Jakarta: Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut ada sejumlah hal yang mesti diselesaikan menteri bidang pendidikan di pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya persoalan tata kelola guru.

"Tata kelola guru ASN, PPPK, dan guru honorer, ini perlu dibenahi dengan merekrut kembali guru-guru PNS," kata Satriwan kepada Medcom.id, Kamis, 17 Oktober 2024.

Satriwan menyebut selama lima tahun terakhir pemerintah tidak melakukan perekrutan guru PNS, hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Keadaan guru honorer sekarang masih menyisakan masalah karena lebih dari satu juta guru honorer itu diimpit juga dengan persoalan kesejahteraan yang minim," tutur dia.
Dia mencatat di era Mendikbudristek Nadiem Makarim ada 1,6 juta guru belum disertifikasi. Satriwan berharap menteri bidang pendidikan yang baru mempermudah proses sertifikasi guru.

"Apalagi guru itu ada upahnya tidak manusiawi, ada yang bahkan tidak sampai 350 ribu begitu," kata dia.

Baca juga: Mendikdasmen Diharapkan Tak Lagi Beri Beban Administrasi ke Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden-Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, membangun grand desain tata kelola guru. Hal ini menyangkut status hingga kesejahtaraan guru.

"Kami berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang pertama adalah membuat grand desain tata kelola guru," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam Kongres P2G di YouTube P2G Senin, 16 September 2024.

Satriwan menegaskan hal ini diperlukan agar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak terus diandalkan. Terlebih, seolah dijadikan solusi jangka panjang.
"Karena PPPK ini sejatinya solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang itu adalah menjadikan guru-guru benar-benar menjadi ASN," tegas dia.

Dia menyayangkan dalam beberapa tahun terakhir hanya ada rekrutmen PPPK guru. Itu pun, kata dia, sangat banyak meninggalkan konflik.

"Ada yang tes begitu, tapi malah tidak dapat formasi, dan kami sampai hari ini masih terus mengadvokasi. Apalagi PPPK ini kontrak sifatnya, ada yang setahun, dua tahun," tutur dia.

Baca juga: Bappenas Sebut Guru PPPK Banyak Kelirunya, Rekomendasikan Hal Ini

(REN)