Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, mewajibkan setiap bangunan wajib memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaya mengatakan perda ini dibahas pada 2022 lalu oleh Pansus 7 DPRD Kota Bandung. Saat itu, Uung menjadi bagian dari pansus tersebut.

Salah satu bahasan dalam perda ini, kata Uung, gedung-gedung tinggi harus memiliki tata kelola penanganan bencana dan kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, khususnya pada bangunan tinggi, maka sudah memiliki langkah-langkah yang diambil.

"Bangunan tinggi di Kota Bandung tidak terlalu banyak seperti di Jakarta dan Surabaya. Tapi harus ada langkah antisipasi karena kita tidak tahu kapan bencana terjadi, " ujar Uung, Selasa (5/11/2024).

Perda yang disahkan dua tahun lalu ini, turut mengatur soal hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Satu di antara upayanya menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran yang mumpuni.

Uung mengatakan, masalah yang dihadapi Kota Bandung adalah hidrant yang berfungsi hanya empat dari ratusan yang sudah dibangun. Hal ini dikarenakan debit air naik-turun, tidak di semua hidrant debitnya mencukupi.

"Kalau hidrantnya tidak berfungsi, solusi bisa memakai air dari kolam retensi. Tapi tidak semua lokasi ada kolam retensi. Kalau misalnya ada kebakaran di daerah padat, hidrant tidak berjalan dan harus menunggu mobil pemadam lain yang datang dengan durasi cukup lama, kan bahaya sekali, " ujar Uung.

Karena itulah, kata Uung, Kota Bandung harus melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran. Sehingga di daerah rawan itu, di bangun posko-posko pemadam kebakaran.

"Saya harap, debit di hidrant-hidrant ini juga dijaga agar saat butuh, airnya tersedia," ucapnya.

Selain itu, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga harus dimiliki instansi terkait. Seperti mobil pemadam kebakaran baik ukuran besar atau kecil untuk menjangkau wilayah sempit.

"Kita juga harus punya motor kecil dengan tangki pemadam yang bisa masuk ke gang-gang, karena seperti kita tahu ada beberapa wilayah di Kota Bandung ini yang padat dan tak bisa dilalui mobil besar. Rumah atau bangunan harus memiliki APAR, sebagai langkah pencegahan, " kata Uung.

Tak hanya itu, warga juga harus terus diberikan edukasi bagaimana cara pencegahan. Misalnya memastikan kompor dalam kondisi mati saat akan berpergian, jaringan listrik tidak dalam keadaan aus atau rusak, dan lainnya. Hal ini sebagai upaya pencegahan.

"Masyarakat juga harus diberi pemahaman kalau ada kebakaran di wilayahnya apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kebakaran ini jadi tontonan, ada menghalang-halangi mobil pemadam yang datang. Kan kita suka dengar ya mobil pemadam susah lewat karena ada kendaraan parkir sembarangan, " ungkapnya.

Menurutnya, hal yang paling penting edukasi kepada masyarakat, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat juga tahu dan paham langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bisnis.com, BANDUNG—Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol) yang diklaim lebih ketat akan disosialisasikan selama dua tahun.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwijaya mengatakan Perda minol ini membutuhkan sosialisasi selama 2 tahun ke masyarakat tapi selama masa sosialisasi bisa dilakukan penindakan atas pelanggaran.

Menurut Uung Kota bandung sebagai kota wisata banyak dikunjungi oleh wisatawan asing yang memerlukan minuman alkohol sebagai kebutuhan mereka.

Adanya Perda ini memberikan rasa keamanan karena pengendalian peredaran penjualan minuman alkohol bagi masyarakat kota Bandung yang dikenal agamis.

“Jangan sampai generasi muda kita rusak oleh pengaruh alkohol yang bisa diperoleh secara mudah apabila tidak ada aturan. Bagi pelanggar Minol misalnya berjualan tanpa izin dan menjual di tempat yang dilarang harus ditindak tegas karena Perda sudah diberlakukan, " ujar Ùung, Senin (4/11/2024).

Uung saat pembahasan Perda Minol menjadi Ketua Pansus, mengatakan pokok utama dari Perda Minol, untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu Perda ini memberikan kepastian kepada pedagang minol yang memiliki izin. “Selama ini pedagang yang memiliki izin dirugikan oleh pedagang yang tidak memiliki izin,” katanya.

