Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan.

Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi.

Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan.

"Ada 38 pabrik, hampir 40 pabrik sudah tutup 2 tahun ini tanpa mekanisme kepailitan, ini situasi yang harus kita cermati," kata Danang dalam RDPU Baleg DPR RI, Senin (4/11/2024).

Danang menerangkan bahwa ada suatu kesamaan di antara seluruh pabrik itu, mulai dari kemampuan produk yang menurun ataupun kehilangan penjualan lantaran pasar domestik yang direbut barang impor.

Industri TPT dihantam barang impor ilegal yang masuk tanpa membayar pajak dan masuk melalui celah yang tak resmi. Selain itu, impor legal juga memenuhi pasar lantaran China kelebihan produksi dan memberikan subsidi besar untuk ekspor komoditasnya sehingga memicu dugaan praktik dumping.

"Apakah Sritex mewakili industri tekstil kita seluruhnya? Hampir, tapi yang mengalami masalah hukum terkait kepailitan melalui PKPU itu memang Sritex dan dua industri perusahaan lain, yang lain masih bisa berproses dalam recovery, Sritex kebetulan divonis begitu, tentu saja agak sedikit tidak bisa identik karena kasus keperdataannya beda-beda," tuturnya.

Di samping itu, Danang menegaskan industri TPT nasional bukannya tak bisa bersaing dengan produk impor. Namun, level playing field dalam negeri dinilai tidak lagi sama rata. Terlebih, saat ini 60-70% produk TPT di pasar merupakan produk ilegal.

"Yang ilegal ini tidak mungkin kita bisa berkompetisi, karena masuknya ilegal nggak termonitor pajak nggak bayar, tokonya nggak bayar, distributornya nggak bayar, ketika ini menjadi siklus berantai kemudian pabrik yang memproduksi bahan baku jatuh, sampai IKM jatuh," tuturnya.

Sementara itu, impor legal dapat masuk ke Indonesia dengan harga murah lantaran minimnya pembatasan perdagangan di Tanah Air. Di sisi lain, struktur biaya produksi di China lebih murah dibandingkan RI.

"Karena produsen China kebetulan struktur infrastruktur energi nya jauh jauh lebih murah, biaya listrik mereka 30% lebih murah, ketika mereka melakukan ekspor kesini mereka subsidi biaya ekspor sehingga sampai sini harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Sebelumnya, dia menuturkan bahwa sejak awal tahun hingga September sebanyak 46.000 pekerja industri TPT ter-PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

"Ada dua [perusahaan] yang lain, tidak terkait dengan gugatan kepailitan tetapi masalah tidak mampu lagi kemungkinan akan menutup operasinya. Bahkan, satu perusahaan sudah tutup satu operasionalnya November ini di industri hulunya," tuturnya.

Dia membenarkan bahwa salah satu di antaranya yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX) yang merupakan salah satu perusahaan tekstil besar dengan ribuan pekerja. Kendati demikian, Danang tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi usaha perusahaan tersebut.

"Dalam iklim investasi, kalau ada 1-2 pabrik jatuh bangkrut, mungkin mereka salah, keliru manajemennya. Tapi kalau hampir seluruh pabrik memiliki masalah yang sama, mungkin yang keliru pemerintahnya, salah kebijakannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.

Salah satu yang disoroti yakni terkait implementasi Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor tujuh komoditas, termasuk produk TPT. Beleid ini yang disebut menjadi biang kerok kontraksi PMI manufaktur 4 bulan terakhir.

"Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengeluarkan kebijakan strategis untuk menghentikan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) industri tekstil. Hal ini menyusul kabar pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan PHK tekstil berpotensi kembali terjadi apabila tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Secara makro ini badai PHK industri tekstil masih berpotensi akan terjadi apalagi kalau dari sisi pemerintah belum ada kebijakan yang cukup struktural untuk meng-address produktivitas di berbagai industri, termasuk tekstil,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (30/10/3034).

Dia menerangkan, terdapat sejumlah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi industri tekstil. Misalnya dengan kebijakan terkait mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia.

Saat ini Teuku menilai kebijakan investasi, khususnya foreign direct investmen (FDI) belum mendukung investor secara masif. Terlebih aturan perdagangan juga disebut cukup proteksionis.

