ekBis#1

Sidang Uji Materi UU Tapera Ditunda karena DPR-Pemerintah Tak Hadir

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang seharusnya digelar pada Selasa (22/10/2024) hari ini.

Sidang tiga perkara uji materi momor 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024, dan 134/PUU-XXII/2024 ditunda karena pihak dari DPR RI tidak hadir.

"Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR, namun belum bisa hadir sehingga akan dijadwalkan ulang. Sementara Pemerintah sudah ada keterangan tertulisnya, tetapi pejabat yang harus membacakan tidak ada yang terjadwal di MK," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Selasa.

Suhartoyo mengatakan, pejabat pemerintah tidak hadir karena alasan ada rapat tingkat tinggi dengan menteri baru dalam Kabinet Merah Putih hari ini.

Oleh sebab itu, Suhartoyo memutuskan agar sidang ini ditunda agar pihak DPR dan pemerintah bisa memenuhi keterangannya di persidangan.

"Maka Mahkamah bermusyawarah akan memberi kesempatan untuk pembacaan keterangan pada sidang berikut. Maka sidang berikutnya akan diselenggarakan pada Rabu, 6 November 2024 pukul 10.30 WIB," kata dia.

Sebelumnya, MK menjadwalkan sidang lanjutan uji materi terkait UU Tapera dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah.

Tidak hanya satu perkara, MK menjadwalkan tiga perkara terkait uji materi yang sama yang dijadwalkan untuk disidangkan.

Kebijakan Tapera menjadi sorotan karena mewajibkan potongan 3 persen dari gaji pekerja setiap bulannya.

Rincian danannya berasal dari pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Aturan dana Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera untuk pembiayaan perumahan secara gotong royong diwajibkan paling lambat 2027.

Dalam PP Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat tujuh tahun sejak aturan itu berlaku atau pada 2027.

PNS Minta Ada Transparansi Pengelolaan Dana Tapera, Ini Sebabnya

IDXChannel - Salah Seroang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial JI mengaku kecewa dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diterapkan Pemerintah. Pasalnya, PNS yang tak mau disebutkan namanya ini, program tersebut tidak transparan.

PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat itu mengaku sudah mengikuti program Tapera, bahkan sejak bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Gaji PNS itu mendapatkan potongan setiap bulan, namun tidak diketahui kemana uang tersebut dikumpulkan.

"Harusnya sih menurut saya ada aplikasinya ya yang bisa diakses, untuk mengetahui misalnya sudah sampai berapa saldo Tapera masing-masing PNS," ujar JI kepada MNC Portal, Sabtu (5/10/2024).

Ke depannya, JI berharap ada transparansi pengelolaan dana Tapera jika mau dilanjutkan pada Pemerintahan selanjutnya. Misalnya membuat aplikasi untuk para peserta Tapera sehingga bisa dana yang dipotong dari PNS ini bisa dipantau perkembangannya.

"Makanya sebagai bentuk transparansi harusnya ada aplikasi sehingga nasabah bisa cek perkembangannya kan," katanya

Selain pengelolaan dana Tapera yang kurang transparan, JI juga menilai program Tapera ini masih kurang sosialisasi kepada para peserta. Bahkan ketika JI sudah menjadi peserta Tapera pun, saat membeli rumah pertama tetap menggunakan KPR konvensional dari perbankan. Tidak dari Tapera yang memberikan janji kemudahan untuk memberikan kemudahaan pembiayaan kepada para peserta.

"Saya ngalamin dari jaman Bapertarum. Tapi saya sendiri tidak pernah menggunakan fasilitas Bapertarum, waktu itu ambil cicilan rumah tidak pakai itu, saya juga kurang tahu gimana kalau mau dapat fasilitas Bapertarum," kata JI.

"Akhirnya saya ambil KPR biasa pakai Bank Syariah Mandiri. Sekarang juga udah jadi Tapera sebenarnya masih bingung, karena sosialisasinya tidak pernah ada, atau saya yang tidak paham," tutup JI.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PNS lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. “Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

(Ferdi Rantung)

Menanti Babak Baru Iuran Tapera di Era Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi polemik di pengujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjelang pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Iuran yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) ini menuai protes karena dianggap memberatkan para pekerja - yang gajinya sudah dipotong terkait program pemerintah lainnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan yang lainnya.

Menjawab keresahan itu, BP Tapera menegaskan bahwa program perumahan rakyat itu bukanlah suatu bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri nasional (PNS), melainkan tabungan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, BP Tapera ke depan hanya mengelola tabungan perumahan yang dananya akan dikembalikan kepada peserta Tapera.

"Dan konsepsinya [Tapera] bukan iuran. Kenapa? Karena duitnya tidak hilang. Kalau iuran kan duitnya hilang," tuturnya dalam sosialisasi bertajuk Kenapa Harus Tapera di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Pasalnya, Heru menegaskan bahwa BP Tapera memiliki misi untuk merealisasikan penghimpunan dana murah dalam jangka panjang.

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Di samping itu, Tapera juga bakal meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah.

"Ya nggak bisa diambil sewaktu-waktu, memang [tabungan pesertanya]. Tapi ini best practice di banyak negara juga seperti itu, ya," tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada 20 Mei 2024.

Dalam beleid tersebut, diatur bahwa pekerja swasta akan diwajibkan menjadi peserta Tapera. Padahal sebelumnya, kewajiban ikut serta Tapera hanya dibebankan pada para PSN dan ASN, TNI, Polri, serta Pegawai BUMN dan BUMD.

