JAKARTA, investor.id – Keinginan pemerintah menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) berkonsep smart city menghadapi tantangan dalam pembiayaan. Pasalnya, smart city membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan pembangunan kota biasa atau konvensional.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyebut pemerintah memerlukan dana di atas Rp 300-400 triliun untuk membangun kota berkonsep smart city, jika mengacu dari negara-negara maju.

“Misalnya saja smart city menggunakan konsep kendaraan listrik, salah satunya misal untuk kendaraan dinas maupun yang lain. Anggarannya akan lebih besar dibandingkan kendaraan konvensional,” tutur Tauhid Ahmad dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (7/8/2024).

Kendati ada efisiensi penggunaan energi fosil, namun kata Tauhid, konsekuensi atas energi baru terbarukan adalah cost yang mahal. Begitu pun dengan biaya pemeliharaan (maintenance) sehingga dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah senilai Rp 71,8 triliun dari 2022-2024 untuk pembangunan IKN sejauh ini dinilai belum cukup.

“Kalo hanya Rp 71 triliun ataupun nanti ada tambahan, saya kira kurang, smart city itu butuh anggaran yang jauh lebih besar dari konsepnya,” ujar dia.

Dikatakan Tauhid, dengan sisa jatah APBN untuk IKN yang dianggarkan tahun ini sekitar 17-18 triliun, perlu kebijakan baru dengan melibatkan BUMN, BUMD melalui penyertaan modal negara (PMN) maupun pihak swasta. Misalnya, dari BUMN dan BUMD sebesar Rp 123 triliun dan swasta Rp 250-an triliun.  Dengan skema tersebut, BUMN bisa membangun di wilayah-wilayah IKN.

“Swasta saya kira sudah dimulai tapi belum kelihatan nilai nominalnya yang tumbuh di daerah tersebut. Fisiknya juga masih belum kelihatan karena yang dibangun sekarang yang sudah real adalah infrastruktur pemerintah,” tandas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News