Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN," katanya dalam media briefing, Jumat (8/3/2024).

Saat itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan RKP ini akan juga memasukkan program atau rencana kerja pemerintahan yang baru.

Usai Presiden Jokowi menyampaikan draf RUU APBN 2025 ke DPR pada medio Agustus lalu, Airlangga kembali menyatakan tarif PPN akan tetap naik 1% pada awal 2025 selama aturan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HPP belum dibatalkan dengan UU lain.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa bingung karena banyak pihak yang menyoroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, dia menunjukkan data bahwa masyarakat kelas menengah hingga kaya merupakan kelompok yang paling banyak menikmati kebijakan PPN yang dibebaskan.

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Singkat cerita, pemerintahan berubah. Presiden Jokowi resmi digantikan Presiden Prabowo.

Ternyata, nasib kenaikan tarif PPN seakan turut berubah. Usai melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan para kementerian yang dibawahinya, Airlangga yang kembali menjadi menteri koordinator bidang perekonomian menyatakan kenaikan tarif PPN akan dibahas ulang.

Artinya, masih ada kemungkinan pembatalan kenaikan tarif PPN pada awal tahun depan—kemungkinan yang sempat dipinggirkan ketika era pemerintahan Jokowi.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan [terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%]," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Pro-Kontra PPN 12%

Pernyataannya, kenapa pemerintah ngotot menaikkan tarif PPN? Ternyata pakar memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% pada 2025 mampu mengerek penerimaan negara setidaknya senilai Rp73,76 triliun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan nilai tersebut didapat dari asumsi berdasarkan target PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam APBN 2024 yang senilai Rp811,36 triliun.

"Jika pada 2025 tarif PPN naik menjadi 12% dan DPP diasumsikan tetap, PPN-nya akan mencapai Rp885,12 triliiun. Kenaikannya senilai Rp73,76 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/3/2024).

Kendati demikian, survei dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 ternyata menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Prabowo membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan bahwa survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak.

"[Total responden] 49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memang menilai bahwa kenaikan tarif PPN akan lebih banyak memberi mudarat daripada manfaatnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, pihaknya telah melakukan kajian atas dampak dari kenaikan PPN sebesar 12,5% pada 2021. Hasilnya, secara keseluruhan perekonomian mengalami kontraksi.

Perinciannya: upah nominal atau riil turun 5,86%, indeks harga konsumen turun 0,84%, pertumbuhan ekonomi turun 0,11%, konsumsi masyarakat turun 3,32%, ekspor turun 0,14%, dan impor turun 7,02%.

"Ini angka skenario jika tarif PPN dinaikan jadi 12,5%, tetapi pada saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo nanti Januari 2025 tarif PPN rencananya akan dinaikan 12%. Jadi kurang lebih angkanya sekitar ini," ujar Esther dalam Diskusi Publik Indef secara daring, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak cenderung turun. Tak hanya itu, dari sisi pengeluaran lebih condong ke pengeluaran rutin daripada belanja modal.

Kalangan pengusaha juga sudah mengkritisi wacana kenaikan tarif PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan tersebut karena kondisi perekonomian sedang mengkhawatirkan.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan bahwa sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat dan jutaan kelas menengah turun kasta. Oleh sebab itu, Ajib menyarankan agar pemerintah mengambil jalan lain apabila ingin mendapatkan tambahan penerimaan negara.

Menurutnya, ada dua kebijakan yang bisa ditempuh. Pertama, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Sesuai dengan PMK No. 101/2016, besaran PTKP yaitu Rp54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan.

"Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkap Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost alias biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Dia mencontoh sektor properti hingga sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

"Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector [sektor swasta] tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan sehingga fiskal bisa tetap prudent," ujar Ajib.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembahasan tarif PPN juga tidak dibahas dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

"Nanti kita lihat. Enggak-enggak (ada di bahas di pembekalan)," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunda pelaksanaan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Permintaan itu disampaikan Eddy usai menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN bakal disesuaikan menjadi 12 persen terhitung mulai 1 Januari 2025.

KOMPAS.com/Rahel Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Jadi ada rencana yang tadinya mau diterapkan PPN 12 persen, saya rasa itu nanti akan ditunda," kata Eddy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

"Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya," sambungnya.

Pertimbangan utama dimintanya penundaan kenaikan tarif PPN ialah untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Pasalnya, Eddy bilang, dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga, atau meningkat, penerimaan pajak yang berasal dari PPN nantinya juga bakal terkerek.

"Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi," tutur dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, ketentuan itu telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunda pelaksanaan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Permintaan itu disampaikan Eddy usai menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN bakal disesuaikan menjadi 12 persen terhitung mulai 1 Januari 2025.

KOMPAS.com/Rahel Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Jadi ada rencana yang tadinya mau diterapkan PPN 12 persen, saya rasa itu nanti akan ditunda," kata Eddy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

"Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya," sambungnya.

Pertimbangan utama dimintanya penundaan kenaikan tarif PPN ialah untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Pasalnya, Eddy bilang, dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga, atau meningkat, penerimaan pajak yang berasal dari PPN nantinya juga bakal terkerek.

"Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi," tutur dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, ketentuan itu telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Dapat kami sampaikan bahwa penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanat UU HPP," ujar Dwi, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/10/2024).

Meski telah diatur dalam UU HPP, Dwi menyampaikan, implementasi kenaikan tarif PPN akan mengikuti arahan pemerintahan baru.

"Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," kata Dwi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno meminta kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk menunda pelaksanaan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Permintaan itu disampaikan Eddy usai menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN bakal disesuaikan menjadi 12 persen terhitung mulai 1 Januari 2025.