Adapun, besaran iuran tabungan yang bakal ditanggung peserta ditetapkan mencapai 3%. Di mana, iuran tabungan tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Prioritas Awal Sasar PNS

BP Tapera menyebut masih menunggu peraturan menteri (Permen) untuk dapat menjalankan penarikan iuran bagi pekerja swasta pada program Tapera.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penarikan iuran bila landasan hukum tersebut belum diterbitkan.

“Kemarin sudah dikeluarkan itu kan di level Peraturan Pemerintah (PP) ya, itu masih diperlukan peraturan turunannya dalam bentuk Permen,” kata Sid saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai kapan tepatnya Peraturan Menteri tersebut mulai diteken, Sid tidak merinci secara pasti. Dia menuturkan, Keputusan pengeluaran Peraturan Menteri menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Hanya saja, Sid memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya belum akan mulai memungut iuran Tabungan perumahan baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta lainnya.

“Dengan kebijakan itu, nanti ketentuan mengenai peraturan tersebut [penarikan iuran baik bagi ASN maupun pekerja swasta] akan dikeluarkan. Kapannya tergantung pemerintah,” pungkasnya.

Meskipiun belakangan, BP Tapera mengungkap bakal memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, kalangan PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih siap untuk dapat menjadi peserta Tapera.

Terlebih, ASN dan PNS sudah familiar dengan skema penarikan iuran perumahan yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya experience,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Heru belum dapat memastikan kapan implementasi penarikan iuran Tapera bagi PNS dan ASN bakal mulai dijalankan.

Mulai 2027?

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberi sinyal tak akan terburu-buru untuk mengimplementasikan tarikan iuran Tapera pada masyarakat umum pada 2027 bila kondisi ekonomi masih belum stabil.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugrohon mengaku pihaknya menyadari betul adanya tren penurunan daya beli sehingga iuran pada 2027 tak serta merta ditarik bila kondisi tersebut belum kunjung membaik.

“Kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi, tentu kita akan lebih berhati-hati,” jelasnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Haru memastikan pemerintah akan melakukan studi dan mempertimbangkan kesiapan dari masing-masing segmen.

Di samping itu, implementasi Tapera juga masih belum terlihat hilalnya lantaran hingga saat ini BP Tapera masih menunggu regulasi pelaksanaan penarikan iuran Tapera yang sedang dirumuskan pemerintah.

“Even tahun 2027 kita juga belum berani [untuk implementasi]. Kita tidak ngerti [apakah akan molor lewat 2027 atau tidak], nanti kan kita inline ya dengan kebijakan pemerintah mendatang,” tegasnya.

Asal tahu saja, implementasi Tapera saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Adapun, berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027

Dia menjelaskan, saat ini keputusan serta regulasi penarikan iuran masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Belum, belum tahu [kapan implementasi]. Kita belum tahu ya, kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan [untuk PNS],” tambahnya.

Aturan mengenai implementasi Tapera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera salah satunya akan dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Di samping itu, iuran Tabungan ini juga akan dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

BP Tapera: Konsepnya Bukan Iuran karena Duitnya Enggak Hilang

IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, Tapera bukanlah iuran, melainkan tabungan. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir uangnya akan hilang.

"Tapera itu bukan iuran. Namanya juga tabungan perumahan rakyat. Konsepnya bukan iuran karena duitnya enggak hilang. Tapi menabung bareng-bareng walaupun dalam rangka membentuk dan menghimpun dana murah jangka panjang," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara sosialisasi Tapera, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Heru menjelaskan, dana yang terkumpul melalui skema Tapera nantinya dapat dimanfaatkan sendiri oleh para peserta.

Lebih lanjut, menurutnya, kehebohan Tapera disebabkan karena minimnya sosialisasi. Sehingga, ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Heru sendiri menyadari sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat masih menjadi tugas besar bagi BP Tapera. Sebab, perlu upaya keras supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif, yang pada akhirnya masyarakat bisa lebih mengerti konsep Tapera.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif. Sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsepsi Tapera," ujarnya.

Selain itu, Heru mengaku kaget tanggungan 3 persen yang tercantum dalam PP 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera menjadi heboh di tengah publik. Sebab, aturan tersebut sebenarnya sudah terbit sejak 20 Mei 2020.

Apalagi, saat itu dirinya baru 1,5 bulan menjabat sebagai Komisioner BP Tapera yang memiliki tugas utama melakukan akselerasi dokumen perencanaan anggaran dalam upaya menegakkan tata kelola lewat revisi PP 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera.

"Kita pahami bahwa akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera cukup heboh. Bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi ini hal yang sangat mengejutkan terus terang bagi kami. Terus terang kita kaget, respons khalayak luar biasa," katanya.

"Itu sebenarnya sudah diatur di PP 25 2020 yang terbit 20 Mei 2020. Padahal pengaturan 3 persen sudah lama, cuma karena ada Covid-19, perhatian masyarakat ke isu Covid, adanya PP baru itu luput dari perhatian publik. Lalu ketika muncul revisinya walaupun tidak diutak-atik 3 persen tadi, karena kita restatement ulang itu jadi heboh," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Kritikan Keras buat Tapera di Tengah Banyaknya Potongan Gaji Pegawai

Jakarta -

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

(shc/kil)