Perda Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini dibentuk lebih ketat dari peraturan daerah sebelumnya. Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinilai belum belum efektif dalam hal pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Menurut Uung, ruang lingkup Perda tentang Minol di Kota Bandung yang baru ini dirancang mengatur ketentuan di antaranya: klasifikasi dan golongan minuman beralkohol, penjualan, perizinan, hingga ketentuan larangan.

Perda ini juga memuat ketentuan terkait peran serta masyarakat, pembentukan tim terpadu pengawasan dan pengendalian, penyitaan dan pemusnahan, ketentuan sanksi dan pidana, hingga ketentuan penyidikan.

“Dalam aturan baru ini setiap pelanggar bisa dihadapkan pada sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.Minol hanya bisa dijual dengan memiliki izin di hotel, restoran bar dan.diskotik. Selain itu pembelian harus sudah berusia 21 tahun keatas,” ujarnya.

DPRD Kota Bandung menilai perlunya tindakan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang dapat berdampak pada meluasnya perbuatan yang dapat merusak kesehatan dan moral ataupun menimbulkan konflik di masyarakat. Uung juga meminta Pemkot menindak pedagang minol oplosan yang berbahaya yang dijual bebas.

"Minol oplosan di jalanan sering merenggut nyawa dan meresahkan masyarakat harus ditindak tegas apalagi ada Perda nya," ujar Uung.

Bisnis.com, BANDUNG--Lahan pemakaman umum di Kota Bandung terus menipis, dewan meminta pemerintah kota cegah penyerobotan meluas.

Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono meminta Pemkot Bandung segera melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Imam mengatakan Perda Pelayanan Pemakaman Umum sebagai bentuk penyesuaian dari peraturan di atasnya. DPRD Kota Bandung melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

"Salah satu aturan yang mengharuskan adanya perubahan mengenai perda pemakaman ini adalah UU Cipta Kerja," ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas Perda Pelayanan Pemakaman Umum ini, Jumat (1/11/2024).

Iman mengaku, tidak tahu persis apakah perwal dari perda ini sudah dibuat atau belum namun untuk sosialsiasi menurutnya sudah ada, meski harus lebih gencar.

Dalam Perda Pelayanan Pemakaman Umum yang diubah adalah, hilangnya retribusi pemakaman jadi pelayanan pemakaman bisa didapatkan msyarakat secara gratis.

"Pelayanan pemakaman tidak dipungut biaya agar keluarga yang sedang berduka ditinggal keluarga tidak dibebani biaya pemakaman," ujarnya.

Menurut Iman, selama ini, keluarga almarhum, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu- Rp600 ribu, untuk satu kali proses pemakaman.

Di lapangan angka itu kadang bertambah oleh oknum para pencari nafkah dengan alasan penggalian medan yang sulit, tidak ada SDM yang mengerjakannya, dan lain-lain.

"Pungutan liar semestinya tidak terjadi lagi tapi di lapangan masyarakat masih ada harus bayar. Tugas Pemkot Bandung harus responsif terhadap setiap aduan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, untuk para petugas pemakaman, seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang jelas, sehingga kerjanya sudah cukup dengan mendapatkan gaji, tanpa harus meminta lagi kepada keluarga almarhum.

"Tenaga outsourcing, untuk pemakaman karena sekarang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Perda Pelayanan Pemakaman Umum juga turut mengatur mengenai makam tumpang. Keluarga bisa menggunakan kembali lahan yang sebelumnya sudah digunakan sanak saudara.

Satu liang lahat yang minimal sudah berusia 3 tahun, bisa digunakan untuk tiga saudara yang lain.

"Hal ini berlaku di lahan pemakaman milik Pemkot Bandung, mengingat lahan pemakaman milik sudah semakin sempit," tambah Iman.

Kota Bandung saat ini memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total lahan seluas 153 ribu meter persegi.Namun, sekitar 130 ribu meter persegi dari lahan tersebut sudah terpakai. .

Pada tahun 2011, sisa lahan pemakaman di Kota Bandung hanya 4% dari total lahan pemakaman yang dimiliki Pemkot.

Luas lahan pemakaman di Kota Bandung yang dimiliki Pemkot saat itu adalah 1.454.955 meter persegi, dimana 96% dari luas tersebut sudah terpakai.

