IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol dari China.

Totalnya ada 90 ribu rol kain gulungan dengan nilai mencapai Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama, di sini di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh dari China."Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Terkait hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal.

"Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan. Sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," tutur Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

(Febrina Ratna)

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menduga tekstil selundupan China bernilai Rp59,2 triliun telah membanjiri Indonesia. Nilai itu berasal dari kejadian pada 2021 dan 2022 dan belum menghitung kemungkinan yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini.

Dugaan banjir tekstil selundupan China itu didasarkan pada perbedaan data ekspor tekstil china ke Indonesia. Data dibandingkan dengan impor tekstil yang dilakukan Indonesia dari China.

Data itu berasal dari internal Kemenkop UKM dan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Dari data itu didapat angka bahwa pada 2021, nilai ekspor tekstil China ke Indonesia tercatat sebesar Rp58,1 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp28,4 triliun. Artinya ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,7 triliun.

Kemudian pada 2022, nilai ekspor China ke Indonesia tercatat sebesar Rp61,3 triliun. Sedangkan nilai impor Indonesia dari China sebesar Rp31,8 triliun. Ini mengindikasikan ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp29,5 triliun.

"Potensi impor tidak tercatat terbesar pada HS (60-63) berupa pakaian jadi. Artinya angka ekspor yang masuk dari Tiongkok ke kita dengan nilai angka impor kita tidak seimbang. Artinya kita menduga ini mengindikasikan ada produk yang masuk secara ilegal, tidak tercatat," katanya dalam media briefing di kantor Kemenkop UKM, Selasa (6/8).

Ia mengatakan barang selundupan itu jelas merugikan bagi Indonesia. Pasalnya, barang tidak kena bea masuk sehingga bisa dijual dengan harga sangat murah. Akibatnya produk UMKM dalam negeri suli tersaingi.

Temy mengatakan produk impor ilegal bisa berdampak pada kehilangan potensi serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun. Kemudian potensi kehilangan PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

"Kemudian kerugian negara pada sektor pajak sekitar Rp6,2 triliun terdiri dari pajak Rp1,4 triliun dan Bea Cukai Rp4,8 triliun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Industri tekstil Tanah Air dari hilir ke hulu perlu segera diselamatkan dari agresi barang impor selaku penyebab terjadinya PHK massal dalam beberapa waktu terakhir. Jika tidak, industri ini berpotensi memperbanyak jumlah buruh informal yang lantas memangkas pemasukan negara.

Sebab, barang-barang impor (legal maupun ilegal) menggempur pasar domestik dengan harga super murah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri tidak mampu bersaing dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan.

Pada medio 2022-2023, produk tekstil asal China dijual di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat pasokan meluap. Tahun ini, situasi kian memburuk karena harga produk tekstil jadi dari negara tersebut dijual lebih murah dibandingkan dengan banderol bahan baku.

Informasi ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) Redma Wirawasta yang sedang ikut memantau ketat situasi karena dampak perkara di sisi hilir sudah meluas hingga ke hulu.

“Kami sudah mulai mengurangi produksi. Untuk beberapa produk tidak diproduksi lagi. Kapasitas polimerisasi dikurangi 50%. Sekarang sudah jalan di 45%. Kalau hilirnya mati, siapa yang mau beli bahan dari hulu?” kata Redma kepada Bisnis baru-baru ini.

Dia menjelaskan kapasitas produksi normal bahan baku tekstil di sektor hulu mencapai 2,4 juta ton/tahun. Terdiri atas produksi polyester 1,6 juta ton/tahun dan rayon 800.000 ton/tahun, dengan konsumsi bahan baku serat 1,2 juta ton/tahun.

Saat ini, sambungnya, Apsyfi bersama-sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) selaku representasi pemain hilir sedang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instrumen yang bisa mencegah terjadinya PHK pada masa mendatang.

“Terkait dengan masalah PHK, kami lagi membantu sektor hilir. Sebab, kalau kami cuma memikirkan hulu dengan berbagai proteksi seperti safeguard dan antidumping, tapi kalau di hilirnya terbuka percuma juga,” katanya.