JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah tidak bisa lagi mengandalkan insentif pajak untuk menarik investasi, seiring berlakunya pajak minimum global 15% mulai 2025. Pada titik ini, pemerintah harus agresif mengucurkan insentif nonfiskal demi meningkatkan iklim investasi.

Insentif itu bisa berupa kemudahan perizinan dan mendapatkan lahan, kepastian regulasi bagi calon investor, serta pembenahan ketentuan perburuhan. Adapun insentif fiskal sebaiknya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan relaksasi kebijakan pajak di masa kepemimpinannya.

KONTAN merangkum, ada beberapa relaksasi yang akan dilakukan, seperti memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% dan juga menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa dua jenis pajak tersebut memang akan memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat kontribusinya yang cukup besar.

Hanya saja, Wahyu melihat, penundaan tarif PPN 12% pada tahun 2025 tidak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pada tahun depan. Ini mengingat pemerintah dalam menyusun target penerimaan pajak di APBN 2025 belum memperhitungkan kenaikan tarif tersebut.

"Artinya, kalau tidak jadi diterapkan maka seharusnya tidak akan mengurangi postur APBN 2025," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Jumat (11/10).

Wahyu justru lebih menyoroti rencana pemerintah yang akan memangkas tarif PPh Badan. Ia khawatir, rencana tersebut akan membuat penerimaan pajak anjlok dalam jangka pendek. Mau tak mau, pemerintahan Prabowo harus mencari sumber penerimaan lain untuk meningkatkan penerimaan.

"Jika penurunannya dari 22% menjadi 20% akan cukup signifikan saya kira. Karenanya, jika benar-benar tarif PPh Badan dipangkas pemerintah harus siap mencari sumber penerimaan lain," katanya.

Namun, ke depan, Wahyu berharap, penurunan tarif PPh Badan tersebut diikuti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang semakin meningkat, penghindaran dan pengelakan pajak dapat dicegah, disertai dengan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan PPh Badan akan meningkat.

Wahyu memberikan gambaran, ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sejak 2020, realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut anjlok cukup dalam sebesar 37,8%.

Namun, perlu dicatat, kontraksi tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh penurunan tarif melainkan ada beberapa kondisi lain yang mempengaruhi pada saat itu seperti pandemi dan juga pemberian fasilitas pajak lain.

Namun, seiring berjalannya waktu, dampak penurunan tarif tersebut tidak dirasakan terjadi. Pada 2021, penerimaan PPh Badan sudah kembali tumbuh positif dengan nilai penerimaan sebesar Rp 158,25 triliun.

Bahkan pada 2022, penerimaan PPh Badan sudah di atas realisasi sebelum pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, yakni sebesar Rp 340,81 triliun.

"Jadi, yang perlu dipastikan pemerintah ketika akan menurunkan tarif PPh Badan adalah perlu ada stimulus yang bisa mendorong kegiatan ekonomi untuk bisa tumbuh," imbuh Wahyu.

Menurutnya, pemberian stimulus tersebut bisa mengompensasi potential loss penerimaan akibat pemangkasan tarif selain mencari sumber-sumber penerimaan lain.

"Karena pada akhirnya penerimaan pajak ini akan diakumulasikan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai APBN," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan, tapi pemerintah juga berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, rencana penurunan tarif PPh Badan ini belum dibahas secara detail sehingga dia belum dapat memastikan berapa besar tarif yang akan dipangkas.

"Belum ada angkanya, karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"PPh Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara, memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Untuk diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan ke perusahaan atau badan hukum lainnya yang dihitung atas penghasilan selama setahun.

Berdasarkan catatan Harian Kompas, rencana penurunan tarif PPh Badan telah mencuat sejak 2019. Harapannya, penurunan tarif pajak ini dapat meningkatkan daya tarik investasi RI.

Kala itu pemerintah akan menurunkan PPh Badan secara bertahap sampai 2023, dari 25 persen menjadi 22 persen pada 2021 lalu 20 persen mulai 2023.

Tarif PPh badan 20 persen sudah tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Juni 2020.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak.

Rencana kenaikan PPN

Di sisi lain, pemerintah juga akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan.

Ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.

Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpjakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Mengenai kepastian kenaikan PPN ini, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan, keputusannya diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dulu ya, ini kan hal-hal kaitannya dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Wamenkeu Thomas saat media gathering di Novus Jiva Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024).

Meski demikian, keponakan Prabowo ini memastikan, Prabowo telah mengetahui terkait amanat UU HPP tersebut.

"Yang penting buat bapak presiden terpilih ini sudah ter-inform mengenai hal tersebut, dan pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada Kabinet yang terbentuk," tukasnya.

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Nasional OECD Indonesia dan Peluncuran Portal Aksesi Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Airlangga mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN telah diatur dalam UU HPP. "Kan undang-undangnya sudah jelas (tarif PPN naik jadi 12 persen pada 2025)," kata dia, ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Airlangga bilang, kenaikan tarif PPN memang bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama.

Dalam UU HPP disebutkan, pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun pertimbangan penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah.

Akan tetapi, Airlangga menyebutkan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN.

"Kecuali ada hal yang terkait UU (yang menunda kebijakan) kan tidak ada," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.

"Kami memang ingin menurunkan PPh badan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/10).

Namun terkait kepastian besaran penurunan PPh badan, Drajad mengatakan masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kinerja penerimaan negara.

"Ini belum spesifik, masih keinginan. Tapi, kami memang menginginkan suatu saat bisa menurunkan PPh badan," tuturnya.

Prabowo memang diketahui ingin meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12 persen menjadi 23 persen. Menanggapi itu, Drajad mengatakan tarif pajak yang lebih besar tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara.

"Sama seperti kalau kita jualan barang. Orang berpikir kalau harga lebih tinggi, kita dapat uang lebih banyak. Padahal bisa saja harganya makin tinggi, orang tidak mau beli. Akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo memang berencana menurunkan PPh badan menjadi 20 persen.

"Kami akan menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22 persen hendaknya kita turunkan jadi 20 persen," ujar dia.

Selain rencana penyesuaian tarif pajak, tim ekonomi Prabowo juga menjadikan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu solusi upaya mendongkrak penerimaan negara. BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.

Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemungkinan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu akan dilebur menjadi satu.

Hashim mengatakan Prabowo telah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya. Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming blak-blakan terkait rencana pemerintahan baru untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintahan baru memang menginginkan tarif PPh Badan untuk turun agar tidak memberatkan masyarakat.

“Ini baru baru keinginan. Belum ada laporan dari sana. Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh Badan,” tuturnya kepada media massa di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bukan isu baru, pemerintah sedari 2020 telah merencanakan pemangkasan tarif PPh Badan menjadi 20%.

Kala itu, kebijakan tersebut batal diterapkan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021.

Di mana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP tertulis bahwa tarif PPh Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk menggemukkan penerimaan negara untuk mengerek tax-to-GDP ratio.

Drajad berpendapat, bahwa tarif yang lebih rendah justru dapat mengerek tax ratio, karena usaha akan lebih mudah dan memberikan kontribusi terhadap pajak lebih besar. Menurutnya, tak selalu tarif tinggi otomatis memberikan penerimaan yang lebih tinggi pula.

“Sama seperti kalau kita jualan barang, orang mikir harganya lebih tinggi, kita dapat duit lebih banyak. Belum tentu kan. Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu,” jelasnya.

Melihat realisasi penerimaan dari PPh Badan sepanjang tahun ini, tercatat telah mencapai Rp212,7 triliun hingga Agustus 2024. Jenis pajak ini secara neto terkontraksi 32,1% dari periode yang sama tahun lalu.

Musababnya, karena penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas sehingga pembayaran PPh Badan tahunan dan masanya berkurang serta peningkatan restitusi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%.

Penurunan tarif PPh Badan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerhati pajak, lantaran bisa menurunkan ruang fiskal, namun di sisi lain akan berdampak positif terhadap dunia usaha.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemangkasan tarif PPh Badan bisa berdampak kepada penerimaan pajak ke depannya.

Pasalnya, selama ini penerimaan PPh Badan menjadi salah satu kontributor besar dalam APBN. Bahkan, hingga Agustus 2024, penerimaan PPh Badan menjadi kontributor terbesar kedua penerimaan pajak.