Lahan terbatas tersebut bahkan ada yang sebagian diserobot warga maka Pemkot harus menertibkan.

"Ambil tindakan penertiban yang tidak represif. Berikan pengertian dan sosialsiasi. Jika perlu libatkan warga sekitar makam untuk menjadi petugas makam," tuturnya.

Aturan lainnya yang terdapat dalam Perda ini adalah rumputisasi.
Dimana keluarga almarhum bisa melakukan sendiri, karena jika semua mengandalkan anggaran dari Pemkot Bandung pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

SITARO - Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, berharap agar DPRD dan PemerintahKabupaten Sitaro, bisa terus menjalin sinergi dalam membangun daerah dengan sebutan 47 pulau itu.

Hal ini disampaikan Joi saat menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Sitaro periode 2024-2029. Diakui oleh Joi, jika pemerintah dan DPRD bisa menjalin hubungan yang harmonis, maka tujuan pembangunan daerah bisa dicapai dengan lebih mudah.

Joi menyebutkan jika DPRD memegang peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ia berharap pula, dengan terpilihnya para pemimpin baru di DPRD, kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat.

"Sinergi antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Joi.

“Sebagai institusi yang tugas dan fungsinya berdampingan dengan lembaga eksekutif, kami menaruh harapan besar kepada pimpinan DPRD yang baru,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, ia meyakini berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sitaro dapat diatasi dengan lebih efektif.

Ia juga berharap agar DPRD terus mendukung berbagai program prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

"Tapi tak bisa juga dikesampingkan, jika peran DPRD sebagai lembaga, juga punya peranan penting dalam hal pengawasan kinerja pemerintah," ujarnya.

DPRD juga menurutnya harus terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil bersama eksekutif, termasuk peran legislasi yang diemban oleh DPRD dalam menyusun berbagai peraturan yang mendukung pembangunan daerah.

"Harapannya DPRD dapat selalu mengedepankan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang disahkan, sehingga setiap peraturan yang ditetapkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas," ucapnya kembali.

SITARO – Djon P Janis, kembali dipercaya PDIP untuk mengisi jabatan Ketua DPRDKabupaten Sitaro periode 2024-2029. Pada periode sebelumnya, Djon juga memimpin lembaga legislatif tersebut.

Bersama dengan dua orang Wakil Ketua DPRD, Ronald Takarendehang dari Partai Golkar, dan Joutje Luntungan dari Partai Perindo, telah dilantik Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Sigit Triatmojo, sebagai pimpinan DPRD.

Adapun pelantikan para pimpinan DPRD Kabupaten Sitaro tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 560 Tahun 2024, tentang Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Sitaro. Surat keputusan tersebut kemudian dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Masri Kasehung, pada rapat paripurna.

Sementara itu, Djon selepas pelantikan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan mempercayai untuk kembali memimpin DPRD. Ia secara khusus mengungkapkan apresiasinya kepada pimpinan partai serta Gubernur Sulut dan Ketua Umum PDIP.

"Saya sangat berterima kasih kepada Ketua DPC PDIP Sitaro, Dr Toni Supit, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini adalah amanah besar yang akan saya emban dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Ia juga mengatakan jika kepercayaan yang diberikan masyarakat Sitaro merupakan amanah yang akan terus dia jaga. Ia berjanji untuk melanjutkan perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

Pada kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, lebih khusus ibunya, yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual sepanjang perjalanan karier politiknya. Ia menyebut ibunya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidupnya.

“Kepada keluarga saya, terutama ibu saya, yang selalu setia memberikan doa dan dukungan, saya sangat bersyukur. Kehadiran dan doa dari ibu saya adalah salah satu hal yang membuat saya tetap kuat dan mampu melangkah dalam dunia politik ini,” ujarnya kembali.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) darurat minuman keras (miras). Saking daruratnya, sebuah forum yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY, menggelar aksi long march mendatangi kantor Gubernur dan DPRD untuk menyuarakan penolakan terhadap miras.

Aksi tersebut dilakukan pada Jumat (25/10). Ratusan massa memulai aksinya dari Masjid Gedhe Kauman, lalu berjalan kaki ke Kantor Gubernur DIY dan DPRD DIY.