“Ini membuat kemudian investor tidak terlalu yakin untuk membuka pabrik di indo, tanpa ada investasi asing atau FDI saya rasa produktivitas kita cukup terbatas karena daya saing terbatas,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu mempersiapkan berbagai macam hambatan investasi dari segi regulasi maupun implementasi kebijakan sehingga industri nasional dapat berdaya saing dan produktif.

“Tentu kalo pemeritnah mampu memberikan kebijakan struktural yang masif,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berupaya untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

“Kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” kata dia di Istana Negara, Selasa (29/10/2024).

Terkait kepailitan Sritex, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil kembali menjadi sorotan usai penetapan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Sebelumnya, industri ini juga diterpa isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Lalu, bagaimana prospek dan penyaluran kreditperbankan di sektor ini?

Dalam Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit ke sektor tekstil tidak terinci karena masuk dalam kategori industri pengolahan atau manufaktur beserta dengan sektor lainnya.

Untuk penyaluran kredit ke industri pengolahan hingga Agustus 2024 tercatat senilai Rp1.151,93 triliun, tumbuh 8,15% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan ini di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara total, yang sebesar 11,40% YoY pada bulan kedelapan 2024.

Nominal kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) industri pengolahan tercatat senilai Rp38,00 triliun pada saat yang sama atau 3,30% dibandingkan dengan nilai penyaluran kredit ke sektor ini.

Kredit ke industri pengolahan merupakan yang terbesar ke dua untuk sektor produktif. Sementara, sektor dengan kucuran kredit bank terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran senilai Rp1.177,33 triliun per Agustus 2024. Rasio NPL di sektor ini berada pada level 3,45% pada saat yang sama.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan menilai prospek industri tekstil secara umum dipengaruhi dengan banyaknya barang-barang impor tekstil dari China dan India, yang dapat menghambat ekspansi tekstil dalam negeri.

“Yang diikuti dengan perlambatan kredit tekstil,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Khusus terkait dengan dampak status pailit Sritex terhadap kinerja bank-bank yang memberikan kredit jangka Panjang, Trioksa menilai ada 2 hal yang perlu dilihat.

Pertama, seberapa besar portofolio kredit bank terhadap Sritex dan kedua apakah pencadangan sudah terbentuk secara penuh. “Namun sampai saat ini, kondisi bank masih stabil dan terkendali, hanya memang perlu diantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu, kata Trioksa, bank juga perlu melakukan evaluasi atas portofolionya ke SRIL dan berapa tingkat pengembalian dari portofolio setelah dikurangi dengan agunan.

Porsi penyaluran kredit ke SRIL oleh beberapa bank dalam negeri relatif tidak besar, yaitu terkecil 0,02% dan terbesar 8,94% terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank.

BCA, misalnya, meskipun dari sisi nominal merupakan pemberi kredit jangka panjang terbesar ke SRIL, senilai US$71.309.579 atau setara Rp1,16 triliun per Juni 2024, tetapi jika dibandingkan dengan total penyaluran kredit pada saat yang sama, porsi kredit yang disalurkan ke Sritex hanya 0,14%.

Insentif Likuiditas Sektor Padat Karya

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Agustus 2024, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank entral sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang pro-job atau menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Perbesar

Pekerja menyelesaikan produksi sepatu untuk ekspor./JIBI-Wahyu Darmawan

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Hal ini dilatarbelakangi oleh penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 10,85% yoy per September 2024. Pertumbuhan yang moncer ini ditopang oleh sejumlah sektor, meliputi pertambangan sebesar 26,7%, listrik, gas dan air (LGA) 15,9% kemudian pengangkutan, telekomunikasi dan sebagainya mencapai 17,5%, dan jasa dunia usaha 16%.

“Jadi, driver dari pertumbuhan kredit hingga bulan September itu lebih banyak memang sektor-sektor yang bersifat padat modal atau capital intensive seperti pertambangan dan sebagainya,” ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA (listrik, gas, dan air), dan jasa sosial.

Dengan demikian, insentif yang sudah banyak diberikan kepada sektor-sektor padat modal, kini membuat BI akan memprioritaskan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang bersifat padat karya atau labor intensive untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pasalnya, sektor padat karya untuk saat ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mini, seperti pertanian yang tumbuh terbatas 7,4%, industri pengolahan yang salah satu yang terbesar juga hanya mencapai 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%.