KOMPAS.com/Rahel Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Jadi ada rencana yang tadinya mau diterapkan PPN 12 persen, saya rasa itu nanti akan ditunda," kata Eddy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

"Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya," sambungnya.

Pertimbangan utama dimintanya penundaan kenaikan tarif PPN ialah untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat.

Pasalnya, Eddy bilang, dengan tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga, atau meningkat, penerimaan pajak yang berasal dari PPN nantinya juga bakal terkerek.

"Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi," tutur dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, ketentuan itu telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengakui, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sudah menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tetap akan berlaku pada tahun depan sesuai amanat UU HPP.

Menurutnya, pernyataan DJP tersebut wajar karena pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggawira menyatakan dari sisi pengusaha melihat kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah maslaah apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis. Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pemerintah baiknya menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Raden mengatakan baiknya pemerintah menunda kenaikan tarif PPN karena kondisi Masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah daya beli masyarakat sedang turun, menunda kenaikan tarif akan lebih bijak.

"Mungkin setelah ekonomi tumbuh dan Tingkat daya beli Masyarakat juga meningkat, boleh saja menaikkan tarif PPN jika memang sangat dibutuhkan," jelas Raden kepada Kontan, Senin (14/10).

Menurut Raden, untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah tidak harus menaikkan tarif pajak. Ada banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara, di antaranya dengan cara meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Alat ukur untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu membandingkan rekening bank dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak.

Otoritas pajak sudah waktunya untuk menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk melakukan pengawasan SPT Tahunan. Jika hanya mengandalkan pegawai pajak secara manual, pengawasan tidak akan efektif karena terbatasnya data yang dapat diawasi oleh petugas.

Sedangkan dengan menggunakan teknologi informatika, pengawasan dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.

"Sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak, semua Wajib Pajak benar-benar diawasi," ujarnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya.

KONTAN merangkum, ada beberapa relaksasi yang akan dilakukan, seperti memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% dan juga menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa dua jenis pajak tersebut memang akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat kontribusinya yang cukup besar.

Hanya saja, Wahyu melihat, penundaan tarif PPN 12% pada tahun 2025 tidak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun depan. Ini mengingat pemerintah dalam menyusun target penerimaan pajak di APBN 2025 belum memperhitungkan kenaikan tarif tersebut.

"Artinya, kalau tidak jadi diterapkan maka seharusnya tidak akan mengurangi postur APBN 2025," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Jumat (11/10).

Wahyu justru lebih menyoroti rencana pemerintah yang akan memangkas tarif PPh Badan. Ia khawatir, rencana tersebut akan membuat penerimaan pajak anjlok dalam jangka pendek. Mau tak mau, pemerintahan Prabowo harus mencari sumber penerimaan lain untuk meningkatkan penerimaan.

"Jika penurunannya dari 22% menjadi 20% akan cukup signifikan saya kira. Karenanya, jika benar-benar tarif PPh Badan dipangkas pemerintah harus siap mencari sumber penerimaan lain," katanya.

Namun, ke depan, Wahyu berharap, penurunan tarif PPh Badan tersebut diikuti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang semakin meningkat, penghindaran dan pengelakan pajak dapat dicegah, disertai dengan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan PPh Badan akan meningkat.

Wahyu memberikan gambaran, ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sejak 2020, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut anjlok cukup dalam sebesar 37,8%.

Namun, perlu dicatat, kontraksi tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh penurunan tarif melainkan ada beberapa kondisi lain yang mempengaruhi pada saat itu seperti pandemi dan juga pemberian fasilitas pajak lain.

Namun, seiring berjalannya waktu, dampak penurunan tarif tersebut tidak dirasakan terjadi. Pada 2021, penerimaan PPh Badan sudah kembali tumbuh positif dengan nilai penerimaan sebesar Rp 158,25 triliun.

Bahkan pada 2022, penerimaan PPh Badan sudah di atas realisasi sebelum pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, yakni sebesar Rp 340,81 triliun.

"Jadi, yang perlu dipastikan pemerintah ketika akan menurunkan tarif PPh Badan adalah perlu ada stimulus yang bisa mendorong kegiatan ekonomi untuk bisa tumbuh," imbuh Wahyu.

Menurutnya, pemberian stimulus tersebut bisa mengompensasi potential loss penerimaan akibat pemangkasan tarif selain mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Karena pada akhirnya penerimaan pajak ini akan diakumulasikan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai APBN," tutupnya.

Ekonom menyarankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Pemerintah disarankan mencari cara lain untuk mengerek penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Dari kebijakan itu, potensinya disebut mencapai Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

"CELIOS merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Potensinya dihitung sebesar Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, pemerintah disarankan menerapkan windfall profit tax pada perusahaan komoditas yang memiliki keuntungan abnormal selama dua tahun berturut-turut. Indonesia, kata Bhima, bisa mencontoh Inggris dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Penerapan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan kepatuhan pada perusahaan digital over the top. Banyak kesepakatan OECD dan G20 yang bisa diterapkan untuk memajaki perusahaan over the top," ucap Bhima.

Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa coretax system yang sudah diadopsi pemerintah bisa mendukung upaya peningkatan penerimaan. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2024 bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 2025.

"Kombinasi dari kedua hal tersebut bisa dilakukan sebagai solusi sementara pemerintah ketika ingin mengambil langkah menunda sementara kenaikan tarif PPN 12%," tutur Yusuf.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus melihat momentum terlebih dahulu terkait daya beli masyarakat dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai perlu untuk menunda kenaikan tarif PPN.

"Kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Yusuf.

Saksikan Live DetikSore: