun kini, masyarakat juga bisa membeli tiket KRL tanpa kartu, lho.

Apabila kamu lupa membawa kartu uang elektronik atau KMT, masih tetap bisa menaiki KRL dengan membeli tiket lewat smartphone. Bagaimana caranya? Simak penjelasannya di bawah ini.

Cara Naik KRL Tanpa Kartu

Hingga saat ini, satu-satunya cara untuk menaiki KRL tanpa kartu adalah dengan membeli tiketnya melalui aplikasi GoJek. Di dalamnya terdapat fitur GoTransit yang berguna untuk membeli tiket perjalanan KRL Commuter Line.

Cara beli tiket KRL lewat GoTransit juga mudah dan cepat. Namun, pastikan kamu telah membuat akun GoJek terlebih dahulu, baru setelah itu bisa membeli tiket KRL.

Apabila sudah memiliki akun GoJek, kini simak cara membeli tiket KRL lewat GoTransit berikut ini:

• Buka aplikasi GoJek di smartphone
• Di halaman utama, pilih opsi 'Lainnya'
• Scroll layar ke bawah dan pilih menu 'GoTransit'
• Kemudian ketuk 'Beli tiket'
• Lalu, pilih stasiun keberangkatan dengan mengetik di kolom pencarian. Misalnya 'Stasiun Kebayoran'
• Kemudian pilih stasiun tujuan dengan mengetik di kolom pencarian. Contohnya 'Stasiun Lenteng Agung'
• Setelah itu, muncul biaya tiket KRL dari stasiun keberangkatan menuju stasiun tujuan
• Lalu pilih pembayaran lewat saldo GoPay
• Kemudian ketuk 'Bayar tiket' untuk membeli tiket KRL
• Kamu telah berhasil membeli tiket KRL Commuter Line. Kemudian akan muncul QR Code yang digunakan untuk masuk dan keluar stasiun.

Cara Scan QR Code Tiket KRL Commuter Line

Ada cara khusus untuk bisa naik-turun KRL Commuter Line dengan menggunakan QR Code. Kalau menggunakan e-money atau KMT, cukup tempelkan kartu di gate (pintu) stasiun hingga lampu berubah warna menjadi hijau.

Lalu, bagaimana jika menggunakan QR Code? Simak langkah-langkahnya di bawah ini:

• Pergi ke stasiun keberangkatan
• Sebelum masuk ke stasiun, siapkan QR Code yang ada di aplikasi GoJek. QR Code tersebut akan digunakan untuk naik-turun KRL
• Setibanya di depan gate, pindai (scan) QR Code ke mesin yang terletak di bawah
• Tunggu beberapa saat sampai lampu gate berubah warna menjadi hijau dan kamu sudah berhasil masuk ke stasiun.

Setibanya di stasiun tujuan, detikers juga perlu melakukan pindai QR Code di pintu keluar. Caranya sama seperti di atas, yakni scan pada mesin yang letaknya ada di bawah.

Cara Mengganti Stasiun Tujuan di GoTransit

Jika kamu diharuskan turun di stasiun tujuan yang berbeda, sedangkan sudah terlanjur membeli tiket lewat GoTransit, jangan khawatir. Soalnya kamu masih bisa mengganti stasiun tujuan.

Bagaimana caranya? Simak di bawah ini:

• Di halaman utama GoTransit, ketuk menu 'Tiket masuk'
• Lalu pilih opsi 'Edit tiket'
• Kemudian pilih stasiun tujuan yang baru dengan cara mengetik di kolom pencarian. Misalnya 'Stasiun Tebet'
• Setelah itu, muncul biaya tiket KRL dari stasiun keberangkatan menuju stasiun tujuan. Pastikan kembali jika stasiun tujuan sudah benar
• Kemudian lakukan pembelian tiket KRL baru dengan mengetuk 'Bayar tiket baru'
• Selesai, nantinya akan muncul QR Code yang bisa digunakan untuk keluar dari stasiun KRL.

Sebagai pengingat, agar tidak menghambat antrian penumpang yang ingin naik-turun KRL, sebaiknya siapkan QR Code sebelum tiba di pintu stasiun, ya!

Itu dia cara naik KRL tanpa kartu dengan membeli tiketnya melalui aplikasi GoJek. Semoga dapat membantu detikers.

