JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengaku sempat ditawarkan sejumlah kursi menteri untuk partainya oleh Prabowo Subianto. Namun, Surya Paloh menolaknya karena tidak ingin menjadi pragmatis.

"Sekarang dia nyatakan ini adalah momentum ada kursi menteri yang ditawarkan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyampaikan, 'Tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwasannya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem'. Tetapi Nasdem yang menolak," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024). 

Surya Paloh mengutarakan, saat ini menjadi momentum bagi pihaknya untuk mengambil pembelajaran moral mengenai proses pendidikan politik. Sebab, menurutnya persepsi publik terhadap partai politik hanya dianggap untuk mengejar kekuasaan.

Selama ini publik menganggap partai politik hanya mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi idealisme dan kejujuran.

Karena itu, kata Surya Paloh, dia ingin membuktikan kepada publik bahwa Partai Nasdem mengedepankan politik gagasan dibandingkan pragmatisme. Dia menekankan Partai Nasdem akan menunjukkan proses pendidikan politik. 

"Nah ini saya pikir ini yang pertama bagi perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsih dan saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati, paling tidak ada Nasdem yang memulainya,” tuturnya.

"Mudah-mudahan Nasdem bisa konsisten dengan politik tanpa mahar," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini.

Surya Paloh berharap pemerintahan baru ini bisa lebih meningkatkan capai-capaian pemerintah yang sudah ada. Selain itu ia juga berharap Prabowo dapat melanjutkan jalannya pembangunan khususnya yang belum bisa dicapai sebelumnya.

“Harapannya akan berjalan lurus, bahkan akan berkembang secara lebih baik,” jelasnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Ia yakin Prabowo dapat meneruskan hal itu.

Selain itu, ia juga mengungkapkan alasan Nasdem tidak menerima tawaran kursi menteri dari Prabowo. Surya Paloh mengatakan ini adalah satu pembelajaran, di mana ada momentum terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem dalam memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik.

Menurutnya dalam kelangsungan perjalanan kehidupan untuk berbangsa dan negara persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Sehingga tidak ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran.

“Nah ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem Walaupun belum tentu juga masyarakat percaya tapi berulang kali Nasdem akan mencoba,” ujarnya.

Dia menambahkan Nasdem juga tetap menghargai apa pun keputusan politik yang diambil oleh partai-partai lainnya. Ia juga berharap pada pemerintahan baru dapat lebih meningkatkan kemampuan orang-orangnya. Hal itu agar pemerintahan bisa berjalan lebih akan berkembang secara lebih baik.

“Kita semuanya mempunyai kesamaan harapan dan cita-cita yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa memastikan partainya tidak mengirimkan kalangan profesional untuk masuk ke dalam jajaran kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak, enggak ada (kalangan profesional). Kita gak ngirim orang profesional juga," kata Saan di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Meski begitu, kata Saan, pihaknya akan komitmen mendukung berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi sekali lagi dukungan Nasdem kepada pak prabowo ini tanpa syarat tapi Nasdem insyAllah akan menjadi mitra koalisi yang setia terhadap Pak Prabowo," ujarnya.

Ia menyinggung pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh dengan Prabowo beberapa waktu lalu pun bukan sebuah lobi-lobi agar ada perwakilan Nasdem di kabinetnya.

"Membangun saling pemahaman, saling pengertian dan menegaskan kembali terkait dengan komitmen Partai Nasdem untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan dukungan yang diberikan tadi, tanpa memberikan syarat apa pun termasuk mengajukan nama-nama kader Nasdem di kabinet," ujarnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menawarkan kursi menteri untuk partainya. Namun, Nasdem memilih menolak tawaran tersebut sebagai bentuk pembelajaran politik.

Surya Paloh mengatakan ini adalah satu pembelajaran, dimana ada momentum terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem dalam memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik. Menurutnya dalam kelangsungan perjalanan kehidupan untuk berbangsa dan negara persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik semata-mata tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Sehingga tidak ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran.

“Nah ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem, walaupun belum tentu juga masyarakat percaya tapi berulang kali Nasdem akan mencoba,” jelas Paloh kepada awak media di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Paloh mengatakan ini menjadi sebuah proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik di Indonesia. Nasdem berkomitmen untuk bisa tetap konsisten menjalankan ‘politik tanpa mahar’.

“Paling tidak ada Nasdem yang memulainya mudah-mudahan konsisten terus,” ungkapnya.

Dia menambahkan Nasdem juga tetap menghargai apapun keputusan politik yang diambil oleh partai-partai lainnya. Ia juga berharap pada pemerintahan baru dapat lebih meningkatkan kemampuan orang-orangnya. Hal itu agar pemerintahan bisa berjalan lebih akan berkembang secara lebih baik.

“Kita semuanya mempunyai kesamaan harapan dan cita-cita yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Nasdem menegaskan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto meski tidak mendapatkan jatah menteri dalam kabinet ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustofa menegaskan Nasdem memberkan dukungan kepada Prabowo tanpa ada syarat tertentu. Pihaknya juga menjanjikan kesetiaan partainya untuk bergabung menjadi koalisi pemerintah mendatang.

"Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan presiden Pak Prabowo," kata Saan dijumpai di Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Nasdem juga mengklaim pihaknya tidak mengirimkan kadernya untuk ditawarkan jadi calon menteri . Selain itu, juga Nasdem juga tidak mengajukan nama tokoh profesional dalam pemerintahan untuk jadi bagian kepemerintahan Prabowo.

"Sampai hari ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Prabowo, tapi Nasdem tidak mengirim nama menteri," ujarnya.

Diketahui, Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden RI masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta.

Sebelum pelantikan hari ini, Prabowo diketahui telah memanggil sebanyak 108 tokoh yang dikabarkan akan masuk dalam bursa calon menteri, wakil menteri dan kepala badan di kabinetnya mendatang.

Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, yaitu 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Diikuti oleh kalangan TNI/POLRI sebesar 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%.

"Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi," kata Galau, Kamis (17/10).

Di antara kandidat berlatar politisi, terdapat 45 orang yang terafiliasi dengan partai politik. Gerindra mendominasi dengan 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sebesar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang masing-masing mendapatkan jatah 8,9% atau 4 orang.

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh yakin bakal segera bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum Prabowo dilantik pada Minggu (20/10/2024) mendatang.

"Saya yakin ketemulah," kata Paloh saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

Akan tetapi, Paloh enggan menginformasikan jadwal pertemuannya dengan Prabowo.

Ia juga belum mau memberikan kisi-kisi pembahasan pertemuan.

"Mungkin dalam waktu nggak terlalu lama. Belum tahu," kata Paloh.

Paloh juga tidak mau berkomentar soal tidak ada kader Nasdem yang menjadi menteri di kabinet Prabowo.

"Komentarnya jangan hari ini, nanti kita tunggu tanggal 20 saja," kata Paloh.

Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Prabowo berencana menggelar pertemuan dengan Surya Paloh sebelum pelantikan presiden.

“Saya mendengar ada rencana pertemuan karena memang itu sudah janjian agak lama. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa, karena Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu memang kerap bertemu,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2024).

Wacana pertemuan ini mencuat setelah Partai Nasdem menyatakan tidak akan bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran meski akan tetap mendukung pemerintahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait dengan alasan tak ada satu pun kader dari Partai NasDem yang bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Muzani menjelaskan bahwa partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh itu memang tak mengajukan nama untuk bergabung dalam pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto itu.

“NasDem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian, tetapi Nasdem mengatakan bagian dari koalisi. Mereka siap untuk mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan meskipun tak ambil bagian tetapi NasDem tetap berada dalam barisan pemerintahan dan tak mengambil peran sebagai oposisi.

“[Nasdem] Tidak masuk ataupun tidak ambil bagian, tidak berarti tidak menjadi bagian dari pemerintah,” pungkas Muzani.

Menurut catatan Bisnis, Partai NasDem membantah alasan pihaknya tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran bukan karena tidak adanya posisi strategis di kementerian.

“Nggak ada, itu nggak ada sama sekali [karena tak ada posisi strategis di kementerian]. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada sama sekali,” ujar Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia menambahkan bahwa Partai NasDem merasa kurang pas jika medorong untuk menempatkan para kadernya dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet,” tandas Saan.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai NasDem membantah alasan pihaknya tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran bukan karena tidak adanya posisi strategis di kementerian.

“Nggak ada, itu nggak ada sama sekali [karena tak ada posisi strategis di kementerian]. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada sama sekali,” ujar Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia menambahkan bahwa Partai NasDem merasa kurang pas jika medorong untuk menempatkan para kadernya dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Sekali lagi, kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet,” tuturnya.

Akan tetapi, Saan turut menegaskan bahwa sejak awal Partai Nasdem memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo mendatang.

Lebih lanjut, Saan irit bicara ketika ditanyai perihal apakah prinsip partainya untuk tidak bergabung dalam kabinet ini sudah disampaikan kepada Prabowo atau belum. Namun, dia yakin Prabowo dan Ketum NasDem Surya Paloh sudah saling memahami satu sama lain.

“Saya yakin Pak Surya sudah menyampaikan ke Pak Prabowo dan ada saling pengertian dan saling pemahaman,” jelasnya.

Sebelumnya, Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim. Namun, dia turut menekankan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

“Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik,” kata Hermawi dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa membeberkan pihaknya tidak akan menjadi oposisi pemerintah, meskipun tidak ikut bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Hal tersebut diungkapkannya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

“Nggak, nggak ada oposisi. Kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran,” katanya.