Massa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, seperti "Jogja waras tanpa miras," "Islam tegas lawan miras," hingga seruan untuk menutup outlet penjual miras.

Sekitar pukul 13.30 WIB, massa tiba di Kantor Gubernur DIY. Perwakilan mereka diterima untuk audiensi dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana; Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad; dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Syam Arjayanti.

Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengirimkan surat permintaan audiensi langsung dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Surat tersebut telah diterima oleh ketiga pimpinan dari Pemda DIY.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, menyebut surat itu akan disampaikan ke Gubernur. "Surat ini akan segera saya sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu untuk berbicara dengan perwakilan dari Forum Ukhuwah Islamiyyah," ujar dia usai audiensi.

Dari Kantor Gubernur, massa bergerak menuju Gedung DPRD DIY. Sekitar pukul 14.10 WIB, mereka mulai berorasi di depan gedung DPRD DIY, serta beberapa perwakilan melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD.

Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, mendesak DPRD untuk mengambil kebijakan khusus mengenai miras di Yogyakarta. "Kami mendesak pimpinan DPRD berani menentukan kebijakan khusus dalam rangka menjaga Yogyakarta," ujar Syukri.

Syukri menambahkan, mereka memberi waktu satu bulan untuk tindakan konkret dari DPRD. "Jika dalam satu bulan ini tidak ada kebijakan, jangan salahkan kalau kami melepas anak-anak kami untuk menutup sendiri gerai-gerai perjudian, narkoba, dan sebagainya," tegasnya.

Hingga Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB, audiensi antara FUI DIY dengan Pimpinan DPRD DIY masih berlangsung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memiliki empat pimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029.

Pimpinan DPRD DIY 2024-2029 terdiri dari Nuryadi dari PDIP sebagai Ketua DPRD DIY. Sementara 3 lainnya yakni Budi Waljiman dari Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Imam Taufik dari PKS sebagai Wakil Ketua 2, dan Umaruddin Masdar dari PKB sebagai Wakil Ketua 3.

Acara pengucapan sumpah keempat pimpinan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY, hari ini, Rabu (23/10). Prosesi pengucapan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; perwakilan Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta perwakilan partai politik di DIY.

Dalam sambutannya, Sultan HB X, berharap DPRD DIY dapat terus menjalankan fungsi legislatifnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam pengawasan kebijakan daerah dan penganggaran untuk kemajuan DIY.

“Masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, karenanya diharapkan agar pimpinan dan anggota dewan dapat mendukung dengan bekerja bersama Pemerintah Daerah DIY menerjemahkan konsep otonomi ke dalam berbagai perangkat hukum dan peraturan daerah yang diperlukan bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat DIY,” kata Sultan dikutip dari website DPRD DIY, Rabu (23/10).

Ketua DPRD DIY terpilih, Nuryadi, dalam pidatonya menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi DPRD. Para pimpinan maupun anggota diharapkan mampu menyamakan gerak untuk kepentingan masyarakat.

“Kami mencoba menyamakan gerak menyamakan langkah walaupun beda partai politik kan bagaimana wilayah ini maju dengan wakil rakyat ini kita ciptakan itu,” kata Nuryadi.

“Setelah ini kami akan rapat untuk membuat rencana berikutnya karena belum ada alat kelengkapan,” ujarnya.

Hi!Mempawah - Pj Bupati Mempawah, Ismail, turut hadir dalam Rapat Paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024-2029 pada Selasa pagi, 12 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Ismail mengatakan keberadaan pimpinan DPRD sangat penting dan strategis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah, pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi.

"Saya yakin tugas menjadi jembatan penghubung tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan DPRD. Pemda dan DPRD sesungguhnya memiliki sasaran visi dan misi yang sama dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah," ujarnya.

Ismail menambahkan, Pemkab Mempawah menaruh harapan besar bahwa DPRD Kabupaten Mempawah periode 2024-2029 akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

"Dan akan mampu tampil sebagai penyeimbang dan sekaligus penyemangat kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mempawah serta perangkat daerah Kabupaten Mempawah," tambahnya.

"Dalam semangat kemitraan yang produktif, Eksekutif dan Legislatif selama 5 tahun ke depan akan bergerak dalam suatu dinamika yang konstruktif dan bermuara pada terciptanya kemajuan serta kesejahteraan seluruh masyarakat," lanjut Ismail.