(ilf/fds)

Jakarta -

PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah perjalanan KRL Commuter menjadi 1.048 pada hari pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan biasanya KRL pada hari libur atau weekend hanya disediakan 960 perjalanan. Sementara khusus hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ditambah seperti operasional perjalanan pada weekdays.

"Kalau di hari minggu itu ada sekitar 960 perjalanan. Nah khusus untuk Minggu, besok tanggal 20 itu perjalanan KRL menjadi 1.048 perjalanan atau sama seperti hari-hari kerja biasa," kata dia dalam sosialisasi penerapan KRL 20 Oktober di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Joni mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan kembali menambah jumlah perjalanan di hari pelantikan. Tergantung dari kondisi yang terjadi di lapangan besok.

"Kalau memang 1.048 perjalanan tersebut ternyata masih belum mencukupi, kita akan menambah lagi jumlah perjalanan. Seperti yang kita lakukan pada saat peningkatan 5 Oktober," terangnya.

KCI juga memutuskan untuk menetapkan tarif Rp 1 khusus 20 Oktober 2024. Bagi penumpang yang ingin menikmati tarif tersebut, saldo kartu kereta atau uang elektronik minimal Rp 5.000.

"Sesuai dengan penugasan dari Kementerian Perhubungan itu KCI bagi angkutan KRL menerapkan Rp 1. Nah kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan juga kita ada surat resminya KRL diberikan penugasan untuk menerapkan Rp 1 selama satu hari besok ya. Kita ikut mendukung pergerakan masyarakat yang ingin merayakan, pelantikan presiden baru," terangnya.

Joni memprediksi, penumpang KRL akan meningkat karena diproyeksikan banyak masyarakat yang menikmati tarif tersebut untuk berwisata ke sekitar Jakarta hingga Bogor.

"Ada yang mungkin, dia tidak ingin menikmati mungkin hiburan di pusat kota, tapi ingin pergi kayak misalnya ke Tanjung Priok berkujung ke Jakarta Kota, ingin hiburan ke Kota Tua misalnya ya," terangnya.

Dengan begitu, jumlah penumpang diprediksi akan mencapai 1,2 juta orang. Joni menyebut angka itu naik dari jumlah penumpang rata-rata harian 800 ribu sampai 900 ribu orang.

"Sepanjang data yang kita punya kan, penumpang kereta commuter itu rata-rata di angka 800-900 ribu penumpang sehari. Tapi memang ada di hari-hari, di waktu-waktu tertentu, itu mencapai 1 juta. Nah, karena akan ada keramaian besok, di tanggal 20, prediksi kami itu bisa mencapai lebih kurang 1,2 juta (penumpang). Artinya memang ini mengalami kenaikan di atas rata-rata," pungkasnya.

(ada/fdl)

Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Sabtu (19/10). Reaktivasi ini menelan anggaran Rp 27,9 miliar.

Budi Karya mengatakan, reaktivasi stasiun ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas di kawasan Jabodetabek, bahkan hingga ke ujung wilayah Depok dan Bogor.

"Beberapa tahun yang lalu saya ke sini dan stasiun Pondok Rajeg belum berfungsi. Hari ini stasiun sudah bisa difungsikan dan masyarakat akan menikmati kemudahan naik transportasi umum massal dari Pondok Rajeg hingga pusat Jakarta," kata Budi Karya, dikutip dari keterangan tertulis.

Stasiun Pondok Rajeg Beroperasi Lagi, Reaktivasi Telan Rp 27,9 M Foto: Dok. Kemenhub

Stasiun KRL Pondok Rajeg sudah tidak beroperasi sejak 2006. Stasiun ini melayani perjalanan KRL Commuter Line lintas Jakarta Kota-Nambo.

Reaktivasi pun dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jobedetabek (BPTJ) sejak 2022 dengan biaya sebesar Rp 27,9 miliar. Saat ini pengelolaan stasiun telah diserahterimakan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan terjangkau. Selain itu, reaktivasi ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Jabodetabek akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum.

"Kemenhub mendapat tugas dari Presiden (Jokowi) bahwa konektivitas antar moda harus diupayakan dengan baik dan saya mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak," ujar Budi Karya.

Stasiun Pondok Rajeg Beroperasi Lagi, Reaktivasi Telan Rp 27,9 M Foto: Dok. Kemenhub

Sementara itu, Plt Kepala BPTJ Suharto mengatakan, reaktivasi ini merupakan upaya untuk pendistribusian penumpang yang ada di Stasiun Cibinong, Stasiun Nambo, sekaligus membangkitkan perjalanan baru sesuai dengan target 5.000 penumpang per hari.

"Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Menhub saat kunjungan ke Pondok Rajeg Agustus 2021. Kami bersama Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan PT KCI serta Pemerintah Kota Depok melakukan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan saat ini Alhamdulillah telah selesai," kata Suharto.

Lebih lanjut, Wali Kota Depok, Muhammad Idris juga menyambut baik reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg. Kolaborasi bersama ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan perekonomian kota Depok.

"Sebanyak 65% warga Depok merupakan pendatang sehingga warga Depok dan keluarga mereka di tempat lain akan merasakan kemudahan transportasi publik dari dan menuju Depok," kata Idris.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi kerja sama BUMN dan swsata mengembangkan transportasi massal. Hal ini disampaikan Menhub saat meresmikan "Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Stasiun Jurangmangu" di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Menhub berharap kerja sama ini mampu meningkatkan pelayanan dan kenyamanan sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan transportasi umum massal perkotaan, khususnya KRL Commuter Line.

"Tentu perbaikan di Jurangmangu ini kita apresiasi karena dengan semakin terhubung, semakin nyaman, minat untuk menggunakan angkutan massal perkotaan semakin bangkit dan tentu akan semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke Bintaro," kata Menhub dalam siaran pers, Sabtu (12/10/2024).

Kerja sama Peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Stasiun Jurangmangu dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Jaya Real Property (JRP) yang merupakan pengembang kawasan mandiri Bintaro Jaya, dengan didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Peningkatan standar pelayanan minimum Stasiun Jurangmangu ini meliputi penambahan escalator dan loft, re-fasade bangunan stasiun, interior fasilitas pelayanan, penataan area parkir, serta penataan gerbang utama Stasiun Jurangmangu.

Menhub juga mendorong kerja sama serupa dapat dilakukan di kawasan lainnya, terutama untuk mendukung kawasan transit oriented development (TOD).

"Kalau ada lagi di Stasiun Sudimara, Rawabuntu, misalnya, ajak kembali swasta untuk mengembangkan sehingga stasiun sebagai pusat transportasi yang terhubung dengan kegiatan ekonomi dan mendukung pusat kegiatan bisnis," lanjut Menhub.

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan fokus pada pembangunan simpul transportasi, termasuk stasiun TOD. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun, serta mengurangi kemacetan.

Adapun Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyampaikan, peningkatan SPM ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah termasuk kualitas pelayanan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat pelanggan pengguna Stasiun Jurangmangu.

"Harapan kami dengan peningkatan SPM ini maka stasiun Jurangmangu akan berkembang maju seirama dengan perkembangan kawasan di Bintaro dan akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan kereta api," ujarnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Pelecehan seksual kerap kali terjadi di sarana transportasi KRL Commuter Line. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter pun tak mau tinggal diam, antisipasi ketat dilakukan agar kejadian ini tak terjadi lagi.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal menjelaskan dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic). Dengan sistem ini, pelaku pelecehan seksual bisa ditandai oleh KCI.

Penumpang yang pernah melakukan pelecehan seksual akan masuk daftar hitam atau blacklist, dengan begitu pencegahan pelecehan seksual bisa dilakukan.

"Sistem CCTV ini dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya, dan sudah menjadi database pada sistem. Dengan sistem ini, memungkinkan pencegahan pelaku tindak pelecehan dan tindak pidana lainnya di Commuter Line," jelas Broer Rizal dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Dari akumulasi data laporan KAI Commuter pada tahun 2024, tindak pelecehan seksual yang berhasil ditangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di commuter line sepanjang Januari hingga Agustus sebanyak 30 kasus.

Sedangkan laporan masuk melalui media sosial di angka 13 kasus. Dari angka tersebut, Rizal mengatakan pihaknya berkomitmen akan terus menekan tindak kriminal khususnya tindak pelecehan untuk menciptakan transportasi publik yang aman.

KAI Commuter, kata Rizal, juga akan melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi melalui poster dan pembagian stiker untuk mengajak pengguna kereta api, khususnya Commuter Line, untuk bersama-sama mencegah tindak pelecehan atau pun kekerasan seksual. Korban tindak pelecehan juga bisa mengajukan laporannya ke call center 021-121 atau pun media sosial resmi KAI Commuter.