Dia turut menyampaikan NasDem mendukung penuh setiap keputusan, kebijakan, dan peogram pemerintahan Prabowo mendatang.

“Jadi kita support dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan, kebijakan, dan program pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saan juga menyatakan sampai sejauh ini tidak ada tawaran untuk NasDem di beberapa posisi strategis di luar kementerian.

“Sampai hari ini nggak ada ya. Artinya gini, kementerian maupin lembaga itu kan sama saja. Jadi kita nggak dalam posisi [mendapatkan tawaran] itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Nasdem memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim. Namun, dia turut menekankan bahwa partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo.

“Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik,” kata Hermawi dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Hermawi menuturkan bahwa keberadaan orang-orang Nasdem dalam kabinet sejatinya tidak terlalu penting, karena menurutnya, yang menjadi konsentrasi Nasdem adalah sumbangan pemikiran mereka dapat diterima dengan baik oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh membenarkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa ditunjuk sebagai wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

"Oh benar (Saan Mustopa jadi wakil ketua DPR). Ucapkan selamat saja ke Kang Saan," ujar Paloh saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Paloh mengatakan, pelantikan anggota DPR dari Nasdem merupakan sebuah kegembiraan bagi keluarga besar partai.

"Ya tentu ini merupakan suatu kegembiraan bagi seluruh keluarga besar Partai Nasdem ya. Dan terlaksananya pelantikan pada hari ini," kata dia.

Sementara itu, Saan Mustopa memilih kabur saat ditanya perihal dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua DPR.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengaku sudah mendapatkan bocoran informasi soal nama-nama pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Ia menyebutkan, posisi ketua DPR akan kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insya Allah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR, Selasa.

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

“Kalau dari Nasdem, kalau tidak keliru pendengaran saya itu seharusnya Pak Saan Mustopa. Kemudian dari Golkar teman saya dari Jawa Timur, Adies Kadir itu yang saya dengar,” kata Said.

Saan sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR, sedangkan Adies adalah wakil ketua Komisi III DPR.

Said pun menekankan bahwa posisi ketua DPR akan tetap diduduki oleh PDI-P sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh telah mengantongi nama calon pimpinan DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi partainya.

"Sudah, ya ada yang inilah, besoklah, biar ketum yang mengumumkan itu," ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (30/9/2024).

Willy tak mengungkapkan inisial atau ciri-ciri dari calon pimpinan DPR RI yang berasal dari Nasdem. Dia meminta wartawan menanyakan langsung ke pimpinan partai.

"Sudah, tanya Pak Surya ya," tambahnya.

Perlu diketahui, susunan pimpinan DPR akan mengikuti UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan tersebut mengatur bahwa lima partai pemilik suara tertinggi akan menjadi pimpinan DPR.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditanya tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

"Ya kan kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3, paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," tambah dia.

Pada Pemilu 2024, PDI-P berada di urutan teratas dengan 25.387.279 suara (16,72 persen), kemudian Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28 persen), Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara (13,22 persen), PKB dengan 16.115.655 suara (10,61 persen) dan Partai NasDem dengan 14.660.516 suara (9,65 persen).

Bisnis.com, JAKARTA - Ridwan Kamil akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, ini janji mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Salah satu janji yang ditawarkan RK adalah melakukan revitalisasi pasar kambing dan sapi di Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dilansir dari Antaranews, RK memiliki teorinya sendiri mengapa pasar kambing di tanah abang harus direvitalisasi.

Berdasarkan teori perkotaan, apabila harga bidang tanah yang ingin dibangun terlalu mahal, maka bangunan yang akan berdiri di atasnya harus bersifat multifungsi.

Selain pasar, dia juga merevitalisasi bangunan sebagai tempat tinggal pekerja sekaligus tempat interaksi sosial warga Tanah Abang, terutama yang tinggal di Jalan Sabeni Raya.

RK mengatakan revitalisasi ini akan menjadi bagian dari program pembangunan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah Tanah Abang.

Gagasan ini disampaikan RK saat beraudiensi dengan warga dan pedagang ternak potong di pasar ternak Tanah Abang pada Minggu.

“Jakarta boleh jadi kota global, tetapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang sudah menjadi pusat kehidupan ekonomi maupun budaya sejak lampau,” ujar pria yang disapa Kang Emil itu.

Pada kesempatan tersebut, RK juga menampung curahan hati (curhat) warga mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal dan kebersihan sungai.

Menanggapi curhat tersebut, RK mengatakan, ragam permasalahan warga tersebut dapat teratasi dengan melibatkan warga dalam penyusunan program pembangunan.

Ridwan Kamil-Suswono akan bersaing ketat dengan pasangan Pramono-Rano di Pilgub DKI Jakarta 2024.