“Jadi, ini memang kita menggeser kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah menilai langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan tak hanya kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah menyadari dan masih mencari jalan keluar perbaikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita mengatakan, kasus pailit Sritex merupakan sebagian dari kondisi yang tengah dihadapi industri saat ini.

“Sritex itu hanya sebagai case-nya tapi untuk kebijakan besarnya kita belajar dari ini, kebijakan besarnya mungkin bahkan ada mengerucut khusus tentang sandang ke depannya seperti apa,” kata Reni dikutip Selasa (29/10/2024).

Dia menekankan bahwa kondisi serupa dengan Sritex juga dihadapi oleh pelaku industri lainnya. Tekanan industri TPT disebut merupakan dampak dari pelemahan pascapandemi, perang geopolitik global hingga aturan relaksasi impor lewat Permendag 8/2024.

Menurut Reni, saat ini yang paling penting untuk dijaga yaitu tingkat utilitas produksi pabrik yakni dengan mendorong daya beli masyarakat untuk menyerap produk-produk lokal.

“Kita kan harus melihat dulu bareng-bareng, strategi apa nih nggak hanya untuk Sritex tapi untuk industri ke depan,” ujar Reni.

Untuk diketahui, jauh sebelum kabar pailit Sritex, tak hanya satu atau dua pabrikan tekstil nasional yang tak mampu bertahan hingga memutuskan untuk menutup pabrik dan memicu gelombang PHK tekstil.

Laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) setidaknya tercatat sebanyak 15.500 buruh tekstil yang di PHK sejak awal tahun. Gelombang PHK massal diproyeksi masih akan kembali terjadi di sisa 2024.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

“Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, kesepakatan untuk tidak merumahkan para pekerja Sritex sudah disetujui oleh bos emiten tekstil tersebut, Iwan Setiawan Lukminto.

“Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai owner PT Sritex,” kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Dalam kunjungannya ke Sritex, Senin (28/10/2024), Noel menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan sektor tekstil di Tanah Air lumpuh. Bahkan, dia mengharapkan agar tak ada satupun industri tekstil mati, termasuk Sritex.

Menurutnya, pekerjaan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini.

Sementara itu, Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto menuturkan, efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis, mengingat saat ini belum ada permintaan, bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan. Pasalnya, dia menyebut bahwa operasional dan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir mengalami perbaikan.

“Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan,” tuturnya.

Adapun, kunjungan Noel ke Sritex menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024). Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah. Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Kurang lebih 3.500 anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor produksi garmen dan tekstil.

"Anggota KSPSI dari awal tahun 2024 sampai sekarang sekitar sudah ada kurang lebih 3.500 di-PHK dari sektor perusahaan-perusahaan produksi tekstil dan garmen," ujar Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto, Senin (28/10/2024).

Roy menilai kondisi pesanan dari para pembeli di sektor garmen dan produksi tekstil memang cenderung mengalami penurunan sejak beberapa bulan kemarin. Bahkan, menurutnya hal ini turut dirasakan di Jawa Tengah.

"Memang tahun ini (kasus PHK) agak banyak di Jateng. Ini persoalannya cuma gak ada order mereka dan di Jabar sama karena tidak ada order," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman meminta perusahaan harus tetap bisa mempertahankan para karyawan dengan mencarikan solusi, tidak sembarangan melakukan PHK.

"Tentu idealnya sih ada solusi yang arif lah. Pihak perusahaan juga jangan serta-merta mem-PHK, harus ada solusi transisi, solusi jalan tengah. Walaupun kami juga paham memang saat ini tidak semudah yang dibayangkan, situasi sulit," kat Herman.

Herman menuturkan, para pelaku industri kini sudah harus menggunakan teknologi digital dalam proses produksi. Terlebih, saat ini dikatakannya, sudah banyak perusahaan teknologi yang mendapatkan pemodalan.

"Perusahaan-perusahaan yang menguasai teknologi, perusahaan-perusahaan yang inovatif justru sekarang saatnya profit, saatnya meningkatkan produksi. Karena di era sekarang kan yang bisa bertahan adalah yang kompetitif, yang terlalu mengandalkan manual atau teknologi-teknologi yang jadul, ya pasti akan sangat berat bersaing," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Bukan hanya Sritex, tak sedikit perusahaan tekstil yang mengalami nasib yang sama di ambang kebangkrutan. Bahkan, beberapa di antaranya telah tutup dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Pelaku usaha pun berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antarkementerian sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan industri tekstil. Menurutnya, koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Permendag No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No. 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manufaktur harus naik, hitungan kami kalau mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil, menurut Redma, yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vokal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," katanya.

Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto turun tangan akan melakukan penyelamatan terhadap Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Empat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Namun, Agus tidak menjelaskan detail terkait opsi atau skenario penyelamatan yang bakal dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tekstil tersebut. Dia hanya menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Sritex menyatakan bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex menyatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengaku khawatir putusan pailit terhadap perusahaan bakal menimbulkan dampak sosial kepada karyawan.

Slamet mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja. Angka tersebut sudah berkurang dari semua 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses produksi di pabrik Sritex masih berjalan normal. Bahkan, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari pailit memberi harapan baru bagi industri tekstil dan produk tekstil.

Pelaku usaha berharap pemerintah juga dapat menelurkan kebijakan yang dapat melindungi industri tekstil yang sedang terpuruk.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antarkementerian sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan industri tekstil. Menurutnya, koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Permendag No. 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag No. 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manufaktur harus naik, hitungan kami kalau mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil, menurut Redma, yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat Nandi Herdiaman berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vokal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," katanya.

Penyelamatan Sritex

Presiden Prabowo Subianto turun tangan akan melakukan penyelamatan terhadap Sritex yang diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Prabowo memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Empat kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Namun, Agus tidak menjelaskan detail terkait opsi atau skenario penyelamatan yang bakal dilakukan pemerintah terhadap perusahaan tekstil tersebut. Dia hanya menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Sritex menyatakan bakal mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Niaga Semarang.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex menyatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah dan Indonesia.

Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Grup SRITEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis SRITEX.

“Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan,” tulis keterangan tersebut.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengaku khawatir putusan pailit terhadap perusahaan bakal menimbulkan dampak sosial kepada karyawan.

Slamet mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja. Angka tersebut sudah berkurang dari semua 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Dia juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses produksi di pabrik Sritex masih berjalan normal. Bahkan, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi usaha pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Group Sritex masih berjalan normal meskipun PN Niaga Semarang telah memutuskan perusahaan pailit lantaran disebut tak memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur.

Adapun, keputusan pailit tersebut tertuang dalam putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan anak perusahaannya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPN Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, keputusan tersebut menyangkut pembatalan perdamaian antara Sritex dengan salah satu kreditur setelah sebelumnya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

"Kalau secara umum kondisi koorporasinya masih jalan, jadi kondisinya masih normal. Kita hanya ada problemnya di masalah cashflow saja, tapi usahanya masih tetap berjalan," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dia menuturkan bahwa line produksi mulai dari spinning atau pemintalan kapas menjadi benang, weaving dari benang menjadi kain, hingga proses produksi garmen dan finishing masih berjalan normal.

Bahkan, menurut Slamet, pesanan ke pabrik masih masuk walaupun mengalami penurunan. Dia justru mengkhawatirkan dengan putusan pailit tersebut, supplier ikut cemas dengan kelanjutan usaha Sritex.

"Harapan kami menyampaikan ke manajemen agar tetap bertahan karena korporasi harus tetap berjalan pekerjanya harus mendapat pekerjaan seperti biasa," jelasnya.

Dalam konteks perkara pailit, Slamet juga mencemaskan jika proses pailit tetap terjadi maka akan terjadi dampak sosial kepada karyawan. Setidaknya terdapat 15.000 karyawan SRIL yang terancam kehilangan pekerjaan.

"Makanya kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerja nya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," ujarnya.

Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Welly Salam mengatakan, pihaknya memastikan keberlangsungan usaha masih berlanjut, kendati proses efisiensi harus dilakukan sebagai langkah reorganisasi dan pemulihan kinerja keuangan perseroan.

"Banyak beredar di pemberitaan bahwa perseroan terancam bangkrut, kami konfirmasi itu tidak benar kami masih beroperasi dengan semua fasilitas yang kami miliki," kata Welly dalam agenda Public Expose SRIL, Selasa (25/6/2024).

Welly menampik isu kebangkrutan, kendati mengakui terjadinya PHK karyawan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah pekerja dari tahun 2023 sebanyak 13.000-an menjadi 10.000-an tenaga kerja saat ini.