Selanjutnya, Ismail tak lupa mengingatkan bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban sesungguhnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pada profesionalitas serta proporsionalitas.

"Perbedaan kemampuan dan jabatan di antara kita adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa, sehingga marilah kita melaksanakannya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Politikus PAN, Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang pariwisata di Istana Negara, Selasa (22/10). Bagaimana nasib jabatannya di DPRD DKI?

Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, menyebut Zita telah mengundurkan diri. Suratnya sudah diterima dan dalam proses administrasi.

"Betul, ada surat pengunduran diri dari Bu Zita sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta yang ditujukan ke Sekwan. Namun untuk mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masih dalam proses administrasi,” kata Augustinus ketika dikonfirmasi kumparan.

Augustinus mengatakan, dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, nantinya pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan meninjau kembali hak Zita sebagai anggota DPRD.

Namun, Augustinus memastikan seluruh hak Zita untuk saat ini akan ditahan hingga Surat Keterangan (SK) dari Kemendagri keluar. Penahan tersebut dimulai sejak diterimanya surat pengunduran diri.

“Tapi, dengan surat pengunduran diri tersebut akan menjadi acuan SK Mendagri atas hak-hak beliau. Jadi, kami sekarang menahan hak-hak beliau sampai SK Mendagri keluar,” ungkapnya.

Hi!Mempawah - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah periode 2024-2029 resmi ditetapkan. Rapat Paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan pada Selasa pagi, 12 Oktober 2024.

Pengambilan sumpah/janji para pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti formal pelantikan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, ketiga pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah yaitu Safruddin sebagai Ketua, kemudian Darwis Harafat sebagai Wakil Ketua dan Riduan M. Yusuf sebagai Wakil Ketua.

Dalam sambutannya, Safruddin mohon dukungan dari semua pihak agar para pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

"Semoga kami sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah dapat melaksanakan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan," ujarnya.

"Dan kami mohon dukungan semua pihak agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya demi memajukan Kabupaten Mempawah yang kita cintai," pungkas Safruddin.

Bisnis.com, BANDUNG ---Kendati sudah disahkan tahun 2020 lalu Peraturan Daerah (Perda) Penataan dan Pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Bandung ternyata belum optimal dilaksanakan.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan belum puas dengan kinerja pemerintah atas pelaksanan Perda Ekraf karena belum sepenuhnya dijalankan. Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan Perda belum lengkap.

Menurut Asep, idealnya Pemkot banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait bidang Ekraf yang memiliki payung hukum UU No.24/2018. Dia meminta Pemkot harus segera koordinasi, kolaborasi bagaimana pengembangan ekraf.

Pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung agar segera membuat perwal, kemudian rencana induk dan pembentukan komite.

"Tinggal laksanakan apa yang sudah dituangkan dalam perda dijalankan, sekali lagi kami dari DPRD ikut mengawasi karena itu tugas kami. Dan pengawasan itu pelaksanaan perda, saya target 2025 karena sudah cukup lama (2020 disahkan)," katanya, Selasa (22/10/2024).

Politisi PKS ini mengapresiasi jika Kota Bandung punya perhatian terhadap para pelaku usaha, bukan sekedar penataan dan perkembangan ekraf saja. Dengan adanya Perda, yang akan banyak diuntungkan adalah para pelaku ekonomi kreatif.

Asep berharap hadirnya perda ini memperlancar, mengakselerasi, pelaku e-kraf untuk semakin optimal dan produktif. Didalam perda, diantaranya dibentuk komite pengembangan e-kraf terdiri dari unsur pemerintah, unsur dunia usaha, unsur Pendidikan, unsur komunitas dan media massa.

“Saya pernah tanya komite terkait Perda apa sudah jalan. Komite bertugas mengaklerasi, karena ketika bicara ekonomi kreatif harus ekosistem. Jadi ekonomi kreatif itu harus sebuah ekosistem bukan sekedar output, mulai produksi, desain, penjualannya, bagaimana mendatangkan orang. Itu kan harus ekosistem nah tugas komite ini diantaranya bagaimana mengoptimalisasi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Masih kata Asep, banyak harapan dari pelaku usaha adanya perda ini dapat mengaklerasi, terlebih Kota Bandung memiliki gedung creative hub, youth space, co working space. Dimana itu semua bisa menggerakkan orang semakin kreatif, semakin berdaya.

