Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya.

KONTAN merangkum, ada beberapa relaksasi yang akan dilakukan, seperti memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% dan juga menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa dua jenis pajak tersebut memang akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat kontribusinya yang cukup besar.

Hanya saja, Wahyu melihat, penundaan tarif PPN 12% pada tahun 2025 tidak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun depan. Ini mengingat pemerintah dalam menyusun target penerimaan pajak di APBN 2025 belum memperhitungkan kenaikan tarif tersebut.

"Artinya, kalau tidak jadi diterapkan maka seharusnya tidak akan mengurangi postur APBN 2025," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Jumat (11/10).

Wahyu justru lebih menyoroti rencana pemerintah yang akan memangkas tarif PPh Badan. Ia khawatir, rencana tersebut akan membuat penerimaan pajak anjlok dalam jangka pendek. Mau tak mau, pemerintahan Prabowo harus mencari sumber penerimaan lain untuk meningkatkan penerimaan.

"Jika penurunannya dari 22% menjadi 20% akan cukup signifikan saya kira. Karenanya, jika benar-benar tarif PPh Badan dipangkas pemerintah harus siap mencari sumber penerimaan lain," katanya.

Namun, ke depan, Wahyu berharap, penurunan tarif PPh Badan tersebut diikuti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang semakin meningkat, penghindaran dan pengelakan pajak dapat dicegah, disertai dengan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan PPh Badan akan meningkat.

Wahyu memberikan gambaran, ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sejak 2020, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut anjlok cukup dalam sebesar 37,8%.

Namun, perlu dicatat, kontraksi tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh penurunan tarif melainkan ada beberapa kondisi lain yang mempengaruhi pada saat itu seperti pandemi dan juga pemberian fasilitas pajak lain.

Namun, seiring berjalannya waktu, dampak penurunan tarif tersebut tidak dirasakan terjadi. Pada 2021, penerimaan PPh Badan sudah kembali tumbuh positif dengan nilai penerimaan sebesar Rp 158,25 triliun.

Bahkan pada 2022, penerimaan PPh Badan sudah di atas realisasi sebelum pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, yakni sebesar Rp 340,81 triliun.

"Jadi, yang perlu dipastikan pemerintah ketika akan menurunkan tarif PPh Badan adalah perlu ada stimulus yang bisa mendorong kegiatan ekonomi untuk bisa tumbuh," imbuh Wahyu.

Menurutnya, pemberian stimulus tersebut bisa mengompensasi potential loss penerimaan akibat pemangkasan tarif selain mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Karena pada akhirnya penerimaan pajak ini akan diakumulasikan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai APBN," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Penurunan tarif PPh Badan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerhati pajak, lantaran bisa menurunkan ruang fiskal, namun di sisi lain akan berdampak positif terhadap dunia usaha.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemangkasan tarif PPh Badan bisa berdampak kepada penerimaan pajak ke depannya.

Pasalnya, selama ini penerimaan PPh Badan menjadi salah satu kontributor besar dalam APBN. Bahkan, hingga Agustus 2024, penerimaan PPh Badan menjadi kontributor terbesar kedua penerimaan pajak.

"Jadi, dengan kontribusinya yang besar maka ada risiko penurunan ruang fiskal ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Selasa (8/10),

Padahal, kata Fajry, pemerintahan ke depan sangat membutuhkan perluasan ruang fiskal guna memenuhi janji politiknya. Apalagi, janji politik pemerintahan ke depan menggunakan biaya yang jumbo.

"Tentu kita tak ingin mengorbankan kehati-hatian dalam pengelolaan uang negara," katanya.

Di sisi yang lain, Fajry melihat penurunan tarif PPh Badan ini juga tidak sesuai dengan rencana penerapan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15%.

"Secara statutory memang tarif PPh Badan kita 22%, namun secara efektif bisa saja di bawah 15%. Mengapa? Karena ada perlakuan yang berbeda seperti adanya fasilitas atau insentif pajak selain itu ada pungutan yang bersifat final," imbuh Fajry.

"Dan kalau diturunkan menjadi 20% maka semakin banyak yang secara efektif di bawah 15% dan kena top-up tax dalam mekanisme pajak minimum global," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat bahwa tarif PPh Badan akan cenderung menurun ke depannya.

Bahkan, tarif PPh Badan yang turun dari 22% menjadi 20% ini sebetulnya sudah direncanakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Akan tetapi, pemberlakuannya dibatalkan oleh UU HPP sehingga tarif yang berlaku adalah 22%.

Prianto menyebut, logika yang mendasari penurunan tarif PPh Badan tersebut adalah agar beban bajak untuk setiap Wajib Pajak Badan semakin berkurang.

Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak Wajib Pajak Badan yang membayar tarif 20%. Oleh karena itu, Prianto tidak melihat penurunan tarif PPh Badan tersebut juga ikut menurunkan penerimaan pajak.

"Dengan asumsi bahwa beban PPh Badan di setiap Wajib Pajak Badan akan turun, tapi jumlah Wajib Pajak Badan meningkat, secara agregat total penerimaan PPh Badan tetap dapat meningkat," kata Prianto.