"KAI Commuter siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya," pungkas Broer Rizal.

Simak Video: Terjadi Lagi! Penumpang KRL Dilecehkan, Kali ini saat Tertidur

[Gambas:Video 20detik]

(hal/fdl)

JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang tergabung dalam KRLMania menilai rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yg didasarkan pada kemampuan ekonomi.

"Subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut," kata Nurcahyo dalam keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik.

"Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," tambahnya.

Nurcahyo menegaskan, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter untuk menambah impor KRL sebanyak 8 rangkaian kereta (trainset) dari China.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan pihaknya tidak mempersoalkan rencana penambahan impor KRL. Dia menuturkan, langkah tersebut dilakukan oleh KAI Commuter karena adanya perubahan kesepakatan jumlah trainset yang akan diretrofit oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

"Enggak masalah (penambahan impor KRL), kita yang penting masyarakatnya terlayani dan semua kereta yang masuk ke Indonesia sudah teruji dan tersertifikasi," jelas Risal di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan agar kereta-kereta tersebut nantinya memenuhi standar keselamatan dan keamanan saat beroperasi ke Indonesia. Selain itu, trainset tersebut juga harus mendapat sertifikasi kelaikan operasi.

Risal menambahkan, Kemenhub juga telah memberikan arahan khusus kepada KAI Commuter terkait peremajaan armada ini. Kemenhub telah meminta agar pelayanan KRL Jabodetabek kepada masyarakat dapat dijaga dengan maksimal meski ada perubahan rencana terkait peremajaan armada operasional.

"Kami memberi arahannya ke KCI, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kereta api untuk melayani masyarakat Jabodetabek. Pada saat ternyata ada keterbatasan, mereka sudah berupaya untuk mengadakan yang terbaru dari pihak lain," kata Risal.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan, penambahan impor rangkaian kereta dilakukan seiring dengan adanya perubahan rencana retrofit atau peremajaan trainset oleh PT Inka.

Didiek menuturkan, saat ini Inka baru melakukan retrofit pada 2 rangkaian dari perjanjian awal sebanyak 19 trainset.

"Pada 2025 juga akan masuk 3 kereta impor dan plus kereta dari retrofit. Kemudian, ada penambahan kereta baru 8 trainset yang menggantikan retrofit yang kemarin tidak dalam perhitungan dari 19 jumlahnya menjadi 2 [trainset]," kata Didiek.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter untuk menambah impor KRL sebanyak 8 rangkaian kereta (trainset) dari China.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan pihaknya tidak mempersoalkan rencana penambahan impor KRL. Dia menuturkan, langkah tersebut dilakukan oleh KAI Commuter karena adanya perubahan kesepakatan jumlah trainset yang akan diretrofit oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.

"Enggak masalah (penambahan impor KRL), kita yang penting masyarakatnya terlayani dan semua kereta yang masuk ke Indonesia sudah teruji dan tersertifikasi," jelas Risal di Jakarta pada Minggu (21/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan agar kereta-kereta tersebut nantinya memenuhi standar keselamatan dan keamanan saat beroperasi ke Indonesia. Selain itu, trainset tersebut juga harus mendapat sertifikasi kelaikan operasi.

Risal menambahkan, Kemenhub juga telah memberikan arahan khusus kepada KAI Commuter terkait peremajaan armada ini. Kemenhub telah meminta agar pelayanan KRL Jabodetabek kepada masyarakat dapat dijaga dengan maksimal meski ada perubahan rencana terkait peremajaan armada operasional.

"Kami memberi arahannya ke KCI, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan kereta api untuk melayani masyarakat Jabodetabek. Pada saat ternyata ada keterbatasan, mereka sudah berupaya untuk mengadakan yang terbaru dari pihak lain," kata Risal.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan, penambahan impor rangkaian kereta dilakukan seiring dengan adanya perubahan rencana retrofit atau peremajaan trainset oleh PT Inka.

Didiek menuturkan, saat ini Inka baru melakukan retrofit pada 2 rangkaian dari perjanjian awal sebanyak 19 trainset.

"Pada 2025 juga akan masuk 3 kereta impor dan plus kereta dari retrofit. Kemudian, ada penambahan kereta baru 8 trainset yang menggantikan retrofit yang kemarin tidak dalam perhitungan dari 19 jumlahnya menjadi 2 [trainset]," kata Didiek.