“Banyak di pelaku ekonomi kreatif di Bandung ini sudah mendunia, membuat game, sudah membuat sebuah software. Nah itu kan, bagaimana dioptimalkan. Di perda itu pun akan mengapresiasi terhadap data pelaku ekonomi kreatif yang produknya sudah lolos, seleksi, dikurasi, distempel logo layak. Dan dijadikan khas ekonomi kreatif Kota Bandung,” tegasnya.

TEMPO.CO, Pangkal Pinang - Ikatan Karyawan Timah (IKT) menuding tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibentuk DPRD Bangka Belitung berupaya membenturkan PT Timah TBK dengan masyarakat terkait rencana penambangan di laut Batu Beriga. Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah, mengatakan tim pansus DPRD Bangka Belitung belum bekerja optimal. Namun, menurutnya, pansus sudah menyimpulkan kondisi sosial masyarakat dan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengadu domba membenturkan PT Timah dengan masyarakat.

"Pansus seharusnya mendengar suara semua pihak terkait baik PT Timah sendiri, maupun pihak yang pro atau kontra. Namun baru sekali datang ke Beriga bertemu dengan masyarakat, sudah menyimpulkan hal yang belum jelas kebenarannya," ujar Riki kepada wartawan, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Riki, fakta di lapangan tidak seperti yang disampaikan pansus bahwa 80 persen masyarakat menolak PT Timah melakukan penambangan. "Ada suara-suara masyarakat lain yang pro tambang namun belum didengar karena sengaja tidak diberikan ruang atau media untuk menyampaikan aspirasi. Baru dengar sebelah pihak sudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah ke adu domba," ujar dia.

Riki menyindir DPRD Bangka Belitung yang begitu antusias mengakomodir penolakan masyarakat terhadap tambang resmi namun disisi lain diam dan bisu dengan praktek tambang ilegal yang merajalela. "PT Timah dengan legalitas yang jelas mau menambang resmi seakan dipersulit. Sementara wakil rakyat itu diam atas aktivitas tambang ilegal yang beroperasi terang-terangan melanggar hukum," ujar dia.

Menurut Riki, praktek penambangan timah ilegal sudah terjadi di Batu Beriga jauh sebelum PT Timah dengan legalitas resmi akan masuk. Beriga yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah dan akan beroperasi legal, kata dia, harus dijaga eksistensinya melalui kegiatan operasi penambangan. "PT Timah memiliki lebih dari empat ribu karyawan baik itu karyawan tetap, tenaga alih daya, mitra usaha hingga masyarakat sekitar yang diuntungkan dengan aktivitas tambang PT Timah," ujar dia.

Riki menuturkan pihaknya mengajukan usulan beraudiensi dengan DPRD Bangka Belitung untuk menyampaikan poin penting terkait rencana penambangan PT Timah di Beriga sekaligus mensinergikan komunikasi pihak-pihak yang selama ini tidak diakomodir. "Banyak juga masyarakat yang berharap penambangan timah karena ingin mengubah ekonomi mereka. Sebagai wakil rakyat, pansus juga idealnya bersikap netral dan bisa mendengarkan aspirasi mereka juga," ujar dia.

Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan pernyataan DPRD membenturkan PT Timah dengan masyarakat harus diluruskan. Dia balik bertanya apakah pihak PT Timah sudah mengetahui 80 persen lebih masyarakat Desa Beriga menolak aktivitas penambangan di wilayah tersebut. "Warga Beriga ini sudah turun temurun jadi nelayan. Mereka punya hak juga menyampaikan aspirasi karena disitu tempat mereka menyambung hidup keluarga yang sudah berlangsung sejak dulu," ujar dia.

Didit menambahkan pihaknya tetap berupaya menjaga eksistensi PT Timah karena telah berkontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan di Bangka Belitung hingga berpartisipasi dalam pendapatan negara. "DPRD disini hadir justru mencari format win-win solution agar masyarakat batu Beriga tetap bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai nelayan tanpa terganggu dan PT Timah juga dapat mendapatkan biji timah sehingga kelangsungan sebagai perusahaan BUMN tetap berjalan," ujar dia.