"Jadi, dengan kontribusinya yang besar maka ada risiko penurunan ruang fiskal ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Selasa (8/10),

Padahal, kata Fajry, pemerintahan ke depan sangat membutuhkan perluasan ruang fiskal guna memenuhi janji politiknya. Apalagi, janji politik pemerintahan ke depan menggunakan biaya yang jumbo.

"Tentu kita tak ingin mengorbankan kehati-hatian dalam pengelolaan uang negara," katanya.

Di sisi yang lain, Fajry melihat penurunan tarif PPh Badan ini juga tidak sesuai dengan rencana penerapan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15%.

"Secara statutory memang tarif PPh Badan kita 22%, namun secara efektif bisa saja di bawah 15%. Mengapa? Karena ada perlakuan yang berbeda seperti adanya fasilitas atau insentif pajak selain itu ada pungutan yang bersifat final," imbuh Fajry.

"Dan kalau diturunkan menjadi 20% maka semakin banyak yang secara efektif di bawah 15% dan kena top-up tax dalam mekanisme pajak minimum global," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat bahwa tarif PPh Badan akan cenderung menurun ke depannya.

Bahkan, tarif PPh Badan yang turun dari 22% menjadi 20% ini sebetulnya sudah direncanakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Akan tetapi, pemberlakuannya dibatalkan oleh UU HPP sehingga tarif yang berlaku adalah 22%.

Prianto menyebut, logika yang mendasari penurunan tarif PPh Badan tersebut adalah agar beban bajak untuk setiap Wajib Pajak Badan semakin berkurang.

Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak Wajib Pajak Badan yang membayar tarif 20%. Oleh karena itu, Prianto tidak melihat penurunan tarif PPh Badan tersebut juga ikut menurunkan penerimaan pajak.

"Dengan asumsi bahwa beban PPh Badan di setiap Wajib Pajak Badan akan turun, tapi jumlah Wajib Pajak Badan meningkat, secara agregat total penerimaan PPh Badan tetap dapat meningkat," kata Prianto.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas tarif pajak penghasilan badan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam acara Diskusi Ekonomo Pengusaha Internasional Senior Kadin Indonesia, Senin (7/10).

"Ini saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tetapi pemerintah ingin yang semua wajib bayar pajak," kata Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira juga membenarkan rencana penurunan tarif PPh badan tersebut.

Anggawira mengungkapkan beberapa pertimbangan yang membuat Prabowo memangkas tarif PPh badan dari 22% menjadi 20%.

Pertama, untuk meningkatkan daya saing global. Ia menyebut, banyak negara di kawasan dan secara global telah menurunkan tarif PPh Badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

"Penurunan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (7/10).

Kedua, sebagai stimulus bagi dunia usaha. Pasalnya, tarif pajak yang lebih rendah dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan investasi, ekspansi bisnis dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, penurunan tarif PPh badan ini diyakini bisa meningkatkan kepatuhan pajak. Ia menilai, dengan menurunkan tarif tersebut maka ada potensi peningkatan kepatuhan pajak lantaran perusahaan merasa lebih terbantu dengan beban pajak yang lebih ringan.

"Sehingga dorongan untuk menghindari pajak berkurang," katanya.

Keempat, mendorong pertumbuhan sektor korporasi. Anggawira mengatakam, sektor korporasi yang kuat akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dengan penurunan tarif PPh badan ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada sektor korporasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja finansial.

Kebijakan ini, meskipun akan menurunkan penerimaan negara dalam jangka pendek, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka panjang melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi," imbuh Anggawira.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Dengan ini Indonesia akan segera mengadopsi pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di Indonesia. Artinya dasar perhitungannya dapat dihitung dari total investrasi asing ke Indonesia.

"Jika realisasi investasi asing setahun Rp 744 triliun, maka potensi penambahanan pengenaan PPh badan sekitar Rp 8 triliun," jelas Raden kepada Kontan, Minggu (22/9).

Meski begitu, menurut Raden, angka tersebut pastinya akan lebih besar jika mengetahui detail berapa angka total biaya bunga, total biaya royalti dan total biaya jasa manajemen intragrup yang dilaporkan PMA di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum membuat perkiraan potensi pajak dari MLI STTR.

