IDXChannel - Salah Seroang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial JI mengaku kecewa dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diterapkan Pemerintah. Pasalnya, PNS yang tak mau disebutkan namanya ini, program tersebut tidak transparan.

PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat itu mengaku sudah mengikuti program Tapera, bahkan sejak bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Gaji PNS itu mendapatkan potongan setiap bulan, namun tidak diketahui kemana uang tersebut dikumpulkan.

"Harusnya sih menurut saya ada aplikasinya ya yang bisa diakses, untuk mengetahui misalnya sudah sampai berapa saldo Tapera masing-masing PNS," ujar JI kepada MNC Portal, Sabtu (5/10/2024).

Ke depannya, JI berharap ada transparansi pengelolaan dana Tapera jika mau dilanjutkan pada Pemerintahan selanjutnya. Misalnya membuat aplikasi untuk para peserta Tapera sehingga bisa dana yang dipotong dari PNS ini bisa dipantau perkembangannya.

"Makanya sebagai bentuk transparansi harusnya ada aplikasi sehingga nasabah bisa cek perkembangannya kan," katanya

Selain pengelolaan dana Tapera yang kurang transparan, JI juga menilai program Tapera ini masih kurang sosialisasi kepada para peserta. Bahkan ketika JI sudah menjadi peserta Tapera pun, saat membeli rumah pertama tetap menggunakan KPR konvensional dari perbankan. Tidak dari Tapera yang memberikan janji kemudahan untuk memberikan kemudahaan pembiayaan kepada para peserta.

"Saya ngalamin dari jaman Bapertarum. Tapi saya sendiri tidak pernah menggunakan fasilitas Bapertarum, waktu itu ambil cicilan rumah tidak pakai itu, saya juga kurang tahu gimana kalau mau dapat fasilitas Bapertarum," kata JI.

"Akhirnya saya ambil KPR biasa pakai Bank Syariah Mandiri. Sekarang juga udah jadi Tapera sebenarnya masih bingung, karena sosialisasinya tidak pernah ada, atau saya yang tidak paham," tutup JI.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PNS lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. “Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masif mensosialisasikan kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ini karena ASN dinilai lebih siap, karena pemerintah sebelumnya telah menawarkan skema serupa dalam bentuk Tabungan Perumahan (Taperum).

Lantas kapan Tapera bagi ASN mulai berlaku?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Tapera bagi ASN sampai saat ini masih terus didiskusikan dengan kementerian dan instansi terkait.

Meskipun Tapera nantinya wajib bagi para ASN, namun dia belum bisa memastikan kapan iuran Tapera tiga persen bagi ASN akan mulai dipungut karena dalam prosesnya harus dipersiapkan secara matang.

"Kita belum tahu ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan. Kita harus siapkan dulu," kata Heru dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10).

Menurut Heru, saat ini, regulasi penarikan iuran masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini juga berlaku bagi kepesertaan Tapera di luar ASN, dalam hal ini pekerja swasta.

"Kita masih harus hati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta. Saat ini, kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi,” ujar Heru.

Heru menilai, paling penting dilakukan saat ini adalah memberi sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu Tapera. Dia mengaku tidak ingin kesalahpahaman tentang Tapera menjadi heboh, seperti beberapa waktu lalu.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus. Berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif, sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsepsi Tapera," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menyatakan iuran Tapera 3 persen wajib dibayarkan oleh masyarakat atau karyawan berpenghasilan di atas UMR. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Heru mengatakan, Tapera dalam waktu dekat ini masih fokus diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai lebih siap. Untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMR, Heru menyebut kepesertaan Tapera sampai saat ini masih bersifat lunak.

"Terkait iuran 3 persen, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib bagi masyarakat, bagi siapa? Masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum. Bagi yang di bawah minimum? Kita masih harus hati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10).

Lebih jauh kata Heru, kepesertaan Tapera secara masif disosialisasikan kepada para ASN, lantaran mereka dinilai lebih siap, mengingat sebelumnya pemerintah juga telah menawarkan skema serupa dalam bentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Namun begitu, Haru menyebut, Tapera bagi ASN juga masih terus didiskusikan dengan kementerian dan instansi terkait. Dia belum bisa memastikan kapan iuran Tapera bagi ASN akan mulai dipungut karena skema harus dipersiapkan secara matang.

"Yang pertama, akan secara masif kita sosialisasikan adalah untuk teman-teman ASN, karena ASN ini kita anggap yang paling siap, dan dulunya sudah punya experience, pengalaman, dia sudah bisa menjadi peserta dalam Taperum," ujar Heru.

"Terkait kapan? Kita belum tahu ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan. Kita harus siapkan dulu," katanya.

(Fiki Ariyanti)