Sebelumnya, pada 31 Desember 2023, Sritex mencatatkan total karyawan tetap sebesar 14.138 karyawan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan posisi 2022 yang tercatat sebesar 16.370 karyawan.

Namun, dia menerangkan bahwa di berbagai unit bisnis SRIL tekstil hingga garmen saat ini utilisasi kapasitas produksi tekstil mencapai 60-80%. Bahkan, pihaknya memastikan di unit garmen tidak ada PHK.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekerja di pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Grup Sritex (SRIL) mengaku khawatir dengan putusan kepailitan perusahaan di PN Niaga Semarang. Hal ini dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 15.000 karyawan.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, saat ini pekerja di SRIL tercatat sebanyak 15.000 pekerja, sudah berkurang dari sebelumnya 20.000 sebelum efisiensi tahun ini terjadi.

"Kalau misalkan ini terjadi pailit dan proses pailit ini akan dijalankan oleh PN Semarang, ini dampak sosialnya yang berbahaya. Dampak sosialnya itu 15.000 karyawan akan terdampak yang akan kehilangan pekerjaan juga," kata Slamet saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurut Slamet, pesanan dan output produk baru dari empat pabrik yang dimiliki Sritex masih terus berlangsung. Kendala utama dari perusahaan yakni terkait cashflow dan piutang kepada kreditur.

Pada 2022 lalu, proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah dilakukan. Namun, dia menyebut terdapat salah satu kreditur yang keberatan terhadap proses perdamaian tersebut sehingga berujung gugatan pembatalan perdamaian dan PKPU.

"Kami masih berusaha bagaimana caranya agar korporasi ini masih tetap berjalan kemudian karyawan masih bisa melakukan kegiatan usaha bekerjanya itu. 15.000 pekerja itu dari empat perusahaan, empat pabrik," jelasnya.

Dia menerangkan, dalam 1 tahun terakhir PHK yang terjadi di Sritex merupakan upaya manajemen dalam melakukan efisiensi. Sebab, beban keuangan SRIL harus distabilisasi lantaran adanya pengeluaran atas piutang.

Namun, menurut Slamet, proses efisiensi telah dilakukan dengan lancar dan perusahaan masih mampu mempertahankan 15.000 pekerjanya saat ini. Dia pun berharap dampak sosial atas pailit ini tidak terjadi.

"Harapannya kan dampak sosial terkait dengan pailit yang sampai terjadi PHK pesangon nggak jelas nantinya itu menjadi problem sendiri buat pekerja. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin meminta ke manajemen untuk bagaimana agar menyelesaikan proses agar ini kepailitan bisa tidak terjadi," pungkasnya.

Jika dilihat dari laporan keuangan 2023, Sritex mencatatkan penjualan bersih sebesar US$325,08 juta atau setara dengan Rp5,01 triliun (kurs jisdor Rp15.439). Penjualan ini turun 38,02% dibandingkan dengan 2022 yang sebesar US$524,56 juta.

Penjualan SRIL ditopang oleh penjualan ekspor sebesar US$158,66 juta sementara itu penjualan lokal tercatat sebesar US$166,41 juta. Kedua segmen penjualan ini sama-sama turun sepanjang 2023.

SRIL mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi sebesar US$174,84 juta atau setara Rp2,69 triliun. Rugi SRIL menyusut sebesar 55,79% dibandingkan dengan rugi 2022 yang tercatat sebesar US$395,56 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perindustrian berjanji akan merancang kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang kian terpuruk.

Gelombang tutupnya pabrik tekstil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan diperkirakan masih akan berlanjut seiring masih derasnya gempuran produk impor murah. Tahun ini saja, diperkirakan ada sekitar 70.000 pekerja tekstil dan garmen yang dirumahkan. Beberapa pabrik tekstil mengalami pailit dan tak sedikit yang berguguran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perindustrian berjanji akan merancang kebijakan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang kian terpuruk.

Gelombang tutupnya pabrik tekstil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan diperkirakan masih akan berlanjut seiring masih derasnya gempuran produk impor murah. Tahun ini saja, diperkirakan ada sekitar 70.000 pekerja tekstil dan garmen yang dirumahkan. Beberapa pabrik tekstil mengalami pailit dan tak sedikit yang berguguran.