Menurut Raden, ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk memerangi penghindaran pajak. Berdasarkan tax treaty sebelum MLI, perusahaan multinasional seringkali menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen kepada anak perusahaan.

Beberapa kasus, induk membuat skema pinjaman dalam mata uang US Dollar yang tidak pernah dibayar oleh anak tetapi pinjaman US Dollar tersebut memberikan andil kerugian selisih kurs. Sehingga si anak yang ada di Indonesia rugi dan tidak bayar PPh Badan.

"MLI STTR akan memagari praktek-praktek penghindaran pajak, diharapkan akan tercipta keadilan dalam pemajakan secara global. Inilah tujuan dari BEPS yang diinisiasi oleh OECD," ungkapnya.

Di sisi lain, MLI STTR ini juga memiliki konsekuensi, dimana akan banyak transaksi internasional dimaksud yang akan dikenai pajak baru. Sebelumnya, dengan memanfaatkan kelemahan tax treaty, mereka tidak bayar, setelah berlakunya MLI STTR akan dikenai pajak oleh Indonesia.

MLI akan memberikan tambahan pajak sebesar 9% atas penghasilan tertentu berupa transaksi royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa intragrup yang dibayarkan ke negara mitra tax treaty jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

"Perubahan ketentuan ini pastinya akan mengubah pola transaksi perusahaan multinasional. Mereka tentu masih mencari celah agar di negara sumber tidak dikenai pajak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.

"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.

Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.

"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal diganti Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

Di samping itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna mengurangi kadar polusi udara.

Ia menyebut, jika Indonesia mampu menggunakan bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan sehingga menghemat pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 38 triliun.

"Jadi jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sampai dengan akhir tahun ini, penerimaan penerimaan negara berasal dari pajak diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun. Nilai ini setara dengan 96,6 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6 persen dari APBN 2024," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Meskipun tidak mencapai target, angka proyeksi setoran pajak itu masih tumbuh dibanding realisasi tahun lalu. Sri Mulyani bilang, angka proyeksi penerimaan pajak tumbuh tipis 2,9 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.867,9 triliun.

"Ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," tutur Sri Mulyani.

Adapun sampai dengan paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 893,8 triliun. Angka itu baru setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 7 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara bilang, koreksi itu salah satunya disebabkan oleh penerimaan berbasis komoditas. Ini tercermin dari setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang ambles 34,5 persen secara tahunan.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor.

Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di berbagai sektor.

FREEPIK/8PHOTO Ilustrasi pajak.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," kata Luhut melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Luhut mencontohkan Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga yang dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel dan lainnya.

"Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara," ujarnya.

Luhut mengatakan, sistem seperti Simbara diterapkan untuk kelapa sawit mengingat banyak penerimaan negara yang potesial belum diambil dari sektor tersebut.

Ia menuturkan, dari data yang diterimanya, ada banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga pemerintah kesulitan menagih Pph badan.

"Jika sistem ini sudah bisa diimplementasikan, maka penerimaan pajak bisa ditingkatkan," tuturnyam

SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG Ilustrasi pajak. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) bakal diganti Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

Di samping itu, Luhut mengungkapkan, pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna mengurangi kadar polusi udara.

Ia menyebut, jika Indonesia mampu menggunakan bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan sehingga menghemat pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 38 triliun.

"Jadi jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sampai dengan akhir tahun ini, penerimaan penerimaan negara berasal dari pajak diproyeksi mencapai Rp 1.921,9 triliun. Nilai ini setara dengan 96,6 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 1.988,9 triliun.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6 persen dari APBN 2024," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Meskipun tidak mencapai target, angka proyeksi setoran pajak itu masih tumbuh dibanding realisasi tahun lalu. Sri Mulyani bilang, angka proyeksi penerimaan pajak tumbuh tipis 2,9 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.867,9 triliun.

"Ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," tutur Sri Mulyani.

Adapun sampai dengan paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 893,8 triliun. Angka itu baru setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan, dan turun 7 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara bilang, koreksi itu salah satunya disebabkan oleh penerimaan berbasis komoditas. Ini tercermin dari setoran pajak penghasilan (PPh) badan yang ambles 34,5 persen secara tahunan.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," kata Sri Mulyani.